Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro resmi mulai diberlakukan pada Rabu (9/2) hari ini hingga 22 Februari mendatang. PPKM Mikro ini dilakukan setelah pemerintah menerapkan PPKM jilid 1 dan 2. Namun PPKM Mikro ini menjadi sorotan tajam dari pakar epidemiologi karena terkesan membingungkan. Tak hanya masyarakat, pakar epidemiologi juga kebingungan dengan kebijakan ini.

Pakar Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengaku PPKM mikro ini jelas berlawanan dengan prinsip keilmuan. Sebab, testing dinilai menurun. Jika testing semakin kecil, maka seharusnya PPKM harus semakin ke makro.

Dia menegaskan, tracing yang semakin rendah itu seharusnya semakin makro, bukan semakin mikro. Hal itu dinilai keliru secara konseptual dan keilmuan. Sebab tidak memiliki peta, tetapi berani mengambil skala mikro yang justru bisa membahayakan dan menjadi bom waktu.

“Karena RT yang dianggap risiko rendah hijau atau kuning kemudian warganya dibebaskan, longgar. Padahal mungkin di situ adalah zona hijau dan kuning yang palsu, karena testing yang rendah. Artinya ini berbahaya. Kalau mau melakukan mikro lakukan tracing dan testingnya, bukan seperti sekarang. Kita itu tidak pernah mau belajar, maunya sendiri tidak berdasarkan ilmu, tergantung pikirannya dan arahnya ke ekonomi, itu yang keliru,” pungkasnya.

“Karena kita tidak tahu petanya, mana RT yang aman dan tidak aman, karena testingnya rendah. Yang dianggap rendah bisa saja di sana berisiko tinggi, cuman belum terdeteksi. Berbeda dengan Hong Kong mampu melakukan mikro karena testingnya tinggi, makin tinggi testing tracing, petanya makin jelas itu bisa mampu makin mikro,” kata Windhu, Selasa (9/2).

Dia menambahkan, PPKM mikro ini dianggap terlalu berani. Pasalnya, testing dan tracing sangat rendah dan menurun. “Kita testing tracing rendah kok berani-beraninya mikro. Ini bom waktu. Nanti orang-orang yang dianggap aman bisa keluar semaunya. Padahal dia adalah mungkin orang-orang berisiko,” jelasnya.

Seharusnya, kata Windhu, PPKM dikembalikan lagi ke tingkat kabupaten/kota tanpa tebang pilih. Semua daerah di Jawa-Bali harus melakukan PPKM tingkat kabupaten/kota.

Kalau menerapkan PPKM, maka dikembalikan lagi dengan cara yang benar, yakni dikembalikan ke kabupaten/kota, tetapi tidak dengan mikro. Sebab PPKM mikro menyebabkan testing rendah. Sementara untuk ketentuan zona, selama ini dinilai tidak dipatuhi daerah terlebih zona merah.

Windhu meminta untuk jangan terus menerus melakukan coba-coba saat pandemi Covid-19. Harus bersungguh-sungguh jika ingin berbasis masyarakat, seperti kampung tangguh. Namun jangan menerapkan PPKM mikro yang membuat zonasi yang justru berbahaya. Sebab, peta zonasi dianggap peta buta.

“Jadi kalau memang mau betul-betul mau di tingkat RT/RW, bukan zonasi seperti ini. Tapi yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan, penanganan, sampai sumber dayanya saling membantu karena tidak boleh bergerak,” ujarnya.

“Kalau bisa PPKM mikro dengan zonasi ini dibatalkan atau karena sudah terlanjur, dua minggu saja (diterapkan). Setelah itu kembali ke makro. Dan ketika makro, semua kabupaten/kota di Jawa-Bali dilakukan secara serentak. Zonasi itu harus betul-betul membawa konsekuensi kebijakan dan implementasinya, berdayakan masyarakat bahwa penanganann pandemi gerakan masyarakat,” tambahnya.

** ass

Jasinga | Jurnal Inspirasi

Rumah warga yang berada di bantaran sungai Cidurian, tepatnya di Kampung Parungsapi RT 07 RW 08, Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga yang dapur rumahnya rusak akibat terjangan luapan sungai Cidurian pada Minggu petang (7/2/2021) ditanggapi Camat.

Camat Jasinga Hidayat Saputradinata menyampaikan, bahwa saat ini keluarga korban banjir akibat luapan sungai Cidurian sudah diungsikan ketempat yang lebih aman. “Itu sudah dilaporkan ke BPBD Kabupatan Bogor, terkait penanganan korban bencana banjir di wilayah Jasinga,” kata Hidayat melaui sambungan selulernya, Selasa (09/02/2021).

Hidayat menambahkan, untuk normalisasi aliran sungai cidurian itu sudah dianggarkan di tahun 2021 untuk dibangunkan tembok penahan tanah (TPT). “Mudah-mudahan itu bisa terealisai, terkait dapur rumah warga yang rusak itu nanti akan dibantu,” katanya.

Hidayat mengimbau, kepada warga yang tinggal di bantaran aliran sungai Cidurian untuk lebih waspada mengingat intensitas curah hujan tinggi minggu-minggu ini. “Memang intensitas curah hujan akhir- akhir ini cukup tinggi agar selalu waspada dan segera melaporkan kepada pihak RT maupun RW agar penanganan cepat teratasi,” ujarnya.

Bencana alam awal tahun 2020 lalu menyisakan duka bagi pasangan keluarga Dotoy Sudrajat dan Enok. Pasalnya, sejak bencana kala akibat meluapnya sungai Cidurian, seisi rumahnya pun hanyut diterjang derasnya arus sungai.

Rumah yang berada di bantaran sungai Cidurian tepatnya di Kampung Parung sapi RT 07 RW 08, Desa Kalongsawah Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, kembali diterjang sungai Cidurian pada Minggu petang (7/2/2021). Kali ini merobohkan bagian dapur rumah tersebut.

Enok, sang pemilik rumah menceritakan kejadian, bermula ia dan keluarganya sedang berada di rumah, dan saat itu hujan turun sejak siang hari. “Awalnya air sungai datang secara tiba-tiba, terus mendengar gemuruh sungai dan bebatuan, pikir saya wah dapur retak lagi,  ada bunyi tembokan kaya retak gitu, saya lihat dari jendela air sungai sudah besar, ternyata diluar rumah tetangga sudah ramai untuk menyuruh keluar rumah,” jelas Enok saat ditemui di rumahnya.

** Cepi Kurniawan

Parung | Jurnal Inspirasi

Kapolres Bogor AKBP Harun mengungkapkan bahwa anggotanya telah mengamankan dua tersangka pembuang limbah medis di wilayah Tenjo, dan Cigudeg beberapa waktu lalu. Ia pun mengatakan limbah tersebut dibuang dari  luar Bogor, bahan selain dua tersangka yang sudah ditetapkan masih diburu aktor utamanya yang sekarang masih  DPO.

“Insya Allah besok kita jelaskan semua, dan sementara ada dua tersangka. Karena, lokasi tersebut masih satu jalur,” kata Kapolres Bogor AKBP Harun kepada wartawan usai meninjau lokasi kampung tangguh di Desa Jabon, Kecamatan Parung, Rabu (9/2/2021).

Mantan Kapolres Lamongan tersebut menjelaskan, pihaknya masih melakukan proses pengembangan terhadap kasus pembuangan limbah tersebut yang berlokasi di dua kecamatan berbeda. “Ini baru dua tersangka dan kita masih kembangkan. Karena, semua limbah yang dibuang berada satu jaringan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, untuk aktor inteleknya masih DPO dan yang jelas bukan dari orang kesehatan melainkan pihak ketiga. “Masih pendalaman dan mengenai aktor inteleknya masih kita cari, jelasnya besok bakal dilakukan rilis,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Parung | Jurnal Inspirasi

Kesaksian warga sekitar dan pemilik toko yang menjadi tempat pengungkapan narkotika setengah  ton lemang ganja di depan pertokoan baju Jalan Raya Parung Bogor pada Selasa malam (8/2/2021), bahwa sepuluh mobil petugas sudah sejak sore memantau pergerakan mobil truk tersebut.

“Sudah sejak sore pas magrib lah, petugas BNN minta izin ke saya untuk memarkir kendaraannya. Infonya mau ada penangkapan,” kata Dedi menceritakan, Rabu (9/2/2021).

Namun sambung Dedi, pada  pukul 23.30 WIB tibalah mobil truk engkel dan diarahkan petugas untuk memarkir di depan tokonya itu. “Mobil itu nyampe sini sekitar setengah dua belas malam, lalu pukul setengah satu petugas membongkanya drum-drum ada 6 drum  yang berada di mobil engkel itu. Petugas sempat kesulitan membongkanya karena terbungkus rapih dan rapat akhirnya petugas bisa membongkar teryata dalam drum itu masih ada puluhan paralon,” kata Dedi.

Masih kata Dedi, setelah peralon itu dipotong dengan alat pemotong, teryata isinya jenis tembakau yang dipadatkan. “Jadi dalam drum itu ada peralon lagi ada 64 batang paralon,” sebutnya.

Sementara warga lain yang juga menyaksikan pengungkapan mengatakan bahwa waga pun sempat kaget karena ada pengungkapan narkotika di wilayah Parung. “Kaget warga gak tahu awalnya, pas tahu warga pun pada ngeliat pengungkapan narkotika yang katanya jenis ganja,” katanya.

Sementara itu menurut Deputi Pemberantasan BNN Irjen (Purn) Arman Depari, penyitaan terhadap barang bukti narkotika golongan 1 jenis lemang ganja setengah ton yang datang dari Aceh  mengunakan jasa kiriman kargo sebelum diamankan di Parung sudah dilakukan pengincaran di daerah Sentul.

“Barang ini bersama dengan truknya sempat berhenti di Sentul Selatan (Bogor) kemudian malam  tadi diambil kembali untuk dipindahkan ke daerah yang sekarang  kita berada. Dan menurut rencananya di daerah ini akan dijadikan gudang penyimpanan untuk sementara sebelum didistribusikan kepada para pemesan,” kata Arman Depari dalam keterangan persnya.

Arman melanjutkan bahwa modus operandi untuk menghilangkan kecurigaan petugas, barang tersebut teknik packagingnya cukup  baru. Petugas susah payah membukanya karena dilapisi dengan bermacam-macam bahan dan tujuannya tentu untuk mengelabui petugas jiga ada pemeriksaan dan juga relatif aman di dalam perjalanan.

“Ganja ini dimasukan kedalam tabung paralon kemudian dilem dan diisi dengan air di wadah dengan semacam drum atau gentong. Satu drum berisi kurang lebih 60 sampai 64 paralon panjang kemudian di dalamnya diisi dengan ganja kering,” katanya.

** Cepi Kurniawan

Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Banjir lagi, banjir lagi. Itulah yang dialami warga perumahan Villa Nusa Indah, Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri, yang harus waspada di setiap musim penghujan tiba. Penasaran dengan kondisi di lapangan,  anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi PKS Achmad Fathoni melakukan tinjau lapangan guna membantu menampung keluhan warga dan berkoordinsi dengan Pemerintah Desa Bojongkulur, Selasa (9/2).

Dalam kunjungannya, Achmad Fathoni langsung berkoordinasi dengan Camat Gunung Putri dan beberapa jajaran Pemdes Bojongkulur termasuk  Puarman Kahar, yang kemudian menuju ke Blok Anggrek yang merupakan lokasi yang paling tergenang.

“Coba mengecek kondisi warga yang sedang bersih-bersih rumah serta kondisi rumah pompa di RW 14 bersama Ketua RW Pak Arifin. Secara umum sangat membantu mempercepat surutnya banjir, tapi ada beberapa catatan terkait kondisi rumah pompa,” kata Achmad Fathoni.

Menurutnya ada beberapa catatan terkait rumah pompa, diantaranya dari setiap rumah pompa yang dibangun selalu ada hal yang tidak dilengkapi, ada   yang kurang penutup bak kontrol, mesin pompa kecil untuk pancingan ada yang tidak disediakan, Saluran eksisting sebagian tidak disambungkan ke bak kontrol tempat pipa sedot dipasang, sehingga air yang dipompakan tidak maksimal, kalaupun ada dibuat alakadarnya tidak sebanding dengan debit mesin pompa.

“Selain itu terkait serah terima kedesa dan RT atau RW kurang jelas, sehingga ketua RT dan RW yang mengelola tidak mengetahui dengan jelas spek dan aturan pemakaian, dan biaya operasional untuk pemeliharaan belum diatur, sementara ini masih memgandalkan iuran warga,” jelas Achmad Fathoni.

Selain mengecek kondisi pompa, dirinya juga melihat situasi Blok Y yang berada di sekitar Masjid Darussalam. “Bersyukur Alhamdulillahi robbil alamiin hanya sedikit yang tergenang. Terkait beberapa catatan kondisi 19 rumah pompa yang dibangun dengan APBD 2020 sekitar 3,8 M akan saya bawa saat rapat dengan PUPR. Semoga tidak banjir lagi,” pungkasnya penuh harap.

** Nay Nur’ain

Parung | Jurnal Inspirasi

Bupati Bogor Ade Yasin bersama Kapolres, dan Dandim Kabupaten Bogor, mengunjungi beberapa titik di Kampung Taguh sebagai upaya penanggulangan Covid-19 di tingkat desa. Selain itu dengan adanya kampung tangguh ini juga menjadi upaya Pemkab Bogor dalam penanganan bencana mengingat saat ini cuaca yang begitu ektrem sering terjadi.

“Hari ini memantau kampung tangguh lodaya di wilayah Parung Desa Jabon dan Gunung Sindur Desa Curug. Untuk memastikan kesiapan setiap desa untuk membantu Pemkab dalam upaya penanganan pandemi Covid dan penanggulangan bencana mengingat saat ini sering terjadi bencana jadi diharapkan setiap desa ada kampung tangguh dan posko kesehatan terpadu,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin.

Dengan adanya kampung tangguh dan posko terpadu ini diharapkan  penanganan Covid-19 di tinggat RT dan RW  bisa terpantau. “Jumlah yang Covid-19, berapa jumlah yang isolasi berapa jadi bisa terpantau dan juga adanya posko ini diharapkan bisa memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan,” kata  Ade Yasin.

Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah pusat melalui peraturan Kemendagri nomor 3 tahun 2021 soal PPKM skala mikro. “Saya mendorong melalui dana desa setiap desa di Kabupaten Bogor sudah membentuk kampung tangguh dan posko terpadu,” kata Ade Yasin.

Sementara Kapolres Bogor AKBP Harun mengatakan, bahwa satu kesatuan Bupati, Kodim dan Polres bersama-sama untuk melakukan penanganan Covid-19. “Tidak bisa dipisahkan harus secara bersama -sama karena kami satu kesatuan untuk  menangani Covid ini,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Leuwiliang l Jurnal Inspirasi

Kantor UPT Jalan dan Jembatan Kelas A Wilayah V Leuwiliang yang sudah puluhan tahun masih ngontrak, ditanggapi Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Menurut Sastra,  pihak UPT harus mengajukan kantor. “Yang terpenting UPT mengajukan dulu, dan kami dari Komisi III siap mendukung,” kata dia.

Karena keberadaan kantor UPT kepentingannya untuk pelayanan publik, maka itu, kata Sastra,  untuk perencanaan bangunan kantor baru tersebut akan dikoordinasikan dengan Dinas PUPR. “Untuk menjadi pembahasan serius, perencanaan bangunan kantor UPT itu, nanti kami komunikasikan dengan pihak terkait,” ungkapnya.

Sebelumnya dikatakan Kepala UPT Jalan dan Jembatan wilayah V Leuwiliang, Eko Sulistianto, saat ini pihaknya tengah mencari lokasi lahan yang dijadikan bangunan kantor UPT yang idealnya di pinggir jalan agar aksesnya mudah dijangkau.

“Posisi di pinggir jalan kabupaten atau pinggir jalan provinsi itu tidak menjadi masalah yang penting bisa menjangkau wilayah.  Ya kalau bisa sih di Kecamatan Leuwiliang atau Leuwisadeng seperti itu karena aksesnya lebih mudah dari timur maupun ke barat,” ucapnya.

Eko meyebutkan, mengenai perencanaan itu sudah ada. “Bentuknya seperti apa sudah ada. Hanya lahannya yang belum diperoleh,” tandasnya.

Penilik Jalan dan  Jembatan Wilayah Kecamatan Leuwiliang dari UPT, Dedi menerangkan, sebelum UPT pindah dan berkantor di wilayah Leuwiliang dan pernah beberapa kali ngontrak dan pindah kantor. “Dulu UPT berkantor di Kampung Gunungpeuteuy Kecamatan Leuwisadeng setelah itu pindah ke Galuga dan Kampung Pasirangin Kecamatan Cibungbulang,” jelasnya.

Dari situ, tahun 2014 UPT pindah lagi ke wilayah Kecamatan Leuwiliang dan diperkirakan sudah puluhan tahun UPT itu ngontrak dan belum punya kantor sendiri.

** Arip Ekon