Imbas Merebaknya Isu Pungli di Teras Surken

Bogor | Jurnal Inspirasi

Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) diterpa isu pungutan liar (pungli) di Teras Surken. Namun, kabar itu ditampik Direktur Utama (Dirut) Perumda PPJ Muzakkir. Iapun menyebut akan menyiapkan laporan ke kepolisian.

“Kami sudah turun ke lapangan dan bisa kami buktikan tim internal kami tidak ada yang terlibat pungli itu, sebab memang untuk berjualan di Teras Surken tidak ada biaya. Tidak ada serupiah pun kami pungut dari pedagang,” ujar Muzakkir kepada wartawan, Selasa (23/2).

Menurut dia, apabila pedagang ingin masuk ke Teras Surken tidaklah dipungut biaya. Namun, ada syarat administrasi tertentu seperti mengutamakan pedagang kuliner di kawasan Suryakencana, lalu kategori UMKM, jenis makanan yang khas dan legendaris, serta tidak ada jenis makanan yang sama dalam Teras Surken.

Kata dia, berdasarkan laporan pedagang yang jadi korban, tak tanggung-tanggung untuk masuk ke Teras Suken dimintai uang hingga Rp18 juta.

“Jadi yang kena pungli itu bisa disebut kena penipuan, ada oknum yang meminta uang dengan menjanjikan bisa berjualan di Teras Surken. Kami sudah coba cek ke salah satu pedagang, memang ada penjual disana ada yang membayar sebesar Rp18 juta,” katanya.

Lantas, kata dia,  pedagang itu dijanjikan bisa mendapatkan tempat di Teras Surken, tapi hal itu terjadi sebelum pedagang tersebut sebelum mendapat tempat. Iapun mengaku telah meminta saran kepada kepolisian untuk langkah membuat laporan.

Muzakkir menegaskan, baik korban maupun Perumda PPJ bisa menjadi pelapor. Hanya saja, pedagang akan dimintai keterangan sebagai saksi. Saat ini, sambungnya, direksi siap membuat laporan, bila ada pedagang dirugikan dan menjadi saksi.

“Jadi ssuai intruksi pimpinan, kami akan proses kasus itu dengan melapor kepada polisi agar ada efek jera terhadap oknum tersebut. Kami sempat bicara dengan pedagang yang terkena pungli dan membenarkan hal itu. Tetapi ketika kami bilang akan diproses, pedagang ketakutan, sehingga yang menjadi korban tidak mau jadi saksi,” jelasnya.

Kata dia, kabar itu harus dibuktikan secara hukum. Sebab, jika ingin berjualan disana versi si pedagang yang menjadi korban harus ada pembayaran.

“Tetapi ketika dia berjualan, ternyata mendapat informasi dari pedagang lain tidak di pungut biaya sepeserpun. Untuk teras Surken ini memang kami mengedepankan sosial untuk membantu UMKM dan pedang kecil karena dari bagi hasil yang kami dapat sebesar 20 persen, belum bisa menutupi operasional. Meski begitu kami tidak menyerah dan tetap memperjuangkan Teras Surken ini,” paparnya.

Lebih lanjut, Muzakkir mengakui pihaknya masih belum puas terhadap perkembangan operasional Teras Surken. Apalagi saat launching juga berbarengan dengan pandemi Covid-19, yang dilanjutkan dengan pembatasan melalui PSBB. Sehingga membatasi operasional Teras Surken dan tidak bisa buka hingga malam hari.

“Kendala lain itu soal parkir. Akses mobil, susah cari parkir. Lalu konsep payung ini kalau hujan ya bubar. Kami sedang negosiasi dengan pemberi CSR supaya bisa singkronkan konsep yang ada, merubah demi kenyamanan,” ungkapnya.

PPJ, sambung dia, mengutamakan PKL sebanyak-banyaknya untuk dapat masuk ke Teras Surken. “Ya, sebenarnya kalau dari kelayakan hanya 20-25 pedagang saja. Ini PR kedepan, kami rombak supaya bisa ramai. Tentu melibatkan beberapa SKPD,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Cuaca buruk yang akan menerjang Bogor sesuai prediks BMKG, membuat Wali Kota Bogor Bima Arya memimpin briefing kesiapsiagaan bencana bersama jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, serta Satgas Ciliwung di Kayumanis, Tanah Sareal, Selasa (23/2).

Selain memastikan kesiapan sistem koordinasi, Bima Arya juga meminta BPBD dan Dinas PUPR untuk rutin melakukan pemetaan agar risiko bencana dapat dikurangi, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

“Ada bencana alam akibat manusia, ada bencana karena force majeure (terjadi di luar kemampuan manusia). Force majeure ini kita tidak bisa berbuat banyak, misalnya tiba-tiba gempa dahsyat. Harus ada pemetaan atau mapping di lapangan. Saya tidak mau BPBD ini seperti pemadam kebakaran. Datang, semprot, sudah. Jadi harus ada langkah sistematik,” ungkap Bima Arya.

Bima meminta seluruh personel, baik BPBD, PUPR hingga Camat dan Lurah untuk mengantisipasi curah hujan yang ekstrim dalam beberapa waktu ke depan berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Pertama, harus ada kesiapan sistem koordinasi. Jadi begitu ada peningkatan status siaga dari Katulampa, sistem sudah bergerak. Kedua, ada proses evakuasi yang sudah disimulasikan. Ada beberapa titik yang memang langganan banjir, begitu terjadi sudah ada mekanismenya,” kata Bima.

“Lalu saya juga cek kesiapan natura. Saya minta semuanya di pool, juga ditambah logistiknya di Dinsos. Terakhir, adalah mensosialisasikan kepada warga di hari-hari kedepan yang sangat rawan ini agar menghindari dulu berada di titik-titik rawan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Priyatna Syamsah membeberkan, sepanjang 2020 lalu tercatat ada 740 kejadian bencana dengan enam orang korban jiwa meninggal dunia. Sementara periode Januari-Februari 2021 sudah ada 132 kejadian bencana dengan nol korban jiwa. “Bencana yang paling mendominasi adalah tanah longsor, bangunan ambruk dan pohon tumbang,” ujar Priyatna.

Di tempat yang sama, Ketua Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) yang juga Sekretaris Satgas Ciliwung Een Irawan Putra mengungkapkan bahwa perlu adanya penyelesaian terhadap sumbatan-sumbatan di saluran air karena mengakibatkan air tidak mengalir ke Sungai Ciliwung.

“Untuk posisi wilayah yang lebih rendah dari sungai yang memiliki rekam jejak sering banjir, intervensi yang bisa dilakukan mulai dari membangun tembok penahan air, vegetasi atau memindahkan warga sebagai pilihan terakhir,” kata Een.

Usai briefing, Bima Arya kemudian meninjau dua titik rawan bencana di wilayah Mekarwangi dan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal. Kepala Dinas PUPR Chusnul Rozaqi menyebut untuk longsor Mekarwangi, tahun ini PUPR telah menganggarkan Rp 953 juta guna perbaikan Tembok Penahan Tanah (TPT) dan Rp 396 juta guna rekonstruksi jembatan.

“Untuk lokasi yang biasanya banjir di Taman Sari Persada, Cibadak, tahun ini kami telah menganggarkan Rp 1,6 miliar untuk perbaikan tebing dan Rp 1 miliar untuk perbaikan drainase,” kata Chusnul.

** Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Inspirasi

Usai mengikuti ujian dan tes Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) pada akhir Oktober 2020 lalu, PWI Kota Bogor akhirnya menyerahkan sertifikat tanda kelulusan bagi peserta OKK, termasuk menyerahkan kartu anggota PWI bagi para peserta yang mengikuti OKK pada Senin (22/2) malam.

Penyerahan dilakukan di sekretariat PWI Kota Bogor, Jalan Kesehatan 4, Kecamatan Tanah Sareal, oleh Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti dan Ketua Panitia OKK Aldo Herman.

Ketua PWI Kota Bogor Arihta Utama Surbakti menyampaikan, setelah melalui proses penilaian dari tim PWI Jawa Barat, PWI Kota Bogor akhirnya menerima sertifikat OKK dan kartu PWI dari PWI Kabar.

“Dengan adanya sertifikat OKK ini, merupakan langkah awal bagi para wartawan untuk mengikuti jenjang selanjutnya, yakni Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Pada UKW nanti, para peserta yang sudah lulus OKK ini bisa mengikuti UKW jenjang Muda,” ucapnya.

Ia menjelaskan, wartawan yang telah lulus OKK sudah otomatis menjadi anggota PWI Kota Bogor dan akan menjadi bagian dari regenerasi kepengurusan PWI di masa mendatang. “Saya minta agar semuanya yang sekarang sudah menjadi keluarga besar PWI Kota Bogor untuk menjaga marwah PWI, memberikan royalitas tinggi kepada organisasi, selalu kompak dan solid. Saya berharap wartawan ini semakin profesional dan bekerja memegang teguh kode etik jurnalistik,” tegasnya.

Ari menambahkan, PWI Kota Bogor juga di tahun 2021 akan melaksanakan UKW dan diharapkan seluruh peserta yang sudah lulus OKK langsung melanjutkan mengikuti UKW. “Kita tahun ini ada agenda untuk UKW, jadi diharapkan yang sudah lulus OKK ikut UKW,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua panitia OKK Aldo Herman mengucapkan selamat kepada peserta OKK yang sudah lulus, dan bagi yang belum lulus bisa mengikuti bengkel jurnalistik. Kemudian kepada yang sudah lulus untuk tetap menjaga marwah organisasi PWI.

“Dengan mengantungi kartu PWI menandakan bahwa sudah menjadi keluarga besar PWI yang secara otomanis harus menjaga nama baik PWI dan medianya sendiri dimanapun melaksanakan tugas jurnalistiknya,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Babakan Madang | Jurnal Inspirasi

Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor yang didampingi Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, DPKPP , Camat Babakan Madang dan Kepala Desa Sentul, mengunjungi 4 perusahaan yang dikeluhkan warga di Kawasan Industri Bogorindo, Sentul, Selasa (23/02)

Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Komisi 3 beserta jajaran dan dinas terkait mendapatkan respon yang berbeda-beda dari para pemilik perusahaan. Ada yang merespon sangat baik sampai membentangkan spanduk selamat dating da nada juga yang enggan menemui kunjungan tersebut.

Adapun sasaran kunjungan Komisi 3 yaitu PT Warna Alam Mandiri, ADP Marmer Sentul, PT. Elegant Indonesia, dan PT Mastrotto Indonesia untuk mengecek perizinan amdal lalin dan site plant penambahan gedung.

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor Sastra mengatakan, kunjungan dewan ini menggandeng instansi terkait dan sudah direncanakan beberapa hari yang lalu dengan melayangkan surat kepada perusahaan yang ingin dikunjungi agar mempersiapkan berkas administrasi untuk ditunjukan saat didatangi.

“Ada kekecewaan sedikit kepada perusahaan yang tidak respon atas kedatangan kami, mengingat surat kunjungan sudah kami layangkan jauh-jauh hari, tapi justru malah disepelekan dan pemimpin perusahaan enggan menemui, kami sangat menyayangkan hal tersebut,” jelas Sastra.

Menurutnya, tindakan selanjutnya adalah agar instansi terkait melakukan kroscek ulang kepada ke 4 perusahaan tersebut, dan apabila ditemukan pelanggaran maka seminggu kemudia kami akan memanggil pemimpin di setiap perusahaan tersebut.

“Dari 4 perusahaan yang kami kunjungi, yang paling baik penerimaannya adalah perusahaan PT Mastrotto Indonesia, dan semoga apa dilakukan oleh PT Mastrotto bisa dicontoh oleh perusahaan lain” kata Sastra.

Pihak HRD PT Mastrotto Indonesia, Adam mengaku mengapresiasi kedatangan anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi 3 dan dinas terkait karena segala masukan positifnya akan menjadi acuan untuk perusahaan kedepannya. “Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, semoga perusahaan kami menjadi lebih baik lagi kedepannya,” harap Adam.

Terpisah, Kades Sentul Alex mengatakan, sebagai kepala desa di wilayah industri berharap agar perusahaan mau membuka kerjasama dengan Pemdes Sentul dan BUMDesnya, paling tidak utamakan warga Sentul untuk bekerja di perusahaan yang ada di kawasan tersebut.

“Saya hanya berharap perusahaan menjalin hubungan baik dengan desa, dan BUMDes dan tolong utamakan warga saya sebagai pegawai di perusahaan yang ada di kawasan ini,” pungkas Alex.

** Nay Nur’ain

Rumpin | Jurnal Inspirasi

Iyus Suhendri, warga kampung Leuwiranji RT 06 RW 02 yang merupakan seorang security di Lapan yang sempat hilang selama tiga hari, kini ditemukan dalam kondisi meninggal dengan tubuh sudah mulai membusuk mengambang di Sungai Cisadane tepatnya di Cikokol Desa Babakan, Tangerang, Selasa (23/2/2021).

“Hari ini saya bersama aparatur Desa Sukamulya turut mendampingi paman korban untuk melihat jenazahnya di RSUD Tangerang,” kata Bhabinkamtibmas Sukamulya, Bripka Asep Rohmat Mulyana.

Senada dikatakan tetangganya Andi Marwan, dirinya langsung mengantarkan istri korban memeriksa beberapa ciri-ciri pakaian yang dikenakan terakhir oleh korban. Menurut istri korban, ciri-cirinya sangat pasti, memakai celana panjang katun, jaket hitam merk Nice, ikat pinggang warna cokelat dan kaus dalam berlogo Lapan,” cetusnya.

Ia menambahkan,  korban sempat dinawa ke RSUD Tangerang dan rencananya akan langsung dimakamkan. “Selanjutnya, korban setelah dibawa oleh pihak keluarga ke Kampung Nawing, Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin untuk dimakamkan,” pungkasnya.

** Cepi Kurniawan

Leuwiliang | Jurnal Inspirasi

Banyak truk tronton bertonase melebihi muatan yang mengangkut material hasil tambang dari kawasan Cigudeg melintasi  Wilayah Bogor Barat, Kabupaten Bogor. Selain sering menimbulkan polusi, kecelakaan juga banyak terjadi dan truk pengangkut material hasil tambang diduga menjadi  penyebab jalan cepat rusak apalagi ditambah intensitas curah hujan yang tinggi belakangan ini.

Petugas Dishub Provinsi Jawa Barat pun mencatat bahwa memang jalan di wilayah Bogor Barat sering dilintasi truk-truk pengangkut material tambang dari wilayah Cigudeg seperti pasir, batu dan tanah merah. “Untuk rata rata truk tronton yang melintas itu per hari 10 sampai 15 truk tronton yang membawa muatan dari arah Cigudeg menuju Bogor,” kata petugas Dishub Provinsi Jabar Syukron, Selasa (23/2/2021).

Meskipun tak sebanyak tahun 2019 lalu, namun per hari bisa mencapai 20 lebih armada tambang yang melintas, namun penurunannya tidak terlalu banyak. “Yang banyak itu tahun 2019 sekitar 20 tronton per harinya sekarang 10-15 tronton dan kebanyakan mereka pada malam hari ditambah Sabtu Minggu semenjak ada ganjil genap itu sedikit,” kata Syukron.

Jika saat ini dihitung per hari rata rata 10 truk tronton yang melintas per minggu sekitar 70 tronton yang melintas dengan tonasenya yang kadang melebihi kapasitas. “Kalau 70 tronton per minggu berarti per bulannya bisa mencapai kurang lebih sekitar  300 truk tronton yang melintas membawa material tambang,” kata Syukron.

Dengan kondisi tersebut, wajar jika jalan cepat mengalami kerusakan dan berlubang ditambah saat ini sering terjadi hujan. “Yang kondisi itu bisa mempercepat rusaknya jalan,” pungkasnya.

Ia pun mengatakan pihaknya hanya melaksanakan pencatatan, namun  untuk penindakan truk tronton melebihi tonase tidak ada sanksi dan hanya peneguran saja. “Paling ditegur itu bahaya jangan melebihi tonase,”pungkasnya.

** Cepi Kurniawan