Cigombong | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kecamatan (Pencam) Cigombong mengapresiasi semangat para pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM/IKM untuk bersatu dalam satu wadah organisasi, serta bergotong royong dalam membantu pemulihan ekonomi di tengah-tengah kondisi pandemik.

 “Di tengah kesulitan pasti ada kesempatan. Dan jeli menangkap peluang menjadi modal dasar untuk dapat menciptakan inovasi sehingga mampu bertahan di era pandemi ini,” kata Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Cigombong, Asep Achadiat Sudrajat kepada wartawan usai melantik pengurus Forum UMKM/IKM Kecamatan Cigombong masa bakti 2021-2024, di aula kantor kecamatan, Kamis (8/4).

Asep mengungkapkan, masa pandemi telah menciptakan peluang percepatan digitalisasi dan inovasi teknologi di Indonesia yang dapat berfungsi untuk mendukung produktivitas masyarakat.

Menurutnya, percepatan digitalisasi tersebut terjadi seiring berkembangnya less contact economy atau perekonomian dengan sedikit kontak. Seperti penggunaan sistem pembayaran digital dalam melakukan transaksi hingga e-commerce.

Ia menjelaskan, peluang tersebut perlu ditangkap oleh UMKM. Kerja sama dengan platform digital untuk memasarkan produk menjadi salah satu opsi agar dapat bertahan di era pandemi. “Peran serta UMKM/IKM Cigombong diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi Kabupaten Bogor,” papar Asep.

Asep menegaskan, pengurus UMKM/IKM yang baru dilantik memiliki tugas penting dalam mendorong para pelaku usaha bertahan dalam suasana pandemik dan menjadi motor kebangkitan ekonomi.

 “Dengan semangat Bogor Bangkit, menuju terwujudnya Bogor Maju sebagai bagian dari program Pancakarsa,” imbuhnya.

Sementara, Kasi Ekbang Kecamatan  Cigombong, Ade Suryana menyampaikan harapannya agar pengurus forum segera melakukan konsolidasi dan koordinasi, baik ke dalam maupun keluar.

Ade menghimbau agar pengurus UMKM/IKM yang baru dilantik, menyusun program kerja yang terukur dan terarah baik jangka pendek, menengah maupun panjang. “Melaksanakan amanah dan

membangun kebersamaan serta kekompakan untuk ikut berperan serta dalam program pemulihan ekonomi,” tukasnya.

Hadir dalam acara tersebut perwakilan pengurus UMKM/IKM Kabupaten Bogor, para kepala desa, pengurus Forum UMKM/IKM masa bakti 2018-2021 dan  koordinator UMKM/IKM desa.

** Dede Suhendar

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Bandung mengenai kasus korupsi pengelolaan dana BOS SD se-Kota Bogor pada tahun 2016, 2017 dan 2018, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp17,1 miliar.

Diketahui, majelis hakim menjatuhi vonis kepada terdakwa JR Risnanto yang merupakan penyedia jasa selama 7 tahun berdasarkan Pasal 3 Undang Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi.

Sementara lima dari enam Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), yakni Taufik Hermawan, H Basor, M Wahyu, Dedi S, Dede M Ilyas Dan Subadri selama 3 tahun. Sedangkan Gunarto divonis 2 tahun 6 bulan penjara.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bogor, Rade Satya Parsaoran mengatakan bahwa banding diajukan lantaran pihaknya tidak puas dengan putusan majelis hakim, yang menjatuhi vonis dengan Pasal 3 UU Tipikor. Padahal, jaksa mendakwa dengan menggunakan pasal 2.

“Kami mendakwa JR Risnanto 10 tahun penjara, Gunarto 6 tahun dan lima Ketua K3S lainnya masing-masing tujuh tahun penjara,” ujar Rade kepada wartawan, Kamis (8/4).

Kata Rade, perbedaan penerapan pasal menjadi pemicu Korp Adhyaksa mengajukan banding. “Karena diputus dengan pasal tiga, makanya kami banding,” ungkap dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha mengatakan bahwa perkara itu bermula saat 211 SD di Kota Bogor menerima dana BOS pada 2017 senilai Rp69 miliar lebih, 2018 Rp70 miliar lebih dan 2019 Rp67 miliar lebih.

Dana tersebut salah satunya dipakai untuk pengadaan naskah soal ujian. Saat itu, terdakwa JR Risnanto yang merupakan kontraktor meminta menjadi rekanan penyedia penggandaan naskah soal ujian sekolah dasar se-Kota Bogor 2017 senilai Rp22 miliar lebih.

“Taufan Hermawan, almarhum, sebagai Ketua K3S Kota Bogor 2017-2020 menyampaikan pada JR Risnanto bahwa dari harga yang nantinya akan dimuat dalam kontrak kerjasama, tidak seluruhnya dibayarkan, tetapi bakal ada potongan untuk operasional sekolah,” ujar Cakra.

Kata dia, pengadaan soal ujian dikoordinir oleh ‎Taufan Hermawan bersama-sama K3S tiap kecamatan, mengenai soal ujian UTS semester genap, UKK semester genap, try out I hingga III pada semester genap. Kemudian, ujian sekolah semester genap, UTS semester ganjil dan UAS semester ganjil selama 2017-2018-2019 bagi sebagian besar SD Negeri yang menguras biaya hingga Rp22 miliar dari dana BOS. “JR Risnanto melainkan hanya Rp12 miliar lebih. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp 9,8 miliar lebih,” ungkapnya.

Kemudian selisih anggaran itu dibagikan ke sejumlah pihak. Dengan rincian tahun anggaran 2017-2019 yakni Taufik Hermawan menerima dan bertanggung jawab atas dana Rp2,5 miliar lebih, Gunarto‎ sebesar Rp399 juta lebih, H Basor sebesar Rp236 juta lebih, Dedi S sebesar Rp349 juta lebih, M Wahyu sebesar Rp255 juta lebih.

Lantas, kata dia, Subadri Rp389 juta lebih, Dede M Ilyas Rp349 juta lebih dan seluruh kepala sekolah yang turut mengikuti pengadaan soal yang dikoordinir pengurus K3S Kota Bogor menerima dana Rp4 miliar lebih.

Lebih lanjut, sambung dia, berdasarkan audit Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat anggaran yang dikeluarkan Rp22 miliar lebih untuk pengadaan naskah soal selama 2017-2019 dikurangi penghitungan nilai wajar sebesar Rp4,9 miliar lebih.

“Hasil audit Inspektorat Jenderal Kemendikbud menentukan kerugian negara dalam pengadaan naskah soal ujian selama 2017 hingga 2019 sebesar Rp17,1 miliar lebih.

Cakra menyatakan, ketujuh terdakwa didakwa dengan dakwaan primair lasal 2 (1) jo Pasal 18 dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang (UU) Tipikor.

“Dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta atau paling banyak Rp1 miliar,” jelas Cakra.

Sedangkan di pasal 3, kata dia, menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. “Atau denda paling sedikit Rl50 juta dan maksimal Rp1 miliar,” ucap Cakra.

** Fredy Kristianto

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Dalam rangka pembinaan untuk penumbuhkembangan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S), Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor melakukan seleksi kepada P4S calon penerima bantuan pemerintah tahun 2021diwilayah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Hal ini sejalan dengan arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi.
Ia mengatakan pemerintah terus berupaya untuk memberdayakan P4S melalui pembinaan secara berkesinambungan, baik dari aspek manajemen pelatihan/permagangan, maupun pengembangan usaha.

“Kapasitas pengelola P4S pada umumnya masih perlu ditingkatkan. Mengingat peran P4S sangat strategis dalam mempercepat proses pembangunan pertanian dan perdesaan, maka pemerintah terus berupaya melakukan pembinaan,” ucap Dedi.

Demikian halnya dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ia menilai P4S punya potensi sebagai tempat penumbuhan regenerasi petani muda.
“Bersama P4S dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap positif petani muda terhadap perkembangan teknologi yang berorientasi agribisnis dan berbasis kearifan lokal, membimbing penerapan teknologi kepada petani muda dengan metode belajar melalui bekerja,” katanya.

Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan pengajuan oleh P4S dengan mempertimbangkan bahwa yang diajukan adalah sarana prasarana yang mendukung terhadap kegiatan pelatihan/ pembelajaran.

Kepala PPMKP Yusral Tahir mengatakan, seleksi perlu dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan P4S.
“ Untuk tahapan penyerahan bantuan kami sesuaikan dengan lampiran keputusan Kepala BPPSDMP No. 241/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup BPPSDMP, “ katanya, Kamis (08/04/2021).

Poses diawali dengan melakukan verifikasi terhadap usulan proposal selanjutnya seleksi terhadap P4S yang telah mengajukan proposal permohonan bantuan.

Terdapat 22 P4S yang mengajukan proposal, dari jumlah tersebut akan dipilih 11 P4S yang dinilai memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan yang kemudian akan dituangkan dalam surat keputusan Kepala PPMKP.

Dalam seleksi yang dilakukan virtual P4S calon penerima bantuan didampingi wakil dari dinas. Pertanyaan yang disampaikan menekankan pada komitmen keberlanjutan kegiatan dan program pelatihan, usaha, lahan, jejaring kerja dan pemanfaatan bantuan yang diajukan.

** Regi/PPMKP

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengakui realisasi program vaksinas virus Corona (Covid-19) sejuta dosis per hari akan molor dari target awal. Awalnya Kemenkes optimis target itu dapat terealisasi di Juni-Juli 2021.

Namun Kemenkes mengulur target menjadi Juli-Agustus 2021.  Hal itu lantaran embargo vaksin di sejumlah negara  yang mengakibatkan kedatangan pasokan vaksin ke Indonesia ikut tertunda.

“Mungkin Juni masih 750 ribu dosis per hari ya, Juli-Agustus baru bisa mencapai 1 juta dosis,” kata Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Kamis (8/4).

Kendati begitu, Nadia memastikan laju vaksinasi di Indonesia akan diupayakan berjalan normal, dan tercukupi. Selain target vaksinasi sejuta dosis sehari, ia juga mengakui peningkatan pemberian 750 ribu dosis dalam sehari di bulan April akan ikut tertunda.

Namun Nadia mengaku pihaknya masih optimis program vaksinasi covid-19 di Indonesia akan rampung dalam 12 bulan. Ia pun mengatakan, untuk memenuhi target itu, pihaknya bakal menggenjot laju vaksinasi di Juli-Desember 2021. Sebab, dalam periode itu, menurutnya Indonesia akan kedatangan banyak vaksin dari produsen vaksin lain seperti Novavax hingga Pfizer.

“Penurunan kecepatan dosis penyuntikan tidak ya, tetapi untuk mencapai 750 ribu dosis per hari menjadi tidak bisa dilakukan,” kata dia.

Indonesia gagal mendatangkan sekitar 10 juta dosis vaksin AstraZeneca melalui skema kerja sama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility pada periode Maret dan April 2021.

Dari 11,7 juta vaksin AstraZeneca yang dijanjikan GAVI, Indonesia kemungkinan besar hanya mendapatkan 1,3 juta-1,4 juta dosis vaksin gratis, imbas embargo itu.

Akibatnya, target vaksinasi tahap ketiga yang menyasar masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi, molor dari target awal. Sedianya, tahapan ketiga itu akan dimulai pada April ini.

** ass/cnn

Bandung | Jurnal Inspirasi

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat (Jabar) meminta pemerintah meninjau ulang larangan mudik Lebaran tahun 2021. Mereka menilai, larangan tersebut cukup memberatkan pelaku usaha transportasi.

Ketua DPD Organda Jabar Dida Suprinda mengatakan, saat ini kondisi pengusaha angkutan umum di Jawa Barat sangat berat. Dampak tersebut, sudah terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini. 

 
“Sekarang awak angkutan sudah sangat menjerit, karena kami harus bekerja dengan cara digilir. Sekarang jalan, besok tidak,” kata Dida pada diskusi Larangan Mudik yang digelar Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) di Cafe Hoy, Jalan Halmahera, Kota Bandung, Kamis (8/4/2021).

Awalnya, kata dia, para pengusaha berharap besar pada lebaran tahun ini bisa sedikit meraup pendapatan. Itu didasarkan pada kondisi saat ini, dimana banyak sektor dilakukan relaksasi. Mereka mulai melakukan aktivitas ekonomi seperti sedia kala, dnegan tetap menerapkan protokol kesehatan.


“Tapi kenapa mudik masih dilarang. Padahal mudik adalah falsafah masyarakat Indonesia satu tahun sekali. Bagi kami, para pengusaha angkutan, lebaran juga menjadi harapan,” beber dia. 

Dida mengaku, para pengusaha telah mempersiapkan kelaikan armada untuk lebaran tahun ini. Dengan harapan armada yang pada tahun 2019 lalu banyak menganggur, tahun ini bisa kembali dioperasikan pada saat angkutan lebaran.

“Tapi kenapa justru dilarang, makanya jami mohon kepada pemerintah pusat, bahwa aturan itu harus ditinjau ulang. Karena merugikan kami. Tinggal untuk pelaksaan mudik nanti kita tetapkan proses secara ketat,” imbuh dia.

** ass/sindo

Bogor | Jurnal Inspirasi

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto menyambut baik disahkannya Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres ini menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya tanpa terkecuali pekerja rentan dan pegawai pemerintahan Non-ASN.

“Inpres ini berkomitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja, baik formal, nonformal, rentan hingga pegawai pemerintah Non ASN. “Ada beberapa hal yang akan kami lakukan, salah satunya mensosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota, karena ini merupakan landasan bagi kita,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor dalam keterangan pers Deputi Direktur Bidang Humas dan HAL, Rabu (7/4).

Dalam Inpres tersebut ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Bima, dirinya bakal melakukan perencanaan penganggaran, melakukan komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan ini bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk mensosialisasikan ke masyarakat luas terutama segmen pekerja.

Disinggung mengenai upaya mendorong kepesertaan khususnya pekerja rentan, Bima mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun Peraturan Daerah. “Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, kita sudah komunikasi dengan dewan agar segera disusun Perda, karena sudah ada Inpresnya.  Semua akan kita lakukan, karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan,” tegas Bima. 

Di tempat yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menjelaskan, pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi, promosi dan edukasi kepada masyarakat luas terkait program ini serta manfaatnya bagi masyarakat. “Kami juga akan berkolaborasi dan menjaring partnership. Seperti hari ini, kita saat ini ketemu dengan ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto. Kita tidak bisa sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita gandeng. Yaitu, pemerintah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja,” imbuh dia. 

Ke depan, masih kata dia, pihaknya akan melakukan komunikasi, menggerakan tim dari pusat dan daerah, agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah. “Karena pimpinan daerah merupakan sosok pengambil kebijakan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, salah satunya jaminan sosial,” tambahnya.

Sejalan dengan Zainudin, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha yang turut hadir pada pertemuan itu berharap, apa yang akan dilakukan oleh Bima Arya mampu menjadikan Kota Bogor sebagai barometer pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya di Indonesia.

“Sebagai badan penyelenggara tentunya kami akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kami, tujuan Inpres ini sangat mulia untuk kesejahteraan seluruh pekerja. Kami sangat mengapresiasi komitmen dari Pak Bima sebagai Walikota Bogor sekaligus sebagai Ketua Apeksi dan semoga optimalisasi program jamsostek segera terwujud di seluruh Indonesia,” tutup Asep.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Organisasi Pekerja Garmen Indonesia (OPGI) yang menjadi mitra kerja Kementerian Perindustrian, melebarkan sayapnya dengan akan mengukuhkan kepengurusan OPGI wilayah Bogor di M-One Hotel, Sabtu (10/4/2021). OPGI Bogor akan dikukuhkan langsung Ketua Umum OPGI Pusat Stenly Ngelo.

“Kami sudah melakukan persiapan untuk acara pengukuhan atau pelantikan pengurus wilayah Bogor,” kata Ketua Umum OPGI Bogor Aries Sunan saat rapat panitia di M-One Hotel, Rabu (7/4/2021) malam.

Aries Sunan juga memastikan, pengukuhan juga dilakukan terhadap pengurus OPGI wilayah Bekasi. Dia juga mengapresiasi akan kehadiran Ketua Umum OPGI Pusat Stenly Ngelo dan sejumlah undangan yang bakal hadir, diantaranya dari dinas terkait dari Kabupaten Bogor dan Jawa Barat.

Keberadaan OPGI dijelaskan Aries Sunan memiliki peran startegis dalam upaya menekan jumlah pengangguran, terutama akibat dampak pandemi Covid-19 selama ini. Bahkan OPGI memiliki upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor industri saat ini. Sebab, SDM merupakan salah satu faktor kunci untuk mendongkrak produktivitas dan daya saing serta menciptakan inovasi.

“Program kami ke depan membuat semacam pelatihan-pelatihan agar calon pekerja, khususnya di garmen terampil dan siap memasuki dunia kerja,” ungkapnya.

Hal yang sama juga dikatakan Sekretaris Umum OPGI Bogor Lutfi Tri Pamuji. OPGI sangat mendukung program Kementerian Perindustrian dalam program dan kegiatan pembangunan nasional saat ini yang difokuskan pada pembangunan SDM yang berkualitas, sehingga perlu dilakukan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih massif.

“Kami tentunya membantu program pemerintah dan masyarakat juga terbantu dalam mencari pekerjaan atau dalam meningkatkan kemampuan dalam industri garmen. Pelatihan yang kami buat pun nantinya gratis. Kami akan buat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan garmen dan di Bogor ini potensial dengan luas wilayah dan banyaknya usaha ini. Jadi masyarakat akan sangat terbantu dengan program yang bakal kami gulirkan,” jelasnya.

Peserta pelatihan jelas Lutfi akan menerima manfaat yakni bebas biaya pelatihan, pelatihan singkat 20 hari, pelatihan berbasis kompetensi, lulusan terlatih, terampil siap kerja, penempatan kerja, serta mendapat sertifikat kompetensi.

** Asep Saepudin Sayyev

Bima | Jurnal Inspirasi

Indosat Ooredoo bersama Filantra memberikan bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk warga terdampak banjir Bima yang berlokasi di Desa Sanolo, Dusun Sonco, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Rabu (7/4).

Pelayanan kesehatan ini meliputi tensi darah, pemeriksaan warga oleh dokter dan pemberian obat gratis, serta pembagian masker.

Sementara warga tampak sangat antusias mengikuti acara program layanan kesehatan yang digelar Indosat Ooredoo bersama Filantra tersebut. Acara ini berlangsung dengan lancar dan sebanyak 100 warga telah mengikuti program layanan kesehatan gratis ini.

Sehari sebelumnya, Indosat Ooredo bersama Filantra juga mendistribusikan bantuan logistik di Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima yang tergenang banjir selama 4 hari.

Bantuan tersebut berupa beras 150 kg, minyak kelapa dan mie instan yang diterima oleh Khairudin sebagai kepala posko dan tokoh pemuda disana.

“Kegiatan ini sangat membantu bagi warga yang terdampak banjir. Terima kasih atas kepedulian dari tim kesehatan Indosat Ooredoo,” kata Khairudin.

** Wawan H

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita milik keluarga Soeharto. Pengambil alihan pengelolaan TMII itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TMII setelah 44 tahun lamanya dikelola keluarga Cendana.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan, kini pengelolaan TMII resmi berpindah kepada negara melalui Kemensetneg. Alasan dari pemindahaan pengelolaan tersebut dilakukan karena mengacu pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar kualitas pengelolaan aset negara menjadi lebih baik.

“Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII. Yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg,” ujar Pratikno dalam keterangan pers virtual, Rabu (7/4).

“Temuan dari BPK di bulan Januari 2021 untuk laporan hasil pemeriksaan 2020, rekomendasinya harus ada pengelolaan yang lebih dari Kemensetneg untuk aset yang dikuasai negara tersebut,” sambung Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama.

Soal setoran ke negara ini kata dia, terkait pengelolaan Yayasan Harapan Kita yang menggunakan lahan seluas 146,7 hektare dan tercatat di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Sebelum temuan BPK, jelasnya, Kementerian Sekretariat Negara juga telah sejak lama memberikan pengarahan kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemudian, audit dilakukan terhadap pengelolaan TMII.

Sementara pemindahan pengelolaan ini disambut gembira PDIP. “PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas prestasi Presiden Jokowi yang akhirnya berhasil mengembalikan Taman Mini Indonesia, dan secara sah menjadi milik pemerintah Indonesia. Taman Mini Indonesia sebagai etalase kebudayaan dan sekaligus ekspresi peradaban nusantara akhirnya kembali ke pangkuan pemerintah Indonesia,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya, Rabu (7/4).

Hasto mengatakan, salah satu amanat reformasi adalah menyelamatkan aset-aset negara. TMII ditegaskannya adalah aset negara yang dikuasai keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto, maka sudah seharusnya negara mengambil alih. Di era Presiden Jokowi, baru bisa diselamatkan aset tersebut.

“Kembalinya Taman Mini Indonesia ini menunjukkan bagaimana pemerintahan Jokowi melalui perjuangan panjang berhasil menyelamatkan aset strategis negara. Hal ini melengkapi keberhasilan divestasi Freeport, blok minyak Rokan, dan juga berbagai upaya menyelamatkan harta negara yang sebelumnya dilarikan oleh para koruptor di luar negeri,” jelasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah ini harus diapresiasi. Ini juga, lanjut Hasto, sebagai bukti bahwa dengan legitimasi kuat pemerintah menunjukkan kedaulatan politik dan ekonomi di dalamnya.

Dengan diambil alihnya TMII oleh negara, PDIP berharap ke depan kawasan itu bisa menjadi pusat kebudayaan. Termasuk menjadi paru-paru Jakarta layaknya Gelora Bung Karno, Halim Perdanakusuma, hingga lapangan golf Kemayoran. Dimana hutan kota dikembangkan di sana, sebagai bagian dari aktivitas publik. “Selamat untuk Presiden Jokowi. Kembalinya Taman Mini Indonesia menjadi momentum menyelamatkan harta kekayaan negara,” lanjut Hasto.

Sementara dikutip dari tamanmini.com, Rabu (7/4), gagasan TMII dicetuskan oleh istri Soeharto, Siti Hartinah, yang lebih dikenal dengan Ibu Tien Soeharto. Gagasan ini tercetus pada suatu pertemuan di rumahnya di Jalan Cendana No 8 Jakarta pada tanggal 13 Maret 1970.

Ide itu muncul sepulangnya Ibu Tien dari Disneyland Amerika Serikat dan Timland, Thailand. TMII mulai dibangun tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975. Taman itu dibangun di atas lahan seluas 150 hektare di timur Jakarta. Untuk
Bentuk dan sifat isian proyek berupa bangunan utama bercorak rumah-rumah adat yang dilengkapi dengan pagelaran kesenian kekayaan flora dan fauna dan benda budaya dari masing-masing daerah di Indonesia.

Gagasan itu dilandasi oleh suatu keinginan untuk membangkitkan kebanggaan dan rasa cinta terhadap bangsa dan Tanah Air sekaligus memperkenalkan Indonesia kepada negara lain di dunia ke dalam suatu proyek dengan membuat tempat rekreasi yang mampu menggambarkan kebesaran dan keindahan Indonesia dalam bentuk mini.

Sedangkkan pengelolaanya diserahkan ke Yayasan Harapan Kita. Saat ini anak-anak Soeharto duduk di kepengurusan Yayasan Harapan Kita yang dibina oleh Soehardjo, Bambang Trihatjmodjo, dan Rusmono dan Siti Hardiyanti Indra Rukmana sebagai Ketua Umum.

** ass