Pengurus Cabang (Pengcab) Federasi Arung Jeram (FAJI) Kabupaten Bogor Bayu Rahmawanto melalui kuasa hukumnya Wenny Cokrosuwarno menyampaikan tidak ada dualisme kepemimpinan, bahkan pihaknya mengklaim bahwa kepengurusan yang sah adalah Pengcab yang dipimpinya.
“Hasil arbitrase itu diantaranya menyatakan penujukan dan mandat dari Jabar tidak sah dan bertentangan dengan AD/ART FAJI. Lalu menyatakan Muscab FAJI Kabupaten Bogor tanggal 18 September 2019 di Hotel Yona Megamendung, Kabupaten Bogor tidak sah dan batal demi hukum. Nah itu dibuat pertanggal 12 September berarti pada 12 September 2020 sebetulnya Muscab itu tidak sah dan batal demi hukum,” ungkap Wenny Cokrosuwarno kepada wartawan, Kamis (11/03/2021).
Wenny Cokrosuwarno mengatakan, pihaknya sempat bersurat kepada PB FAJI agar menunda Muscab dan dia menyampaikan bahwa PB FAJI sudah memberi surat kepada Pengurus Provinsi FAJI Jabar supaya menunda Muscab yang dilaksanakan pada 10 Maret 2021.
“Kemarin itu judulnya Muscab ulang, kalau Muscab ulang putusan arbitrase berarti harus antara pemohon (Bayu Rahmawanto-red) dan termohon (Pengprov FAJI Jabar) tetapi kemarin itu kami tidak dating. Kemarin itu Muscabnya antara Pengprov dengan pengcab yang dibuat oleh Pengprov kami itu gak ada, berarti menurut kami itu adalah cacat hukum karena kok bisa kayak gitu,” cetusnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Jabar Bergerak dan Baznas langsung menyalurkan bantuan berupa sembako dan memfasilitasi tinggal di rusunawa kepada satu keluarga yang dilaporkan diusir dari rumah kontrakan di wilayah Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.
Peristiwa satu keluarga diusir dari kontrakan di tengah wabah virus corona (Covid-19) ini menjadi perhatian Pemkot Bogor.
Keluarga yang kesulitan ekonomi itu adalah Darso bersama istri dan 2 orang anaknya. Saat ini, mereka sudah menempati rusunawa Menteng Asri.
Sebelumnya Darso dan keluarganya tinggal sementara di Masjid Ar-Rahman, Bantarjati karena tidak memiliki uang untuk membayar tunggakan sewa rumah kontrakan.
“Jadi awalnya kami terima laporan dari Baznas ada warga yg diusir dari kontrakan, namanya Pak Darso warga Tegal Gundil. Kami akhirnya menemui pak Darso yang kebetulan saat itu ditampung di Masjid Ar-Rahman Bantarjati,” kata Ketua Jabar Bergerak Kota Bogor, Yantie Rachim, Rabu (10/3/2021).
Kemudian, pihaknya memfasilitasi Darso dan keluarganya untuk bisa tinggal di Rusunawa Menteng Asri dengan mengajukan surat permohonan kepada Wakil Wali Kota Bogor.
“Alhamdulillah di acc, lanjut koordinasi dengan pihak Rusunawa, hanya arahan Pak Wakil yang bersangkutan tetap harus berbayar, karena dilihat masih sanggup untuk bekerja (bersedia jualan siomay dan gorengan),” sebutnya.
Sehingga kata Yantie, Jabar Bergerak Kota Bogor memfasilitasinya untuk penempatan di Rusunawa Menteng Asri dan Baznas yang membantu menyelesaikan administrasi, termasuk modal usahanya.
“Bantuan dari Jabar Bergerak Kota Bogor selain itu, paket sembako dan kasur layak pakai,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Baznas Kota Bogor, Lili menceritakan awalnya ia menerima informasi bahwa ada warga Tegal Gundil yang diusir dari kontrakannya karena tidak mampu membayar tunggakan selama 2 bulan, karena merasa kesulitan di masa pandemi.
Kemudian, pihaknya berkoordinasi dengan Jabar Bergerak Kota Bogor agar Darso dan keluarga bisa tinggal di Rusunawa Menteng Asri.
“Alhamdulillah, kami bisa membantu memberikan modal usaha dan mengcover biaya sewa di rusunawa,” jelasnya.
Awalnya Baznas Kota Bogor ingin membantu mengcover biaya sewa hingga 3 bulan. Namun karena yang bersangkutan ingin usaha berjualan, maka pihaknya memberikan modal usaha.
“Jadi kami bantu biaya sewa 1 bulan di rusunawa dan modal usaha untuk jualan Siomay dan gorengan,” katanya.
Ratusan perangkat desa dan tenaga pendidik mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Pelaksanaan vaksinasi yang diinisiasi petugas kesehatan dari Puskesmas Curugbitung bertempat di SDN Curugbitung 01, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Rabu (10/3).
Kepala Puskesmas Curugbitung Dr M.Arvid Syuhada mengatakan, pelaksanaan vaksinasi kali ini sasarannya perangkat desa dan tenaga pendidik yang berada di wilayah 4 desa.” Dari 250, secara berkala yang divaksin hari ini terjadwal sebanyak 100 orang,” kata dr Arvid kepada Jurnal Bogor, kemarin.
Kegiatan vaksinasi berlangsung selama 3 hari kedepan, yakni Jumat dan Sabtu hingga target 250 sasaran.” kata dia.
Ia menyebutkan, peserta yang akan menjalani vaksinasi tersebut terbilang sangat antusias terlihat dari kunjunganya yang begitu banyak.” Agar tidak menimbulkan kerumunan kegiatan berkelanjutan dibagi menjadi 3 hari,” sebutnya.
Selama 3 hari kedepan, ujar Arvid, kegiatan vaksinasi masih memprioritaskan baik itu pelayan publik (perangkat desa) maupun tenaga pendidik. “Kami harap semua bisa mengikuti sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” paparnya.
Ditempat yang sama, petugas Puskesmas Curugbitung bagian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Skm Dodo Priambodo menambahkan, vaksinasi Covid-19 dosis pertama terhadap pelayan publik dan tenaga pendidik ini merupakan suatu keharusan yang telah digulirkan pemerintah.
“Mengingat pelayan publik dan tenaga pendidik, kegiatnnya kerap bertemu banyak masyarakat jadi berisiko tertular covid- 19,” imbuhnya.
Dodo yang merupakan sarjana kesehatan masyarakat menerangkan, perangkat desa dan tenaga pendidik yang akan diberikan suntik vaksin Covid-19 terlebih dahulu dicek suhu tubuh dan tensi darah. Lalu pencatatan laporan, kemudian menjalani vaksinasi.
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengajak masyarakat bekerja sama dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama satu tahun. Ketua Umum PB IDI dr. Daeng M. Faqih, M.HKes mengatakan kerja sama masyarakat sangat mendukung dalam penanganan pandemi.
Ketua Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan Satgas Covid-19 itu mencontohkan dari semua mitigasi negara-negara yang berhasil, tampak jelas bila kerja sama masyarakat sangat perlu, seperti yang dilakukan Cina, Hong Kong, dan Cina Taipei yang tergolong berhasil cepat menjaga kestabilan dan memutus mata rantai pandemi SARS-Cov-1 pada tahun 2003. Seluruh warga masyarakat di tiga negara tersebut terlihat jelas disiplin dan mampu bekerja sama dalam menanganai virus.
“Pemerintah harus benar-benar mengkaji profil COVID-19 saat ini agar usaha mitigasi penyebaran COVID-19 yang telah diterapkan menjadi efisien dan efektif,” papar dr. Daeng M. Faqih, MHKes dalam keterangan persnya pada Rabu (10/3).
Daeng juga mengungkapkan selain pentingnya masyarakat bersatu dalam mengakhiri pandemi, laporan dari lapangan memberi sinyal kuat bahwa yang memimpin penyelesaian pandemi adalah ilmu pengetahuan. Negara dengan latar belakang politik apapun mengikuti sains terbaru untuk menyelesaikan pandemi.
Sejauh ini banyak sekali opini dan spekulasi yang malahan menjauhkan dari penanganan pandemi yang benar terutama dari sudut pandang politik. “Saatnya kita kembali ke ilmu pengetahuan yang benar,” ungkap Daeng.
Dalam kesempatan ini lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (Unbraw) Malang itu menyatakan saat ini masyarakat pun harus mengetahui ada ya virus varian baru Covid-19 yang berkembang dan ditemukan di Inggris. Varian baru itu adalah N439K yang sudah menyebar di lebih 30 negara. Sebelumnya pemerintah kita mengumumkan adanya varian B.117.
PB IDI mengimbau agar masyarakat harus mengetahui agar dapat menjaga diri atau mewaspadai dari varian baru yang memiliki sifat berbeda dengan virus yang pernah ada.
“Varian N439K ini ternyata lebih smart dari varian sebelumnya karena ikatan terhadap reseptor ACE2 di sel manusia lebih kuat dan tidak dikenali oleh polyclonal antibody yang terbentuk dari imunitas orang yang pernah terinfeksi,” papar Daeng.
Terkait penggunaan masker, Daeng yang sempat kuliah di Jurusan Kimia Fakuktas MIPA Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya melalui jalur Penelusuran Minat dan Bakat (PMDK) tak bosan-bosan mengingatkan penggunaan penutup hidung dan mulut tersebut, terutama di tempat umum bersifat wajib. Tentu saja, penggunaan masker secara benar dan sesuai sehingga dapat melindungi dari penularan dan tertular hingga 90%.
Daeng membeberkan data bahwa rata-rata laporan menunjukkan 1 orang dari 3 orang terinfeksi tidak bergejala, bahkan dari kumpulan laporan-laporan berbagai negara menunjukkan antara 5% hingga 80% orang yang dites positif SARS-CoV-2 mungkin tidak menunjukkan gejala (Heneghan, et al, 2020).
Hal yang menyulitkan dalam pengendalian karena tidak mungkin setiap hari semua orang di test. Selain itu, kemampuan pembentukan antibodi pun ternyata bersifat individual baik pasca terinfeksi maupun pasca imunisasi.
“Maka selain vaksinasi Covid-19 ketaatan terhadap protokol kesehatan dan upaya menurunkan viral load sangat diperlukan untuk mengakhiri pandemi,” kata Daeng menggaris bawahi pernyataannya.
Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa’id, telah bercerita kepada kami Mughirah bin Abdur Rahman Al Qurasyiy dari Abu Az Zanad dari Al A’raj dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Ketika Allah menetapkan penciptaan makhluq, Dia menulis di dalam Kitab-Nya, yang berada di sisi-Nya di atas al-‘Arsy (yang isinya): Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan kemurkaan-Ku.
Pondok Pesantren Modern Sahid yang berlokasi di Gunung Menyan, Pamijihan, Kabupaten Bogor memberikan sekolah gratis untuk masuk ke jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis pesantren.
Ponpes Sahid menyatakan berkomitmen mencetak generasi – generasi yang unggul, berbudaya dan islami untuk merealisasikan ajaran Islam rahmatan lil’alamin dengan membuka beasiswa untuk anak anak yatim dan kurang mampu.
Selain itu, demi membentuk integrasi yang ideal pada jenjang menengah saat ini, Pesantren Sahid juga memadukan antara ilmu agama dan umum dengan membuka program studi baru yaitu multimedia.
Bella Herlina, pengajar Pondok Pesantren Modern Sahid memaparkan, terbentuknya program studi multimedia di SMK Sahid karena untuk mempromosikan program studi tata boga, dimana para santri belajar membuat masakan tradisional dan internasional.
“Untuk mempromosikan tata boga juga, kita membutuhkan multimedia ini sama sama berkaloborasi. Dari beberapa masyarakat yang sudah kita promosikan itu banyak yang tertarik dengan multimedia maka kita buatlah jurusan multimedia,” ujar Bella.
Seain itu, salah satu alasan membuat program studi multimedia, karena banyaknya minat masyarakat untuk sekolah jurusan teknologi.
“Terus juga, karena sekarang sudah zamannya teknologi jadi banyaknya minat masyarakat untuk sekolah jurusan teknologi, salah satunya multimedia. Dia ( jurusan multimedia) itu membuat desain grafis, fotografi dan mengaplikasikan komputer,” tutup Bella.
Ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.
Rumah tangga merupakan pelaku ekonomi terkecil dan terpenting, mengingat semua kegiatan ekonomi berawal dari sana. Rumah tangga Indonesia yang terdampak terdapat dua sisi secara bersamaan, yaitu kontraksi pendapatan dan keterbatasan ruang konsumsi.
Kolaborasi antara Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melahirkan Bimbingan Teknis Operator Penetasan Telur. Bimtek dalam upaya peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian dilaksanakan tanggal 10 Maret 2021 di Hotel Nirwana Nganjuk, dibuka oleh Ir. Mindo Sianipar, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, dalam acara tersebut juga hadir Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Cahyono S.Sos,
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Yudi Irmanto S.Pi, MM, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Nganjuk Dedy Nawan M.K S.Sos, Para kepala desa lingkup kabupaten Nganjuk serta 100 orang peserta Bimtek.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu fokus Kementan. Peran SDM sangat penting dalam pertanian. Karena SDM yang bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, Kementerian akan terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM baik lewat pelatihan maupun bimtek.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Prof. Dedi Nursyamsi, menyampaikan peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi hal penting. Melalui Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan dapat menciptakan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan pertanian. Kegiatan bimbingan teknis diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas sumberdaya petani dan penyuluh.
Pemilihan materi bimtek, disamping permintaan dari kabupaten Nganjuk juga kejelian dari Ir. Mindo Sianipar sebagai anggota dewan yang sudah malang melintang selama 5 periode, melihat potensi besar yang belum termanfaatkan secara maksimal.
Mindo demikian sapaan akrabnya, melanjutkan salah satu untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat adalah beternak ayam, bila kita lakukan secara alami pasti prosesnya akan lama, bisa dibayangkan mulai bertelur, mengeram sampai mengasuh anaknya, waktu tentu akan lebih panjang.
Melakukan penetasan telur, melalui bantuan mesin paling tidak ada waktu yang terpangkas. Sehingga proses pengembangbiakan ternak khususnya ayam akan lebih cepat dengan demikian ada nilai tambah yang cukup besar, sehingga kesejahteraan khususnya masyarakat Nganjuk akan lebih cepat.
Lebihlanjut Mindo mengharap sektor peternakan akan tumbuh secara pesat Kabupaten Nganjuk, kebutuhan telur dan daging ayam selain mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nganjuk akan tetapi mampu memberi dukungan untuk keperluan berskala Nasional.
Keseriusan anggota dewan dari Fraksi PDIP, akan diwujudkan dengan memberi modal kerja berupa Pullet kepada setiap kelompok, petani dan penyuluh pertanian.
Silahkan saudara saudara membentuk WA Group, saya dapat mengontrol, sharing sehingga usaha yang dibentuk dapat terus berkembang, orang terkadang mau berusaha, tetapi sering terbentur dengan permodalan, padahal pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyediakan bantuan kredit dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUR).
Semantara Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si, merespon keinginan dari Anggota Dewan untuk kelanjutan dari peternak ayam di Kabupaten Nganjuk, menyarankan agar pemenuhan kebutuhan protein bersumber dari magot.
Peternak memanfaatkan limbah sebagai media pemeliharaan larva menjadi Magot, sehingga terjadi kesinambungan pemenuhan Sumber protein. Jika kita hanya berpikir bahwa pakan tersebut dapat terpenuhi dari Pabrikan, tentu saja keuntungan yang diperoleh semakin berkurang. Disinilah kepiawaian peternak untuk meramu sendiri, dengan dukungan pakan yang harus diusahkan sendiri.
“Black soldier flyes atau (Maggot) bisa menjadi solusi pakan ayam. Kami harapkan akan ada pertemuan seperti membahas masalah maggot diwaktu yang akan datang. Demikian pungkas Wasis.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akhirnya mempersilakan frasa agama masuk dalam Peta Jalan Pendidikan 2035. Hal ini setelah adanya kritikan sejumlah pihak seperti Muhamadiyah dan menimbulkan polemik. Nadiem mengatakan akan menuruti keinginan itu. Ia menegaskan agama dan Pancasila merupakan nilai yang esensial dalam pendidikan di Indonesia.
“Kalau ada aspirasi dari masyarakat kata ‘agama’ itu penting dalam frasa itu, ya kita silakan masuk dalam peta jalan. Nggak masalah. Nggak perlu panik, nggak perlu menciptakan polemik, kita terbuka,” tuturnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (10/3).
Meskipun diakuinya, dia mengaku bingung dengan polemik kata ‘agama’ yang tidak ada dalam Visi Pendidikan 2035 dalam Peta Jalan Pendidikan yang tengah digodok kementeriannya. “Kemarin sempat ada polemik frasa ‘agama’, dan pertamanya saya cukup bingung dengan polemik ini. Karena kenapa kita mengeluarkan ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah esensi tertinggi daripada keagamaan. Jadi saya kira itu terpenting,” katanya.
“Tapi ternyata ada polemik baru, jadi saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal untuk masyarakat bisa tenang,” lanjut dia.
Pernyataan Nadiem tersebut mengacu pada Profil Pelajar Pancasila yang diatur dalam Peta Jalan Pendidikan. Profil tersebut salah satunya menginginkan karakter pelajar yang ‘beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia’.
Nadiem pun mengira konsep dalam profil itu sudah cukup. Ia menilai kalimat tersebut seharusnya sudah lebih tinggi daripada makna dari frasa ‘agama’. Namun ternyata, kata dia, narasi di masyarakat menilai penting visi pendidikan memuat kata ‘agama’.
Nadiem sendiri mengungkap polemik frasa ‘agama’ ini berkembang liar di masyarakat. Ia mengaku mendapat kabar di lapangan bahwa Kemendikbud akan menghapus pelajaran Agama. Itu secara tegas ia tampik.
“Saya kaget juga mendengarnya, bahwa ada rencana menghilangkan pelajaran agama. Kreatif sekali ya orangnya. Itu enggak pernah ada rencana itu dan tidak pernah kita akan menghilangkan ajaran agama di dalam kurikulum kita,” lanjut dia.
Sebelumnya, kritik tak adanya frasa ‘agama’ pada Visi Pendidikan 2035 datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Menurutnya kata ‘agama’ penting dimuat sebagai salah satu unsur utama kehidupan kebangsaan.
Draf Peta Jalan Pendidikan per Mei 2020 menyebut Visi Pendidikan Indonesia 2035 adalah ‘Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila’.
Pencabutan Rancangan Undang-undang (RUU Pemilu) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 disorot. Salah satu yang mengkritisi di DPR adalah Fraksi PKS.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait keputusan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang sepakat mengeluarkan RUU tersebut. Pertama, kondisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang diametral berpotensi melemahkan kesatuan NKRI dan kerukunan masyarakat.
“Sistem presidential treshold dengan ambang batas tinggi terbukti tidak sesuai dengan original intent atau maksud asli dari UUD 1945. Sebab, sistem ini menghalangi kesempatan kita untuk memilih kader terbaik bangsa karena pada akhirnya kontestasi terbatas pada 2 paslon semata,” kata Bukhori, dalam keterangannya, Rabu (10/3).
Menurut dia, konsekuensinya muncul pembelahan sosial yang rentan terjadi. Bahkan, kata dia, nuansa ketegangan itu masih bisa dirasakan sampai sekarang sebagai dampak dari Pemilu 2019. Maka itu, dibutuhkan penyempurnaan mendasar terhadap sistem pemilu eksisting melalui revisi karena secara sosiologis sangat tidak sehat untuk memelihara iklim kerukunan bangsa.
Kedua, Bukhori menilai sistem pemilu juga turut menentukan desain kepemimpinan nasional. Ia menjelaskan, penurunan presidential threshold melalui revisi UU Pemilu akan membuka ruang lebih luas untuk melahirkan banyak pemimpin. Dia bilang hal ini sesuai dengan kehendak masyarakat yang menginginkan pemimpin yang berkualitas dan demokratis.
“Kita memiliki banyak tokoh negarawan yang layak menjadi pemimpin di tingkat nasional. Mulai dari ulama, cendekiawan, kepala daerah. Kami ingin mendorong demokratisasi yang lebih substantif dalam proses pemilihan Presiden untuk memutus rantai oligarki, salah satunya melalui ikhtiar revisi ini,” jelasnya.
Bukhori menjelaskan, pemilu dengan sistem yang lebih inklusif membuka peluang setiap lapisan anak bangsa bisa dipilih sebagai Presiden RI. Ia mencemaskan penerapan UU Pemilu eksisting akan memunculkan banyak kursi kosong di level kepemimpinan daerah ketika pilkada digelar serentak pada 2024.
“Pilkada ini turut membawa konsekuensi politis berupa kekosongan legitimasi kepala daerah di sebanyak 271 daerah akibat masa bakti kepala daerah eksisting yang akan selesai pada 2022 maupun 2023,” lanjut Bukhori yang juga Ketua DPP PKS tersebut.
Pun, ia mengingatkan masa kepemimpinan kepala daerah eksisting akan selesai masa jabatannya pada rentang 2022-2023. Namun, ada jeda lama yang berdampak terhadap krisis legitimasi.
“Artinya, akan ada krisis legitimasi selama kurun 1 sampai 2 tahun karena yang memimpin adalah Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah seraya menanti kepala daerah terpilih hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024,” ujarnya.
