Jakarta | Jurnal Inspirasi

Lebih satu tahun sudah pandemi Covid-19 melanda dunia. Tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, pandemi telah menyebabkan krisis di berbagai bidang. Hal ini telah membuat masyarakat harus terbiasa dengan banyak kebiasaan baru (new normal).  Dimana berjarak menjadi sesuatu yang biasa dalam interaksi.

Sebagai bagian dari industri perbankan, KB Bukopin berusaha merekonstruksi bisnis setelah mengalami perubahan pengendalian dan sebagai upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.  

“Sebetulnya momen krisis di tahun 2020 menjadi momentum tepat bagi kami melakukan transformasi secara total,” jelas Rivan Purwantono, Presiden Direktur KB Bukopin, di Jakarta, belum lama ini.

Rivan menjelaskan, bahwa penurunan aset dan koreksi pada kinerja, selain dampak dari pandemic juga disebabkan krisis “infodemi” atau banyaknya hoax dan pemberitaan negatif yang terjadi mulai  Maret 2020, hampir bersamaan dengan masuknya Covid-19 di Indonesia.

”Ini adalah titik terendah, begitu banyak hantaman yang kami hadapi, tapi dengan kokoh bersama mengatasi berbagai tantangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat, kami akan kembali bangkit lebih kuat. Memasuki tahun 2021 kondisi ini sudah membaik, dan transformasi yang dilakukan sudah on track dan sesuai dengan business plan yang telah dirancang hingga 2025.” tambahnya.

Perseroan telah mencapai beberapa milestone perbaikan dan recovery lebih lanjut di tahun 2021. Diantaranya peningkatan simpanan nasabah dengan biaya dana yang lebih rendah, sedangkan BOPO secara year to date turun.

Naiknya dana pihak ketiga didominasi dengan sentimen positif  dari lini Korean Desk yang pada posisi Maret 2021 telah mencapai Rp 2,4 triliun dan ditargetkan  terus tumbuh untuk memperkaya diversifikasi nasabah KB Bukopin. 

Seperti diketahui, transformasi dimulai sejak September 2020 lalu dengan berbagai inisiatif dan inovasi yang membantu recovery dan improvement berbagai aspek Perseroan. Di sisi bisnis,  misalnya, KB Bukopin telah menjalankan strategi Good Bank yang fokus pada perluasan bisnis  dengan kualitas aset yang baik dan stabil, seperti kredit pensiunan, strategic partnership untuk  memperluas bisnis retail untuk produk KPR, multifinance, credit card, payroll, termasuk perluasan  market ke Korean link business, dan lainnya.

Terkait kesiapan digital banking, Perseroan tengah mematangkan strategi jangka pendek seperti integrasi aplikasi Wokee dengan tabungan Siaga, pengaktifan QR code, simplikasi proses KYC, cardless withdrawal, dan lainnya.

Sedangkan  transformasi digital untuk jangka panjang dilanjutkan hingga KB Bukopin memiliki sistem yang  canggih dan cepat seperti halnya KB Kookmin Bank, yang sistem IT nya dikembangkan sendiri  dan akan diadaptasi oleh Perseroan.

“Transformasi total ini terus berlanjut dengan dilakukan bersama manajemen dan karyawan KB Bukopin, dan kami terus melakukan inovasi untuk percepatan perbaikan kinerja. Dengan semangat ini, kami percaya kami bisa menjadi Bintang Finansial Indonesia.” Tutup Rivan. 

Handy Mehonk | **

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kembali Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Rino Indra Gusniawan, didampingi Direktur Umum Rivelino Rizky serta Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Ardani Yusuf, turun ke lapangan serta bertemu dengan pelanggan sambil menyusuri jalur pipa kondisi pelayanan di wilayah zona 1, beberapa waktu lalu.

Blusukan di wilayah ini dimulai dari arah Gang Gudang Garam Kelurahan Sindangrasa hingga di Muarasari.

Direkrut Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan Rino Indra Gusniawan menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk upaya penyampaian informasi, sosialisasi ke rumah warga dan tokoh masyarakat sekaligus silaturahmi di bulan Ramadan 1442H.

Dalam kunjungan tersebut, Rino Indra mendengarkan informasi keluhan dan masukan warga tentang kondisi pelayanan di wilayah zona 1 tersebut.

Setelah mendengar sejumlah aspirasi, Rino Indra membeberkan, kondisi sistem pengaliran di wilayah zona 1 tersebut, nanti ada beberapa rencana yang akan dilakukan kedepan. Karena di wilayah zona 1 mulai padat, dengan adanya Mall, Rumah Sakit.

“Kondisi perekonomian mulai bangkit di zona 1 akan tetapi air masih kurang, akhirnya kita mencari solusi menyekat sampai ke Mall Boxies123,” kata Rino dalam keterangan persnya, Minggu (2/5).

Dijelaskannya, langkah itu diambil karena wilayah yang berada di bawah supaya dapat pasokan seperti daerah dari sekitar Boxies123 ke Komplek Pakuan dan Sukasari.

Tak hanya itu, Rino menambahkan, bahwa gangguan pengaliran di wilayah Sindangrasa karena dampak referral server Rancamaya yang belum stabil. “Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor sedang berupaya mengatur sistem pengaliran untuk menjaga keseimbangan pasokan air di wilayah zona 1,” ungkap dia.

Agar mengatasi masalah yang ada, Rino menawarkan pemasangan reservoir local kapasitas 50 meter kubik. Untuk membantu sistem pengaliran di wilayah tersebut.

“Warga di persilahkan mencari lahan yang ideal, kemudian Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor yang mendirikan bangunan tersebut bersama instalasinya,” tandas dia.

Rino mengatakan, sekarang mulai mengurangi jumlah beban pelanggan di masing-masing wilayah tersebut, dan ini terus akan di lakukan.

“Insya Allah di tahun 2021 akan merencanakan penambahan kapasitas air. Nanti kita akan tambah 50 liter per detik airnya, dan mudah-mudahan lancar,” tukasnya.

Rino menuturkan, jika kerjasama dan doa dari masyarakat dan pelanggan, agar program-program perbaikan sistem pengaliran zona 1 dapat terus berjalan supaya pelayanan Tirta Pakuan bisa lebih baik lagi.

** ass/bay/rls

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Rapat Bapemperda dengan agenda pengkajian Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau lebih akrab dengan sebutan CSR, Kamis (29/04), anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni yang juga anggota Bapemperda menyayangkan potensi yang masih kurang optimal.

Achmad Fathoni mengatakan dalam kesempatan memimpin rapat Bapemperda tersebut sekaligus berkesempatan mendengarkan kajian dari tenaga ahli Fakultas Hukum Unpak Muhammad Mihradi dan Nazarudin.

“TJSL di Kabupaten Bogor memiliki potensi yang sangat besar seiring dengan besarnya jumlah perusahaan, hanya sayangnya potensi ini masih kurang dioptimalkan, terlalu lemah dalam perencanaan, koordinasi pelaksanaan serta pengawasan,” jelasnya saat berbincang-bincang di kediamannya bersama Jurnal Bogor, Jum’at (30/04).

Menurutnya, kedepannya Perda akan diubah sekaligus memastikan potensi CSR optimal dalam memperbaiki kondisi masyarakat Kabupaten Bogor terutama yang terdekat dengan perusahaan. Ada beberapa poin dalam rapat tersebut yang dibahas diantaranya, TJSL mestinya tidak berdasarkan prosentase dari keuntungan, tapi kewajiban perusahaan untuk mengalokasikannya.

“Selain itu pemda mestinya berperan lebih baik dengan membuat perencanaan potensi serta perencanaan kegiatan dan kebutuhan masyarakat yang dibiayai dari dana CSR,” tegasnya.

Masih menurut Aleg PKS tersebut, seharusnya ada pelaporan secara berkala dan detail terkait pengumpulan dan penyaluran CSR, baik kepada DPRD maupun publik.

“Dan seharusnya TJSL/CSR tidak dipakai untuk mengganti kewajiban pemda dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat tapi mestinya bersifat perbaikan kondisi dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Ciawi | Jurnal Inspirasi
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (Gempar) laporkan kegiatan dua mega proyek pembangunan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi, Kabupaten Bogor, tahun anggaran 2020 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan tanda terima berkas dari KPK pada tanggal 30 April 2021 dengan nomor register : – /56/ /200 dan nomor surat : 12/B/SEK/IV2021, Gempar yang saat itu tiba di gedung antirasuah sekitar pukul 13.31 WIB dengan menyerahkan berkas.

Ketua Gempar, Putra Nur Pratama mengatakan, sebelum ke pokok persoalan laporan, tentunya tidak ada akibat kalau tanpa sebab. Dalam hal ini, Gempar sudah melakukan ikhtiar bertabayun ke pihak-pihak terkait sebelum melaporkan adanya dugaan korupsi kepada KPK, di kedua proyek pembangunan gedung yang berasal dari anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan APBD Kabupaten Bogor dengan nilai mencapai puluhan miliar tersebut.

Namun, lanjut Putra, konfirmasi maupun klarifikasi serta meluruskan temuan dari Gempar di dua proyek yang saat ini mangkrak dan tidak kunjung selesai pengerjaannya itu, terkesan di anggap hal biasa oleh pihak RSUD Ciawi maupun Pemkab Bogor.

Padahal, kata Putra, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sudah jelas disebutkan ada sanksi terhadap pelaksana proyek bersumber anggaran dari pemerintah.

“Yang menjadi heran kami, kenapa sanksi seperti mencoret hitam pengusaha pelaksana proyek RSUD Ciawi tidak dilakukan. Malah pihak terkait dengan argument nya berdalih tidak dijalankan sanksi tersebut,” kata Putra saat dihubungi melalui telepon selulernya akhir pekan lalu.

Tidak hanya itu, bentuk tabayun Gempar untuk meluruskan temuan dari kegiatan pembangunan proyek gedung depan dan gedung ruangan untuk gizi dengan mendatangi kantor Inspektorat Kabupaten Bogor. Dengan harapan, sambung Putra, bisa mendapatkan data sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Namun kembali, kami dibuat kesal karena dari pihak Inspektorat tidak memberikan data apapun terkait ke dua proyek RSUD Ciawi,” jelas Putra.

Berangkat dari kekecewaan itu, Gempar akhirnya melakukan aksi demonstrasi menuntut KIP terkait mangkraknya proyek pengerjaan gedung MDGs RSUD Ciawi yang dilakukan di dua instansi, yakni di Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Bogor, pada Jumat 12/03/2021 silam.

Tidak adanya penjelasan yang memuaskan dari pihak-pihak terkait, terhadap temuan Gempar, akhirnya pada hari Jum’at, Gampar mendatangi gedung KPK dengan membawa bukti-bukti temuan di kedua proyek itu.

“Makanya, untuk membuktikan adanya dugaan korupsi di proyek-proyek RSUD Ciawi, kami lapor ke KPK. Biarlah kebenaran itu hukum yang bicara,” tegas Putra.

Hingga berita ini diturunkan, dari pihak RSUD Ciawi maupun Dinas Kesehatan dan Inspektorat Kabupaten Bogor, belum memberikan keterangan terkait laporan Gempar ke KPK terhadap proyek-proyek di RSUD Ciawi tersebut.

** Dede Suhendar