15 Ribu Personil Disiagakan Jelang Lebaran

Bogor | Jurnal Inspirasi

Mengantisipasi pemudik dari berbagai daerah masuk ke Kota Bogor, Polresta Bogor Kota menyiagakan 15 ribu personil gabungan yang akan ditempatkan di sejumlah titik lokasi.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk tim kewaspadaan pemudik dan pendatang.

“Tim yang disiagakan 15 ribu orang, berasal dari petugas gabungan untuk memonitor para pemudik. Petugas akan diturunkan menjaring dan memonitor pergerakan pemudik di seluruh Kota Bogor,” ujar Kapolresta kepada wartawan, Senin (26/4).

Dalam pelaksanaan tugas, sanksi juga akan diberikan kepada pelanggar, sebagai bentuk untuk menekan bagi para pemudik yang memaksakan diri masuk ke Kota Bogor.

“Kota Bogor boleh dilintasi pemudik tetapi tidak diperbolehkan pemudik masuk ke Kota Bogor. Petugas akan melakukan pemantauan dan pengawasan baik secara makro maupun mikro,” tuturnya.

Susatyo menjelaskan, pendekatan juga dilakukan di sejumlah titik lokasi. Diketahui, terdapat 6 titik penyekatan dan check point di terminal dan stasiun.

Selain itu, petugas khusus juga disiagakan menggunakan mobil patroly, untuk memonitor angkutan gelap atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk sarana mudik dan itupun akan menjadi obyek pemeriksaan petugas.

“Perlu diingat ada zonasi Jabodetabek diperbolehkan mudik lokal, pelat F yang berakhiran S dan Z akan diprioritaskan pengetatan karena berasal dari wilayah Cianjur dan Sukabumi,” jelasnya.

Kata dia, hotel dan penginapan juga akan diperketat dalam menerima tamu dan semua harus dilengkapi dengan bukti rapid test.

“Penyekatan akan dilakukan mulai tanggal 6 Mei, tetapi persiapan mulai dilakukan dalam minggu ini,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Imbas Meningkatnya Persebaran Covid-19

Bogor | Jurnal Inspirasi

Persebaran Covid-19 di Kota Bogor kembali mengalami peningkatan 20 persen daripada pekan lalu. Kenaikan itu disinyalir lantaran mulai kendornya penerapan protokol kesehatan (prokes) oleh masyarakat karena sebelumnya kondisi covid berangsur melandai.

Kepada wartawan, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya berencana kembali menerapkan kebijakan Ganjil-Genap untuk menekan mobilitas dan kerumunan warga.

“Ada euforia yang harus kembali dibatasi. Kami terus melakukan monitoring kebijakan apa yang akan diambil. Kemungkinan Ganjil Genap diberlakukan apabila beberapa hari ke depan angka positif naik,” ujar Bima usai menggelar rapat di Kantor Satgas Covid-19 Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Senin (26/4).

Menurut dia, saat ini angka positif didominasi klaster luar kota, yang menjangkit remaja dan juga lansia dengan angka yang cukup signifikan. Atas dasar itu, sambungnya, hal tetlrsebut mesti disikapai dengan serius, untuk mencegah terjadinya gelombang kedua Covid-19. “Lansia dan anak muda naik jumlah keterpaparannya,” katanya.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, penerapan Ganjil Genap akan diberlakukan perubahan. Pasalnya, kebijakan itu hanya akan diterapkan pada beberapa ruas jalan.

“Contoh, kalau Ganjil Genap di Pajajaran, artinya dari Warung Jambu sampai Sukasari tak boleh dilewati,” ucapnya.

Langkah itu, sambung dia, bakal dikolaborasikan dengan program Crowd Free Road (CFR) yang selama ini sudah dijalankan oleh Satgas Covid-19 Kota Bogor.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Keluraham Cimahpar dan Puskesmas Bogor Utara, melaksanakan vaksinasi lansia Covid-19 di SDN Cimahpar 2 Jalan Tumenggung Wiradireja, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Senin (26/4).

Kepada wartawan, Lurah Cimahpar Ronny Kunaefi mengatakan bahwa pihaknya melakukan jemput bola vaksinasi digagas lantaran banyak lansia yang tidak mampu berpartisipasi dalam vaksinasi dengan jarak yang jauh. Sebab vaksinasi awalnya dipusatkan di Puri Begawan.

Kata dia, selama ini banyak warga  yang sepenuhnya belum percaya pada vaksinasi apakah vaksin tersebut halal atau tidaknya, termasuk banyak yang tidak mampu karena sedang sakit dan sebagainya.

“Alhamdulillah setelah dilakukan sosialisasi dan pemberian pemahaman yang cukup, warga akhirnya mengerti dan bersedia melakukan vaksinasi. Makanya kita jemput bola dipusatkan disini biar dekat juga bagi warga,” ungkapnya.

Menurut Ronny, vaksinasi yang dilaksanakan merupakan vaksinasi tahap kedua sesi pertama yang diikuti oleh 88 orang. Sebelumnya tahap pertama ada sekitar 269 orang yang sudah melakukan vaksinasi.

“Kami diberi jatah dosis pertama hari ini dan dosis keduanya nanti tanggal 30 April mendatang. Kalau total keseluruhan lansia yang kita data ada sekitar 400 orang di wilayah Kelurahan Cimahpar. Mudah mudahan semua berjalan dengan lancar dan vaksinasi bisa cepat diselesaikan,” paparnya.

Iapun mengimbau kepada seluruh warga meski sudah melakukan vaksinasi, diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).  “Prokes harus tetap dilaksanakan, karena pandemi ini belum berakhir dan vaksin pun bukan jaminan untuk tidak terpapar ketika tidak menerapkan prokes yang baik sebagai upaya pencegahan dan memperkuat imun,” katanya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Komandan Korem (Danrem) 061 Suryakencana, Brigjen Achamd Fauzi tazkiah ke rumah duka Letkol Laut (E) Irfan Suri di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR), tepatnya cluster Harmony 2 Blok 9, No 15, Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

“Kami menyampaikan turut berduka cita atas sedalam dalamnya atas kejadian ini semoga arwah almarhum diterima disisi Allah yang Maha Kuasa,” ujar Danrem kepada wartawan, Senin (26/4).

Ia juga berharap, agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran dan ketenangan dalam menjalankan kehidupan selanjutnya.

“Kami juga memberikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang ke-53 orang yang telah mengabdikan dengan sebaik baiknya selamanya menjaga dan menegakan kedaulatan NKRI,” ucapnya.

Seperti diketahui, Letkol Laut (E) Irfan Suri merupakan salah satu Non ABK KRI Nanggala 402 yang diawaki 53 personil TNI AL tenggelam di Selat Bali dan dinyatakan gugur.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bima Arya akan melantik dua pejabat eselon 2, yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) hasil open bidding pada Selasa (27/4).

“Semuanya proses dan tahapan sudah selesai, besok pelantikan jam 10.00 pagi ya,” ujar Bima kepada wartawan, Senin (26/4).

Kendati demikian, orang nomor satu di Kota Bogor ini enggan menyebut nama atau membocorkan siapa pejabat yang akan dilantik besok. “Kita lihat saja besok (hari ini, red),” katanya.

Pelantikan dilakukan lantaran proses wawancara dan pemaparan visi misi sudah dilakukan oleh enam orang kandidat pada Jumat (23/4) lalu. Meski mengaku kesulitan untuk menentukan siapa yang pantas ia pilih karena tipisnya nilai dari semua calon kepala dinas. Politisi PAN ini mengungkapkan semua calon memiliki kapasitas yang sama dan itu sangat baik.

“Semuanya bagus, ya 11-12 lah, jadi nilainya tipis, hampir sama semua dan kapasitasnya sama semua,” katanya.

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto berharap, orang yang dipilih oleh Bima Arya adalah orang-orang terbaik yang bisa memimpin dinas untuk pembangunan Kota Bogor yang lebih baik.

Namun, Atang mengaku paling menyoroti pemilihan Kepala Bappeda Kota Bogor. Sebab, kata dia, OPD itu adalah dinas yang berkerja seperti seorang konduktor di sebuah orkestra. Sehingga perlu diisi oleh orang yang memiliki kemampuan untuk melihat masalah dan peta kebutuhan Kota Bogor secara menyeluruh.

“Sehingga perencanaan kedepan yang dikeluarkan, itu adalah perencanaan yang benar-benar matang, terencana, sistematis dan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.

Atang berharap, Kepala Bappeda baru harus bisa menjadi pendengar yang baik. Karena, nantinya bisa memperkaya wawasannya sebagai seorang kepala dinas dan mendapatkan lebih banyak informasi terkait kebutuhan pembangunan Kota Bogor. “Tentu yang kami harapkan adalah hari ini jaman serba digital, teknologi juga sangat mendominasi maka seharusnya seorang kepala Bappeda kedepan orang yang melek secara teknologi, yang mana teknologi ini bisa mendukung perencanaan di kota bogor, sehingga tidak mis satu sama lain,” tukasnya.

Diketahui, saat ini ada enam orang yang berebut dua kursi tersebut adalah Kabag Protokol dan Komunikasi pada Setda Kota Bogor Rudiyana, Sekretaris Bappeda Kota Bogor Rudi Mashudi dan Kabag Administrasi Pembangunan pada Setda Kota Bogor Tyas Ajeng Fitriani Prihandari, yang merupakan calon untuk posisi Kepala Bappeda. Sedangkan tiga orang pejabat yang memperebutkan jabatan Kepala Disperumkim Kota Bogor diantaranya adalah Sekcam Tanah Sareal Kota Bogor Adhitya Bhuana Karana, Camat Bogor Barat Juniarti Estiningsih dan Sekretaris Disperumkim Lorina Darmastuti.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor Bima Arya mengunjungi rumah duka Letkol Laut (E) Irfan Suri di kawasan Bogor Nirwana Residence (BNR), Senin (26/4). Irfan Suri merupakan salah satu dari 53 prajurit TNI awak kapal selam yang gugur dalam peristiwa KRI Nanggala-402 di Laut Bali.

Bima Arya tiba di rumah duka sekitar jam 12.00 WIB. Bima bertemu langsung dengan Amalia A Yuni, istri dari Irfan Suri. Tampak juga Bima Arya berbincang dengan anak-anak Irfan Suri, salah satunya Muhammad Tsaqif Ramadhan yang masih duduk dibangku kelas 1 Sekolah Dasar (SD).

Ketika itu Tsaqif tengah bermain di taman depan rumahnya, Bima Arya kemudian menghampirinya dan mengajak tos tangan terkepal. “Cita-cita Tsaqif mau jadi apa?,” tanya Bima. “Mau jadi Angkatan Laut,” jawab Tsaqif, dengan tegas.

Bima Arya kemudian berpesan kepada Tsaqif untuk meneruskan perjuangan, dedikasi, kegagahan dan kegigihan sang ayah. “Wah hebat. Jadi angkatan laut kayak bapak ya. Didoakan ya semoga cita-citanya terkabul. Jaga ibu dan kakak. Siap nggak?,” ujar Bima.

“Siap,” timpal Tsaqif lagi sambil menganggukkan kepalanya.  

Dalam lawatannya ke rumah duka, Bima Arya juga menawarkan sejumlah bantuan apabila dibutuhkan keluarga, termasuk siap memberikan beasiswa bagi anak-anaknya jika ingin bersekolah di Kota Bogor.

“Saya melihat istri dan anak-anaknya tabah luar biasa, terlihat kuat. Saya sampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Kami juga menawarkan kepada pihak keluarga apabila ada hal-hal yang perlu dibantu, perlu diringankan, kami siap membantu,” ungkap Bima.

“Lalu, putra putri beliau masih ada yang SMP dan SD. Kalau memerlukan bantuan, Pemkot Bogor siap meringankan beban, difasilitasi beasiswa bantuan sekolah di Kota Bogor. Pokoknya apapun juga kita akan bantu untuk meringankan beban keluarga karena ini bukan hal yang mudah bagi keluarga yang ditinggalkan,” tambahnya.

Bima Arya juga menceritakan kontak terakhir Letkol Irfan Suri dengan keluarga adalah pada Senin (19/4/2021) sebelum menaiki kapal selam KRI Nanggala-402. “Tadi disampaikan bahwa Senin itu pamit untuk naik kapal. Almarhum ini non-ABK, tapi bertugas melakukan supervisi terkait dengan peluncur torpedo, ahlinya beliau. Direncanakan hanya sekitar satu minggu saja di situ, tidak lama. Pamit dari Bogor Kamis, kemudian Senin turun ke kapal. Itu kontak terakhir dengan keluarga,” kata Bima.

Selain memberikan bantuan, Bima Arya juga mendoakan semoga almarhum Irfan Suri dan seluruh awak kapal yang bertugas Husnul Khotimah dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Selamat jalan prajurit terbaik bangsa. Mereka tidak hilang, mereka sedang berpatroli untuk selama-lamanya. Insya Allah diberikan tempat terbaik, kembali padaNya di Bulan yang Mulia. Terimakasih telah menjaga laut Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta tanda kehormatan Bintang Jalasena.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Polemik tunggakan pembayaran alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit (RS) Lapangan senilai Rp5,6 miliar, mendapat sorotan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki kewajiban untuk melunasi tunggakan tersebut, dengan cara mendorong pencairan anggaran yang sudah ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Kemudian ada keterlambatan pencairan, disinyalir karena hal admisnistratif dan lainnya. Sebenarnya masalah ini adalah warning agar pelaksana melakukan penyelesaian dengan serius, dan tidak menimbulkan masalah baru,” ujar Atang kepada wartawan, Senin (26/4).

Atang juga meminta Sekretaris Daerah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan memberikan supervisi agar kontribusi penanganan Covid-19 tercoreng karena adanya ketidakmampuan dalam menyelesaikan administratif.

“Yang jelas ada kewajiban yang belum tertunaikan. Ada kinerja administratif yang tak maksimal,” kata Atang.

Atang menjelaskan, dalam hal yang berbau kedaruratan diperbolehkan kolaborasi antar OPD. Namun, harus ada tupoksi yang jelas, siapa mengerjakan apa sesuai tupoksi dan siapa yang bertanggung jawab.

“Harusnya antara Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak ada masalah dalam penyelenggaraan RS Lapangan. Namun, apabila betul ada miss antar ketiga OPD itu, ini merupakan kemunduran, dan mesti ada evaluasi, terutama dalam hal pembagian peran,” jelasnya.

Apalagi, kata Atang, pemerintah akan menghadapi libur panjang Idul Fitri, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang baik antar berbagai sektor.

“Rencana RS Lapangan sudah lama dibahas sejak triwulan 2020, tapi saat itu kita banyak fokus ke pemilihan lokasi antara mengembangkan puskesmas yang sudah ada atau membuat lokasi baru,” ungkapnya.

Atang juga menegaskan bahwa sejak awal DPRD tak pernah dilibatkan dalam pendirian RS Lapangan. Kemungkinan, hal itu lantaran merupakan program pemerintah pusat.

“Memang di saat darurat pemerintah boleh melakukan langkah terukur. Tapi penyelenggaraan RS Lapangan mesti sesuai regulasi, operasionalnya sesuai harapan masyarakat dan sesuai dengan target RS Lapangan. Bila dalam perjalannya ada masalah, artinya koordinasi antar pihak tak berjalan maksimal. Sedangkan hingga kini kita belum tahu kapan pandemi berakhir,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Atang, kalaupun kajian sejak awal pendirian RS Lapangan tak lengkap. Namun, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi dalam tiga bulan. “Kalau itu dilakukan mestinya semua masalah bisa diselesaikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RS Lapangan, Ari Priyoni mengatakan bahwa tunggakan pembayaran alkes disebabkan lantaran belum adanya kucuran dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Kalau anggarannya sudah ada kami akan komunikasikan. Sebelum ramai pemberitaan, vendor yang keberatan sudah datang. Kami juga sudah memohon pengertian mereka,” katanya.

Sebenarnya, kata Ari, sejak awal pihaknya sudah membuat daftar pengajuan yang awalnya mencapai Rp20 miliar terkait penanganan Orang Tanpa Gejala (OTG) di hotel, namun urung dilaksanakan.

“Artinya RS Lapangan sudah diprediksi sekian. Sebenarnya tadinya bukan hutang, kita mengajukan petkiraan anggaran adalah sekian dan itu sudah disepakati bersama antara pemkot dan BNPB. Dari jumlah anggaran yang diajukan BNPB baru mengalokasikan Rp16 miliar, dan ini coba kita komunikasikan terus, sebelum penutupan kita sudah komunikasikan dan kita datang dan berkomunikasi,” jelasnya.

Saat disinggung apakah ada jaminan BNPB akan melunasi sisa pembayaran. Ari menyatakan, berdasarkan hasil komunikasi sudah ada lampu hijau.

“Kalau dari bahasa sih Insya Allah. Karena BNPB sudah membuat KAK berdasarkan rinciannya dalam penanganan covid. Mereka sudah merencakan jika anggarannya turun akan segera direalisasikan. Kami hanya menunggu kabar saja,” tukasnya.

** Fredy Kristianto

Ramadan Buka Jam 16 : 00

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Petinggi Kafe Kopi Daong, selama Ramadan tetap mematuhi aturan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor dan kearifan lokal masyarakat Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, yang dikenal religius. Kebijakan yang diambil manajemen selama Ramadan, dengan menerapkan jam buka atau operasional kafe pukul 16:00.

“Nah, terkait kejadian Sabtu lalu, pengunjung yang datang mayoritas dari Jakarta, dan mereka itu umumnya non muslim yang tidak menjalankan puasa,”kata Direktur Kedai Kopi Daong, Eko M. Restoe Boemi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/04).

Eko menjelaskan, kebijakan manajemen yang buka pukul 16 : 00 sore itu, jika dihitung dari sisi ekonomis sebenarnya tidak terlalu menguntungkan, jangankan untuk THR membayar gaji saja minus, sebab omzet yang masuk habis untuk biaya operasional.

“Namun demikian, THR pasti akan kita berikan pada semua karyawan, karena itu menjadi hak mereka dan kewajiban dari perusahaan untuk mengeluarkannya. Uang THR diambil dari kas perusahaan selama tiga bulan operasional di tahun 2021,”ujarnya.

Manajemen kata Eko, tidak berani melanggar ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bogor, terkait jam operasional kafe selama Ramadan. Kebijakan ini pun sudah disampaikan ke aparat Pemerintah Desa Pancawati dan MUI setempat.

“Jika ada persoalan pasti aparat setempat memanggil kami dan bersama-sama membahas untuk mencari solusi bersama. Intinya, tak mungkin aparat setempat melakukan inspeksi mendadak (Sidak),” ujarnya.

Lebih lanjut Eko menegaskan, meski pemodalnya dari Jakarta, namun dari 150 pekerja sebagian besar merupakan warga setempat atau mereka yang tinggal di Desa Pancawati.  Bahkan, untuk pengelolaan parkir, lanjut Eko, semuanya diserahkan kepada warga setempat, totalnya ada 80 sampai 100 orang yang bertugas bergantian.

“Kami senang, di tengah kondisi ekonomi tertekan akibat pandemi Covid -19, kehadiran usaha kami bisa sedikit membantu warga memperoleh penghasilan melalui pengelolaan parkir,” jelasnya menutupi.

** Dede Suhendar

Dramaga | Jurnal Inspirasi

Puluhan warga yang merupakan nasabah EDC Cash dari berbagai daerah di Bogor mendatangi rumah pimpinan atau pengepul iuran investasi koin itu di Neglasari, Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Senin (26/04/2021). Kedatangan  warga itu untuk meminta pertanggung jawaban atas uang yang mereka setorkan kepada M. EDC Cash diduga melakukan investasi bodong yang merugikan masyarakat.

Menurut keterangan salah satu warga Pasir Angin, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Itoh (35), dirinya meminta pertanggung jawaban atas uang yang sudah ia setorkan sejak beberapa tahun lalu. Dikatakan Itoh, sejumlah nasabah yang juga berasal dari Cibinong, Citeureup, Gunung Putri, Cileungsi, Jonggol dan Cariu berdatangan.

“Tujuan mereka sama yaitu meminta hak mereka yang sudah enam bulan belum dicairkan,” ucapnya.

Senada dengan Itoh, salah satu warga Cileungsi ,Yadi mengatakan, total kerugian yang dialami para nasabah itu mencapai miliaran rupiah. “Ada sekitar lima puluh nasabah , total kerugian kami mencapai Rp 13,8 miliar dari sekitar 50 orang nasabah yang berinvestasi antara 5 juta hingga ratusan juta rupiah,” cetusnya.

Pada saat aksi menggeruduk rumah pria berinisial M , massa dari berbagai daerah tersebut kecewa, lantaran saat mendatangi rumahnya, M tidak ada ditempat. Menurut seseorang yang ada didalam rumah, ia mengaku sebagai adik ipar, dan hanya diminta untuk mengurus majelis ta’lim yang dipimpin pelaku dan M sudah lama tidak ada di rumah tersebut .

Kesal tidak mendapat jawaban dari pelaku investasi bodong, massa kemudian berencana akan melaporkan ke Polres Bogor untuk menindak lanjuti.

** Cepi Kurniawan