Cibinong | Jurnal Inspirasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menyoroti galian tanah Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) PT Ferry Sonnevile (PS) di Desa Tlajungudik, Kecamatan Gunung Putri. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menegaskan, pihaknya serius untuk mengungkap adanya dugaan galian lahan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di Desa Tlajungudik itu.

“Kalau pun aktivitas galian tanah itu memang sudah terjadi tentunya instansi terkait lainnya yang membidangi di situ termasuk kami DPRD akan mengintruksikan komisi terkait untuk menindaklanjuti,” tegas Rudy.

Mantan ajudan Menhan Prabowo Subianto itu mengatakan, pihaknya beserta eksekutif segera terjun ke lapangan lokasi PSU di Desa Tlajung Udik terbut. “Kami akan melibatkan intansi terkait untuk kunjungan ke lokasi, kalau memang kedapatan lahan aset Pemkab digali tentu akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-piha terkait,” katanya.

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) itu menambahkan, langkah pihaknya tersebut akan melahirkan rekomendasi untuk lembaga eksekutif. “Dari kunjungan dan rapat koordinasi yang kami lakukan nanti itu akan muncul sebuah rekomendasi untuk pemerintah daerah. Kalau itu merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, tentunya aparat penegak hukum nanti yang mengambil langkah,” tambahnya.

Politisi Partai Gerindra itu menerangkan, ada dugaan perbuatan melawan hukum apabila aset pemerintah daerah tersebut dilakukan penggalian ilegal. “Jelas, kalau memang itu aset pemerintah lalu tahapan perizinannya tidak ditempuh sesuau dengan prosedur yang berlaku dan dijual, bararti ada kerugian negara. Pada saat ada kerugian negara, DPRD hanya bisa memberikan rekomendasi kepada eksekutif sebagai pemilik aset tersebut. Rekomendasi tersebut nanti silahkan diambil oleh aparat penegak hukum,” terangnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Adi Suwardi mengungkapkan, bahwa aktivitas galian di lahan PSU PT FS pada tahun 2018 lalu itu wajib diusut secara tuntas. “Saya pastikan itu bersama-sama. Pastinya disitu Kadus Dedi, kepala desa dan kecamatan, masa tidak tahu. Maka dari itu saya yang juga merupakan warga Gunung Putri ingin ini diusut secara tuntas,” tegas Adi.

Adi menjelaskan, aktivitas galian lahan juga wajib disertai oleh perizinan secara lengkap sesuai aturan yang berlaku di wilayah Bumi Tegar Beriman. “Kalau memang ada izin dari pemilik itu juga harus dilengkapi izin. Kalau galian C itu harus izin sesuai dengan Perda yang berlaku. Saya juga agak terusik ketika ada yang mengatakan oknum dewan. Saya ingin ini diusut tuntas biar terang benderang,” jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya juga akan melakukan inventarisir seluruh aset milik Pemkab Bogor. “Komisi II akan mengetahui dan mengamankan aset-aset Pemda baik yang sudah tercatat maupun belum. Kalau diperlukan, kami akan buat Pansus,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan juga menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap lahan PSU bekas galian tanah tersebut. “Menggali tanah milik Pemkab tersebut ada dugaan unsur pidana karena sama saja menjual aset milik pemerintah. Itu tidak boleh didiamkan,” tegas Iwan kepada Jurnal Bogor, Senin (15/3).

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor itu mengatakan, pihaknya berencana akan memanggil sejumlah instansi terkait atas adanya galian lahan milik Pemkab Bogor yang pada saat itu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Djuanda Dimansyah sebagai Camat Gunung Putri.

“Saya akan panggil. Ada dua kemungkinan yang dilakukan oknum pemerintahan yakni pembiaran alias tidak tahu adanya aktivitas galian tersebut atau justeru ikut menikmati hasil penjualan tanah tersebut,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu menerangkan, dirinya tidak akan tinggal diam atas pelanggaran yang merugikan pemerintah. “Harus diusut sampai tuntas karena itu aktivitas di aset Pemkab yang jelas memiliki keuntungan materil, apalagi kalau tidak masuk kas daerah tapi kantong pribadi. Bisa-bisa nanti, banyak aset yang dijual untuk keuntungan pribadi,” tegas Iwan.

Terpisah, Legal PT Ferry Sonnevile, Aripudin mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan kewajiban PSU termasuk lahan bekas galian tersebut pada tiga tahun yang lalu. “11,4 hektar sudah kami serahkan ke Pemkab Bogor pada tahun 2017 yang menerima Bupatinya Bu Nurhayanti. Lahan tersebut sudah sertifikat hak pakai pemda,” papar Aripudin.

** Noverando H

Sengaja Dibuat dan Diproduksi Salah Satu Akun Situs Porno

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Warga Bogor dihebohkan dengan video syur di media sosial dan layanan pesan WhatsApp, Rabu (17/3). Tim gabungan Cyber Polda Jabar dan Polres Bogor pun berjanji segera meringkus pemeran video porno porno di salah satu hotel di Kabupaten Bogor. “Sedang didalami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap, karenanya jadi perhatian khusus. Karena di Jawa Barat, sangat memalukan ini,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Edri Adrimulan Chaniago, Rabu (17/3).

Polisi akan memanggil pengelola hotel yang diduga dijadikan pasangan mesum dalam membuat video tersebut. “Kita belum memanggil, namun itu segera dilakukan seiring pengungkapan kasus (video seks) ini,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikatakan Kasatreskrim Polres Bogor, AKP Handreas Adrian, pihaknya akan melakukan penyelidikan atas kasus ini video porno tersebut. “Secepatnya kami akan selidiki untuk bahan pengembangan,” cetusnya.

Dalam video porno berdurasi 9 menit 4 detik pada akun porno Felly Angelista menggambarkan pada menit pertama seorang wanita berbaju merah sedang di resepsionis hotel bertuliskan Grand Mulya Bogor.

Setelah reservasi pemeran wanita pada video porno tersebut masuk sebuah kamar double bad dan langsung membuka jaket jeansnya. Pada menit 3 detik 8 dimulai adegan mesum dengan pria berkaos kaki dan memakai jam tangan bermodel rante warna silver di tangan sebelah kanan.

Keduanya diduga sengaja membuat video tersebut untuk diedarkan ke khalayak luas. Sebab, dari segi pengemasan dari awal masuk resepsionis hotel, selasar, kamar hingga saat beradegan seks di kursi keduanya sadar dan dibuat rapi setiap footagenya.
Video tersebut diduga diproduksi oleh salah satu akun situs porno dengan nama Felly Angelista. Terlihat dari watermark yang ada di pojok kanan bawah video. Diketahui dari channel tersebut, video diunggah 3 minggu lalu dan sudah hampir ratusan ribu orang yang menonton.

** Noverando H

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Uni Eropa disebut telah sepakat menjatuhkan sanksi kepada beberapa pejabat China yang dianggap terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur. Sanksi ini merupakan yang perdana terhadap Beijing dalam tiga dekade terakhir.

Menurut dua diplomat Uni Eropa, para duta besar Perhimpunan Benua Biru menyetujui larangan dan pembekuan aset terhadap empat individu dan satu entitas China. Identitas para pihak terkait tidak akan dipublikasikan sampai persetujuan resmi oleh menteri luar negeri Uni Eropa pada 22 Maret mendatang.

“Tindakan pembatasan terhadap pelanggaran HAM yang serius dan kekerasan diadopsi,” kata seorang diplomat Uni Erpoa, Rabu (17/3) waktu setempat.

Para pihak yang disanksi disebut terlibat dalam pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur. Menurut dua diplomat Uni Eropa, langkah tersebut mencerminkan keprihatinan yang mendalam tentang Uighur di Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Kanada.
Pemerintah China mengkritik laporan tentang sanksi tersebut. “Sanksi bersifat konfrontatif,” kata Duta Besar China untuk Uni Eropa Zhang Ming melalui akun Twitter pribadinya.

Zhang menyebut negaranya menginginkan dialog, bukan konfrontasi. “Kami meminta Uni Eropa untuk berpikir dua kali. Jika beberapa orang bersikeras untuk melakukan konfrontasi, kami tidak akan mundur karena kami tidak memiliki pilihan selain memenuhi tanggung jawab kami kepada orang-orang,” ujarnya.

Uni Eropa terakhir kali menjatuhkan sanksi kepada China pada Juni 1989 berupa embargo penjualan senjata. Sanksi tersebut masih berlaku hingga kini.  Dalam forum Dewan HAM PBB yang digelar Februari lalu, menteri luar negeri dari beberapa negara Barat sangat menyoroti dugaan penindasan sistematis terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Mereka mendesak China agar membuka akses penyelidikan independen ke wilayah tersebut.

Beijing mengkritik tajam negara-negara terkait karena menggunakan forum Dewan HAM PBB untuk melayangkan tuduhan tak berdasar terhadapnya. Mereka juga dianggap mengintervensi urusan dalam negerinya.

Namun, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan negaranya membuka diri untuk PBB jika ingin menyelidiki dugaan adanya kerja paksa dan genosida terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Dia menekankan tidak ada praktik demikian di wilayah tersebut.

“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. China juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (PBB) untuk mengunjungi Xinjiang,” kata Wang saat berbicara di Dewan HAM PBB pada Senin (22/2).

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Iqrak Sulhin mengingatkan pemberian Badge Awards berpotensi memicu perpecahan di antara masyarakat. Badge Awards merupakan penghargaan yang diberikan polisi ke orang yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial. Iqrak justru khawatir wacana tersebut bakal menimbulkan masalah baru bagi kepolisian.

“Secara hipotetik bisa menciptakan ketegangan baru di masyarakat,” ungkap Sulhin, Rabu (17/3).

Pasalnya, Iqrak melanjutkan, belum ada kriteria unggahan yang pantas dilaporkan atau tidak. Selain itu, menurut dia upaya tersebut juga akan memicu perilaku kolektif publik yang tidak terukur.

Mengingat pada saat yang bersamaan, pengakuan dalam bentuk-bentuk simbol seperti pemberian lencana tersebut masih laku di Indonesia.

“Sehingga akan mungkin banyak laporan-laporan yang sebenarnya bukan masalah. Terlebih dalam konteks demokrasi dan kebebasan berekspresi,” tutur Iqrak lagi.

Belum lagi, kemungkinan pelaporan karena unsur ketidaksukaan belaka. Misalnya, dia menuturkan, Badge Awards dapat membuat seseorang semakin terdorong dan berani melaporkan unggahan yang dianggap berseberangan dengan pemahaman politik pelapor.

Sehingga, dalam konteks politik, pemberian Badge Awards akan memperparah polarisasi atau keterbelahan masyarakat di media sosial. Semua akun nantinya bukan lagi diawasi oleh polisi melainkan juga oleh sesama warga.

“Jadi ini istilahnya badge ini membentuk self generated cyber panopticonism. Warga ngawasin warga, otomatis karena ada motif simbolik. Di saat standar atau ukuran belum jelas,” jelasnya.

Di sisi lain, ketiadaan dasar penilaian atau kriteria pelaporan dikhawatirkan bakal berdampak pada kebebasan berekspresi dan demokrasi. Terlebih, hingga kini persoalan pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum juga menemui titik terang.

“Sampai saat ini pun soal UU ITE ini pemerintah masih mengkaji lagi. Bahkan dibentuk tim untuk tafsir dan pedoman penerapannya,” ungkap Sulhin.

Dengan pelbagai problem tersebut, Iqrak pun mempertanyakan urgensi pemberian Badge Awards. Bahkan dia menilai wacana tersebut berlebihan. “Maksudnya baik, namun bisa jadi masalah karena soal ukuran masih jadi perdebatan,” tandas Iqrak.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengumumkan akan memberikan penghargaan berupa Badge kepada masyarakat yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial. Pengumuman ini disebarkan melalui akun Instagram resmi @ccicpolri pada Kamis (11/3).

“Badge Awards: Badge yang akan diberikan kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial,” tulis keterangan dalam postingan @ccicpolri.

Namun begitu mekanisme pelaporan dan penghargaan itu belum dijelaskan secara rinci. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono juga belum mengetahui detail rencana tersebut.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi 

Iis Rosita Dewi, istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengungkapkan menerima uang sekitar Rp50 juta setiap bulan dari suaminya. Iis menuturkan uang tersebut untuk keperluan rumah tangga. “Sekitar Rp50 juta,” terang Iis saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster (benur) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/3).

Pengakuan tersebut menjawab pertanyaan jaksa yang mendalami sumber uang Edhy. Sebab, menurut jaksa, pengelolaan uang tidak hanya dikuasai Edhy melainkan juga oleh sekretaris pribadinya Amiril Mukminin. “Amiril mengelola uang pak Edhy, yang dikelola itu uang apa? Uang Rp50 juta ini kan gaji, penghasilan lain. Ada penghasilan lain pak Edhy saat jadi menteri?” tanya jaksa. “Saya enggak tahu,” ucap Iis.

Iis– yang juga merupakan anggota Komisi V DPR fraksi Gerindra– mengakui pernah menerima uang dari Amiril Mukminin. Namun, ia mengatakan penyerahan uang selalu dengan sepengetahuan Edhy.

“Pastinya pernah [menerima uang lewat Amiril]. Tapi kapannya saya tidak ingat. Yang pasti itu sesuai perintah pak Edhy dan biasanya pak Edhy memberitahukan saya, misal: ‘Mah, nanti Amiril ngirim uang’,” tutur Iis.

Ia menyatakan sejumlah uang yang diterima dari Edhy sempat dibelanjakan sejumlah barang mewah berupa syal, tas hingga jam tangan saat berada di Amerika Serikat. Dalam perkara ini duduk sebagai terdakwa adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito. Ia didakwa telah menyuap Edhy Prabowo dengan US$103 ribu dan Rp706.055.440,00 guna mempercepat proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budi daya sebagai salah satu syarat pemberian izin ekspor Benih Bening Lobster (BBL) kepada PT DPPP.

Adapun jaksa pada siding itu menghadirkan tujuh saksi lainnya yaitu Edhy Prabowo; sekretaris pribadi Edhy, Anggia Tesalonika Kloer; Kepala Bagian Humas KKP, Desri Yanti; PNS Andhika Anjaresta; Dwi Kusuma Wijaya; Chandra Astan (swasta); dan Achmad Syaihul Anam.

** ass

Bandung | Jurnal Inspirasi

Usulan menunda impor beras dilayangkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Pemerintah Pusat. Sebab, panen raya diprediksi segera terjadi, dan karenanya, komoditas beras diharapkan mengandalkan petani lokal.

“Usul Jabar ke pemerintah pusat lebih baik menunda impor beras,” ujar Ridwan Kamil seusai menyerap aspirasi perwakilan petani di 27 kabupaten/kota secara virtual di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3).

Menurutnya, kebijakan impor dapat dilakukan ketika stok beras dalam negeri defisit. Namun, saat ini, stok beras masih melimpah, terutama di Jawa Barat yang kini dalam kondisi surplus.

Hasil dialog berkesimpulan bahwa impor beras mengancam kesejahteraan petani. Bahkan, menurutnya, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kabupaten Cirebon berharap impor beras tidak dilakukan saat menjelang panen raya.

“Tadi petani Cirebon curhat awalnya Bulog yang biasa membeli 120 ribu ton sekarang turun jadi 21 ribu ton,” katanya.

Ridwan Kamil menambahkan, daripada impor beras, lebih baik membeli beras dari petani Jabar yang kini stoknya masih melimpah. Diprediksi hingga April mendatang, stok beras Jawa Barat surplus 320 ribu ton.

Sebelumnya respon stop impor juga muncul dari  mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti meminta kepada Presiden Jokowi agar impor beras 1 juta ton dihentikan.

Bahkan, Susi mengetag Twitter Presiden Jokowi @jokowi agar import beras 1 juta ton dihentikan. Jokowi diminta untuk memberi dukungan kepada petani dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Susi mengatakan, hingga saat ini masyarakat masih ada yang panen dan panennya pun berlimpah. Untuk itu, dia memohon agar Presiden menghentikan impor beras.

“Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain. @jokowi@KemenBUMN @kementan @Kemendag,” kata Susi melalui akun Twitternya @susipudjiastuti yang dikutip Senin (16/3).

** ass