Maraknya pedagang kaki lima (PKL) mulai dari Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Ciawi, Desa Banjarwaru maupun Desa Banjarwangi hingga Desa Cibedug, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, membuat kesal para pengguna jalan. Sebab, keberadaan para PKL yang didominasi pedagang makanan dan buah-buahan hingga sayuran itu, mengakibatkan kemacetan di Jalan Alternatif Banjarwaru-Cibedug menuju Tapos, Desa Citapen.
Aab, warga Desa Jambu Luwuk mengaku kesal dengan banyak nya PKL yang berjualan di sepanjang jalur alternatif mulai dari Desa Banjarwaru dan Banjarwangi hingga Desa Cibedug tersebut. “Hampir setiap hari kami terjebak macet. Apalagi kalau sore, yang beli banyak sampai menghalangi jalan,” ungkapnya kepada wartawan.
Menurutnya, para pedagang yang setiap hari berjualan di bahu jalan itu, tidak hanya warga setempat, melainkan lebih didominasi warga luar wilayah Ciawi. “Kalau dibandingkan dengan warga pribumi, PKL ini lebih banyak warga luar wilayah,” ujar Aab.
Namun, Aab mengaku heran terhadap keberadaan para PKL itu. Meski sudah jelas melanggar aturan dan mengganggu aktivitas warga terutama pengguna jalan, namun tidak ada tindakan sama sekali dari aparat pemerintah, baik Pemerintah Kecamatan (Pencam) Ciawi ataupun dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Terkesan ada pembiaran dan indikasinya memang di pelihara,” tegasnya.
Keluhan sama juga diungkapkan Edi, warga Citapen yang merasa dirugikan dengan banyaknya PKL di sepanjang bahu jalan alternatif tersebut. “Parahnya lagi sekarang jumlahnya semakin bertambah banyak saja,” paparnya.
Edi berharap ada tindakan tegas dari pemerintah terhadap para PKL yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Tibum. Karena, mereka (PKL,red) mencari rezekinya di tempat yang salah. “Saya harapkan ada penertiban agar jalur ini tidak setiap hari macet,” imbuhnya.
Anugerah Kebudayaan diterima Wali Kota Bogor dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pada puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2021 di Jakarta beberapa waktu lalu. Selain Bima Arya, terdapat 9 wali kota dan bupati yang juga menerima anugerah. Kesepuluh pemimpin daerah tersebut dinilai PWI memiliki strategi, kinerja, dan kekuatan masing-masing dalam pemajuan kebudayaan daerahnya, baik sebelum maupun pada saat pandemi covid-19.
“Mereka telah merawat warisan masa lalu, kemudian memanfaatkan, mengembangkan dan melindungi budaya masyarakatnya, dengan berbagai regulasi,” kata Yusuf Susilo Hartono, Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Selain itu lanjutnya, mereka dinilai mampu mengembangkan dengan mengemas degan cara masa kini, termasuk di dalamnya menggunakan teknologi dan media sosial. Dengan demikian budaya lokal bisa menyumbangkan warna pada kebudayaan nasional sekaligus global.
Anugerah diberikan setelah panitia yang terdiri dari para para wartawan senior, penulis, budayawan dan akademisi, serta pekerja seni-budaya, menilai proposal dan video yang diajukan serta presentasi yang disampaikan sebelumnya oleh masing-masing calon penerima anugerah. Penghargaan ini merupakan apresiasi insan pers terhadap para bupati dan wali kota yang peduli terhadap kebudayaan dan literasi media.
Kota Bogor mengajukan proposal berjudul Sahitya Raksa Baraya untuk menyesuaikan tema yang ditetapkan panitia. Sahitya mengandung makna solidaritas atau gotong royong. Raksa berarti menjaga, melindungi, menyayangi, memelihara dan Baraya berarti saudara, kerabat atau sesama. Sehingga Sahitya Raksa Baraya dimaknai sebagai solidaritas untuk saling menjaga, memelihara, menyayangi, dan melindungi sesama warga.
Di dalam proposalnya, Bima Arya mengungkapkan antara lain tentang adanya berbagai jenis perayaan yang berlangsung di Kota Bogor yang diperingati masyarakat. Perayaan itu bukanlah sekadar kegiatan kebudayaan, kesenian atau pertunjukan. Namun semua itu adalah warisan nilai-nilai dan semangat kebersamaan dalam keberagaman yang selalu dijaga dari satu masa ke masa. Kebersamaan dalam keberagaman itulah pondasi yang memperkuat Kota Bogor, memperkuat capaian infrastruktur maupun capaian prestasi.
Bima Arya
Warisan budaya yang dipelihara, mencakup juga berbagai bentuk seni dan kegiatan budaya yang hidup di masyarakat dengan berbagai jenis kegiatannya. Seperti Helaran Seni Budaya pada puncak peringatan Hari Jadi Bogor. Lomba Kaulinan Tradisional Sunda berupa kegiatan edukatif mengajak anak-anak mengenal dan memainkan berbagai jenis permainan tradisional. Begitupun Rebo Nyunda, yang menjadi upaya melestarikan cara berpakaian Sunda di masyarakat.
Selanjutnya Cap Go Meh yang diselenggarakan dengan tajuk Bogor Street Festifal. Tidak hanya menampilkan seni barongsai, melainkan juga berbagai jenis seni pertunjukan dari berbagai daerah. Berikutnya Festival Merah Putih dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk memupuk semangat nasionalisme masyarakat.
Pemeliharaan kebudayaan juga termasuk memelihara situs-situs bersejarah seperti berbagai bangunan dan gedung-gedung tua. Kekayaan warisan budaya itu menjadikan Kota Bogor bergabung di dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Pada tahun 2021, Kota Bogor terpilih dan ditetapkan sebagai tuan rumah Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia.
Penataan kawasan Pecinan Jalan Suryakencana yang berumur 3 abad, merupakan bagian dari cara memaknai Bogor sebagai Kota Pusaka. Begitu pula dengan penataan kawasan Empang sebagai Kampung Arab dan kawasan Situs Batu Tulis serta Saung Eling yang mewakili identitas alam dan budaya Sunda.
Dikaitkan dengan kondisi pandemi covid-19 (sesuai syarat dari panitia), kekuatan budaya yang terpelihara dimanfaatkan untuk menekan penyebaran covid-19 dan akibat buruknya. Nilai dan semangat kebersamaan yang masih terpelihara, dimanfaatkan dengan baik. Maka munculah beberapa aksi kebersamaan dalam menanggulangi pandemi berikut pengaruh buruknya.
Diantara aksi itu adalah penyerahan bantuan sosial untuk 89.696 KK, penyelenggaraan Dapur Umum di kelurahan dan rumah ibadah, bantuan wifi gratis untuk siswa di 797 titik dan program keluarga asuh yang disebut Jaga Asa, berupa bantuan warga untuk 458 keluarga yang tidak lagi mendapat penghasilan sejak terjadi pandemi. Untuk mengurangi beban para pengusaha, Pemerintah Kota Bogor juga memberlakukan penghapusan denda untuk semua jenis pajak.
Penyebaran covid-19 ditangani dengan membentuk Detektif Covid, bekerjasama dengan 1.167 orang. Tim Lacak untuk melacak kontak erat pasien positif dan 797 orang Tim Pantau untuk memantau kondisi kesehatan pasien positif dan kontak erat yang isolasi mandiri. Berikutnya Tim Merpati, bekerjasama dengan 219 tokoh agama, dokter dan relawan untuk mengedukasi warga dan publikasi protokol kesehatan, serta Tim Elang bekerjasama dengan 120 orang dari KNPI, HIPMI dan Karang Taruna untuk mengawasi kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan.
Untuk memulihkan perekonomian daerah, Pemerintah Kota Bogor mengembangkan program yang memanfaatkan budaya lokal. Diantaranya Visit Mulyaharja yang merupakan agro edu wisata organik di Mulyaharja, promosi Wisata Alam yang memanfaatkan alam terbuka untuk wisata aman seperti Kebun Raya Bogor dan membangun wisata alam baru dengan konsep kampung tematik di Sukaresmi dan Babakan Pasar. Begitupun dengan Bogor Berkebun yang tak lain adalah program urban farming untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dan membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya secara mandiri.
Jadi berpijak pada budaya lokal, Kota Bogor menghadapi pandemi covid-19 dengan semangat saling menjaga, memelihara, menyayangi dan melindungi sesama warga.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor tingkat pengunjung ke hotel dan restoran mengeluhkan penurunan okupansi hotel saat ganjil genap diberlakukan.
Akibatnya, pengusaha harus memutar otak untuk mempertahankan bisnis mereka.
Ketua PHRI Kota Bogor, dr. Yuno Abeta Lahay mengatakan, sistem Ganjil Genap ini berlaku pada saat weekend atau Sabtu dan Minggu sehingga menurunkan tingkat pengunjung. Padahal, biasanya hari Sabtu dan Minggu tingkat pengunjung meningkat.
“Penurunan tingkat pengunjung ini lebih ke hotel bintang tiga dan empat serta beberapa restoran yang memang lokasinya tepat dijalur Ganjil Genap. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah bisa memperhatikan dampak lain dari Ganjil Genap terutama di sektor ekonomi,” ucapnya saat berkunjung ke PWI Kota Bogor, Selasa (16/2/2021).
Kendati demikian, Yuno mengaku, pembelakuan Ganjil Genap bukanlah hal yang tidak baik karena jelas dari data pemerintah sangat efektif menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.
Namun, masih kata Yuno, PHRI berharap pemerintah dapat memberikan solusi terhadap para pengusaha hotel dan restoran sehingga mereka bisa mempertahankan atau mengembalikan bisnisnya dengan tingkat pengunjung yang normal bahkan meningkat.
“Semua manajemen hotel maupun restoran juga dalam menghadapi pandemi ini terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, karena kami juga mendukung pemerintah untuk melawan penyebaran Covid-19 khususnya di Kota Bogor,” katanya.
Terpisah, Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, penerapan sistem Ganjil Genap di wilayah Kota Bogor akan kembali diperpanjang pada Sabtu dan Minggu selama dua pekan kedepan. Hanya saja, waktunya yang berbeda dari sistem Ganjil Genap tahap pertama.
“Insyaallah sistem Ganjil Genap ini akan dilanjutkan, tetapi waktunya dibatasi dari pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB,” ujarnya usai menggelar rapat Satgas Covid-19.
Terkait dengan menurunnya tingkat pengunjung di sektor ekonomi seperti hotel, restoran dan pasar, Bima menegaskan, saat ini sedang menjadi pembahasan bersama forkompinda.
“Dampak dari Ganjil Genap pengunjung pasar juga ikut menurun, karena itu kami harus mencari titik temu protokol kesehatan yang utama tetapi ekonomi diperhatikan,” pungkasnya.
Nilai jual vanilli termahal nomor satu di Indonesia. Alasan itulah yang membuat petani di Kota Salatiga antusias menanam vanilli. “Antusiasme petani Kota Salatiga menanam vanilli sangat tinggi. Harga vanili per kilogramnya sama dengan satu colt pick up sayuran, “ ujar Nurcahyo Eko Junaidi Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Griya Vanilli Kota Salatiga, Selasa (16/02/2021).
Nurcahyo Eko Junaidi menuturkan rempah – rempah Indonesia banyak diminati dan dibutuhkan oleh pasar dunia, salah satunya vanilli. Selain untuk kebutuhan makanan dan minuman, rempah vanilli juga digunakan untuk industri kosmetik. Hal tersebut mendongkrak nilai jual vanilli menjadi komoditas termahal ke dua dunia.
Kata pria yang juga penyuluh pertanian Swadaya (PPS), penggiat dan petani vanili ini Indonesia tahun 2020 menjadi pengekspor vanilli terbesar ke dua didunia setelah Madagaskar. Posisi ini menggeser Prancis yang pada tahun 2019 berada diurutan kedua, Indonesia ketiga.
Diungkapkan Eko dalam acara Ngopi Tani Radio Pertanian Ciawi (RPC) sejak zaman penjajahan Belanda, Salatiga sudah terkenal sebagai penghasil vanili. Untuk itu pada 2017 Ia bersama Dinas Pertanian Kota Salatiga berkeinginan membangunkan raksasa tidur berjuluk si Emas Hijau ini dan membranding kota dengan vanilli. Upaya dimulai dengan melakukan pendekatan kepada kelompok tani dengan dialog dan pelatihan – pelatihan, serta beragam bantuan dari pupuk hingga bibit. Upaya tersebut membuahkan hasil, tidak hanya petani, bahkan masyarakat tertarik menanam vanilli. Sejak itulah hingga kini petani kembali giat menanam vanili baik dipekarangan maupun dikebun.
“ Para petani di Kota Salatiga giat menanam vanili di pot – pot, polybag, diteras rumah maupun diatap rumah. Memanfaatkan lahan – lahan terbatas/sempit, setiap rumah menanam 5 – 10 pot/polybag, bahkan ada yang menanam 400 pohon, “ ucapnya.
Vanilli kata Eko adalah komoditas yang sensitif, karena nilai jualnya. Jadi petani menanam tidak dihamparan/kebun. Tetapi di pot – pot, polybag, kalaupun ada kebun biasanya disekitar rumah. Sehingga tanaman bisa dikontrol setiap saat.
Di tahun 1980-an vanilli pernah mengalami masa kejayaannya. Saat itu harganya mencapai angka yang fantastis,. Namun karena harganya sempat terpuruk, para petani banyak yang membabat habis tanamannya dikebun.
Melalui program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan pertumbuhan ekspor untuk komoditas dengan sebutan emas hijau meningkat hingga tiga kali lipat sampai lima tahun ke depan. Untuk itu Kementerian Pertanian RI terus mendorong pengembangan vanili diberbagai wilayah salah satunya Kota Salatiga.
Harapan tersebut bukan hal yang mustahil mengingat vanilli Indonesia memiliki keunggulan kadar vanillin yang melebihi negara lain. Kandungan vanillin Indonesia bisa mencapai 3,9% kandungan ini tertinggi didunia. Sementara Madagaskar sebagai pengekspor tertinggipun hanya 2%.
“ Tidak seperti komoditas lain yang berbeda – beda, vanilli didunia semuanya hampir sama. Yang membedakan tanaman ini ada di conten vanilinya/rendemennya. Semakin tinggi kadar vanilinnya maka berpengaruh pada nilai jualnya, “ bebernya.
Sejauh pengetahuannya, tanaman yang masih tergolong dalam kerabat Anggrek (Orchidaceae) ini disebut Eko ada 99 jenis didunia. Jenis vanilli tersebut sudah diidentifikasi dan diregistrasi oleh para ilmuwan. Namun yang dikembangkan dalam skala ekonomi ada dua jenis, yakni Planifolia dan Vanilla Tahitiensis. Dua varietas ini hampir menguasai pervanilian didunia.
Menurut data dari berbagai sumber, importir terbesar rempah vanilla Indonesia adalah Amerika Serikat (47,73 persen), Prancis (18,10 persen), Jerman (9,31 persen), Kanada (5,80 persen), Jepang (2,73 persen), Belanda (2,22 persen), Mauritius Afrika Timur (2 persen), Switzerland (1,27 persen), Australia (1,25 persen), dan Italy (1,19 persen).
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi mengatakan negara Indonesia yang dianugrahi sumberdaya dan kekayaan alam yang begitu besar serta sumberdaya manusia yang unggul, maka sudah sepatutnya negara Indonesia ini menjadi negara kaya dan negara pengekspor produk-produk pertanian. Akses pasar harus kita kuasai dan dibuat, karena peluang ekspor pertanian luar biasa.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memilih memperpanjang penerapan ganjil genap pada akhir pekan ini. Kebijakan itu diambil setelah Forum Komunikasi Pimoinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat dengan Satgas Covid-19.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, ganjil genap diberlakukan pada Sabtu dan Minggu. Namun, kebijakan tersebut dibatasi jam pemberlakuannya. Mulai dari pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.
“Artinya aktivitas ekonomi tetap dibuka. Kalau untuk aturan lain seperti jam operasional kafe dan restoran masih sama,” katanya.
Menurut Bima, ganjil genap dilanjutkan lantaran dinilai efektif. Sebab. Berdasarkan data kerumunan warga berkurang dan tren kasus positif Covid-19 cenderung menurun signifikan.
“Jadi pada 6 Februari kemarin ada 187 kasus, 15 Februari angkanya 105. Jadi ini penurunan yang signifikan sepanjang masa pandemi di Kota Bogor,” paparnya.
Selain itu, kata dia, Bed Occupancy Ratio (BOR) juga dari yang tadinya 82 persen sekarang ada di 49 persen. Hal itu dibawah standar WHO sebesar 60 persen.
“Memang saat rapat tadi dibahas ada penurunan secara ekonomi, hunian hotel, rumah makan dan restoran. Harus dicari titik temu prokes, tapi tetap memperhatikan ekonomi,” tandasnya.
Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu’aib dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku Atha’ bin Yazid Al Laitsiy bahwa Abu Sa’id Al Khudriy radliallahu ‘anhu bercerita kepadanya, katanya: “Ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama ?”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya.
Mereka bertanya lagi: “Kemudian siapa lagi ?”. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab:
Seorang mukmin yang tinggal diantara bukit dari suatu pegunungan dengan bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari keburukannya.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masa pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak disorot publik. UU ITE ini bahkan menjadi celah upaya kriminalisasi dan tak bisa memberi keadilan. Jokowi pun menyatakan akan duduk bersama dengan DPR untuk merevisinya.
“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini. Karena di sinilah hulunya. Terutama, menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda. Yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujar Presiden Jokowisaat memberikan arahan kepada peserta Rapim TNI-Polri di Istana Negara, Senin (15/2).
Kendati begitu, Jokowi tetap memberi catatan bahwa revisi dilakukan dengan tetap menjaga tujuan awal penyusunan UU ITE. Yakni, menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat, beretika, penuh sopan santun, serta protuduktif.
Dalam rapim tersebut, Presiden Jokowi memerintah jajaran TNI-Polri untuk tetap menghormati demokrasi dengan memberi keadilan kepada masyarakat. Aparat, ujar Jokowi, harus menjamin rasa keadilan tetap ada di tengah masyarakat.
“Belakangan ini saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan. Ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini. Antara lain UU ITE,” ujar Jokowi.
Jokowi melanjutkan, pada praktiknya pemanfaatan UU ITE justru menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Kendati tidak menyebutkan secara gamblang, namun pernyataan presiden ini erat kaitannya dengan iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. “Saya paham UU ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih. Agar sehat. Agar beretika dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi, implementasinya pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan,” ujarnya.
Merespons hal ini, Jokowi memerintah Kapolri Listyo Sigit untuk berkoordinasi dengan jajaran di bawahnya agar lebih selektif dalam menerima dan menyikapi pelaporan pelanggaran UU ITE. Polisi diminta lebih hati-hati terkait pasal-pasal multitafsir. “Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE, biar jelas. Dan kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan,” ujar Presiden Jokowi.
UU ITE memang kerap digunakan untuk melaporkan kasus-kasus pencemaran nama baik. Terbaru, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap dugaan pemalsuan sertifikat tanah milik Zurni Hasyim Djalal, yakni Fredy Kusnadi. Fredy sendiri tersandung kasus dugaan mafia tanah yang diungkap Dino Patti Djalal.
Kemudian laporan lain yang memakai dasar UU ITE menimpa Penyidik Senior KPK Novel Baswedan. Novel dilaporkan DPP PPMK atas dugaan ujaran provokasi dan hoaks di media sosial. Laporan tersebut terkait kicauan Novel di Twitter tentang meninggalnya Soni Eranata atau Maaher At-Thuwailibi di Rutan Bareskrim Polri, Senin (8/2) malam.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit menegaskan, pihaknya bakal lebih selektif dalam penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari adanya upaya saling lapor menggunkan pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU tersebut serta anggapan kriminalisasi menggunakan UU ITE.
“Untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, atau lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan UU ITE ini bisa ditekan dan dikendalikan,” tegas Listyo, di Mabes Polri, Senin (15/2).
Mantan Kabareskrim itu menegaskan, pihaknya akan lebih mengedepan edukasi, persuasi dengan langkah-langkah yang bersifat restorative justice. Dengan begitu, kata Sigit, penggunaan ruang siber dan digital bisa berjalan dengan baik, namun ia memberi catatan, dalam bermedia sosial harus tetap mematuhi aturan serta etika yang berlaku.
“ITE juga menjadi catatan untuk kedepan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restorative justice,” tandasnya.
Iwan Fals merilis lagu terbarunya yang berjudul Buzzer. Lagu ini dibuat Iwan bersama-sama dengan penggemarnya melalui kicauan di media sosial. Lagu tersebut berisikan kritikan terhadap fenomena buzzer yang dianggap memanfaatkan teknologi untuk membuat banyak berita bohong sebagai layanan terhadap pihak yang membayar.
Bertepatan dengan lagu tersebut rampung atau pada 11 Februari, Iwan Fals sempat melontarkan kicauan sebagai respons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut pemerintah butuh dikritik pedas. “Tuh Jokowi butuh dikritik noh, yang keras dan pedas, karetnya dua,” tulis Iwan dalam kicauan di Twitter.
Sebelum kicauan itu dibuat, Iwan juga sempat menyinggung soal keberadaan buzzer pada era internet saat ini. Iwan Fals menilai melontarkan kritik kian sulit seiring perkembangan zaman.
“Iya ya. Zaman dulu belum ada internet, jadi belum ada buzzer, lancar-lancar aja ngritik, tapi klo sekarang, yang dikritik mah santai-santai saja, tapi teman-temannya itu, lho…wihwihwihwihwiiihhh…” tulis Iwan.
Iwan melontarkan komentar ini untuk menanggapi pemberitaan mengenai ekonom Kwik Kian Gie yang mengaku takut menyampaikan pendapat berbeda atau berlawanan dengan pemerintah saat ini. Kwik khawatir usai mengemukakan pendapat berbeda dengan rezim, akan langsung ada serangan buzzer di media sosial.
“Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja di-buzzer habis-habisan, masalah pribadi diodal-adil,” kata Kwik melalui Twitter.
Sementara lagi Buzzer dalam sebuah video yang dirilis di akun YouTube miliknya, akhir pekan lalu (13/2), Iwan mengenalkan lagu yang berlirik juga berdurasi panjang tersebut. Lagu tersebut berdurasi lebih dari 20 menit.
“Kemarin tanggal 9 Februari saya bikin di Twitter, ‘yok bikin lagu bareng-bareng yok’. Lalu direspons teman-teman Twitter dan berbondong-bondonglah kata-kata itu keluar,” kata Iwan dalam pembukaan video bertotal 26 menit tersebut. “Kata-kata itu saya susun dan hampir semuanya saya enggak ubah, sesuai apa adanya,” kata Iwan. “Jadilah susunannya, dan saya unggah di Twitter syairnya,” lanjutnya.
“Ternyata banyak yang minta dinyanyiin dan chord-nya,” kata Iwan yang mengenakan efek visual sehingga memburamkan wajahnya. Ia juga tampak mengenakan selendang sebagai penutup kepala sepanjang video.
Bukan hanya di Twitter, Iwan juga menyebut menampilkan ‘lowongan lirik’ tersebut di grup Facebook penggemarnya. Senada dengan yang terjadi di Twitter, penggemar Iwan alias para OI pun memberikan sumbangan lirik. “Alhamdulillah ternyata jadi lagunya tanggal 11 Februari jam 00.17 [WIB],” kata Iwan. “Jadi yok, BUZZER,” lanjutnya seiring dengan musik dimulai.
Lagu ini diawali dengan dentuman drum dengan tempo up-beat, dan ditambah dengan siulan seruling oleh Iwan Fals juga synthesizer sebelum musisi itu melantunkan bait pertama.
“Buzzer, Buzzer, Buzzer.. seluruh tubuhku ah ah ah// Karena buzzer banyak yang keteter/ jreeng,” lantun Iwan. “Buzzer bikin berita kagak bener/ Bikin otak muter-muter/ Kebanyakan minum puyer. Akhirnya jadi keblinger//” lanjutnya.
“Menari dengan jemari, kau pesimis mimpi, Bicara tak lugas bak pedal tanpa gas/ Nalar katanya, membela para penguasa, Tentu saja//” lantun Iwan.
“Buzzer Rp dipelihara tanda runtuhnya demokrasi /Buzeer Rp didengar tanda kehancuran negeri/ Iwan FALS nyaru jd buzzer, Buzzer kayak puser, Ayo serr / Mantap Bung lanjutkan Oh oh oh wao wao serr //” lantun Iwan.
Dugaan korupsi terkait pengelolaan uang dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) diperkirakan nilai kerugiannya mencapai Rp20 triliun. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) bereaksi dan tak habis pikir, setelah kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun dan kasus korupsi PT Asabri (Persero) yang merugikan keuangan negara sebesar 23,73 triliun, maka kasus yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan memperkuat dugaan adanya “mafia pasar modal” yang bergentayangan di Indonesia.
Dugaan itu muncul karena dari ketiga skandal mega-korupsi tadi mempunyai kesamaan modus dan pelaku yang serupa. Modusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi. Pelakunya melibatkan pihak dengan latar belakang yang sama, antara lain oknum perusahaan efek/sekuritas dan oknum manajer investasi.
“Bahkan dalam skandal mega-korupsi Jiwasraya dan Asabri memunculkan nama yang sama yaitu Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro yang merupakan Komisaris PT Hanson International Tbk,” ujar Presiden ASPEK Mirah Sumirat, Senin (15/2).
Selain itu argumentasi dari semua pelaku seragam, yaitu kerugian atas resiko bisnis. Hal ini menjadi keprihatinan serius dari ASPEK Indonesia. “Kami mendukung Kejaksaan Agung untuk serius dan transparan dalam membongkar tuntas kasus yang merugikan masyarakat, khususnya para pekerja di Indonesia,” tegasnya.
ASPEK Indonesia juga mendasarkan dugaan adanya “mafia pasar modal” pada tren melonjaknya laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) di pasar modal. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang belum lama ini dirilis menunjukkan sampai Desember 2020 lalu, transaksi mencurigakan di pasar modal menembus angka 443 kasus.
Angka itu melonjak 751,9% dibandingkan data 2019 yang hanya mencatatkan 52 kasus transaksi mencurigakan. Disebutkan oleh PPATK bahwa pertumbuhan transaksi gelap itu adalah yang tertinggi dari semua jenis kejahatan yang diidentifikasi oleh lembaga intelijen keuangan PPATK.
Pemerintah melalui Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, PPATK, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu semaksimal mungkin menjalankan kewenangannya agar kejahatan yang patut diduga dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi di pasar modal ini tidak lagi terjadi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga perlu memperkuat regulasi melalui perubahan undang-undang yang terkait pasar modal agar celah regulasi dapat diperbaiki.
Khusus terkait kasus BPJS Ketenagakerjaan, ini membuktikan bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan selama ini telah gagal menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pengelolaan dana jaminan sosial sebagai dana amanat seharusnya dikelola berdasarkan prinsip antara lain keterbukaan, kehati-hatian dan akuntabilitas, yang hasil pengelolaannya dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.
Mirah menegaskan, direksi BPJS Ketenagakerjaan wajib bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya pelaksanaan tata kelola yang baik, yang meliputi pengendalian internal (internal control) dan manajemen risiko, serta berakibat tidak terlindunginya kepentingan para pemangku kepentingan, dalam hal ini pekerja di Indonesia.
“ASPEK Indonesia juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kembali nama-nama calon direksi BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini ada di meja Presiden, untuk memastikan tidak adanya calon direksi yang terlibat dalam kasus mega-korupsi BPJS Ketenagakerjaan,” tutup Mirah.
Polsek Bogor Tengah sedang melakukan pencarian terhadap tersangka yang diduga menjadi koordinator pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Bogor. Sebelumnya, polisi mengamankan dua orang yang diduga melakukan pungutan liar di kawasan Pasar Bogor.
Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Suminto, mengungkapkan bahwa penangakapan dua orang ini berdasarkan operasi tangkap tangan. “Sudah ada dua orang yang diamankan dengan inisial K dan I,” ujarnya kepada wartawan, Senin (15/2).
Berdasarkan keterangan dua orang tersangka ini, pihak kepolisian mengaku sudah mengantongi satu nama yang diduga menjadi kepala dari para preman yang melakukan pungli di Pasar Bogor. Saat ini, polisi sedang mencari tersangka yang diduga bersembunyi di kawasan Gunung Bunder, Kabupaten Bogor.
“Dari hasil gelar perkara, kami sudah mengantongi satu nama yang diketahui sebagai koordinator dan sekarang sedang kami sedang mencari,” katanya.
Ia mengatakan bahwa kedua orang tersangka yang ditangkap saat melakukan pungli kepada para pedagang di Pasar Bogor beberapa waktu lalu tidak ditahan oleh pihak Polsek Bogor Tengah. Ia mengungkapkan, bila penahanan tidak diwajibkan namun, perkara tetap dilanjutkan.
“Karena alat bukti yang kami dapatkan hanya Rp31 ribu dari tangan dua orang tersangka dan saat ditangkap tidak melakukan perlawanan, jadi kami tangguhkan penahanan. Tapi perkaranya tetap dilanjutkan,” katanya.
Sementara itu, salah seorang pedagang berinisial, SR meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap kembali para pelaku pungli. “Ada informasi yang suka pungli ditangkap, tapi akhirnya di lepaskan lagi. Mereka kemarin beraksi lagi melakukan pungli ke pedagang. Kami semua resah dan takut, lebih baik ditangkap saja mereka semua,” harapnya.
Kata dia, saat melakukan pungli, pelaku meminta uang secara paksa, ada yang diminta Rp5 ribu sampai Rp10 ribu dengan alasan untuk uang jalur. Hal itu kerap dilakukan pada pukul 03.00 hingga 06.00 WIB. “Satu hari bisa sampai Rp50 ribu setiap pedagang diminta uang,” katanya.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syah mengatakan bahwa keberadaan para pelaku pungli dikarenakan para pedagang enggan direlokasi ke dalam Pasar Bogor.
“Pedagang liar itukan kita tertibkan dan kita geser kelokasi lain, kenapa? Karena pasti ada aja orang-orang yang mencoba mencari keuntungan disitu, yaitulah para pelaku pungli,” ungkapnya.
Ia juga mengaku sudah memetakan titik-titik terjadinya pungli di kawasan Pasar Bogor. Namun, hal itu akan percuma bila pedagang tidak bisa kooperatif.
