Malang | Jurnal Inspirasi

Kelompok Wanita Tani (KWT) mengikuti pelatihan tematik peternakan digelar di Kecamatan Krasan, Kabupaten Probolinggo pada 2-d 4 April 2021, diikuti oleh 30 peserta yang tergolong milenial. Materi yang diangkat kali ini antara lain Kebijakan Pembangunan Pertanian, Dasar-dasar Pengolahan Daging,  Pengolahan Daging Berbasis GMP, Membuat Nugget dan membuat Bakso.

Materi ini disampaikan oleh Dr Lutfi Hanim Mufida, S.Pt M.Si Widyawisara BBPP-BATU dan Nurul Hidayah salah satu praktisi dari Kab Probolinggo, pembukaan kegiatan Tematik ini dihadiri tamu undangan yang luarbiasa Anggota Dewan Komisi IV DPR RI K.H Drs  Hasanudin Aminudin, M.Si  Ketua DPRD Kab. Probolinggo Suryanto Wibowo,  SE MM,  Kepala Dinas Pertanian Kab. Probolinggo  Yahya Adi SP. M.MA,  Kapolsek serta Camat Krasan.

Dalam sambutanya KaBalai BBPP-BATU Dr Wasis Sarjono SPt M.Si menyampaikan bahwa KWT juga mempunyai fungsi lain yang sangat penting dalam mendukung suksesnya progam penyuluhan pertanian, yaitu sebagai back up kelompok tani. Maksudnya adalah sering terjadi penyampaian materi penyuluhan yang berupa teknis budidaya yang baik yang disampaikan melalui kelompok tani (poktan) utamanya yang yang memerlukan tembahan biaya tidak dilaksanakan karena tidak adanya dukungan dari keluarga tani terutama para isteri petani itu sendiri.

“Hal ini karena sang isteri tidak memahami materi yang disampaikan tersebut dan adanya kepentingan lain. tetapi apabila meteri teknis budidaya yang sama disampaikan pula kepada para isteri petani yang tergabung dalam kelompok wanita tani (KWT), “ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Hasan Aminudin memberikan arahan dan membuka secara resmi kegiatan ini menyampaikan bahwa,  kita harus lebih peka menangkap permasalahan yang ada di lapangan dan ini harus segera diinventarisasi selanjutnya dipilih skala prioritas mana yang harus digarap dulu,  salah satunya  tentunya dengan peningkatan SDM diikuti pendampingan dan pemberian fasilitas praktik untuk mempercepat action dari kegiatan pelatihan.

“Tentunya ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, ini harus dikerjakan bersama sama dengan unsur terkait salah satunya Dinas Pertanian dan UPT Pelatihan, “imbuhnya. Haji Hasan berpesan bahwa setelah kegiatan ini selesai natinya harus ada tindak lanjut dari alumni peserta untuk menerapkan ilmu yang didapat namun harus ada pendampingan dari penyuluh.

Sejalan dengan Program dari Kementan RI, pada setiap kesempatan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian memiliki fokus untuk menumbuhkan minat generasi muda baik dari poktan Gapoktan dan KWT dalam mengembangkan pertanian modern.

Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, saat ini sedang gencar gencarnya untuk selalu memberdayakan secara langsung keberadaan KWT agar senantiasa didorong agar bisa sebagai salah satu motivator dalam menyukseskan program Kementan.

** Catur Puryanto/BBPP Batu

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bakal mengajukan gugatan praperadilan terkait putusan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) SKL BLBI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK mengeluarkan putusan SP3 perdana soal penghentian penanganan kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Sjamsul dan Itjih Nursalim.

“Saya declare-kan, bahwa saya akan mengajukan gugatan praperadilan terhadap SP3 yang diterbitkan KPK,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Jumat (2/4).

Boyamin menjelaskan, upaya itu dilakukan pihaknya sebagai salah satu tanggung jawab dan sumbangsih warga terhadap penanganan korupsi di Indonesia. Ia pun menyesalkan langkah KPK yang menghentikan penanganan kasus yang dinilai telah membawa banyak merugikan terhadap negara ini.

Boyamin meminta KPK seharusnya tetap melanjutkan proses penyidikan kasus ini, sebab telah ditemukan beberapa bukti. Ia ingin kasus ini tetap diproses dan dibawa ke pengadilan.

Ia lantas menilai hilang sudah kesempatan untuk membuka ‘borok’ kasus BLBI. Padahal menurutnya kasus panjang ini diharapkan mampu menciduk satu per satu aktor yang menikmati triliunan uang dari dugaan kasus korupsi ini.

“Kalau ini bisa dikejar semua, ini kan ada obligor, ada debitur, ada pihak ketiga lainnya yang menikmati uang itu sebelum, selama dan sesudah BLBI. Kalau ini diproses, paling tidak uang itu balik saja separo Rp300 triliun. Kira-kira sudah berapa uang untuk beli vaksin corona dan bisa dipakai masyarakat?,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Boyamin pun menilai dengan putusan SP3 KPK itu akan menjadi preseden buruk di masa mendatang. Ia menilai para tim penyidik KPK tidak akan bekerja semaksimal mungkin untuk membuka borok korupsi di Indonesia.

Sebab menurutnya, akan ada pemikiran bahwa bila kasus tak terbongkar dalam jangka waktu lama, maka KPK berhak memberikan putusan SP3 atau penghentian kasus. Kondisi itu lantas menurutnya akan menurunkan marwah KPK. “SP3 ini menjadikan keistimewaan KPK hilang,” pungkasnya.

KPK sebelumnya mengumumkan penghentian pengusutan kasus tindak pidana BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjamsul Nursalim, serta Syafruddin Arsyad Temenggung.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menerangkan, keputusan yang dituangkan dalam SP3 itu sesuai Pasal 40 UU KPK. Penghentian kasus korupsi diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 40 UU a quo menyatakan, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

**ass/cnn

Jakarta | Jurnal Inspirasi

KPK menghentikan penyidikan dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat suami istri, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

“Penghentian penyidikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan tersangka SN (Sjamsul Nursalim) selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan ISN (Itjih Sjamsul Nursalim) bersama-sama SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) selaku Kepala BPPN,” ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi pers pada Kamis (1/4).

Ini merupakan pertama kali KPK menghentikan penyidikan kasus korupsi atau penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Alex menyatakan, penerbitan SP3 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KPK dalam Pasal 40 UU 19/2019. Sebab menurut Alex, kasus BLBI tidak memenuhi adanya unsur penyelenggara negara lantaran Syafruddin telah divonis lepas di tingkat kasasi MA pada 2019.

“Syarat adanya perbuatan penyelenggara negara dalam perkara tersebut tidak terpenuhi. Sementara SN dan ISN dalam kapasitas bersama-sama PN. Maka KPK memutuskan menghentikan perkara SN dan ISN tersebut,” kata Alex.

Diketahui Sjamsul dan Itjih Nursalim ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Juni 2019. Keduanya kemudian menjadi buronan sejak September 2019 lantaran selalu mangkir dari panggilan KPK. Kini setelah lebih dari setahun buron, status tersangka Sjamsul dan Itjih gugur.

** ass/glr