Ciampea | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 300 orang warga Desa Cihideung Udik (Cihud) Kecamatan Ciampea semringah. Musababnya status tanahnya sudah bersertifikat lewat program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) tahun 2020.

Penyerahan 300 sertifikat tanah oleh Pemerintah Desa Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea didampingi petugas BPN Kabupaten Bogor dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang diserahkan di Gedung Kawaluyuan, Kamis (4/2/2021).

Kepala Desa Cihideung Udik, H Denny mengatakan, di tahun 2020 Pemerintah Desa Cihideung Udik, mengusulkan tanah warga yang disertifikat lewat program PTSL sebanyak 1.221 Bidang.

Saat ini, baru 300 bidang tanah yang sudah jadi sertifikatnnya. “Hari ini ada 300 sertifikat lahan yang diberikan ke warga lewat program PTSL. Sisanya tanah warga yang masih dalam proses pengajuan sertifikat bisa cepat selesai disertifikat, ” ujar Denny kepada wartawan.

Denny berharap dengan adanya program PTSL, msyarakat bisa memiliki kekuatan hukum tetap dan tertib administrasi. Dirinya juga kerap mendapatkan aduan dari masyarakat tentang batas tanah dan persoalan sengketa tanah. Dengan adanya program PTSL, tentunya bisa meminimalisir terjadi konflik persoalan tanah dan tertib pertanahan.

“Yang mendapatkan sertifikat gratis lewat program PTSL yakni wilayah pemukiman. Jangan sampai sertifikat yang sudah jadi lalu terkumpul di bank, ” tegasnya.

Sementara itu, Warga Desa Cihideung Udik, Wina Agustina mengaku program PTSL sangat membantu warga. Lahan seluas 60 meter tadinya masih AJB, sekarang sudah bersertifikat. “Tanah yang disertifikat seluas 60 meter merupakan milik orang tua. Kita bakal simpan baik-baik dan tidak akan dijaminkan ke bank, “pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Kepala Desa Parakanmuncang, Kecamatan Nanggung, Mauludin memberikan penjelasan seputar dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ) di desanya. Kades menjelaskan, tidak ada pemotongan, namun ada pemberian dari penerima BLT UMKM yang sifatnya hanya sukarela.

“Jadi bukan dipotong,” ujar Kades Mauludin kepada Jurnal Bogor, Kamis (4/2), setelah pihaknya turun langsung mengecek dan menemui para penerima UMKM yang mengaku memberi dengan sukarela dan tidak ada unsur paksaan.

Sebelumnya disebutkan, sejumlah penerima mengeluhkan adanya pungutan yang diduga dilakukan staf desa. “Adapun yang dilakukan staf saya, sekali lagi saya sampaikan bahwa dana UMKM yang dicairkan pihak bank melalui rekening para KPM masing-masing dan itu tidak ada potongan melainkan hanya pemberian sukarela dan tidak ditaktor,” tandasnya.

Maka itu, kata dia, Pemerintah Desa Parakanmuncang mengklarifikasi pemberitaan  harian Jurnal Bogor yang terbit, Kamis (4/2). “Ini merupakan sebagai hak jawab yang sebelumnya telah kami konprontir dari berbagai informasi dibawah,” jelasnya.

Sementara Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI)  Kecamatan Nanggung Jani Nurzaman, menyayangkan kalau memang benar adanya pungutan kepada KPM UMKM, karena bansos tersebut  dikucurkan oleh Kemenkop UKM melalui program BPUM/UKM. “Sasarannya semua KPM yang bergerak di bidang UKM mampu bertahan secara mandiri  ditengah pandemi Covid-19,” kata dia.

Namun, perlu dilihat dan disikapi secara komprehensif terkait permasalahan yang terjadi saat ini. “Kami yakin soal Bansos UMKM tidak adanya pengkondisian dari Kepala Desa Parakanmuncang karena UMKM itu diusulkan dan didaftarkannya itu dilakukan secara  online. Adapun Pemerintah Desa hanya mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan tidak sampai ke soal teknis pencairan,” paparnya.

“Soal teknis pencairan, itu dilakukan pihak bank, dan langsung masuk ke rekening para KPM masing masing. Di setiap Rakor Minggon, yang digelar bersama Muspika,  selalu ada pembahasan  agar Pemerintah Desa selalu waspada dengan Bansos di musim pandemi Covid-19 saat ini,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua Forum UMKM Kecamatan Nanggung Bukhori Muslim menjelaskan mekanisme sistem pencairan. “Kami di forum hanya melakukan pendataan dari setiap desa berapa keselurahan penerima manfaat di setiap desa. Selanjutnya, kami serahkan kepihak Bank BRI terkait mekanisme pencairan kemudian orang tersebut datang langsung,” kata dia.

Mengenai adanya tudingan  adanya uang koordinasi untuk Forum UMKM, pihaknya menolak isu tersebut. “Forum tidak mematok dan tidak memotong secara paksa apalagi menaktor. Forum itu hanya menjembatani agar uang diterima si penerima manfaat ini bener bener bisa digunakan untuk usaha kembali,” jelasnya.

Apalagi kata dia, dengan situasi dan kondisi pandemi seperti saat ini, banyak pelaku UMKM yang harus dibantu. “Nah, hadirnya forum ini tujuannya untuk berkelanjutan. Ditahun 2021 ini forum akan lebih selektif terhadap UMKM yang harus kita bantu dan difasilitasi,” tutup Bukhori.

Arip Ekon

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Meski sempat ditolak oleh salah seorang warga saat minta izin lingkungan, pembangunan SPBU mini di Desa Jambu Luwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, tidak menjadikan investor perusahaan Pertamina mundur. Itu bisa terlihat dengan adanya kegiatan pengukuran yang dilakukan pihak pelaksanan pembangunan SPBU mini belum lama ini.

Informasi yang didapat, awalnya warga Desa Jambu Luwuk, Mulyono menolak untuk memberikan izin kepada pengusaha SPBU. Namun sekarang ini tidak tahu mengapa, penolakan warga yang memiliki usaha Gas Elpiji itu tak terdengar lagi saat dilakukan mediasi.

Salah seorang BPD Jambu Luwuk, berisinial EM membenarkan akan ada pembangunan SPBU mini, berlokasi di perbatasan antara Kampung Jambu Luwuk, Desa Jambu Luwuk dan Kampung Kambangan, Desa Banjarsari. “Memang awalnya ada penolakan dari warga. Tapi sekarang sudah selesai setelah dilakukan musyawarah,” ungkapnya kepada wartawan.

Namun, EM tidak tahu menahu soal legalitas perizinan yang sudah dimiliki pihak pengusaha tersebut. Tetapi, untuk izin lingkungan atau warga sudah ditempuh dan disetujui. “Izin warga sudah ada. Kalau izin yang lainnya saya kurang tahu, pihak pengusaha telah memiliki izin atau belum,” paparnya.

Sementara Sekretaris Kecamatan Ciawi, Bambang menjelaskan, untuk masalah penolakan warga terhadap adanya pengusaha yang akan membangun SPBU, sudah diselesaikan bersama pemerintah desa dan disaksikan pihak kecamatan serta unsur polisi maupun TNI. “Semua kumpul di Desa Jambu Luwuk. Dan semua permasalahan sudah selesai,” jelasnya.

Untuk SPBU yang akan dibangun di Desa Jambu Luwuk, sambung Sekcam Ciawi, nantinya hanya sebanyak dua alat pompa dan bukan SPBU skala besar.

** Dede Suhendar

Cigombong | Jurnal Inspirasi

Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan mentaati protokol kesehatan di gedung serba guna kantor Kecamatan Cigombong, Kamis (4/2).

Minarso Camat Cigombong menerangkan diadakannya Musrenbang tingkat kecamatan membahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa, ataupun pendidikan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. “Semua usulan pembangunan dari desa semuanya disepakati,” jelasnya.

Ia menambahkan, program pelaksanaan semua ini sesuai dengan visi Kabupaten Bogor 2018-2023 “ Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”.

Sementara Kasi Ekbang Kecamatan Cigombong Ade Suryana menambahkan, berbagai usulan masuk dari pihak desa seperti pendidikan. “Sekitar empat hari lagi, Senin akan diserahkan ke tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

** Deni

Ciawi | Jurnal Inspirasi

Banyaknya sampah berserakan di Jalan Ciderum-Citapen, persisnya di antara perbatasan antara Desa Ciderum, Kecamatan Caringin dengan Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, dikeluhkan para pengguna jalan.

Bahur, warga Desa Ciderum mengatakan, sampah-sampah yang ada di ruas jalan alternatif itu, terbawa air yang berasal dari selokan warga Kampung Ciherang Gede, Desa Cileungsi.  “Karena selokannya kecil, jadi saat hujan deras tidak bisa menampung luapan air. Makanya sampah-sampah yang dibuang warga itu berserakan di jalan,” ungkapnya kepada wartawan.

Selain sampah plastik bekas rumah tangga yang berserakan, lanjutnya, ditemukan juga beberapa tumpukan sampah yang sudah terbungkus kantung plastik dan juga karung di pinggir jalan. “Ada tiga sampah yang sudah dibungkus kantong plastik warna hitam, dan satu karung sampah,” ujar Bahur.

Menurutnya, sampah yang ada di jalan ini, pastinya akan sampai ke wilayah bawah, yakni ke Kampung Ciderum. Pasalnya, aliran selokan dan juga kali yang berasal dari Daerah Irigasi (DI) Cikamar, bermuara ke kampung di Desa Ciderum untuk memenuhi kebutuhan air para petani. “Biasanya sampah-sampah ini berserakan di Ciderum, karena hilir dari kali dan selokan disini,” papar Bahur.

Diketahui banyak sampah berserakan di lokasi perbatasan desa dan kecamatan ini, Bahur mengaku akan melaporkan ke pengurus, mulai RT dan RW di Kampung Ciderum agar ditindaklanjuti temuan sampah-sampah tersebut.  “Biar ada tindakan dan larangan buang sampah sembarangan dari para pengurus di wilayah Desa Cileungsi kepada warganya,” imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Desa Cileungsi, Andi Rustandi mengakui sampah-sampah itu berasal dari selokan warga Kampung Ciherang Gede. Andi berjanji akan segera mensosialisasikan kepada warganya untuk tidak membuang sampah ke lokasi selokan atau kali dari DI Cikamar. Karena, selokan maupun kali ini hilirnya berada di Kampung Ciderum.

 “Secepatnya akan kita berikan pemahaman dan larangan kepada warga agar tidak membuang sampah ke lokasi aliran air lagi,” tukasnya.

** Dede Suhendar