Gunung Putri | Jurnal Inspirasi

Sejumlah karyawan PT Ikhlas Is Indonesia yang terletak di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunungputri, mengeluh karena tidak dibayarkan pesangon oleh pihak perusahaan. Hal itu terjadi setelah diputus masa kerja pada awal Februari.

Fadlan, salah satu karyawan yang sudah 14 tahun bekerja di perusahaan yang bergerak di bidak percetakan sablon tersebut menuturkan, pada awal Februari dirinya sudah tidak menerima lagi gaji. Bahkan ketika ditanyakan kepada pihak perusahaan tidak dijelaskan alasan perusahaan itu tidak memberikan gaji seperti biasanya.

“Kita gak digaji mulai 3 Februari 2021 atau tutup buku. Terus pihak perusahaan mengatakan nanti akan diganti kalau ada kerjaan dan akan dibayar dengan hitungan kerja per satu jam. Artinya sesuai dengan jam kerja kita maka itulah yang dibayarkan. Padahal sebelumnya hitungannya per hari kerja. Dan hitungan jam itu akan dilakukan sampai akhir masa kontrak gedung habis,” kata Fadlan, Rabu (17/2).

Dia menambahkan, dengan alasan yang tidak masuk akal tersebut. Perusahaan perlahan lahan mengurangi produksinya dan ratusan karyawan lain sudah tidak masuk lagi. Bahkan perusahaan sudah mulai menjual aset yang ada didalam pabrik. Artinya sudah mulai kolaps atau akan bangkrut.

“Barang seperti mesin dan sisa produksi masih ada. Baru sedikit yang dijual seperti besi bekas terus masih ada yang kerja namun hanya sedikit orangnya,” paparnya.

Anehnya lagi, masih kata Fadlan, tidak ada kejelasan terkait perusahaan akan seperti apa selanjutnya. Dia bersama karyawan lainya malah diajak oleh perusahaan dengan membuka CV baru dengan membawa mesin yang ada di PT Ikhlas Is Indonesia dengan gaji yang tidak jelas.

“Kalau memang kolaps seharusnya kita dikeluarkan dan dibayar pesangonnya. Ini malah mau buka CV, kami meminta jika memang tidak produksi lagi, pihak PT Ikhlas Is Indonesia memberikan haknya yaitu upah pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

“Kami karyawan PT Ikhlas Is Indonesia yang sudah belasan tahun bekerja belum ada penjelasan masalah pesangon ataupun penyelesaian antara kami dan perusahaan sedangkan perusahaan mengaku kolaps. Kita minta perusahaan memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, HRD PT Ikhlas Is Indonesia, Mila, enggan memberikan komentar malah meminta wartawan memberitahu siapa yang memberikan nomor handphone miliknya.

“Maaf dapet nomor hp saya dari siapa? Saya juga gak bisa jawab kalo gak kasih tau saya dapet no hp saya dari siapa,” ujarr Mila yang enggan memberikan komentar kepada wartawan.

** Nay Nur’ain

Leuwisadeng | Jurnal Inspirasi

Ratusan murid SMK Kesehatan Mustopo yang akan mengikuti studi tur ke Yogyakarta pada Selasa malam (16/2/2021), dibubarkan Satgas Covid-19 Kecamatan Leuwisadeng.  Musababnya, pihaknya sekolah tidak ada koordinasi kepada satgas covid-19 tingkat Kecamatan.

“Permasalahannya memang beliau tidak berkoordinasi atau meminta izin dengan Satgas tingkat kecamatan bahwa akan mengadakan studi tur ke Yogyakarta dan Semarang,” kata Camat Leuwisadeng Rudy Mulyana kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Rudy juga mengatakan, setelah dilakukan pengecekan dan edukasi kepada panitia dan pihak sekolah kegiatan tersebut dihentikan dulu karena mengundang kerumunan. “Untuk sementara malam itu juga kita mengambil tindakan tegas bahwa kegiatan  studi tur itu dihentikan dan hari ini kita panggil kepala sekolahnya ke kecamatan untuk membuat klarifikasi,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setelah dilakukan pemanggilan, pihak sekolah mengakui tidak koordinasi kepada Satgas Covid Kecamatam. Padahal, saat ini masih pemberlakuan PPKM mikro. “Meskipun kewenangan SMK ada di Provinsi Jabar tapi mengenai izin keramaian ada di Satgas tingkat Kecamatan,” jelasnya.

Rudy menuturkan, dari kejadian tersebut pihak sekolah meminta maaf karena tidak membuat perizinan kepada pihak Satgas tingkat Kecamatan,  walaupun sampai hari ini masih ada siswa di sekolah yang menunggu keputusan pelaksanaan studi tur.

“Jadi keputusan pihak kecamatan bahwa  harus dijadwal ulang atau ditunda sampai memang ada aturan yang membolehkan mereka untuk studi tur maupun itu jenisnya penelitian,” tuturnya.

Sementara hasil pertemuan pihak sekolah dengan Satgas Covid tingkat Kecamatan untuk sementara kegiatan dihentikan, dan tidak direkomendasikan untuk ada perjalanan. Bahkan, dikenakan denda sesuai aturan Perbub tentang PPKM Mikro.

Sedangkan pihak Travel, Erik mengaku tidak ada kerugian atas pembatalan perjalanan tersebut. “Banyak teman-teman saya juga yang bawa rombongan kesana itu tidak ada masalah, kalaupun ada pembatasan PPKM itu sebenarnya pembatasannya untuk ke desa bukan ke tempat wisata disana itu,” cetusnya.

Pihak sekolah SMK Kesehatan Mustopo Wesy menyampaikan, bahwa kegiatan kunjungan industri itu merupakan kegiatan rutin tahunan bagi siswa yang duduk di bangku kelas sepuluh. “Bukan dilarang emang konfirmasi saja tadi ada kegiatan apa, saya juga belum tau informasinya karena memang belum didiskusikan lagi. Disana belajarnya di tempat industri sesuai dengan bidang keahlian kita, kalo yang farmasi ya ke farmasi gitu,” ucapnya.

** Cepi Kurniawan

Parung | Jurnal Inspirasi

Kapolsek Parung Kompol Fuji Astono mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat dan memonitoring penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari berbagai sumber yang turun ke desa. “Pengawasan dan monitoring pelaksanaan yang ketat dilakukan untuk mencegahnya terjadinya penyalahgunaan seperti yang terjadi di Rumpin,” kata Kapolsek Parung Kompol Fuji Astono.

Fuji mengimbau kepada jajaran bhanbinkamtibmas untuk selalu melekat dengan warga dan menjelaskan segala bentuk bantuan sosial agar masyarakat paham dan memberikan penjelasan kepada pihak pemerintah desa untuk tidak tergiur Bansos.

“Mengimbau kepada  bhabinkamtibmas harus selalu melekat terhadap warganya dalam pembagian Bansos, hal ini bagian upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak atau oknum yang tega terhadap warga yang kurang mampu,” kata Fuji.

Sebelumnya Kapolres Bogor AKBP Harun mengimbau kepada jajaran Polsek melakukan pengawasan terhadap segala bentuk penyaluran Bansos di setiap wilayah atau desa.

** Cepi Kurniawan

Ciampea | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Desa Ciampea Udik memberhentikan proyek pembangunan masjid yang berada di Kampung Cisalada, Kecamatan Ciampea. Diduga bangunan tersebut dimiliki Jamaah Ahmadiyah (JA) dan sejak awal tidak ada koordinasi apapun perihal kegiatannya.

“Jadi proyek tersebut baru sebatas tiang saja dan bangunan itu masjid lama hanya direnovasi total,” kata Kepala Desa Ciampea Udik Cecep Basarudin kepada wartawan, kemarin.

Cecep juga menjelaskan, sebenarnya kalau dari warga belum ada pergerakan hanya mengantisipasi kejadian Juli 2010  lalu terulang kembali, dimana terjadi gesekan. “Jadi untuk sementara proyek itu kita berhentikan dulu sampai tiga bulan kedepan menunggu keputusan pusat dan keberadaan mereka ada di lingkungan bareng warga, satu kampung,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengharapkan kondisi tetap kondusif, karena khawatir ditumpangi pihak tidak bertanggungjawab dan dari pihak mereka menerima ketika diberhentikan. “Sejak awal tidak ada koordinasi dengan pihak desa dan menyalahi aturan juga. Bahkan, keberadaan mereka memang sudah ada dan adem ayem, hanya ini pembangunan masjid khawatir ada gesekan lagi,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Malang | Jurnal Inspirasi

Banyak orang beranggapan sektor pertanian tidak menjanjikan. Nyatanya, sektor pertanian itu secara ekonomi dan profesi pertanian sangat membanggakan sama seperti profesi lainnya. Bahkan sudah membuktikan disaat Covid-19 banyak sektor lain yang mundur bahkan mengalami kehancuran, sektor pertanian mampu bertahan, dan yang lebih istimewa lagi ada tren meningkat meskipun memang tidak terlalu besar. Inilah bukti salah satu pendukung yaitu petani milenial sebagai garda terdepan sektor pertanian sudah ikut andil.

Dalam berbagai kesempatan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Prof. Dedi Nursyamsi, mengatakan bahwa guna mendukung pembangunan pertanian maju, mandiri dan modern, perlu dilakukan penyiapan, pencetakan SDM pertanian unggulan. SDM yang kompetitif sebagai tenaga kerja pertanian andal dan unggul sebagai pengusaha pertanian milenial andal, kreatif, inovatif, professional, serta mampu menyerap lapangan pekerjaan sektor pertanian sebanyak mungkin.

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan  III Tahun Sidang 2020-2021, salah satu anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Ir. Mindo Sianipar menyempatkan untuk meninjau kawasan hortikultura alpukat Pameling, di Dusun Krajan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Dalam kunker tersebut didampingi kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Dr. Wasis Sarjono, SPt, M.Si, Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian Ir. Indah Megahwati,MP dan Eko Handoko Hasian S.E Direktur Paranusa. menyempatkan untuk meninjau kawasan hortikultura alpukat Pameling, di Dusun krajan tengah desa wonorejo kec. Lawang kabupaten Malang.

Dalam kesempatan itu Eko berkesempatan untuk menjelaskan bahwa Alpukat Pameling memiliki produktivitas yang tinggi, hampir sepanjang tahun berbuah, biasanya panen raya 2x dalam setahun. Keunggulan utama alpukat pameling ada rasa manisnya, kandungan buah 99% tak ada serat, kadar air cukup banyak termasuk juga kandungan minyaknya cukup banyak sangat potensi untuk industri bahan baku obat dan kosmetik.

Disela sela kunjungan tersebut, Mindo yang energik dan familier, mengajak pada para milenial untuk tidak henti-hentinya berkarya, “temen temen petani milenila, Alpukat ini masa depannya cerah 75.000  desa  sekelurahan di Indonesia, membutuhkan alpukat, ditiap warung katakan saja satu desa satu warung yang menjual juice alpukat kalikan saja itu akan besar sekali, jadi teman-teman mudah silahkan belajar di Malang ini. Nanti saya akan pesan secara khusus meminta petani milenial di Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Madiun, untuk menanam diantaranya Alpukat Pameling.”

Politisi dari Fraksi PDIP ini menambahkan, Komisi IV DPR RI terus berkomitmen untuk terus melindungi dan memperhatikan kesejahteraan para petani. “Kita dari Komisi IV terus berkomitmen untuk melindungi petani-petani sesungguhnya. Untuk itu kita bersama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian terus mengupayakan ketersediaan pangan agar 270 juta jiwa penduduk Indonesia bisa tercukupi”.

Kunjungan diakhiri dengan menanam Alpukat Pameling berkaki 3 dilanjutkan minum juice alpukat pameling bersama.

**  T2S/ BBPP Batu

Malang | Jurnal Inspirasi

Reses adalah masa pemberhentian sidang parlemen. Waktu ini dimanfaatkan para anggota dewan yang terhormat kembali ke daerah pemilihan (Dapil) untuk mendengarkan, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituan dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral kepada konstituen di dapilnya sebagai pengejawantahan perwakilan rakyat dalam Pemerintahan.

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan  III Tahun Sidang 2020-2021, beberapa wilayah di Jawa Timur menjadi lokasi yang dipilih untuk dikunjungi salah satu diantaranya Polbangtan Malang.

Sekretaris Badan PPSDMP, Dr. Ir. Siti Munifah,M.Si, yang didampingi Direktur Polbangtan Malang Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt., MP, Kepala BBPP Batu Dr. Ir. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si dan Kepala BBPP Ketindan Ir. Sumardi Noor M.Si serta pejabat lain lingkup Kementerian Pertanian. Menyambut rombongan kunjungan kerja komisi IV yang dipimpin oleh Wakil Ketua Anggia Erma Rini, M.K.M beserta anggota lainnya.

Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si, Ono Surono, S.T., Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si, Ir. Mindo Sianipar, Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si, Ir. Panggah Susanto, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thoharo Dess, M. Sc, Ir. Endro Hermono, M.B.A., H. Charles Meikyansah, Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si., H. Muhtarom, S.Sos., Edward Tannur, S.H., Luluk Nur Hamidah, M.Si.,M.P.A., Bambang Purwanto, S.ST., M.H., Drs. H. Guntur Sasono, M.Si, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., Haerudiin, S.Ag, M.H, Slamet Ariyafi, S.Psi, Ema Umiyyatul Chusnah dan termasuk juga para sekretaris komisi, dan Tim Ahli.

Dalam sambutannya, selain ucapan selamat datang Sekretaris Badan PPSDMP, menyampaikan bahwa kehadiran anggota dewan di kampus tempat lahirnya petani milenial, seperti hujan disaat musim kemarau, harapan begitu besar kepada para wakil rakyat agar dapat mendukung, mendorong, mensuport terhadap tumbuh kembangnya petani milenial, generasi yang sangat diharapkan untuk dapat melanjutkan pembangunan di sektor pertanian.

Politeknik Pembangunan Pertanian Malang (Polbangtan) salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kampus tempat lahirnya SDM Pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Polbangtan memiliki 3 program study unggulan yaitu Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, serta Agribisnis Peternakan. Output dari Polbangtan adalah petani milenial yang terampil dan menguasai pekerjaannya, dapat ditempatkan diseluruh sektor dunia usaha dan industri pertanian, selain itu akan memiliki kemandirian, bahkan mampu membuka peluang kerja buat rekan-rekannya sehingga salah satu program Kementan, untuk menciptakan dan menumbuhkan 2.5 juta petani milenial akan segera dapat diwujudkan.

Sangat disadari untuk mendukung pembangunan pertanian maju, mandiri dan modern, perlu dilakukan penyiapan, pencetakan SDM pertanian unggulan. SDM yang kompetitif sebagai tenaga kerja pertanian andal dan unggul sebagai pengusaha pertanian milenial andal, kreatif, inovatif, professional, serta mampu menyerap lapangan pekerjaan sektor pertanian sebanyak mungkin. Untuk itu Badan PSDMP seperti yang diamatkan  Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Prof. Dedi Nursyamsi akan selalu mendorong petani milenial menjadi garda kedepan sektor Pertanian. Kehadiran petani milenial menjadi sangat penting, karena petani milenial sarat dengan kemampuan pengetahuan Ilmu dan Teknologi.

Dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Aula Sasana Giri Sabha Polbangtan menjadi saksi atas kehadiran wakil rakyat di kampus tempat menyelenggarakan program vokasi dalam berbagai ilmu terapan untuk mendukung pembangunan pertanian.

Reses Komisi IV DPR RI yang beranggotakan dari F-PKB, F-PG, F-PD, F-NASDEM, F-GERINDRA, F-PDIP, F-PKS, F-PAN dan F-PPP akan menyuarakan, memperkenalkan dan menggerakan petani milenial yang pada dasarnya menjadi pilihan tepat untuk regenerasi dan dapat meningkatkan produktifitas pertanian.

Pembangunan pertanian dalam usaha mensejahterakan petani dan keluarganya belum cukup kalau hanya bicara inovasi, sarana dan prasarana, termasuk kebijakan peraturan perundangan. Yang utama adalah bagaimana kita meningkatkan SDM, sehingga mampu mengimplementasikan inovasi, sarana dan prasarana secara baik dan benar, serta mampu mengusulkan kebijakan peraturan perundangan yang mendukung pertanian

Tentu saja peran petani milenial di bidang pertanian menjadi penting, sebab dianggap memiliki jiwa yang adaptif dalam pemahaman teknologi digital, sehingga tidak terlalu kaku dalam melakukan identifikasi dan verifikasi teknologi.

** Catur/BPP Batu

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diwacanakan Presiden Jokowi untuk direvisi menuai banyak dukungan publik. Salah satunya dari pihak oposisi pemerintah. Banyak pihak berharap, wacana orang nomor satu di Indonesia itu benar-benar diwujudkannya sebagai bentuk keseriusan atas pernyataannya beberapa hari lalu meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera salah satunya mendukung langkah Presiden Jokowi merevisi UU ITE itu. Mardani mengatakan, hal tersebut perlu secepatnya untuk dilakukan pemerintah agar demokrasi dan kehidupan sosial berjalan sesuai kehendak rakyat.

“Perlu segera dilakukan. Kita perlu kondisi sosial yang nyaman dan kondusif. Modal sosial menjadi mahal harganya di masa pandemi,” ujarnya, Selasa (16/2).

Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, meski PKS menempatkan dirinya sebagai partai oposisi. Tapi, tetap akan mendukung langkah pemerintah selama itu sejalan dengan kehidupan sosial masyarakat. “Kita dorong Pak Jokowi untuk ambil inisiatif revisi dan lebih aktif lagi mengurai berbagai kondisi di masyarakat,” tutur Mardani.

Dia juga mengapresiasi langkah Presiden Jokowi karena berani merevisi UU ITE itu yang selama ini dinilai pasal karet. “Apresiasi inisiatif Pak Jokowi,” singkat Mardani.

Selain itu, Mardani juga meminta pemerintah usai merevisi UU ITE tersebut untuk segera membebaskan para aktivis yang dijerat dengan pasal tersebut. Untuk diketahui, Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat merupakan anggota Koalisi Aksi Menyalamatkan Indonesia (KAMI).

Kedua petinggi KAMI itu ditangkap oleh Bareskrim Polri terkait tudingan menunggangi demo UU Ciptaker di sekitaran Istana Kepresidenan dan Patung Kuda beberapa waktu lalu. Selain keduanya, beberapa petinggi KAMI di Sumut juga ditangkap polisi. Selain itu, Habib Rizieq Shihab yang dikenakan UU Karantina Kesehatan juga disangkakan dengan UU Penghasutan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, siap meminta DPR RI untuk merevisi UU ITE, jika memang memang keberadaan UU ITE dirasa belum dapat memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Ra Pim TNI-Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya,” ungkapnya.

Presiden menyebut, revisi dimaksud mencakup pasal-pasal karet dalam UU ITE. “Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tegas Jokowi.

Sementara Partai Demokrat (PD) menilai bahwa UU ITE belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Bagi Partai Demokrat, penindakan UU ITE justru berujung pemenjaraan sejumlah kalangan di masyarakat.

“Beberapa waktu belakangan ini kita tidak boleh menutup mata terkait dengan segala bentuk penegakan dan penindakan hukum seputar UU ITE yang berujung kepada pemenjaraan,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto, Selasa (16/2)

“Saya menyadari hadirnya UU ITE tentu di satu sisi ditujukan antara lain untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum terkait dengan potensi pelanggaran dan kejahatan di dunia siber. Namun di sisi lain tidak dipungkiri penegakan UU ITE yang tidak bijak dan terukur akan berpotensi terjadi krimininalisasi,” imbuhnya.

Didik sependapat dengan Presiden Jokowi bahwa pentingnya dunia maya bersih dari hoax hingga ujaran kebencian. Agar UU ITE tidak berpotensi menjadi alat kriminalisasi dan pembungkaman kebebasan berpendapat, Didik memberikan sejumlah saran.

“Political will para pemimpin bangsa termasuk aparat penegak hukum harus terus adil, proper, profesional dan terukur, serta mencegah munculnya kriminalisasi khususnya terkait dengan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan kritik. Dengan demikian, harapan kita semua penegakan hukum dan penindakan UU ITE tidak mengancam demokrasi dan kebebasan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.

Didik mendorong agar setiap warga negara, termasuk kepada masyarakat yang mengkritik keras dan tajam diperlukan sama di mata hukum. Kritik, kata Didik, memang terkesan pedas di kuping, dia pun mengenang bagaimana UU ITE diterapkan saat pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ingat! Di era SBY meskipun kritik masyarakat juga tidak kalah keras dan pedas, UU ITE ini dalam penegakan hukumnya relatif tidak berakhir kepada pemenjaraan. Mungkin yang berbeda saat sekarang ini, dengan UU ITE yang sama, tidak sedikit orang yang masuk penjara karena menggunakan hak berpendapatnya,” ucapnya.

Kepada aparat penegak hukum, Didik memberi pesan agar berlaku adil dan bijak dalam menggunakan UU ITE. Didik berharap konsep kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat ditegakkan.

“Harapan saya, seperti juga disampaikan Presiden Jokowi, kepada aparat penegak hukum untuk terus arif, bijaksana, proper, proporsional dan terukur dalam menegakkan hukum terkait UU ITE ini. Pastikan tidak ada aroganisme kekuasaan dan provokatif dalam penegakan hukum, gunakan kewenangan secara proper dan proporsional, jangan berlebihan apalagi dengan penyimpangan atau abuse of power,” imbuhnya.

** ass

Jakarta | Jurnal Inspirasi

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan perkara ujaran kebencian dengan terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Selasa (16/2). Gus Nur yang saat ini ditahan di rutan Bareskrim Polri, tidak hadir langsung di ruang sidang. Melalui aplikasi zoom, terdakwa Gus Nur menyinggung masalah meninggalnya Ustaz Maaher di rutan Bareskrim Polri.

Gus Nur mengaku pasrah terkait pengajuan penangguhan penahanannya yang dilayangkan tim kuasa hukumnya. Sebab, pengajuan tersebut tak kunjung dikabulkan majelis hakim Toto Ridarto.

Gus Nur pun menyinggung soal pengajuan penahanan Ustaz Maaher yang tak kunjung dikabulkan meskipun dalam kondisi sakit. Ia meminta tim kuasa hukumnya tidak usah mengurus upaya penanggahuan penahanan atas dirinya.

“Jadi kuasa hukum, sudahlah, tidak usah urus penangguhan penahanan lagi. Ustaz Maaher pun sakaratul maut di sini pun juga enggak dikabulkan (penangguhan penahanan) karena saya sekamar dengan beliau,” ungkap Gus Nur.

Lebih lanjut, Gus Nur mengaku sangat mengetahui kondisi Ustaz Maaher kala itu. Sebab, dirinya sekamar dengan Ustaz Maaher. Namun, penangguhan dan penahanannya tak kunjung dikabulkan.

“Saya tahu persis BAB, kencing jatuh di kamar mandi, ganti pampers itu orang lain yang ganti, itu harusnya secara kemanusiaan diberikan penanguhan penahanannya tetapi ternyata tidak,” katanya.

Atas dasar itu, dirinya tidak lagi mempersoalkan soal permohonan penangguhan penahanannya. Hanya saja, semua itu dia serahkan ke majelis hakim. “Sudah tidak usah penangguhan penahanan lagi, semoga Pak Hakim bijaksana,” pungkasnya.

Sidang kali ini beragendakan mendengar keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hanya saja dua saksi yang sedianya memberikan keterangan tidak hadir.

Dua saksi itu ialah Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj.  Keduanya juga tidak hadir pada persidangan pekan lalu. Akhirnya sidang terpaksa ditunda. “Saksi belum bisa hadir, Yang Mulia,” ungkap JPU di ruang sidang utama.

Dengan demikian, sidang akan kembali berlangsung pada Selasa (23/2) pekan depan. Hakim Toto pun meminta agar JPU dapat menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya.

Gus Nur sebelumnya ditangkap oleh penyidik Bareskrim Polri di kediamannya yang berlokasi di Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (24/10) dini hari.

Setelah ditangkap, Gus Nur langsung digelandang ke Bareskrim Polri. Penangkapan terhadap Gus Nur dilakukan atas dugaan tindak pidana terkait menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap NU melalui akun YouTube Munjiat Channel pada 16 Oktober 2020 lalu.

Pada tanggal 21 Oktober 2020 Gus Nur juga telah dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Cirebon Azis Hakim ke Bareskrim Polri. Laporan itu bernomor LP/B/0596/X/2020/Bareskrim.

Ketika itu Azis melaporkan Gus Nur dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penghinaan dan ujaran kebencian melalui media elektronik berkaitan dengan sesi wawancara dengan Refly Harun yang ditayangkan di YouTube.

** ass