DPRD Dorong Pergeseran Anggaran

Bogor | Jurnal Inspirasi

Anggaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani Covid-19 pada tahun ini tak disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Hal tersebut pun direspon DPRD Kota Bogor yang mendorong agar Pemkot Bogor untuk melakukan pergeseran anggaran untuk insentif nakes di puskesmas.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pergeseran APBD untuk anggaran insentif nakes. Hal itu diharapkan dapat memberi angin segar di tengah pandemi Covid-19.

Atang menilai, tak ada alasan bagi pemerintah untuk tak menganggarkan kendati adanya keterbatasan anggaran. Sebab, masih banyak upaya untuk mengalihkan anggaran dari program sebelumnya secara proyeksi tetapi tidak akan terserap maksimal.

“Bisa saja dengan menggeser anggaran yang telah disiapkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebesar Rp8,6 miliar. Sebab, kami menambahkan anggaran untuk swab PCR, dan vaksinasi. Rincianya, PCR sebesar Rp22 miliar, dan vaksinasi sebesar Rp8,6 miliar,” ujar Atang kepada wartawan, Kamis (8/4).

Politisi PKS itu menyebut anggaran vaksinasi ketika itu disiapkan untuk mengantisipasi program vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat untuk masyarakat umum. Lantaran adanya informasi bila sasarannya hanya dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki BPJS.

“Kami berpikir bila tidak semua warga memiliki BPJS, baik mandiri, PBI, maupun yang lain. Makanya kami siapkan alokasi anggaran. Tetapi, saat ini vaksinasi akan terus digencarkan melalui anggaran APBN,” jelasnya.

Kata Atang, dana senilai Rp8,6 miliar yang telah dialokasikan itu tidak akan termanfaatkan anggarannya. Sehingga dapat dialihkan untuk insentif nakes melalyi perubahan anggaran. Lebih lanjut, Atang mengaku belum mendapatkan data berapa jumlah dan besaran anggaran yang dibutuhkan bagi insentif nakes.

“Masih menunggu kesiapan Dinkes untuk menyampaikan data akumulatif jumlah nakes, termasuk juga klasifikasinya,” paparnya.

Ia juga mengaku telah menyampaikan ke Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk menindak lanjuti masalah insentif nakes. Dalam kesempatan berbeda, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, langkah itu bisa saja dilakukan asal mendapat kesepakatan bersama.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan dr. Sri Nowo Retno menyatakan bahwa nakes yang bertugas di Puskesmas ada 953 orang. Ia menegaskan, pemkot tidak menganggarkan insentif nakes melalui APBD lantaran defisit anggaran.

“Nggak ada anggaran untuk 953 nakes di 2021, tapi pada 2020 mereka dapat insentif dari Pemkot Bogor,” jelasnya.

Ia menyatakan bahwa ketika 2020 lalu, tenaga medis puskesmas sudah mendapatkan insentif. “Ya belum bisa mengajukan anggaran insentif untuk nakes puskesmas ke pusat. Sebab, untuk nakes di RS juga belum dibayar,” jelasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Pengerjaan fisik Festival Sentra Kuliner Jalan Malabar di Kecamatan Bogor Tengah tahap pertama yang akan diisi oleh 54 booth sudah memasuki 40 persen, dan ditargetkan akan rampung setelah Idul Fitri.

Hal itu diungkapkan Camat Bogor Tengah Kota Abdul Wahid. Menurutnya, pembangunan booth festival sentra kuliener Malabar merupakan solusi konkret dalam penataan PKL di Jalan Malabar.

Wahid mengatakan, pembangunan sentra kuliner Malabar itu bagian dari program prioritas walikota yakni membangun satu sentra kuliner di setiap kecamatan.

Kata dia, setelah pembangunan tahap pertama selesai, maka dilanjutkan dengan pembangunan tahap ke dua sebanyak 67 booth yang ditargetkan selesai Juni 2021.

“Untuk memberikan rasa keadilan bagi para pedagang, maka pembukaan akan dilakukan setelah tahap ke dua selesai. Selain itu juga supaya pada saat pelaksanaan tahap kedua leluasa,” jelasnya.

Wahid menegaskan, untuk penyelesaian secara keseluruhan 113 booth ditargetkan rampung pada Juni 2021 mendatang.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Mayora alokasi pembangunan Festival Kuliner Malabar menghabiskan dana sekitar Rp1,7 miliar,” ujarnya.

Sebelumnya, Regional Sales Manager Mayora Group Agus Putro mengatakan, setelah koordinasi dengan vendor, maka pihaknya bisa melaksanakan pembangunan guna mewujudkan sentra kuliner yang berlokasi tak jauh dari Istana Bogor itu.

“Ya pembangunan dilaksanakan, setelah sebelumnya berkoordinasi lalu diberikan arahan oleh pak Wakil Walikota, Pak Lurah Tegal Lega, LPM dan Pak Camat,” kata Agus.

Menurutnya, pembangunan tersebut akan dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama dibangun 54 booth yang ditargetkan selesai Mei 2021. Dan tahap ke dua akan dilaksanakan setelah pembangunan tahap pertama selesai. “Untuk tahap dua, ditargetkan selesai Juni 2021,” ungkapnya.

Untuk teknis pengerjaanya, karena saat ini memasuki cuaca ekstrim, maka pengerjaan akan dikejar dengan berbagai cara termasuk pengerjaan di bengkel. “Semua tahapan sudah clear, untuk legal sudah dikoordinasikan nanti drafnya akan dibahas dengan Pak Camat dan Dinas UMKM,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Lewiliang l Jurnal Inspirasi

Pihak sekolah SMAN 1 Leuwiliang membenarkan siswanya terpapar Covid-19 yang diketahuinya pada 6 April 2021. Hampir 2 pekan siswa tersebut tidak masuk sekolah. Wakepsek Bidang Humas SMAN 1 Leuwiliang, Didah mengatakan, kronologis awal siswa yang terpapar Covid-19 itu ketika seorang guru mengabsen siswa kelas XI IPS, siswa ada yang menyampaikan bahawa ada siswa yang sakit, tidak hadir ke sekolah selama 2 minggu dari 25 Maret sampai 6 April.

“Menurut temanya sedang sakit dengan gejala kehilangan indra penciuman. Guru tersebut melaporkan ke wakil kepala sekolah di bidang hubungan masyarakat, beliau melaporkan ke Kepala Sekolah dan langsung mengambil tindakan untuk memanggil ke-3 siswa yang kontak langsung dengan siswa tersebut,” ujar Didah kepada wartawan, Kamis (8/4).

Pihak sekolah dijelaskannya mengambil langkah melakukan rapid test. Hasilnya 1 orang siswa non reaktif dan 2 reaktif. Dokter memberikan surat rekomendasi untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu PCR. Selanjutnya pihak sekolah memanggil wali kelas siswa tersebut untuk menghubungi siswa tersebut.

“Saat dihubungi melalui via telepon oleh pihak sekolah, siswa tersebut menyatakan dirinya positif Covid-19, sudah melakukan isolasi mandiri di Tasikmalaya karena orang tuanya disana. Wali kelas menelpon siswa yang reaktif, untuk memberitahukan hasil pemeriksaan dari dokter dan menyarankan PCR,” tuturnya.

Lanjut dia, setelah itu, pihak sekolah melakuan rapat untuk melaporkan terkait hal ini kepada KCD dan memutuskan untuk melakukan pembelajaran daring. “Pada hari Rabu 07 April, 2021. Pihak sekolah kedatang Kepala Puskesmas Leuwiliang, untuk menindak lanjuti kejadian tersebut. Dua siswa yang reaktif beserta masing-masing keluarganya dan juga teman-temannya yang kontak langsung dengan siswa yang reaktif melakukan rapid test antigen di Pukesmas Leuwiliang,” tukasnya.

** Arip Ekon

Tenjo | Jurnal Inspirasi

Akhirnya  wilayah Kecamatan Tenjo kini memiliki Kantor Kepolisian Sektor (Polsek). Hal itu ditandai dengan diresmikan langsung oleh Kapolres Bogor AKBP Harun dengan gunting pita. Dalam peresmian kantor Polsek Tenjo itu juga tampak dihadiri Camat Tenjo Kurnia Indra, Ketua MUI Kecamatan Tenjo, Ketua PK KNPI serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Kapolres Bogor berharap dengan adanya Polsek Tenjo dapat semakin mendekatkan kegiatan pelayanan dan pengayoman jajaran kepolisian kepada warga masyarakat Kecamatan Tenjo. “Kami terus melakukan peningkatan kinerja untuk tranformasi menuju Polri yang presisi yaitu prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan,” ungkap AKBP Harun.

Lebih lanjut Kapolres Bogor menjelaskan, Polsek Tenjo menjadi Polsek ke-32 di jajaran Polres Bogor. Sementara jumlah anggota yang ditempatkan sebanyak 18 personil. “Meski ratio policenya masih jauh, tapi komitmen kami tetap terus terjaga untuk memaksimalkan serta mengoptimalkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat,” tandasnya.

** Cepi Kurniawan

3 Ruangan Kelas Memprihatinkan

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Gedung SDN Parakanmuncang 01, Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung menuai sorotan. Pasalnya, gedung  sekolah yang baru dibangun itu diduga tak memenuhi standar kelayakan karena ketika hujan, rembesan air hingga menggenangi lantai dasar akibat coran bangunan gedung bertingkat itu jelek.

Kepala Sekolah SDN Parakanmuncang 01, Enggan Stiarenggana mengakui bahwa gedung sekolah bertingkat sebanyak 4 ruang yang dibangun oleh CV Pangkaljaya pada Agustus 2020, hasilnya tidak memuaskan. “Usia bangunan sekolah baru berumur  8 bulan tetapi hasilnya sangat mengecewakan,” kata Kepala Sekolah SDN Parakanmuncang 01, Enggan kepada Jurnal Bogor, Kamis (8/4).

Dengan kondisi ini, kata Enggan, dipastikan tak nyaman untuk proses kegiatan belajar mengajar bagi guru dan peserta didik. “Bangunan sekolah ini masih sangat baru, kami minta pemborong harus bertanggung jawab,” tegas Enggan.

Padahal bangunan sekolah gedung bertingkat itu, beber Enggan, anggarannya tidak sedikit. “Masa dengan anggaran ratusan juta tetapi kualitas bangunannya terkesan asal asalan,” beber dia.

Ia menyebutkan, seharusnya pemborong bertanggungjawab karena pekerjaannya masih menimbulkan masalah kebocoran. “Kami berharap dirapikan lagi lah, sebelum keruksakan bertambah parah,” paparnya.

Ia tak menampik,  bangunan tersebut memang sudah ada perbaikan,  tetapi kenyataannya begitu lagi.

Perbaikannya itu dikatakannya tidak maksimal. “Seharusnya ketika hujan, air tidak tergenang di bagian coran lantai diatas sehingga timbul rembes,”  ujarnya.

Enggan membenarkan terdapat 3 ruang kelas di sekolahnya keadaannya sudah semakin mengkhawatirkan. “Sbelum  saya menjabat Kepala Sekolah disini keadaan ruangannya sudah seperti itu,” kata dia.

Tiga ruang kelas yang dibangun tahun 2012, pihaknya seringkali  memperbaiki sarana belajar ruangan kelas. ” Masalahnya material genteng dengan baja ringan tidak klop dan bergeser terus dan berdampak pada kebocoran. Ada 323 murid di sekolah ini, meski membahayakan terpaksa masih digunakan,” ungkapnya.

Hal serupa dikatakan, petugas penjaga sekolah SDN Parakanmuncang 01, Pahrudin. Ia mengaku baru 3 bulan menjadi penjaga sekolah,  akan tetapi keadaan sekolah itu sudah sering rembes. Kata dia, bangunan atas terlihat sudah berjamur dan sebanyak 4 ruangan  ketika turun hujan dipastikan rembes kebawah.

Tak hanya bangunan sekolah baru yang telah mengalami kerusakan, pantaun Jurnal Bogor, terdapat 3 ruang kelas SDN Parakanmuncang 01 kondisinya sangat mengkhawatirkan. Bahkan hampir seluruhnya plafon sekolah sudah pada lepas yang terlihat hanya rangka atap baja ringan.

Terpisah, Kasi Pendidikan Kecamatan Nanggung Ida Nurhidayanti mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan pada Senin mendatang untuk mengecek bangunan sekolah baru yang disebut sudah mengalami kerusakan.

” Kalau memang bangunan sekolah baru sudah rusak lagi  ya, pemborong harus bertanggung jawab untuk memperbaiki kembali. Termasuk pengawasan dari Dinas Pendidikan tentu sangat diperlukan. Tujuannnya agar bangunan sekolah kokoh dan bertahan lama,” pungkasnya.

** Arip Ekon

Cigombong | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kecamatan (Pencam) Cigombong mengapresiasi semangat para pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM/IKM untuk bersatu dalam satu wadah organisasi, serta bergotong royong dalam membantu pemulihan ekonomi di tengah-tengah kondisi pandemik.

 “Di tengah kesulitan pasti ada kesempatan. Dan jeli menangkap peluang menjadi modal dasar untuk dapat menciptakan inovasi sehingga mampu bertahan di era pandemi ini,” kata Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat kepada wartawan usai melantik pengurus Forum UMKM/IKM Kecamatan Cigombong masa bakti 2021-2024, di aula kantor kecamatan, Kamis (8/4).

Asep mengungkapkan, masa pandemi telah menciptakan peluang percepatan digitalisasi dan inovasi teknologi di Indonesia yang dapat berfungsi untuk mendukung produktivitas masyarakat.

Menurutnya, percepatan digitalisasi tersebut terjadi seiring berkembangnya less contact economy atau perekonomian dengan sedikit kontak. Seperti penggunaan sistem pembayaran digital dalam melakukan transaksi hingga e-commerce.

Ia menjelaskan, peluang tersebut perlu ditangkap oleh UMKM. Kerja sama dengan platform digital untuk memasarkan produk menjadi salah satu opsi agar dapat bertahan di era pandemi. “Peran serta UMKM/IKM Cigombong diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor,” papar Asep.

Asep menegaskan, pengurus UMKM/IKM yang baru dilantik memiliki tugas penting dalam mendorong para pelaku usaha bertahan dalam suasana pandemik dan menjadi motor kebangkitan ekonomi.

 “Dengan semangat Bogor Bangkit, menuju terwujudnya Bogor Maju sebagai bagian dari program Pancakarsa,” imbuhnya.

Sementara, Kasi Ekbang Kecamatan  Cigombong, Ade Suryana menyampaikan harapannya agar pengurus forum segera melakukan konsolidasi dan koordinasi, baik ke dalam maupun keluar.

Ade menghimbau agar pengurus UMKM/IKM yang baru dilantik, menyusun program kerja yang terukur dan terarah baik jangka pendek, menengah maupun panjang. “Melaksanakan amanah dan

membangun kebersamaan serta kekompakan untuk ikut berperan serta dalam program pemulihan ekonomi,” tukasnya.

Hadir dalam acara tersebut perwakilan pengurus UMKM/IKM Kabupaten Bogor, para kepala desa, pengurus Forum UMKM/IKM masa bakti 2018-2021 dan  koordinator UMKM/IKM desa.

** Dede Suhendar

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung mengenai kasus korupsi pengelolaan dana BOS SD se-Kota Bogor pada tahun 2016, 2017 dan 2018, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp17,1 miliar.

Diketahui, majelis hakim menjatuhi vonis kepada terdakwa JR Risnanto yang merupakan penyedia jasa selama 7 tahun berdasarkan Pasal 3 Undang Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi.

Sementara lima dari enam Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), yakni Taufik Hermawan, H Basor, M Wahyu, Dedi S, Dede M Ilyas Dan Subadri selama 3 tahun. Sedangkan Gunarto divonis 2 tahun 6 bulan penjara.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bogor, Rade Satya Parsaoran mengatakan bahwa banding diajukan lantaran pihaknya tidak puas dengan putusan majelis hakim, yang menjatuhi vonis dengan Pasal 3 UU Tipikor. Padahal, jaksa mendakwa dengan menggunakan pasal 2.

“Kami mendakwa JR Risnanto 10 tahun penjara, Gunarto 6 tahun dan lima Ketua K3S lainnya masing-masing tujuh tahun penjara,” ujar Rade kepada wartawan, Kamis (8/4).

Kata Rade, perbedaan penerapan pasal menjadi pemicu Korp Adhyaksa mengajukan banding. “Karena diputus dengan pasal tiga, makanya kami banding,” ungkap dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha mengatakan bahwa perkara itu bermula saat 211 SD di Kota Bogor menerima dana BOS pada 2017 senilai Rp69 miliar lebih, 2018 Rp70 miliar lebih dan 2019 Rp67 miliar lebih.

Dana tersebut salah satunya dipakai untuk pengadaan naskah soal ujian. Saat itu, terdakwa JR Risnanto yang merupakan kontraktor meminta menjadi rekanan penyedia penggandaan naskah soal ujian sekolah dasar se-Kota Bogor 2017 senilai Rp22 miliar lebih.

“Taufan Hermawan, almarhum, sebagai Ketua K3S Kota Bogor 2017-2020 menyampaikan pada JR Risnanto bahwa dari harga yang nantinya akan dimuat dalam kontrak kerjasama, tidak seluruhnya dibayarkan, tetapi bakal ada potongan untuk operasional sekolah,” ujar Cakra.

Kata dia, pengadaan soal ujian dikoordinir oleh ‎Taufan Hermawan bersama-sama K3S tiap kecamatan, mengenai soal ujian UTS semester genap, UKK semester genap, try out I hingga III pada semester genap. Kemudian, ujian sekolah semester genap, UTS semester ganjil dan UAS semester ganjil selama 2017-2018-2019 bagi sebagian besar SD Negeri yang menguras biaya hingga Rp22 miliar dari dana BOS. “JR Risnanto melainkan hanya Rp12 miliar lebih. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp 9,8 miliar lebih,” ungkapnya.

Kemudian selisih anggaran itu dibagikan ke sejumlah pihak. Dengan rincian tahun anggaran 2017-2019 yakni Taufik Hermawan menerima dan bertanggung jawab atas dana Rp2,5 miliar lebih, Gunarto‎ sebesar Rp399 juta lebih, H Basor sebesar Rp236 juta lebih, Dedi S sebesar Rp349 juta lebih, M Wahyu sebesar Rp255 juta lebih.

Lantas, kata dia, Subadri Rp389 juta lebih, Dede M Ilyas Rp349 juta lebih dan seluruh kepala sekolah yang turut mengikuti pengadaan soal yang dikoordinir pengurus K3S Kota Bogor menerima dana Rp4 miliar lebih.

Lebih lanjut, sambung dia, berdasarkan audit Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat anggaran yang dikeluarkan Rp22 miliar lebih untuk pengadaan naskah soal selama 2017-2019 dikurangi penghitungan nilai wajar sebesar Rp4,9 miliar lebih.

“Hasil audit Inspektorat Jenderal Kemendikbud menentukan kerugian negara dalam pengadaan naskah soal ujian selama 2017 hingga 2019 sebesar Rp17,1 miliar lebih.

Cakra menyatakan, ketujuh terdakwa didakwa dengan dakwaan primair lasal 2 (1) jo Pasal 18 dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang (UU) Tipikor.

“Dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta atau paling banyak Rp1 miliar,” jelas Cakra.

Sedangkan di pasal 3, kata dia, menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. “Atau denda paling sedikit Rl50 juta dan maksimal Rp1 miliar,” ucap Cakra.

** Fredy Kristianto

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Dalam rangka pembinaan untuk penumbuhkembangan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S), Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor melakukan seleksi kepada P4S calon penerima bantuan pemerintah tahun 2021diwilayah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Hal ini sejalan dengan arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi.
Ia mengatakan pemerintah terus berupaya untuk memberdayakan P4S melalui pembinaan secara berkesinambungan, baik dari aspek manajemen pelatihan/permagangan, maupun pengembangan usaha.

“Kapasitas pengelola P4S pada umumnya masih perlu ditingkatkan. Mengingat peran P4S sangat strategis dalam mempercepat proses pembangunan pertanian dan perdesaan, maka pemerintah terus berupaya melakukan pembinaan,” ucap Dedi.

Demikian halnya dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ia menilai P4S punya potensi sebagai tempat penumbuhan regenerasi petani muda.
“Bersama P4S dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap positif petani muda terhadap perkembangan teknologi yang berorientasi agribisnis dan berbasis kearifan lokal, membimbing penerapan teknologi kepada petani muda dengan metode belajar melalui bekerja,” katanya.

Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan pengajuan oleh P4S dengan mempertimbangkan bahwa yang diajukan adalah sarana prasarana yang mendukung terhadap kegiatan pelatihan/ pembelajaran.

Kepala PPMKP Yusral Tahir mengatakan, seleksi perlu dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan P4S.
“ Untuk tahapan penyerahan bantuan kami sesuaikan dengan lampiran keputusan Kepala BPPSDMP No. 241/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup BPPSDMP, “ katanya, Kamis (08/04/2021).

Poses diawali dengan melakukan verifikasi terhadap usulan proposal selanjutnya seleksi terhadap P4S yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan.

Terdapat 22 P4S yang mengajukan proposal, dari jumlah tersebut akan dipilih 11 P4S yang dinilai memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan yang kemudian akan dituangkan dalam surat keputusan Kepala PPMKP.

Dalam seleksi yang dilakukan virtual P4S calon penerima bantuan didampingi wakil dari dinas. Pertanyaan yang disampaikan menekankan pada komitmen keberlanjutan kegiatan dan program pelatihan, usaha, lahan, jejaring kerja dan pemanfaatan bantuan yang diajukan.

** Regi/PPMKP