Ciawi | Jurnal Inspirasi

Covid-19 telah meluluhlantakkan sistem produksi, distribusi pangan, ekonomi dan  pariwisata. Untuk mengurangi beban masyarakat terdampak Covid-19,  Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Bogor menyerahkan bantuan sosial kepada warga di sekitar PPMKP.

Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan Yusral Tahir, Kepala PPMKP kepada perwakilan wilayah  dalam program Aksi Sosial Peduli Masyarakat di tengah pandemi Covid-19, Rabu (03/02/2021). “Penyerahan bantuan ini  merupakan inisiatif PPMKP untuk berkontribusi membantu warga masyarakat yang terkena dampak virus corona,” ucapnya.

Yusral Tahir mengatakan, dana untuk bantuan tersebut  dihimpun dari  pegawai PPMKP, Dharma Wanita Persatuan (DWP) PPMKP,  Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Agrohumaniora dan DKM Al Huda. Bantuan selanjutnya didistribusikan oleh tim atau panitia dengan mendatangi rumah warga. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan warga.

Perkembangan pandemi Covid-19 masih terus terjadi. Angka terkonfirmasi positif di Indonesia mencapai angka diatas satu juta. Virus corona termasuk virus sars – cov-2 yang mudah menginfeksi mahluk yang dihinggapi dan  mampu bertahan selama berjam – jam pada benda mati.

Virus  menyebar melalui mulut hidung atau mata tidak dengan melalui udara. Virus Covid-19 mampu bertahan dalam tubuh selama 2 -15 hari, setelah itu terlihat gejala positif. Selain itu sangat adaptif disuhu rendah dan kelembaban. Cara penularan melalui batuk, bersin, kontak pribadi, dan menyentuh benda yang ada virusnya.

Adapun cara pencegahannya yaitu dengan mengindari kontak dengan penderita, rajin mencuci tangan, menghindari kontak dengan hewan peliharaan, dan bagi yang sedang batuk atau flu, sebaiknya kerja di rumah, hindari konsumsi produk hewan mentah atau setengah matang.

Menteri Pertanian Syahrul yasin Limpo mengatakan, dalam skala besar pencegahan penyebaran Covid-19 salah satunya dengan PSBB. Tapi konsekuensinya bagi yang penghasilannya harian, sangat berpengaruh karena aktivitasnya menjadi berkurang.

Iapun mengajak semua pihak agar merasa empati untuk menghadirkan rasa persaudaraan. Musibah dan bencana, kata Syahrul, harus menjadi introspeksi. Karena itu merupakan peringatan dari Tuhan agar kita terus memperbaiki diri.

Dalam berbagai kesempatan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan)  Dedi Nursyamsi mengajak UPT Kementerian Pertanian untuk meningkatkan empati sosial yakni rasa untuk saling membantu.

** Regi/PPMKP

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pada Senin, 1 Februari 2021, dunia dikejutkan dengan kudeta atau penggulingan kekuasaan pemerintahan Myanmar. Penggulingan itu dilakukan oleh seorang jenderal senior Min Aung Hlaing dengan menggunakan militer yang ia pimpin. Kudeta tersebut menahan pemimpin Myanmar dan sejumlah tokoh Partai National League for Democracy (NLD), diantaranya Aung San Suu Kyi (seorang pemimpin sipil) dan Presiden Win Myint.

Siapa sebenarnya sosok Jenderal Min Aung Hlaing tersebut, berikut profil singkatnya

Seorang Mahasiswa Universitas Yangon

Pada tahun 1972, Min Aung Hlaing adalah sorang masyarakat biasa yang mengenyam pendidikan di Universitas Yangon sampai tahun 1974. Di tahun 1974, Min Aung Hlaing memutuskan bergabung dengan Universitas Militer Utama yaitu Akademi Layanan Pertahanan (DSA).

Seorang Pelajar dan Calon Perwira Biasa

Pada masa Min Aung Hlaing bergabung kedalam militer, dia adalah orang yang pendiam dan tidak menonjol menurut seorang anggota DSA.

Diangkatnya Seorang Panglima Militer Myanmar

Pada tahun 2011, terjadi kekacauan yang membuat Myanmar melakukan transisi pada sistem pemerintahannya (perubahan perubahan rezim) menjadi demokrasi. Setelah terjadinya kekacauan tersebut, Min Aung Hlaing diangkat menjadi Panglima Militer Myanmar.

Menjadi Politisi dan Tokoh Masyarakat

Pada tahun 2016, Min Aung Hlaing menjadi tokoh masyarakat sejak masa jabatan pertama Aung San Suu Kyi. Di masa itu dia menyatakan menyatakan bahwa jabatan Panglima Militer di Myanmar setara dengan Wakil Presiden. Lalu, Min Aung memperpanjang masa jabatannya dalam memimpin Militer Myanmar selama lima tahun.

Kasus Pembantaian Etnis Rohingya

Pada tahun 2017, Min Aung Hlaing dituding telah melakukan serangan terhadap kaum minoritas Muslim Rohingya dan membuat pernyataan yang kontroversial yaitu “tidak ada Rohingya di Negara kami”. Banyak masyarakat dan para pengamat yang mengharapkan Min Aung Hlaing mundur pada tahun itu. Termasuk dugaan keterlibatan Aung San Suu Kyi atas genosida Rohingya yang dikecam dunia, khususnya negara-negara muslim.

Kudeta

Yang terakhir ini membuat geger masyarakat dunia karena pemerintahan Myanmar yang sah digulingkan secara paksa oleh Jenderal Min Aung Hlaing bersama para militernya. Alasan dari Min Aung Hlaing melakukan kudeta tersebut yaitu keluhan dari tentara tentang ketidakberesan pada Pemilu, 8 November 2020 yang memberikan Partai Aung San Suu Kyi memenangkan Pemilu dan Min Aung Hlaing menentang hasil Pemilu tersebut. Bukan hanya itu, kudeta itu juga dilakukan karena pemerintahan Aung San Suu Kyi dinilai tidak becus dalam menangani pandemi Covid-19.

** Fahmi [MG/Unp-Jb]

Bogor | Jurnal Inspirasi

Perjuangan tim E-sport asal Indonesia RRQ Hoshi serta Alter Ego kandas di kompetisi Mobile Legends World Championship (M2) secara offline di Singapura. Salah satu finalis MPL Indonesia Season 6 RRQ Hoshi menjadi sorotan publik karena pelatihnya yang menyatakan mengundurkan diri setelah kekalahannya pada kompetisi M2 oleh Burmese Ghouls asal Myanmar.

Pada akun Youtube resmi RRQ Hoshi, Selasa (2/2/2021), dia mengupload sebuah video yang memperlihatkan cuplikan akhir video James sebagai pelatih RRQ sedang berbicara kepada para pemain dan menyatakan bahwa ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih.

James juga menyatakan bahwa ia bukan tak ingin melatih RRQ Hoshi lagi, tetapi karena yang ia berikan kepada tim kurang baik untuk performa RRQ saat ini. Dalam video tersebut terlihat kenangan-kenangan James saat melatih para pemain RRQ dan melewati manis pahitnya dunia Kompetisi E-Sport.

Tetapi ini masih sebuah konten video dan belum ada pernyataan resmi dari akun sosial media RRQ. James adalah seorang pelatih yang membawa tim RRQ Hoshi menjuarai beberapa kompetisi, baik itu juara MPL, dan membawa RRQ Hoshi juara tiga.

Pada saat itu James menjadikan RRQ sebagai tim E-Sport terkuat di Indonesia dan dijuluki KING atau Sang Raja dan menjadikan tim EVOS E-Sport sebagai rival abadi dalam turnamen Mobile Legends.

** Fahmi [MG/Unp-Jb]

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait bukti kepemilikan tanah. Kini, bukti kepemilikan tidak lagi berbentuk sertifikat tanah atau buku tanah berbahan kertas, melainkan sertfikat elektronik yang datanya masuk dalam sistem pertanahan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dalam beleid itu menyebutkan bahwa seluruh pendaftaran kepemilikan tanah akan dilakukan secara elektronik sejak aturan berlaku. Pendaftaran ini berlaku untuk tanah yang akan menjadi hak milik dan tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang atau lembaga.

Selanjutnya, bukti kepemilikan tanah akan berupa data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik alias sertifikat elektronik. Dokumen itu akan diterbitkan melalui sistem elektronik dan bisa dilakukan alih media untuk menjadi sertifikat bagi pemilik tanah.

“Penerbitan sertifikat elektronik untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar atau penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik tanah yang sudah terdaftar,” demikian Pasal 6 dalam aturan tersebut seperti dikutip , Rabu (3/2).

Bersamaan dengan ketentuan ini, maka sertifikat kepemilikan tanah dalam bentuk buku tanah tidak akan berlaku lagi. Sebab, sertifikat tanah elektronik sudah mencakup data dan informasi yang selama ini ada di buku tanah, surat ukur, hingga gambar denah satuan rumah susun.

Oleh karenanya, setelah pemilik memiliki sertifikat elektronik, maka bukti kepemilikan dalam bentuk kertas akan ditarik oleh Kantor Pertanahan. Selanjutnya, data-data itu akan dialihmediakan alias scan dan disimpan di pangkalan data atau sistem pertanahan elektronik.

“Kepala Kantor Pertanahan menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan,” tulis Pasal 16 ayat 3. Bila nanti ada perubahan data dan informasi dalam sertifikat elektronik, maka prosesnya juga akan dilakukan secara elektronik.

** ass

Surabaya | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota Surabaya yang berencana menyita KTP elektronik warga yang melanggar protokol kesehatan (prokes) dikritisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur. Langkah tersebut dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengambil hak warga negara.

“Karena pada prinsipnya, KTP elektronik itu adalah kartu identitas penduduk yang secara konstitusi diatur Undang-Undang Kependudukan. Fungsinya untuk mendapatkan pelayanan publik,” ujar Kepala DP3AK Jawa Timur, Andriyanto, Rabu (3/2).

Dia merespon Kepala Satpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto yang mengatakan, pelanggar protokol kesehatan di Kota Pahlawan diberi sanksi administratif berupa penyitaan KTP dan diwajibkan membayar untuk syarat pengambilannya. Apabila dalam kurun waktu 7 hari mereka tidak melakukan pembayaran, pihaknya kemudian melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya untuk dilakukan pemblokiran data kependudukan.

“Mereka kita kasih waktu 7 hari untuk membayar dan mengambil KTP. Kalau 7 hari tidak diambil, kita laporkan ke Dispenduk untuk dilakukan pemblokiran kalau KTP Surabaya. Untuk KTP luar, nanti Dispenduk akan menghubungi ke Dinas Kependudukan kabupaten/kota dimana dia berasal,” kata Eddy. 

Namun menurut Andriyanto, KTP elektronik yang diberikan kepada masyarakat menjadi salah satu syarat administratif agar yang bersangkutan bisa menerima berbagai layanan publik. Seperti memperoleh bantuan sosial pendidikan, mendapatkan pelayanan perbankan, dan urusan-urusan lainnya.

“Sehingga kalau KTP ini disita, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam menuntut pelayanan publiknya. Dikhawatirkan juga, masyarakat itu menjadi meremehkan untuk mengambil itu,” kata dia.

Andriyanto melanjutkan, banyak alasan yang membuat masyarakat enggan mengambil KTP yang disita. Misalnya, tidak kuat membayar denda atau merasa ribet di tengah banyaknya kesbikuan lain. 

Bahkan, bukan tidak mungkin masyarakat memilih untuk membuat KTP elektronik baru, dengan berbagai alasan. “Dia akan mencoba datang ke Dukcapil untuk memperbarui KTP-nya, mungkin bisa dengan alasan hilang, yang notabene, Insya Allah relatif mudah meminta surat kehilangan dari kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Andriyanto, ketika KTP itu disita atau menjadi jaminan, malah akan membebani Satpol-PP dalam hal menyimpan KTP milik masyarakat. Karena bisa jadi, lebih dari tujuh hari, masyarakat masih enggan mengambik KTP-elektroniknya yang disita.

Andriyanto mengatakan, dalam Undang-Undang Kependudukan memang tidak diatur secara spesifik larangan penyitaan KTP-elektronik. Apalag,i bila kebijakan itu sudah dilandasi sejumlah aturan seperti Peraturan Bupati, Wali Kota, atau Peraturan Daerah.

Asas yang digunakan, kata Andriyanto, adalah lex spesialis derogat lex generali atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Menurutnya itu boleh-boleh saja.

“Tapi harus dipahami bahwa memberi sanksi pelanggar protokol kesehatan dengan menyita KTP itu perlu dipertimbangkan. Intinya, penyitaan KTP itu dalam sistem pemerintahan secara utuh integral dari pusat boleh saya katakan inkonstitusional,” ujarnya.

Andriyanto mengatakan, dalam hal sanksi saja, penyitaan KTP elektronik ini sebenarnya belum tentu memberikan efek jera. Begitu pun bagi masyarakat lainnya, penyitaan KTP elektronik juga belum tentu membuat mereka takut untuk tidak melanggar protokol kesehatan.

Menurutnya, banyak sanksi sosial yang lebih bisa membuat masyarakat jera untuk melanggar protokol kesehatan. Seperti meminta pelanggar protokol kesehatan membersihkan fasilitas umum atau push up seperti yang pernah diterapkan, kemudian mempostingnya ke media sosial.

“Itu akan memberikan efek luar biasa, lho. Dia akan menjadi malu. Saya yakin itu. Wong kalau dia naik sepeda motor saja, kemudian plat nomornya dikeluarkan di media sosial itu saja sudah membuat dia malu,” kata dia.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Satgas Penanganan Covid-19, melalui Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan yang baru saja dibentuk pada 6 Januari 2021 lalu, meluncurkan layanan Helpline 117 Ext. 3 khusus untuk tenaga kesehatan yang terinfeksi positif virus corona (Covid-19).

Layanan yang disebut Telenakes ini dipersiapkan untuk memberikan ketenangan kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas di masa pandemi ini.

Sekretaris Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan Satgas Covid-19 dr. Mariya Mubarika menjelaskan Layanan Telenakes ini untuk semua tenaga kesehatan yang memerlukan bantuan akibat infeksi Covid-19.

“Hari ini kami meluncurkan Helpline 117 Ext. 3. Layanan Telenakes ini untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan lebih tenang dalam menjalankan tugas,” papar dr. Mariya Mubarika dalam acara talkshow “Update RS Darurat Wisma Atlet: Perlindungan Tenaga Kesehatan” di Media Center Satgas Covid-19 Graha BNPB Jakarta dalam keterangannya yang diterima Jurnal Bogor, Rabu (3/2).

dr. Mariya mengatakan berdasarkan laporan global pada bulan Januari 2020 sampai Januari 2021, masalah mendasar tenaga kesehatan memang terdapat kelelahan yang sangat dan berat.

Riset yang sudah dikumpulkan menunjukkan jelas 95% tenaga kesehatan itu mengalami kecemasan takut tertular. Sebanyak 40% mengalami gejala sedang dan berat.

Kenapa stress? dr. Mariya menjelaskan di awal-awal virus corona masuk itu seluruh tenaga kesehatan mengalami kebingungan dan tidak jelas bagaimana menghadapinya. Namun seiring waktu berjalan mulai memahami apa yang terjadi namun sekarang virus sudah cepat berganti.

“Ini yang menyebabkan masalah ketakutan baru, mutasi virus, dan lain-lain. Penularan dari permukaan kecil 82%. Tetapi laporan yang kami dapat 57% penularan karena inhalasi di sekitar daerah merah dan fasilitas kesehatan sangat tinggi,” jelas dr. Mariya.

Adapun Layanan Telenakes Helpline 117 Ext. 3 yang disiapkan adalah bantuan evakuasi ambulance, bantuan rumah sakit rujukan, bantuan obat khusus, bantuan tindakan medis khusus, bantuan tes PCR dan Skrinning, Bantuan Plasma Convalescent, dan bantuan konsultasi dokter ahli (masih dalam persiapan).

Koordinator Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Mayjen TNI dr. Tugas Ratmono mengatakan tenaga kesehatan dihadapkan pada sesuatu yang berat dan memberikan beban psikologis yang luar biasa dalam menghadapi pasien Covid-19.

Hal itu dirasakan oleh semua tenaga kesehatan saat menghadapi pasien terpapar berat, apalagi di ICU. Ini jadi perhatian khusus bagi yang bekerja di ICU, HCU, dan IGD.

Jenderal bintang dua yang menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan TNI itu menceritakan sistem di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini sudah diatur bekerja dalam shift, yakni delapan jam kerja dan tigapuluh dua jam istirahat.

Saat libur mereka bisa memanfaatkan dengan berolahraga dan berdiskusi dengan psikolog. “Jadi satu hari lebih istirahat dengan berbagai macam kegiatan yang bisa meningkatkan kebugaran dan psikologis. Ini sangat penting dilakukan, selain nutrisi, juga menyiapkan fasilitas hiburan untuk menjaga agar tetap baik,” ujar Mayjen TNI dr. Tugas Ratmono.

dr. Tugas menyebutkan data terakhrir pasien di RSDC per Selasa (2/2), sebanyak 3.506 orang pasien yang menjalani perawatan. Jumlah ini mengalami penurunan di banding pekan sebelumnya. “Mudah-mudahanan ini suatu penurunan. Tapi kita tetap waspada dan siap untuk perawatan sampai hunian 80%. Walaupun persenstasi 80% itu sudah di atas yang diharapkan, dan pasti memberikan beban yang tinggi,” kata dr. Tugas.

**ass/rls

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Partai Demokrat merespon keinginan publik yang ingin agar orang-orang yang terlibat dalam upaya kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diungkap. Dalam keterangan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, Selasa (2/2), bukan hanya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko saja yang terlibat, tapi juga Johnny Allen Marbun, Marzuki Alie, Max Sopacua dan Nazaruddin.

“Johny Alen Marbun, Max Sopacua, Marzuki Alie,” kata Syarif Hasan yang juga mengatakan, mantan terpidana korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin juga terlibat. “Yang terlibat Nazaruddin,” kata dia.

Johnny Alen Marbun adalah anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat. Pada Pilpres 2019 lalu ia membelot dan menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Sementara Marzuki Alie adalah ketua DPR RI dari Partai Demokrat. Max Sopacua adalah mantan kader yang sudah keluar sejak 4 tahun lalu.

Sedangkan konfirmasi Demokrat ke Presiden Joko Widodo karena keterlibatan Moeldoko, diketahui belum dibalas. “Belum,” ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Selasa (2/2).

Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengaku sudah menduga kalau surat dari AHY tak berbalas. “Kita sudah prediksi tidak akan dibalas,” katanya.

Sementara khusus mengenai keterlibatan salah satu pejabat negara yakni Moeldoko, memantik komentar dari Peneliti senior di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Saiful Mujani.

Bahkan dia meminta kepada Moeldoko untuk mengundurkan diri dari posisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) sebagaimana disampaikannya dalam akun Twitter pribadinya @saiful_mujani pada Selasa (2/2). “Tapi nasi sudah jadi bubur. langkah kesatria adalah pak muldoko mengundurkan diri dari ksp untuk menjaga kehormatan kantor presiden dan presiden sendiri,” tulis Saiful Mujani.

Menurut Saiful, ikut campurnya Moeldoko dalam politik internal Partai Demokrat bisa disebut sebagai konflik kepentingan. Pasalnya, Moeldoko tengah menjadi pejabat KSP. Oleh karena itu Saiful menilai bahwa mundurnya Moeldoko sangat penting untuk menjaga martabat Kantor Presiden dan Presiden Joko Widodo.

Namun, kata Saiful, Moeldoko semestinya mengundurkan diri dari KSP sebagai langkah kesatria dan untuk menghormati Presiden. Karena jika tidak mengundurkan diri, Presiden dinilai sudah mengintervensi dan bahkan, Jokowi disebut sebagai otoritarianisme oleh pihak luar.

Menurut dia, jika pejabat negara ikut campur dalam politik internal partai orang lain dianggap sebagai tindakan kasar. “wow, pejabat negara cawe2 politik internal partai orang. kasar pak jendral,” cuit Saiful Mujani.

Bahkan pria yang juga Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini menyarankan kepada Moeldoko untuk bergabung saja dengan Partai Demokrat. Hal ini lantaran Moeldoko ingin ikut campur dalam politik internal tersebut.

Lantas bagaimana jika Moeldoko tak mundur atau mengundurkan diri dari posisi Kepala KSP? Pada cuitannya itu Saiful Mujani menilai bahwa Moeldoko harus dimundurkan agar tak berkembang opini bahwa Presiden Jokowi mengintervensi internal Partai Demokrat.

Sebab, menurut dia saat ini telah berkembang di luar negeri adanya anggapan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi sudah muncul lagi otorianisme.

“kl tak@mengundurkan diri ya dimundurkan dari pada opini tak sehat bahwa presiden intervensi internal partai orang. para indonesianis di luar udah berlesimpulan di bawah presiden jokowi otoritarianisme udah kembali. apakah mau mengkonfirmasi kesimpulan itu?,”tulis Saiful Mujani sembari menautkkannya ke akun salah satu Indonesianis dari Australian National University Marcus Mietzner di @MarcusMietzner

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat, Andi Arief menyebut bahwa Moeldoko yang ingin meng-“kudeta” kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. “Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” kata Andi Arief dalam Twitternya.

Andi lantas mengungkapkan alasan AHY mengirimkan surat kepada Jokowi untuk meminta klarifikasi terkait kudeta tersebut. “Kenapa AHY  berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” pungkasnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Gerakan ‘kudeta’ yang disebut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), kini disebut-sebut adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang sedang menyusun langkahnya sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Informasi di kalangan terbatas, mantan Panglima TNI itu sudah melirik dua nama sebagai wakilnya yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Isu lainnya, Moeldoko lebih condong kepada Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil. Kabar ini sejalan dengan informasi sebelumnya yang menyebutkan Moeldoko sudah mendekatai PKB dan Partai Nasdem, di luar mengincar Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi dan Strategi (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky M. Putra menyebutkan, oknum petinggi negara yang berupaya mengambil secara paksa kepempinan AHY di Demokrat, sudah menyiapkan dua parpol lain. Tapi, Herzaky tidak membuka dua partai tersebut.

“Jadi sudah ada dua partai lain untuk mendukung. Dengan Demokrat jadi 3. Sudah lengkap threshold,” ucap dia dalam acara diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk “Politik Belah Bambu Menyasar Partai Demokrat”, Selasa (2/2).

Pernyataan Herzaky ini didasarkan pada kesaksian para kader dari daerah yang dikumpulkan dengan kader aktif dan nonaktif, di sebuah hotel di kawasan Rasuna Said, Kuningan.

Setelah mereka berkumpul, sambungnya, seorang oknum pejabat yang dekat dengan penguasa ditelepon untuk kemudian didatangkan. Dalam perbincangan itu, dibahas cara mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari AHY.

Sementara kini disebut-sebut ada dua partai politik yang didekati Moeldoko selain Partai Demokrat yaitu Partai Nasdem dan PKB. Sehingga selain berusaha mendapatkan Demokrat, Moeldoko dikabarkan juga sudah menentukan akan berkoalisi dengan Nasdem dan PKB pada Pilpres 2024.

** ass