Jonggol | Jurnal Inspirasi

Warga Jonggol dan sekitarnya kini tidak perlu lagi pergi jauh-jauh untuk vaksinasi setelah Rumah Sakit Permata Jonggol (RSPJ) meresmikan klinik vaksinasi pada Rabu (27/1), bekerjasama dengan Imunicare. Klinik ini dapat melayani vaksinasi untuk semua tingkatan umur.

Direktur RS Permata Jonggol, Dr. Sri Handayani, MARS mengatakan, rumah sakitnya kini menyediakan pelayanan vaksinasi satu pintu yang dijamin keamanan dan keasliannya. “Karena vaksin yang tersedia di RS Permata Jonggol langsung disupply oleh PT Biofarma Tbk yang merupakan perusahaan vaksin terpercaya,” katanya.

Menurutnya, layanan klinik vaksin di RSPJ dapat memenuhi kebutuhan vaksinasi masyarakat mulai dari bayi, balita, anak hingga dewasa. Selain itu juga, RSPJ telah mendapatkan sertifikasi internasional dari Klinik Kesehatan Pelabuhan (KKP). Sehingga bagi siapapun yang membutuhkan vaksinasi untuk perjalanan mancanegara (travelling)  atau perjalanan ibadah umroh dan haji, dapat dilayani di rumah sakit yang beralamat di Jalan Raya Jonggol No. 1A Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tersebut.

Adapun pelayanan vaksin yang tersedia di RSPJ antara lain vaknisasi dasar (Hepatitis B, MR/Campak, BCG dan DPT), Hepatitis A, PCV, Varicella, Rotavirus, Influenza, Tifoid, HPV (vaksin untuk mencegah kanker cervix), Dengue, Japanesse Enchephalitis, dan Vaksin Meningitis.

“Selain terjangkau harganya, aman, halal, ruangan yang nyaman dan didukung oleh tenaga profesional, dokter-dokter yang bersertifikasi untuk tenaga vaksin,” tutur Dr Sri.

Dalam peresmian klinik vaksinasi tersebut dihadiri pejabat setempat dan juga tokoh agama seperti Camat Jonggol, Ketua MUI Jonggol, Ketua PCM Jonggol Kristian Yacob.

Camat Jonggol, Andri Rahman mengapresiasi RSPJ yang telah membuka klinik vaksinasi di wilayah Jonggol yang disediakan untuk bayi, balita, dewasa dan juga untuk perjalanan umroh dan haji, serta perjalanan internasional seperti travelling.

“Semoga lebih mempermudah warga Jonggol, dan sekitarnya untuk melakukan vaksinasi dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan imunitas. Vaksin dijamin halal, berkualitas, terjangkau dan dilakukan oleh vaksinator yang profesional juga tempat yang nyaman,” jelas Andri Rahman.

Di lokasi yang sama, Ketua MUI Kecamatan Jonggol, KH Aim Zaimudin berharap dengan adanya klinik vaksinasi ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya warga Jonggol sesuai kebutuhan. “Ini merupakan keniscayaan, hal yang selama ini tidak ada di Kecamatan Jonggol, untuk vaksin kita harus keluar dariJjonggol bahkan ke Jakarta sekarang ada disini,” katanya.

Pelayanan Klinik Vaksinasi RS Permata Jonggol dibuka setiap Senin – Sabtu dengan jadwal vaksin untuk dewasa pukul 10.00 hingga pukul 13.00 WIB oleh dokter umum, dan untuk pasien bayi dan anak pukul 16.00 – 18.00 oleh dokter spesialis anak.

** Nay Nur’ain

Bubarkan, Itu Sudah Jadi Tugas Pendamping

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Perihal pemotongan dan pengkolektifan kartu ATM PKH (Program Keluarga Harapan) yang dilakukan oleh ketua kelompok dan diduga diketahui oleh pendamping, membuat Kepada Dinas Sosial Mustakim murka.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor yang baru menjabat tersebut mengatakan, dirinya sudah membaca snap melalui status berita yang diposting oleh wartawan Jurnal Bogor dan Jumat (29/1) akan membagi tim untuk mengkroscek ke lapangan yakni pertama di Kecamatan Sukamakmur, kedua Jonggol, ketiga Cariu, dan keempat Dramaga

“Saya akan menugaskan tim dari semua pengaduan yang masuk baik dari catatan kami, pengaduan masyarakat, ataupun pemberitaan media yang merupakan satelit-satelit kami untuk mencapai kesempurnaan dalam kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bogor, dan tim akan segera turun ke lapangan dan saya minta media Jurnal Bogor mendampingi,” kata Kadinsos Mustakim kepada Jurnal Bogor, di ruang kerjanya, Kamis (28/1).

Dia mengakui, banyak pengaduan yang sudah masuk ke Dinsos. Namun tidak bisa katakan itu pelakunya seperti kejadian pengkolektifan kartu yang terjadi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sukamakmur. Menurutnya tidak semua pendamping seperti itu. Begitu juga TKSK, ada yang seperti itu berarti oknum, dan perihal rangkap jabatan yang terjadi di Desa Sukamakmur yaitu Sekdes merangkap jadi pendamping, harus memilih.

“Lebih dulu jadi sekdes apa pendamping, salah satu harus dilepaskan,” jelas Kadinsos.

Sementara Dinas Sosial Kabupaten Bogor sendiri memiliki pendamping PKH sebanyak 412 orang. Jika ada dari mereka yang nakal dan memanfaatkan jabatan itu kita sebut oknum. Dinas Sosial juga tidak pernah membentuk ketua kelompok, apalagi memerintahkan untuk membentuk ketua kelompok. “Tidak ada SK yang kami keluarkan untuk keberadaan ketua kelompok, bubarkan saja itu ketua kelompok. Dinas Sosial tidak pernah memerintahkan pendamping untuk membentuk ketua kelompok, bubarkan saja,” tandas Mustakim.

Pihaknya juga memastikan akan menurunkan tim untuk melakukan assessment perihal potongan dan kolektif kartu ATM PKH, mengenai siapa yang bermain, apakah oknum pendamping atau ada orang yang memanfaatkan.

Sebelumnya Sekdes Sukamkmur sekaligus pendamping PKH Desa Sukamakmur mengatakan, dirinya tidak pernah melakukan potongan dan mengkolektif ATM, dan hanya mengetahui jika kartu ATM tersebut disimpan atau dikumpulkan di RT.

“Bukan ketua kelompok tapi RT yang mengumpulkan kartu ATM,” kata Sekdes Sukamakmur Ahmad Sukirman.

Namun penjelasan berbeda disampaikan oleh KPM PKH inisial T yang mengatakan jika kartu ATM PKH dikumpulkan dan digesek oleh ketua kelompok. “Setiap pencairan dikabarin dan kartu ATM dikumpulkan oleh ketua kelompok lalu ketua kelompok juga yang menggeseknya dan itu diketahui pendamping, cuma kita sayangkan PKH yang kami dapatkan kena potongan 10% oleh ketua kelompok,” keluhnya.

** Nay Nur’ain.

Cisarua | Jurnal Inspirasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengunjungi pemukiman warga yang terkena dampak banjir bandang Gunung Mas Puncak, di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis (28/1). Namun saat kunjungan, Dedi Mulyadi merasakan kekecewaan. Sebab, Direktur Utama (Dirut) PTPN VIII Gunung Mas, tidak berada di lokasi.

Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi pun geram. Ia menilai PTPN VIII lepas tanggung jawab dan tidak menganggap bencana banjir bandang tersebut penting. “Kita mengganggap Dirut PTPN VIII ini menyepelekan bencana banjir bandang Gunung Mas ini,” ungkap mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Dia melihat, pemukiman warga di areal perkebunan sudah tidak layak berada di lokasi sekarang. Untuk itu, ia meminta kepada Dirut PTPN VIII agar merelokasi warga yang ada di pemukiman ini.  “Lokasi ini sudah tidak layak dijadikan pemukiman warga,” ucapnya.

Selain berada tidak jauh dari aliran sungai, lokasi pemukiman juga berada di sekitar tebingan. Tidak hanya itu, ia melihat ada alih fungsi juga ada di beberapa lahan milik PTPN VIII. “Yang jelas kita di Komisi IV akan memanggil Dirut PTPN VIII ke Senayan, untuk minta penjelasan terkait lahan dan bencana ini, karena bencana ini akibat adanya kerusakan hutan,” tandasnya.

Sementara klaim Camat Cisarua, Deni Humaedi, hampir 95 persen pengungsi sudah pulang ke rumahnya masing-masing.  “Sudah pada kembali ke rumahnya,” ujarnya.

Hanya saja, masih ada 7 KK dengan jumlah 16 jiwa yang tinggal di pondokan pengungsian Gunung Mas. “Karena ketujuh KK ini rumahnya harus direlokasi, mereka yang tinggal di Block C perumahan karyawan perkebunan,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Dramaga  | Jurnal Inspirasi

Jumlah kasus Covid-19 di lingkungan kampus IPB University terus bertambah. Bahkan sejak awal Januari, ada 23 dosen yang terkonfirmasi positif dan satu orang meninggal dunia. Jika ditotal selama tahun 2020,  ada 60 orang dan semuanya berasal dari dosen dan pegawai.

Menanggapi hal ini, Camat Dramaga Ivan Pramudia menjelaskan, memang ada informasi yang masuk terkait jumlah kasus Covid-19 di lingkungan kampus IPB yang terus bertambah. Namun, mengenai data pihak kampus belum melaporkan ke satgas tingkat kecamatan.

“Ada beberapa informasi yang kurang komunikasi dengan IPB. Bahkan, sedikit sempat ada dua warga terkonfirmasi, mereka bekerja di IPB dan awalnya akan ditangani oleh IPB tapi malah pihak pemcam dan puskesmas menanganinya,” kata Camat Dramaga usai melakukan monitoring vaksinasi di Puskesmas Cangkurawok, Kamis (28/1/2021).

Bahkan, ketika ditanyai mengenai rumah sakit darurat di area kampus, Ivan mengaku harus punya manfaat bagi warga Dramaga juga. Karena, selama ini sangat kesulitan sampai meninggal dunia, bahkan proses pemakaman pun sulit sehingga harus bisa segera diselesaikan.

“Dapat kabar rusunawa dekat Gymnasium dan akan dilakukan rapat terlebih dahulu dan yang dipimpin langsung bupati dihadiri rektor dan unsur terkait lainnya,” ucapnya

Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria menjelaskan, untuk jumlah kasus Covid-19 yang berada di lingkungan kampus, dikalkulasi selama setahun bukan tahun ini saja. “Jadi selama tahun 2020 ada 60 dosen terkonfirmasi Covid-19, itu klaster keluarga semua,” cetusnya.

Arif juga menambahkan, untuk Januari 2021, ada 23 orang semuanya dosen dan pegawai kampus yang positif Covid-19 dan satu orang meninggal. “Semua dosen yang terkonfirmasi Covid-19, dan saat ini tengah melakukan persiapan rumah sakit darurat,” tambahnya.

** Cepi Kurniawan

Bogor | Jurnal Inspirasi

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor kembali memeriksa beberapa orang terkait kasus dana hibah pariwisata tahun anggaran 2020 yang berasal dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kamis (28/1/2021).

Kepala Seksi Intelijen Kejati Kota Bogor, Cakra Yudha membenarkan bila hari ini, pihaknya kembali memintai keterangan dari beberapa pihak, yang diantaranya merupakan pengelola hotel. “Ya, memang hari ini ada pemanggilan untuk memintai keterangan seputar hibah pariwisata,” ujar Cakra kepada wartawan.

Kendati demikian, Cakra enggan menyebutkan siapa saja yang dimintai keterangan seputar itu. “Kalau untuk itu, saya belum bisa bicara banyak. Ikuti saja perkembangannya,” ungkapnya.

Disinggung mengenai kapan kasus tersebut akan dinaikan statusnya menjadi penyidikan. Cakra tidak berkomentar banyak. “Lihat saja perkembangannya. Dipantau dan terus dimonitor,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan, terdapat 80 hotel dan restoran yang menerima bantuan hibah pariwisata, yang nominalnya berbeda-beda sesuai dengan kontribusi pajak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. “Kisaran anggarannya paling kecil Rp400 ribu sampai Rp2 miliar. Tergantung dari kontribusi pajaknya ke pemkot,” jelasnya.

Menurut Atep, syarat penting untuk mendapatkan hibah pariwisata adalah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), tertib pajak tahun 2019 dan masih beroperasi pada Agustus 2020. “Ya, itu adalah salah satu persyaratan utama dalam pengajuan hibah,” ucapnya.

Diketahui, pada 2020 lalu, Pemkot Bogor mendapatkan hibah Rp73 miliar dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk memulihkan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Dari nominal tersebut, 70 persennya diantaranya disalurkan bagi bantuan hotel dan restoran. Sedangkan 30 persennya displit ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

** Fredy Kristianto

Pencanangan Vaksinasi Covid-19 Tahap 1

Sukaraja | Jurnal Inspirasi

Bupati Bogor Ade Yasin mengajak masyarakat agar tidak takut divaksin Covid-19. Dia pun mengibaratkan, kalau pun terjadi sesuatu, dosanya ditanggung pemerintah. “Jangan takut dosa ditanggung pemerintah. Vaksin ini aman dan halal dan sudah melalui uji klinis, baik dari Badan POM dan MUI,” ujar Ade Yasin mencairkan suasana saat membuka pencanangan vaksinasi Covid-19 tahap 1 di Puskesmas Cimandala, Sukaraja, Kamis (28/1).

Ade Yasin menegaskan, dampak pandemi Covid-19 telah merambah ke seluruh sektor, khususnya ekonomi dan kesehatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa harus kejar-kejaran mengatasi dampak. “4 RSUD kita pakai semua untuk Corona, 29 RS dan 2 RS isolasi di Cibogo dan Kemang, dan meski vaksin yang kita dapatkan baru 20 persen dari total jumlah penduduk,” ungkapnya.

Meski demikian, Ade Yasin mengajak semua pihak optimistis Covid-19 dapat terkendali sehingga untuk tahap pertama ini, vaksin diberikan untuk garda terdepan yakni tenaga kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan drg. drg. Mike Kaltarina, MARS juga mengungkapkan kekhawatiran karena Covid-19 telah merambah pedesaan dan wilayah pelosok sehingga perlu upaya pencegahan dengan menjalankan protokol kesehatan  yang disebut ‘Aksi 5 Saja’  Peduli Sesama Saling Menjaga yakni selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak kontak fisik, menghindari kerumunan, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan rajin olahraga, istirahat cukup dan makan-makanan bergizi seimbang.

Selain itu vaksinasi dilakukan dengan 4 tahap pemberian sesuai skala prioritas, dimana tahap pertama adalah tenaga kesehatan. Dari 16.800, sebanyak 12.800 akan menerima vaksinasi dari total 25.600 vial vaksin Sinovac dengan 2 kali pemberian setelah jeda 14 hari. Tahap berikutnya adalah pekerja pelayanan publik, termasuk TNI dan Polri, kemudian masyarakat yang rentan dan umum.

** Asep Saepudin Sayyev

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama 9 orang diantaranya dari Pimpinan Forkopimda, tokoh agama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Direktur RSUD kembali disuntik vaksin Covid-19 tahap ke-2 di Puskesmas Tanah Sareal, Jalan Kesehatan, Kota Bogor, Kamis (28/1/2021).

Usai divaksin dan menunggu observasi selama 30 menit, 10 orang yang telah disuntik vaksin Sinovac terlihat kembali melakukan aktivitas normal.

“Sejauh ini Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Artinya tidak ada efek samping yang membahayakan, semua fungsi berjalan dengan baik, aman, sehat,” ujar Dedie.

Dedie mengatakan, saat ini memang prioritas vaksin untuk 9.533 sasaran Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kota Bogor yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Kesehatan dan sekitar 50 persen diantaranya sudah disuntik vaksin.

Sementara dari jumlah 9.533 sasaran ini terdapat tenaga kesehatan yang tidak lolos skrining karena penyintas, memiliki komorbid dan lainnya. “Khusus untuk nakes ini bisa saja dimanfaatkan untuk masyarakat lain,” katanya.

Ia mengemukakan, usai suntik vaksin tenaga kesehatan rampung, sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat, pihaknya akan mempersiapkan 63 titik vaksin untuk vaksinasi Covid-19 dengan sasaran TNI, Polri, PNS dan ASN yang langsung melayani publik serta masyarakat.

Menurutnya, masyarakat tidak perlu ada keraguan datang ke tempat yang sudah disiapkan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno mengatakan, suntikan vaksin ke-2 untuk Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan  9 orang pejabat di Kota Bogor berjalan lancar. Setelah diobservasi 30 menit, tidak ada keluhan alias semuanya sehat.

Ia menjelaskan, per hari Rabu (27/1) kemarin, tenaga kesehatan yang lolos suntik vaksin berjumlah 4.443 orang atau sekitar 46,8 persen dari jumlah 9.533 tenaga kesehatan terdaftar.

Dinkes pun menargetkan 31 Januari atau paling lambat awal Februari vaksin untuk tenaga kesehatan bisa rampung. Pihaknya melakukan berbagai upaya untuk mencapai target tersebut, sebut saja menambah kapasitas, menambah jam layanan, tidak ada pembatasan dan cukup menunjukkan E-KTP.

“Jam layanan di buka dari jam 08.00 WIB sampai 15.00 WIB. Ini untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan vaksin nakes. Kota Bogor menerima 9.150 vaksin tahap pertama dan 9.150 di tahap ke-2,” pungkasnya.

Sepuluh orang pejabat yang menerima vaksin adalah Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Dandim 0606 Kota Bogor Kol Inf Roby Bulan, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Herry Hermanus Horo.

Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor Nenny Yuliani, Komandan Denpom III/I-SLW LetKol. CPM. Sutrisno, Komandan Korem 061/Suryakencana Brigjen TNI Achmad Fauzi, Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor Ilham Chaidir, dan Sekretaris Komisi Kajian dan Penelitian MUI Kota Bogor Edi Kholki Zaelani.

** Fredy kristianto