Bogor | Jurnal Inspirasi

Malang nian nasib ribuan guru honor di Kota Bogor. Pasalnya, sudah tiga bulan honor mereka belum dibayarkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Alhasil, perwakilan guru honorer pun mendatangi Komisi IV DPRD untuk untuk meminta ‘pertolongan’ pada Rabu (7/4).

Purwita, salah seorang guru honorer di SDN Pondok Rumput mengatakan, keterlambatan pembayaran gaji selama tiga bulan cukup ‘mencekik’ mereka lantaran banyak kebutuhan yang tak mampu tercover. “Ada rekan kami yang sampai diusir dari kontrakan, dan ada juga yang rumahnya sampai disegel karena menunggak. Urusan perut kan tidak bisa ditunda,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (7/4).

Apalagi, kata Purwita, pekan depan sudah memasuki bulan Ramadhan, dimana harga bahan pangan mulai mengalami kenaikan. “Ya, kami berharap pekan ini honor dapat segera dicairkan. Tapi kami sudah pasrah saja. Ada sekitar seribu orang yang belum gajian,” ungkapnya.

Purwita mengaku bahwa keterlambatan pembayaran honor paling lama baru terjadi pada tahun ini. Bila sebelumnya, sambung dia, keterlambatan hanya sebulan hingga dua bulan. “Kalau untuk honor guru honorer yang berasal dari APBN sudah cair pekan lalu. Tapi untuk yang berasal dari APBD belum,” ucapnya.

Purwita menjelaskan bahwa honor tiap guru berbeda tergantung dari masa kerjanya. “Untuk yang masa kerjanya 10 tahun ke atas bisa Rp2 juta. Sedangkan 10 tahun ke bawah Rp1,5 juta,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV, Ence Setiawan mengatakan bahwa berdasarkan rapat terakhir dengan Disdik, tertundanya pembayaran honor guru honorer lantaran adanya peralihan sistem keuangan dari SIMRAL ke SIPD.

“Permasalahannya itu yang jadi penghambat. Mudah-mudahan pekan ini bisa dicairkan. Kalau tidak, kami akan mendorong lagi agar hak guru bisa diselesaikan,” kata Ence.

Kata Ence, seharusnya pemerintah membuat sistem keuangan yang tidak terlalu menyulitkan, sehingga bisa memicu permasalahan baru. “Sebenarnya bila membuat aturan itu simple saja, asal tak melawan hukum. Jangan dibuat terlalu sulit,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Disdik, Hanafi mengatakan bahwa keluhan para guru honorer sudah ditindaklanjuti, dan telah disampaikan kendalanya kepada Komisi IV. “Sebenarnya untuk BOS Kota Bogor sudah ada dan diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Tapi mekanismenya harusbtertuang dalam SIPD dan pergeseran,” ucapnya.

Pemkot, kata dia, menggunakan sistem SIPD lantaran adanya regulasi yang mengatur hal itu. Yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 dan 90 Tahun 2021 tebtang sistem pemerintah daerah. “Dan itu berlaku se-Indonesia,” katanya.

Hanafi berharap, dalam waktu dekat ini honor para guru dapat segera dicairkan. “Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dicairkan, karena sudah diajukan ke keuangan,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Rumpin | Jurnal Inspirasi

Seorang remaja berusia 20 tahun, warga Kampung Leuwiranji RT 04, RW 02, Desa Sukamulya tenggelam usai mencuci karpet di bekas galian pasir Maung pada Rabu (7/4/2021) sore pukul 17.00 wib. Hingga Rabu malam korban belum ditemukan.

“Saat itu korban Lufty usia 20 tahun santri tercebur saat berenang bersama temannya setelah selesai mencuci karpet pada sore hari menjelang magrib, “ungkap Ustadz Ulis kepada wartawan.

Ia mengatakan dari informasi yang didapat saat itu korban diajak oleh temannya bernama Iman untuk mencuci karpet di bekas galian pasir Maung. Namun, Lufty sempat menolak karena sudah mendekati Magrib.

Menurunya, korban (Lufty) dibujuk terus oleh temannya untuk mencuci karpet di bekas galian itu. Setelah selesai mencuci karpet, lufty dengan temannya berenang, langsung kelelep kemudian, Iman berlari minta bantuan warga.

“Kejadiannya sekita pukul 17. 30 Wib, Lufty tenggelam di bekas galian. Sekarang warga bersama karang taruna membantu pencarian korban yang hilang di bekas galian menggunakan rakit dan bambu, “kata Ulis.

Sementara itu Babinmas Desa Sukamulya Bripka Asep Mulyadi mengatakan, dirinya belum bisa memastikan bahwa korban (Lufty) itu hilang karena tenggelam meski dilaporkan ditemukan terakhir di tepi bekas galian ini.

“Memang untuk saat ini dinyatakan hilang belum tentu tenggelam. Memang, terahir ditemukan menurut keterangan orang yang sedang mancing berada di tepi bekas galian ini, tapi saat ini kita bersama warga dan karang taruna masi berupaya melakukan pencarian, “pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Dalam rapat Komisi 3 DPRD kabupaten Bogor dengan agenda evaluasi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dengan Diskominfo, Selasa (6/4/2021), Achmad Fathoni menyampaikan beberapa catatan. Politisi dari fraksi PKS tersebut menyoroti program wifi yang sudah dilaksanakan pemasangannya di 6 desa per kecamatan agar bisa dievaluasi dan dimonitoring sehingga semua desa tersedia wifi.

“Saya minta Diskominfo bisa memenuhi keinginan masyarakat agar tidak ada are blank spot di Kabupeten Bogor, Diskominfo segera panggil operator dan provider untuk bicarakan ini, dan siap-siap sambungkan dan dorong Pemdes melalui BUMDes untuk kerja sama pemasangan BTS,” ujarnya

Dia juga menyampaikan khususnya untuk di 3 daerah di Bogor Timur segera harus bagus sinyal handphone dan jaringan internet mengingat di tiga daerah tersebut banyak wisata-wisata.

“Iya seperti Sukawangi dan sekitarnya membawahi tempat – tempat wisata seperti Ciherang, Cipamingkis dan Villa Kahyangan, Sukaharja dan sekitarnya dimana ada Gunung Batu, dan Cikutamahi dan sekitarnya ada wisata Green Canyon,” ujar Fathoni.

** Nay Nur’ain

Bogor | Jurnal Inspirasi

Digadang-gadang maju menjadi calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bogor periode 2021-2024, Sapta Bela Alfaraby miliki tujuan yang sangat mulia, yaitu berkeinginan mewujudkan dan mengubah paradigma politik di kalangan kaum milenial khususnya pemuda di Kota Bogor.

“Zaman sekarang para pemuda itu harus memiliki komitmen yang tinggi dalam hal perpolitikan. Itu demi menciptakan regenerasi pemuda yang lebih baik lagi kedepannya. Nah, kalau sudah berkomitmen maka pantang untuk berkhianat,” ucap pria yang akrab disapa Bela saat ditemui wartawan, Rabu (7/4).

Dalam kontestasi pemilihan calon Ketua DPD KNPI Kota Bogor periode 2021-2024, Bella yang juga ketua PC Pemuda Panca Marga (PPM) Kota Bogor mengaku akan melakukan open manajemen. Karena, baginya itu sangat penting demi kesejahteraan bersama.

“Ya karena dengan adanya keterbukaan itu, maka semua akan berdampak baik bagi seluruh anggotanya. Ini menurut saya penting dan harus dilakukan,” kata putra dari mantan Direktur Utama PDAM  yang saat ini Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Helmi Sutikno.

Kontestasi pemilihan calon Ketua DPD KNPI Kota Bogor yang akan digelar belum lama lagi, sampai saat ini sudah ada dua kandidat. Pertama Sapta Bela Alfaraby, dan kandidat kedua yakni Rivaldo Surya Darmawan yang sekaligus Bendahara Umum DPD KNPI Kota Bogor. Keduanya akan bertarung menduduki kursi Ketua Umum DPD KNPI Kota Bogor yang kini dijabat Bagus Maulana Muhammad.

** Handy Mehonk

Dramaga l Jurnal Inspirasi

Relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyikapi persoalan kesenjangan sosial di lingkup wilayah Kabupaten Bogor, khususnya bagian barat. ACT dalam salah satu programnya memasifkan ketahanan pangan dan dalam waktu dekat akan menggulirkan Gerakan Sedekah Pangan Ramadhan (GSPR).

“Program rutin saat ini yang harus masifkan adalah program pangan, karena pendemi covid-19 ini belum terlihat berakhir yang kita rasakan bersama dampaknya,” ujar  Kepala Cabang ACT Bogor Barat Eka Saputra dalam konferensi pers di Dakara Coffe Jalan Lingkar Baru Laladon Dramaga, Rabu (7/4).

GSPR diakuinya sebagai salah satu upaya ketahanan pangan yang menjadi salah satu kebutuhan yang harus dikuatkan. Menurutnya, ketika ketahanan pangannya sudah cukup,  insya Allah masyarakat  yang diberi  bisa merasakan manfaatnya. ” Agar program tersebut tepat sasaran kita prioritaskan keluarga pra sejahtera sebagai penerima bantuan,” imbuhnya.

Eka menjelaskan, bahwa ACT juga tidak hanya memberikan ketahanan pangan saja tetapi ada beberapa program seperti penguatan sektor pertanian begitu pula pembuatan sarana air bersih. Petani juga di bantu dengan cara pemberian permodalan usaha sesuai apa  yang dibutuhkan. “Sistemnya hasil dari para petani dalam kegiatan pertanian tepatnya di Tanjungsari uang dari berbagai program kita kembalikan ke masyarakat,” jelasnya.

Eka menjelaskan bahwa program masterpiece dan GSPR adalah inisisasi  yang telah berjalan hasil swadaya dari berbagai donatur. “Program ini mendapat dukungan dari berbagai unsur dan  bersinergi dengan pihak TNI, Polri serta pemerintah yang berada di wilayah setempat,” jelasnya.

Dikesempatan itu, Kasi Pendidikan Kecamatan Ciampea Erna Rohani yang merupakan tamu undangan  mengaku  sangat mendukung dengan adanya sejumlah relawan dari ACT tersebut. Menurut dia, program- program yang digagas relawan ACT sangat bagus dan menarik.

“Pihak Kecamatan Ciampea tentu saja sangat mendukung berjalannya kegiatan ACT. Kaitan dasar  kebutuhan masyarakat, progresnya dilakukan mappng dengan melibatkan pemerintah desa setempat,” ujarnya.

“Para relawan ACT berjiwa sosial yang tinggi, kami pihak kecamatan mendukung dan akan bekerjasama dengan ACT,” tukasnya.

** Arip Ekon

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP, Usep Supratman yang membidangi perizinan angkat bicara perihal dugaan adanya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) palsu PT. Azzahra Mulia Karya / Azzahra Hills. Komisi 1 akan mengundang Camat Jonggol dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor menyikapi pemberitaan yang beredar tersebut.  Pasalnya, dugaan IPPT palsu sudah harus diusut karena bukan lagi delik aduan.

“Ini bukan lagi delik aduan seharusnya juga polisi sudah harus bertindak melakukan penyelidikan sehingga kebenaran adanya IPPT palsu bisa terjawab,” tegas Usep, Rabu (7/4).

Menurutnya, oknum ini harus dicari apakah dari dalam DPMPTSP atau oknum dari luar DPMPTSP, sehingga nanti para investor tidak ragu untuk mengajukan perizinan apalagi sekarang sudah mudah dengan sistem OSS.

Sebelumnya, Dirut PT. Az-Zahra Mulia Karya Ujang Sunandar yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukamakmur mengatakan, dirinya tidak mengetahui kalau IPPT itu palsu dan baru tahu setelah adanya pemberitaan dari media.

 “Saya awalnya tidak tau jika itu IPPT aspal (asli tapi palsu) maka dari itu saya minta “N” yang membuat IPPT untuk bertanggung jawab, dan dia berjanji akan membuat izinnya lagi,” kata Ujang beberapa waktu lalu saat ditemui.

Sekedar diketahui, sampai saat ini perihal IPPT yang diduga dipalsukan oleh oknum ” N” belum ada tindaklanjut dan seolah diabaikan, begitupun untuk kavling tahap 2 Azzahra Hills yang berada di desa Wargajaya dengan IPPT Daya Tarik Wisata Buatan itu berstatus ditolak karena tidak memenuhi syarat.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang diberikan oleh Kepala Dinas DPMPTSP Dace Supriyadi terkait IPPT palsu PT. Az-Zahra Mulia Karya.

** Nay Nur’ain