Bogor | Jurnal Inspirasi

Kecelakaan minibus yang mengangkut Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19 di exit Tol Jagorawi Baranangsiang, membuat para pasien dan sopir terpaksa dilarikan ke RSUD Kota Bogor.

Diketahui, dari sembilan pasien yang menjadi korban kecelakaan, dua diantaranya langsung menjalani isolasi mandiri di RSUD Kota Bogor. Sedangkan tujuh korban lainnya masih dirawat di ruangan khusus.

“Namun tujuh orang pasien Covid-19 itu hanya mengalami luka ringan. Sopir kondisinya sehat,” ujar Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Rabu (13/1).

Menurut dia, peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.30 WIB. Kendaraan milik Pemerintah Kota Bogor itu hendak membawa pasien OTG)l menuju Gedung Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia milik Badan Narkotika Nasional (BNN) di Lido, Kabupaten Bogor.

“Awalnya kendaraan Isuzu Elf yang membawa OTG melaju dari arah Baranangsiang Kota Bogor menuju Ciawi-Lido, Kabupaten Bogor. Setelah melewati Gerbang Tol Bogor lama, mobil dengan nomor polisi F 7089 A ini tiba-tiba oleng kemudian terguling di lajur 3 Tol Jagorawi,” jelasnya.

Kata dia, kendaraan tersebut mengalami kecelakaan tunggal di KM 42. Seluruh pasien langsung dilarikan ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara kendaraan yang biasa digunakan untuk antar jemput pelajar sekolah itu langsung dievakuasi dari lokasi kejadian kemudian dibawa ke Kantor Dishub Kota Bogor.

Menurutnya, dugaan sementara kecelakaan tunggal akibat kelalaian dari sopir kendaraan medis tersebut. Kepolisian akan memeriksa sopir untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden kecelakaan itu.

“Kita akan periksa dan juga kita selesaikan dengan data-data di lapangan. Nanti kita akan teruskan apakah sopirnya akan di jadikan tersangka atau tidak,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sebuah minibus milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang mengangkut pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Covid-19, terguling di Tol Jagorawi atau tepatnya pintu keluar Baranangsiang pada Rabu (13/1) sekira pukul 11.30 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan bahwa dalam minibus tersebut ada tujuh hingga delapan OTG.

“Jadi rencananya mereka akan dibawa ke Lido,” ujar Eko kepada wartawan di lokasi, Rabu (13/1/2021).

Saat ini, kata Eko, seluruh pasien kini telah dibawa ke RSUD Kota Bogor. “Ya, dugaan sementara mungkin sopir ngantuk. Minibus itu akan dibawa ke Kantor Dishub,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Bekasi | Jurnal Inspirasi

Kapolsek Cikarang Selatan, Kompol Sukadi dimutasi dari jabatannya pada Selasa (12/1), padahal baru saja melakukan penyegelan Lippo Cikarang milik James Riyadi. Dalam surat telegram mutasi diterangkan bahwa jabatan Kompol Sukadi digantikan oleh Kompol Sutrisno yang sebelumnya menjabat sebagai Kaurpenum Subbidpenmas Bidhumas Polda Metro Jaya.

Hal itu telah dikonfirmasi oleh Kombes Pol Yusri Yunus. Dia dimutasi ke Kaurpenum Subbidpenmas Bidhumas Polda Metro Jaya. “Benar,” kata Yusri saat dikonfirmasi, kemarin. Kompol Sukadi juga telah membenarkan jika dirinya tak lagi menjabat sebagai Kapolsek Cikarang Selatan. “Saya sudah dimutasi,” tutur dia.

Adapun, mutasi jabatan Kompol Sukadi terbilang mendadak. Padahal, satu hari sebelumnya pihak Polsek Cikarang Selatan bersama dengan petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi, Dandim 0509/Bekasi dan Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menindak tegas kerumunan yang diakibatkan oleh pihak Waterboom Lippo Cikarang.

Hal tersebut dilakukan, sebab sebelumnya sempat viral kerumunan pengunjung memadati wisata air Waterboom Lippo Cikarang tanpa menjaga jarak bahkan tidak mengenakan masker pada Minggu (10/1).  Serta, dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan mengungkapkan, pengelola Waterboom Lippo Cikarang telah melakukan pelanggaran yang masuk kedalam ketegori berat. Karena dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan masa.

“Selain penyegalan, kita akan melakukan pemeriksaan terhadap pengelola Waterboom apabila terbukti ada pelanggaran pidana di dalamnya,” terangnya dalam siaran pers yang dirilis Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Senin (11/1).

Hendra menyebutkan, terjadinya kerumunan di Waterboom Lippo Cikarang disebabkan adanya diskon dari tiket yang biasanya dijual Rp 95 ribu kemudian dengan adanya promo besar-besaran menjadi Rp 10 ribu. “Diskon ini disampaikan melalui Whatsapp dari pengelola ke rekan-rekannya, dan juga lewat Instagram,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) Haris Pertama mendesak, polisi untuk menetapkan James Riyadi sebagai tersangka selaku pemilik waterboom.

“KNPI meminta polisi untuk segera menangkap pimpinan Lippo. Kita meminta polisi untuk segera memeriksa dan menetapkan sebagai tersangka,” kata Haris dalam siaran persnya, Jakarta, kemarin.

Menurut Haris, Waterboom Lippo Cikarang yang merupakan bagian dari Lippo Group hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya di tengah pandemi tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang digaungkan pemerintah.

“Lippo Group hanya mementingkan bisnis semata dengan membuka wahananya. Padahal, pemerintah secara tegas melarang adanya kerumunan massa di tengah pandemi,” ujar Haris.

“Kenapa bisa menimbulkan keramaian, karena ada diskon gila-gilaan tiket masuknya itu yang tadinya Rp95 ribu menjadi Rp10 ribu. Itu lah yang akhirnya bikin orang antusiasi ke waterboom gitu. Dan itu dijualnya lewat online,” sambungnya.

Dijelaskan Haris, pemilik waterboom bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Seperti halnya Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan massa di Petamburan dan sejumlah tempat lainnya.

Dikatakan Haris, KNPI akan melakukan unjuk rasa di depan Waterboom Lippo Cikarang jika polisi belum memeriksa dan melakukan penangkapan. “Polisi harus segera menangkapnya, jika tidak KNPI akan melakukan unjuk rasa di semua tempat yang dikelola Lippo Group, termasuk waterboom tersebut,” tegasnya.

Menurut Haris, Waterboom Lippo Cikarang yang merupakan bagian dari Lippo Group hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya di tengah pandemi tanpa memperhatikan protokol kesehatan yang digaungkan pemerintah. “Lippo Group hanya mementingkan bisnis semata dengan membuka wahananya. Padahal, pemerintah secara tegas melarang adanya kerumunan massa di tengah pandemi,” ujar Haris.

Dijelaskan Haris, pemilik waterboom bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Seperti halnya Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan massa di Petamburan dan sejumlah tempat lainnya.

** ass/gelora

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Melakukan vaksinasi jangan dilakukan sembarangan agar hasil yang didapat bisa maksimal. Ada beberapa syarat terkait kondisi tubuh yang harus dipersiapkan jelang vaksinasi, seperti berikut.

1. Tubuh sehat

Vaksinasi merupakan proses pemberian produk biologis untuk merangsang respons kekebalan tubuh. Karena berupa produk biologis dan efek yang diharapkan berupa respons kekebalan, maka syarat utama orang yang menerima vaksin adalah tubuh dalam kondisi sehat. “Jadi secara umum, vaksin kita berikan ke anak yang sehat. Ini berlaku juga pada orang dewasa,” kata Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI), Profesor Hindra Irawan Satari. Dia menjelaskan, saat vaksin diberikan pada orang yang bertubuh sehat maka, respons kekebalan bisa optimal sesuai harapan.

2. Tanpa demam

Kondisi tubuh demam sama sekali tidak boleh mendapatkan vaksin. Menurut Pemilik Rumah Vaksinasi Bogor, dr Tafdhila Rahmaniah, suhu tubuh harus stabil saat pemberian vaksin. “Kalau demam perlu menunda vaksinasi. Kita enggak tahu itu demam karena apa, tunggu stabil,” katanya.

3. Usia sesuai

Vaksin biasanya ditujukan untuk orang dengan usia tertentu. Dalam kasus vaksin Covid-19 Sinovac, vaksin ditujukan untuk orang berusia 18-59 tahun. Anak-anak juga lansia di luar kelompok usia tidak boleh mendapatkan vaksin. “Pada vaksin yang saat ini sedang diuji, tidak boleh untuk anak-anak karena belum ada penelitian pada anak-anak,” kata ahli alergi dan imunologi Profesor Iris Rengganis.

4. Penyakit penyerta terkontrol

Mereka yang memiliki penyakit penyerta termasuk diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol tidak disarankan untuk melakukan vaksinasi. “Komorbid atau penyakit bawaan harus dalam kondisi terkontrol dan mendapatkan persetujuan dari dokter yang merawat, maka boleh mendapatkan vaksin,” kata Iris.

5. Tidak memiliki penyakit autoimun

Khusus Covid-19, vaksin belum disarankan diberikan pada mereka yang memiliki penyakit autoimun, sebagaimana yang tercantum dalam rekomendasi dari PP Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia (PP Peralmuni).

Alasannya, hingga kini belum ada riset terkait efektivitas vaksin terhadap penderita penyakit autoimun. “Pasien autoimun tidak dianjurkan untuk vaksinasi Covid-19 sampai hasil penelitian yang lebih jelas telah dipublikasi,” bunyi rekomendasi dari PP Peralmuni.

** ass/cnn

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Menjelang penyuntikan vaksin terhadap Presiden Joko Widodo, Rabu (13/1/2021), video penolakan vaksin Sinovac muncul dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan dan Direktur Bio farma.

Adalah Ribka Tjiptaning anggota DPR RI sekaligus ketua DPP partai pengusung Presiden Joko Widodo menolak vaksin dalam tayangan video berdurasi 03.44 detik. “Saya tetap tidak mau divaksin. Maupun semua usia boleh divaksin dan anak cucu saya di Jakarta denda Rp5 Juta karena menolak vaksin, mending gw bayar,” kata Ribka seperti yang dikutip dalam video TV Parlemen, Rabu (13/1).

Ribka beralasan bahwa Bio Farma sebagai lembaga kesehatan yang menangani vaksin Sinovac belum memaparkan hasil uji klinis yang ketiganya. Dia pun mencontohkan beberapa kasus vaksin yang tidak jelas uji klinisnya. Seperti misalnya vaksin polio untuk antipolio di Sukabumi malah lumpuh layu. Kemudian antikaki gajah di Majalaya meninggal 12 karena ditolak di beberapa negara dan di Indonesia diterima dengan harga Rp1,3 triliun.

Ribka pun bertanya kepada Menteri Kesehatan Budi Sadikin yang hadir perihal vaksin mana yang akan diberikan gratis. Sebab, dia menerima informasi ada lima macam jenis vaksin yang berbeda harga. Mulai dari Rp100.000 hingga Rp2 juta.”Pasti yang gratis yang murah untuk orang miskin,” ujarnya.

Politikus senior itu pun sudah menduga dari awal dagangnya Covid-19 pada Maret 2019 lalu akan berujung pada bisnis. Misalnya saja rapid atau tes swab. Beberapa hari lalu, pihaknya mendatangi rumah sakit swasta dan mendapatkan harga tes swab seharga Rp3,5 juta dengan hasil tiga hari atau Rp6 juta dengan hasil satu hari.

“Lah ini patokannya karena lama pemeriksaannya atau karena duitnya?. Abis swab rame vaksin nanti rame obat. Saya ingatkan nih kadinda menteri, negara Tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya,” katanya.

** ass/sindo

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemberian vaksin pertama di Indonesia diterima Presiden Joko Widodo. Jokowi menjalani vaksinasi Covid-19 dari Sinovac di Istana Negara pada Rabu pagi, 13 Januari 2021. 

Proses vaksinasi untuk Jokowi ini disiarkan langsung lewat Youtube Sekretariat Presiden. Mengenakan dan bermasker, eks Gubernur DKI Jakarta itu terlihat semangat. Sebelum divaksin, Jokowi dicek kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh sampai tekanan darah. Baik suhu tubuh dan tekanan darah Jokowi dinyatakan sehat.

Petugas medis sempat mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Jokowi. Salah satu pertanyaannya terkait riwayat pernah menderita Covid-19. Selanjutnya, Jokowi ke meja lainnya untuk disuntik vaksin. Tampak bagian  tangan kiri Jokowi yang disuntik.

Selain Jokowi, ada beberapa figur yang menjalani vaksin perdana seperti di antaranya Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan.

Selain itu, ada perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Ishomuddin, Kapolri Idham Azis, hingga Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Kemudian, tahap awal vaksinasi ini nanti kalangan tenaga medis jadi prioritas disuntik Sinovac.

Sebelumnya, Sekretariat Presiden dari Istana sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait pengaturan vaksinasi Covid-19 untuk Jokowi. Sebagai orang pertama, pengaturan tata cara vaksinasi perlu diatur.

“Rencana besok pagi penyuntikan vaksin perdana untuk Presiden. Kami (Sekretariat Presiden) sedang mempersiapkan dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pengaturan tata cara vaksinasi,” ujar Deputi bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Selasa, 12 Januari 2021.

Status vaksin Sinovac juga dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah mengeluarkan sertifikasi Emergency Use of Authorization (EUA). Pun, sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah keluar dengan merujuk fatwa Nomor 2 Tahun 2021.

** ass/viva

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kapolreta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa pihaknya akan menindak pelaku hoax terkait vaksin Sinovac yang sudah tiba di Kota Bogor. Menurut dia, hal itu dilakukan untuk menciptakan aman dan nyaman di masyarakat khususnya di Kota Bogor.

“Polresta Bogor Kota akan memberikan pengamanan 24 jam. Kita tempatkan personil di sini termasuk kami akan melakukan siber petrel terhadap isu-isu hoax terkait dengan adanya vaksin ini  kita ingin masyarakat aman dan nyaman,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (12/1).

Susatyo mengatakan, dengan datangnya vaksin ini pikiran masyarakat harus dibangun dengan sehat dan tak boleh pesimis.  Rencana penyuntikan maksimum dua hari setelah vaksin datang dan harus diselesaikan maksimum tiga bulan. Setiap orang maksimum 40 menit dari pendaftaran, screening, suntik, observasi selama 30 menit.

** Fredy Kristianto

Dedie Rachim dan Forkopimda Bakal Divaksin Pertama

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 9.160 vaksin Sinovac asal China telah tiba di ‘Kota Hujan’ pada Selasa (12/1), dan telah disimpan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kota Bogor. Vaksin Covid-19 itu akan didistribusikan di 64 titik pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bogor seperti rumah sakit, puskesmas serta klinik dan penyuntikan vaksin akan mulai dilaksanakan pada Kamis (14/1).

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, vaksin Sinovac akan lebih dulu diberikan kepada 10 orang. Yakni  Wakil Wali Kota Bogor, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Dinkes dan Direktur Utama RSUD.

Kemudian setelah 10 orang tersebut, lanjut Bima, pihaknya akan memberikan vaksin tersebut kepada tenaga kesehatan (nakes) yang totalnya mencapai 9.150. “Kita targetkan pemberian vaksin tahap pertama akan selesai pada dua bulan mendatang. Untuk nakes sudah diinformasikan jadwalnya kapan, hari apa dan dimana,” ucap Bima.

Untuk diketahui, vaksin Covid-19 di Kota Bogor akan dilaksanakan pada  14 Januari 2021. Sesuai rencana vaksinasi akan dilakukan kepada tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes atau tenaga Fasyanakes dengan total 9.669 orang yang tercatat Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK). Pemberian vaksin sendiri dipusatkan di 25 Puskesmas dan  beberapa rumah sakit yang memenuhi persyaratan 4 tahap alur pemberian vaksin dan yang memiliki cold chain.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bima Arya memastikan tenaga kesehatan (nakes) divaksinasi secara bertahap. Sebanyak 9.160 vaksin Sinovac tersebut akan disebarkan di 64 fasilitas kesehatan (faskes). Menurut Bima, ada 9.150 tenaga kesehatan yang ada di 64 fasilitas kesehatan di Kota Bogor sebagai penerima prioritas vaksin Sinovac. Saat ditanya mengenai tingkat keamanan vaksin Sinovac, Bima menyatakan bahwa vaksin yang diterima sudah dinyatakan lolos oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Sudah ada izin penggunaan darurat atau EUA dari BPOM, sudah dinyatakan lolos dan aman. Saya kira kita berpegangan pada hal tersebut,” ungkapnya kepada wartawan.

Bima mengatakan, ada beberapa kriteria yang tidak bisa disuntik vaksin. Diantaranya penyintas, seseorang yang memiliki komorbid (penyakit penyerta), autoimun dan sebagainya. Termasuk juga ibu hamil dan ibu menyusui.  Untuk pendistribusian vaksin, Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno menuturkan akan langsung dilakukan sesuai titik-titik yang sudah ditentukan.

Sementara untuk menjaga keamanan vaksin, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro secara tegas menyatakan akan mengamankan 24 jam hingga pemberian vaksin selesai. Jajaran dari Polresta Bogor Kota akan menempatkan personil di Kantor Dinkes Kota Bogor. “Keamanan juga akan kami lakukan secara cyber patroli. Kita ingin masyarakat aman dan nyaman,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim menyampaikan kepada masyarakat Kota Bogor agar jangan takut untuk menerima vaksin pada saatnya nanti. Sebab, vaksin yang diberikan sudah melewati rangkaian prosedur pemeriksaan secara ketat.

“Saya yakin vaksin ini aman. Hari ini para penerima pertama vaksin mulai melakukan screening, diantaranya saya sendiri, Kapolresta dan Ketua DPRD, sebelum nantinya menerima suntikan vaksin, besok juga akan dilakukan lagi. Jadi ada beberapa tahap,” kata Dedie.

Ditanya persiapan jelang pemberian vaksin, Dedie mengaku tetap menjaga stamina tubuh agar imunitas tetap terjaga hingga mencari informasi dari berbagai sumber tentang bagaimana dampak atau efek pasca pemberian vaksin. “Jadi kita normal saja. Kita bisa melihat contoh yang sudah dilakukan di berbagai tempat. Insya Allah aman,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto