Bogor | Jurnal Inspirasi

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan menutupi hasil swab test Habib Rizieq Shihab (HRS) di RS Ummi, beberapa waktu lalu.

Ketiganya adalah pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab, Direktur Utama RS Ummi dr. Andi Tatat dan menantu Habib Rizieq yakni, Hanif Alatas.

Sebelumnya, permasalahan itu mencuat setelah Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Bogor saat itu tidak bisa menanganinya dengan baik.

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Pol Andi Rian Djajadi mengatakan bahwa penyidik sudah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka.

Kata dia, gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus ini dipastikan telah sesuai prosedur yang ada. Penyidik juga sudah menjadwalkan pemanggilan terhadap ketiganya sebagai tersangka. Rencananya ketiganya akan diperiksa pertama kali sebagai tersangka pekan ini.

“Minggu ini rencananya pemanggilan ketiganya sebagai tersangka,” ungkapnya seperti dilansir viva, Senin (11/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, RS Ummi Bogor dilaporkan ke Polresta Bogor Kota oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor pada Jumat, 27 November 2020. RS itu diduga menghalangi dalam penanganan wabah penyakit menular.

Dalam surat laporan polisi Nomor: LP/650/XI/2020/JBR/Polresta Bogor Kota, Satgas COVID-19 Kota Bogor melaporkan Direktur Utama RS Ummi beserta lainnya oleh Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syah.

Menurut Agustian Syah, Ummi dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana menghalangi atau menghambat dalam penanganan atau penanggulangan wabah pengakit menular.

Satgas Covid-19 Kota Bogor datang ke RS Ummi untuk melakukan swab test pada salah satu pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut, patut diduga Imam Besar FPI Habib Muhammad Rizieq Shihab.

Dalam laporannya, salah satu pasien tersebut diduga terpapar Covid-19 dari klaster Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan kewenangan Satgas Kota Bogor.

Namun, Andi Tata RS tidak memberikan penjelasan secara utuh protokol proses penanganan pasien tersebut. Akibatnya, satgas tak bisa melaksanakan tugas sesuai prosedur penanganan virus corona.

Fredy Kristianto |*

RS Polri Terima 21 Sampel DNA dan 7 Kantong Jenazah

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Peristiwa memilukan perdana di tahun 2021 dialami pesawat Sriwijaya Air SJ-182 rute Jakarta-Pontianak yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu (9/1). Sebelumnya, pesawat ini dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 14.40 WIB. Guna menemukan korban dan serpihan pesawat, segenap kekuatan pun dikerahkan, termasuk untuk segera menemukan black box yang sudah diketahui posisinya. Operasi SAR pencarian pun dilakukan 24 jam nonstop.

Pesawat itu diperkirakan jatuh di sekitar perairan Pulau Lancang dan Pulau Laki. Pada pencarian Sabtu malam TNI AL menyatakan sudah menemukan titik koordinatnya. Sedikitnya 10 Kapal Republik Indonesia (KRI) dikerahkan ke lokasi.

“Kami melaksanakan operasi SAR selama 24 jam. Secara teknis operasionalnya, pada malam hari operasi SAR itu kami laksanakan dengan cara pemantauan maupun shift,” ujar Kepala Basarnas, Marsdya TNI (Purn) Bagus Puruhito dalam konferensi pers di Posko Terpadu JICT 2 Tanjung Priok, Minggu (10/1). 

Pesawat yang bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta tersebut mengangkut penumpang sebanyak 62 orang (56 penumpang, 2 pilot, dan 4 kru kabin), terdiri dari 6 awak aktif, 40 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi dan 6 awak sebagai penumpang.

Terkait hasil operasi Minggu (10/1), Tim SAR Gabungan telah berhasil menemukan beberapa obyek. Basarnas masih menerapkan pola yang sama, yaitu pencarian di permukaan air, di dalam air, dan penyisiran di garis pantai. Sebelumnya diberitakan, pesawat Sriwijaya SJ-182 route Jakarta-Pontianak dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (09/1) sekitar pukul 14.40 WIB. 
“Obyek pencarian sebanyak 10 kantong serpihan pesawat, body part korban, dan 5 potong pakaian,” tuturnya.

Sementara Rumah Sakit Kepolisian Negara Republik Indonesia (RS Polri) telah menerima sampel DNA dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 dan juga sejumlah kantong jenazah. Hal itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono dalam keterangan pers di RS Polri, Jakarta Timur, Minggu (10/1).

“Dapat kami sampaikan, saat ini tim menerima sampel DNA sebanyak 21 sampel. Kemudian kantung jenazah sebanyak 7 kantong jenazah. Mulai besok tim akan melakukan tugas identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah atau hal lain berhubungan dengan pesawat tersebut,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rusdi memohon kepada keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 membantu tugas tim Disaster Victim Investigation (DVI). Bantuan itu berupa data-data seperti ijazah dan kartu keluarga. “Karena keterangan apapun itu sangat membantu bagi tim DVI untuk mengidentifikasi jenazah yang menjadi korban pada peristiwa kecelakaan tersebut,” kata Rusdi. “Yang jelas mulai besok akan identifikasi kantong jenazah yang telah diterima dan disimpan di tempat yang disiapkan,” lanjutnya.

Sedangkan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Soerjanto Tjahjono menyampaikan perkembangan pencarian korban dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Menurut Soerjanto, saat ini black box milik Sriwijaya Air SJ-182 telah diketahui posisinya dan telah ditandai.

Untuk selanjutnya, kata Soerjanto, KNKT akan menurunkan alat khusus yang disebut pinger finder untuk menemukan sinyal yang dikeluarkan oleh black box tersebut. Saat Ini alat tersebut sudah ada di KRI milik TNI AL.

“Hari ini tadi disampaikan bahwa kita sekarang mengetahui posisi kedua black box dan KNKT menurunkan 3 alat pinger finder dan sudah berada di KRI Riegel dan akan segera dilakukan pencarian oleh para penyelam menggunakan portable pinger finder,” Kata Soerjanto di JICT 2 Tanjung Priok Jakarta Utara.

Soerjanto berharap proses pengangkatan black box tersebut tidak memakan waktu lama. “Kami progress konsentrasi mencari black box dan serpihan seperti yang di sini sudah kita temukan. Kita juga marking parts-parts ini ditemukan di mana untuk evaluasi bagaimana penyebaran Serpihan-serpihan tersebut. Mudah-mudahan hari ini tidak terlalu lama black box bisa kita temukan,” ujarnya.

** ass

Sumedang | Jurnal Inspirasi

Tim SAR gabungan menemukan 13 korban meninggal dan 27 orang masih hilang pada peristiwa longsor yang melanda Perum Pondok Daud, Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Sabtu Sabtu (9/1) malam. Sementara 18 warga lainnya terluka akibat bencana ini.

Bencana tanah longsor ini menjadi peringatan bagi pengembang dalam membangun perumahan. Kelaikan lahan, alam, dan lingkungan harus jadi perhatian serius.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat meninjau longkasi bencana tanah longsor bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Minggu (10/1).

“Peristiwa longsor yang terjadi dua kali dalam tempo singkat di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, sebagai peringatan atas kelaikan lahan untuk dijadikan pemukiman,” kata Gubernur Jabar yang akrab disapa Kang Emil ini. Kang Emil mengemukakan, tak semua lahan layak dijadikan permukiman. Apalagi di lahan dengan kemiringan cukup rawan terjadi longsor yang mengancam jiwa masyarakat. Seperti terjadi di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung ini.

Sementara tim SAR gabungan pada Minggu (10/1) petang menghentikan pencarian korban. “Pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan esok hari karena kondisi cuaca di lapangan tidak memungkinkan,” kata Kepala Basarnas Bandung Deden Ridwansyah dalam keterangan tertulis, Minggu (10/1).

Deden mengatakan pencarian tak dilanjutkan karena khawatir membahayakan personel yang bertugas mengingat hujan yang cukup besar bisa membuat pergerakan tanah. Juru Bicara Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati dalam keterangan tertulisnya mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi dan kondisi tanah tidak stabil.

“Kabupaten Sumedang termasuk wilayah dengan potensi bahaya tanah longsor dengan kategori sedang hingga tinggi. Berdasarkan analisis InaRISK, sebanyak 26 kecamatan teridentifikasi berpotensi bahaya dengan kategori tersebut, sedangkan luas bahaya sekitar 60.872 hektar,” kata Raditya.

Ia mengatakan BNPB berharap masyarakat dapat tetap waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor maupun angin kencang. 

BNPB menurutnya juga telah mengingatkan BPBD Provinsi untuk melakukan upaya peringatan dini dan kesiapsiagaan, khususnya di BPBD kabupaten dan kota.

** ass

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota Bogor terus fokus melakukan normalisasi sungai, hal ini terlihat kembali turunnya Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meninjau sungai. Kali ini, orang nomor dua di Kota Bogor ini bebersih sungai Cibalok yang titiknya tepat berada di depan pintu Istana Bogor. Pemilihan bebersih sungai Cibalok pun bukan tanpa alasan. Pasalnya, melihat data yang ada, Sungai Cibalok merupakan bagian dari cagar budaya.

“Jadi harus ada perhatian khusus untuk aliran sungai Cibalok, apalagi sungai yang lagi kami tata dan bersihkan ini tepat berada di depan Istana Bogor,” ujar Dedie, usai bebersih sungai Cibalok, Sabtu (9/1).

Dedie mengatakan, di titik tepat aliran sungai cibalok keluar dari Istana Bogor ini pihaknya akan melakukan penataan. Penataan ini agar area di sekitar Istana Bogor tetap terjaga kelestariannya dan menambah keindahan yang nantinya bisa dinikmati bersama untuk wisata alam.

“Sambil duduk atau sambil lari bisa sembari melihat kebersihan sungai cibalok yang tentunya akan membuat senang karena indah dan bersih,” katanya.

Ia menerangkan, saat ini pihaknya sedang berusaha membuat seluruh aliran sungai di Kota Bogor kembali normal. Meski begitu diakuinya, ada tantangan yang harus dihadapi, pasalnya hampir seluruh aliran sungai dan anak sungai di Kota Bogor kondisinya dipenuhi sedimentasi dan sampah.

“Sampah ini menjadi salah satu penyebab utama tersumbatnya aliran sungai di Bogor dan kalau hujan deras terjadi genangan yang cukup lama. Kami terus-menerus mengingatkan masyarakat agar jangan buang sampah sembarangan,” tegasnya.

Normalisasi sungai sudah lebih dari satu tahun dilakukan Pemkot Bogor. Paling krusial, yakni sungai Cibalok karena selain sebagai cagar budaya juga ada rencana penataan keseluruhan wilayah Suryakencana, GG Aut, Jalan Roda, Jalan Pedati, Jalan Lawang seketeng. Penataan dimulai dengan menata saluran airnya karena akan percuma membuat pedestrian jika saluran airnya belum ditangani.

“Mudah-mudahan kedepan aliran sungai dan anak sungai di Kota Bogor bisa lebih baik lagi, ini secara bertahap di banyak titik Kota Bogor,” pungkasnya.

** Fredy Kristanto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Rumah Sakit (RS) Lapangam Covid-19 telah memasuki tahapan finishing. Pasalnya, Pemkot Bogor terus menggeber pembangunan lantaran RS itu mulai beroperasi pada 18 Januari hingga tiga bulan kedepan.

Kepala RS Lapangan Yeti Haryati, mengatakan, pembangunan RS itu memakan anggaran Rp16 miliar dan memiliki 68 tempat tidur. Masing-masing lantai pada rumah sakit tersebut, kata dia, mempunyai fungsi berbeda.

“Lantai satu untuk IGD, lantai dua ruang isolasi wanita dengan jumlah 28 bed, lantai tiga terdapat 28 tempat tidur dan tenda besar untuk 12 pasien,” jelasnya.

Kata dia, RS Lapangan diperuntukan bagi pasien yang memiliki gejala dan memerlukan penanganan medis.

Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menuturkan, Pemkot Bogor kemungkinan takkan memperpanjang kerjasama dengan BNN Lido, yang habis pada Maret 2021. Hal itu lantaran, sambung Dedie, Pemkot Bogor ditawari lokasi baru untuk lokasi isolasi pasien OTG Covid-19 di mess BNPB Sentul.

Sementara itu, tingginya kasus positif Covid-19 di Kota Bogor membuat RSUD mukai kekurangan tenaga kesehatan (nakes). Hal itu pun diakui Direktur Utama RSUD, dr Ilham Chaidir.

“Ya, kita sudah berusaha meninggkatkan jumlah Nakes dengan berbagai upaya, baik rekrutmen dan nakes-nakes dari CPNS,” ucapnya.

Menurutnya, kekurangan bukan hanya pada perawat saja, termasuk ke dokter-dokter. Dokter paru di RSUD ada 2 orang, idealnya satu dokter untuk 20 pasien, tetapi saat ini satu dokter menangani 50 pasien.

“Dokter paru-paru seharusnya ada 6 orang. Tetapi sekarang sudah dilakukan penambahan 2 orang, jadi sudah ada 4 dokter paru-paru. Selain dokter paru paru, dokter penyakit dalam juga masih kurang, padahal kinerja dokter penyakit dalam sering dilibatkan dalam penanganan pasien Covid-19,” katanya.

Kekurangan lainnya di jumlah perawat yang ada di RSUD. Saat ini sedang rekrutmen perawat. Saat ini ada 400 perawat di RSUD. Idealnya berdasarkan tempat tidur, setiap empat tempat tidur oleh satu orang perawat. Jadi kebutuhan perawat sesuai tempat tidur seharusnya 520 orang perawat.

“Untuk perawat kita masih kekurangan 120 orang. Sekarang perawat kita juga yang 400 orang, diterjunkan sebanyak 250 untuk menangani corona. Jadi perawat yang non menangani covid ada 150 orang. Upaya yang kita lakukan saat ini melakukan rekrutmen, baik umtuk perawat maupun dokter,” paparnya

Selain itu, lanjut Ilham, yang saat ini paling mendesak adalah akan diaktifkannya rumah sakit lapangan di GOR Pajajaran. Kebutuhan ICU idealnya satu tempat tidur itu satu orang perawat. Jadi kalau ada 20 tempat tidur, maka 20 orang perawat, jadi ketika digunakan 4 shif, maka dibutuhkan 80 perawat di rumah sakit lapangan.

“Kita kesulitan mencari perawat-perawat ICU, karena perawat itu harus dilatih tentang kegawat daruratan, BTLS, sertifikat lainnya dan di upgare dengan latihan-latihan. Jadi kebutuhan di rumah sakit lapangan GOR Pajajaran, sebanyak 128 orang, diantaranya dokter umum ada 10 orang, dokter specialis dan perawat. Saat ini sedang dilakukan pelatihan terhadap perawat dan dokter untuk di rumah sakit lapangan,” terangnya.

Sejumlah dokter dan perawat senior dari RSUD juga sudah diturunkan, ada sebanyak 8 orang yang nanti bertugas di rumah sakit lapangan. Ilham memaparkan, jumlah pegawai sebenarnya on proses, dan sudah masuk di minggu depan akan ada penambahan 17 orang siap bekerja, diantaranya, dokter umum 4 orang, perawat 8 orang, apoteker 2 orang, pranata lab 1 orang, perekam medis 1 orang, dan analis hukum 1 orang.

“Itu semua yang mengikuti CPNS, ditambah rekrutmen yang ditargetkan 72 orang dan baru berjalan 46 orang. Mereka sudah melakukan sejumlah tes. Nanti gelombang 3 sebanyak 28 calon perawat sesuai nota dinas penambahan perawat. Target penambahan 74 perawat di RSUD. Jadi ada gelombang ke 1, 2, dan ke 3. Jadi tes yang dilakukan juga sangat ketat, karena RSUD ingin memiliki orang orang yang profesional dan mampu bekerja,” bebernya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota Bogor  menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar Mikro dan Komunitas (PSBBMK) akan menunjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang akan diberlakukan 11 Januari 2021.

Diketahui, ada beberapa yang harus disesuaikan seperti persentase Work From Home (WFH) diberlakukan 75 persen yang sebelumnya hanya 50 persen dan kapasitas rumah makan, restoran dan cafe menjadi hanya 25 persen dari kapasitas yang sebelumnya diperbolehkan 50 persen.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, PSBBMK akan menyesuaikan PPKM di wilayah Jawa dan Bali. “Ya, kami menyesuaikan dengan pemerintah pusat diberlakukan PSBB ketat se-Jawa Bali,” ujar Bima kepada wartawan, Minggu (10/1).

Menurut dia, peraturan yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat nanti yakni pembatasan kerja atau WFH sebesar 75 persen, jam operasional tempat usaha seperti mal hanya diperbolehkan buka hingga pukul 19.00 WIB dan pembatasan kapasitas rumah makan dan restoran 25 persen.

“Bapak Menko meminta agar kepala daerah memperketat lagi semuanya. Jadi PSBB tanggal 11 Januari diperketat lagi. Nah ini, kami sudab sosialisasikan terus sehingga 11 Januari akan siap dijalankan. Ini kan berlakunya SeJawa dan Bali. Bukan hanya DKI, kebijakan ini berlaku Jawa dan Bali,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan bahwa penjelasan umum tentang PPKM jelas adanya pelarangan pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya. Artinya ada urgensi yang menginginkan tidak terjadi potensi kerumunan atau kegiatan yang mengundang massa dalam jumlah besar.

“Ditambah dengan larangan kapasitas ruang di unit usaha yg hanya maksimal 25 persen serta WFH 75 persen. Data2-data yang diolah menunjukkan tingkat bahaya tinggi dan bisa mengarah pada kondisi darurat karena tenaga kesehatan dan RS tidak mampu lagi menampung pasien,” jelasnya.

Dedie menjelaskan, untuk Kota Bogor, dalam SK PSBBMK jelas mendukung langkah Pemerintah Pusat menekan laju penularan virus dan meminta masyarakat mematuhi arahan agar semua terhindar dari kebijakan yang lebih ketat semacam lockdown.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor, Alma Wiranta menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.0801-2 tentang Perpanjangan ke 16 PSBB Berbasis Mikro dan Komunitas dan Surat Edaran Wali Kota Bogor Nomor 440/111-Huk.HAM tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan, kedua surat tersebut ditandatangani Wali Kota Bima Arya tanggal 8 Januari 2021, khusus SE pemberlakuannya dimulai tanggal 11 sampai 25 Januari 2021.

“SE yang dikeluarkan tersebut sebagai tindaklanjut kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang sangat signifikan peningkatannya untuk wilayah Jawa dan Bali, sedangkan Perpanjangan PSBBMK adalah strategi penanganan Covid-19 Kota Bogor dan untuk monitoring serta evaluasi pelaksanaannya, Pemerintah Kota Bogor, TNI/Polri bersama seluruh komponen instansi yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kota Bogor akan melakukan pengawasan ketat dan memberlakukan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan kategori 5M, melalui instrument Perwali Nomor 107 Tahun 2020, dan setiap waktu dapat diakses melalui Pos Pencegahan Terpadu Covid-19 di Sekretariat Satgas Covid-19 Kota Bogor,” bebernya.

** Fredy Kristianto