33.7 C
Bogor
Tuesday, August 25, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1147

Komitmen Lindungi Pekerja, PT Marineroad Cairkan Asuransi 25 Ribu US Dollar

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

PT Marineroad Vallen Angkasa selaku perusahaan yang bergerak di bidang penyalur tenaga pelaut, kapal niaga khusus bendera asing menyerahkan klaim asuransi sebesar 25 ribu US Dollar kepada anak dari salah satu anak buah kapal yang meninggal dunia ketika bertugas.

Direktur PT Marineroad Vallen Angkasa, Antonius Arung Angkasa mengatakan, pemberian klaim asuransi tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya. Kendati pekerja tersebut meninggal bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja.

“Yang bersangkutan meninggal karena serangan jantung pada salah satu rumah sakit di China. Sebenarnya, asuransi sendiri hanya diberikan kepada mereka yang meninggal karena kecelakaan kerja,” ujar Antonius kepada wartawan di kantornya, Jalan Tata Winata Nomor 9 RT 3 RW 2, Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu (15/9).

Seharusnya, kata Antonius, pelaut yang meninggal bukan dikarenakan kecelakaan kerja, tidak bisa mendapat klaim asuransi. Namun, lantaran perusahaan memiliki sertifikat Maritime Labour Convention (MLC) asal Italia, asuransi pun bisa diklaim oleh ahli waris yang kini baru berusia enam tahun.

“Anak almarhum kini sebatang kara dan diurus oleh kerabatnya. Untungnya perusahaan kami memiliki MLC, sehingga bisa melobi agar asuransi dapat dicairkan,” kata Antonius.

Pria yang hobi memelihara ikan koi ini mengatakan, lantaran ahli waris baru berusia enam tahun, klaim asuransi sementara didepositkan atas nama perusahaan, dan setiap bulan bungnya akan diserahkan ke ahli waris.

“Total klaim asuransi apabila dirupiahkan mencapai Rp350 juta, bunga deposit per bulan sekitar Rp3 juta. Itu yang kami serahkan kepada ahli waris, hingga dia berusia sembilan tahun. Setelahnya, klaim keseluruhan bisa diambil, atau dititip kembali di kami hingga usia 17 tahun,” jelasnya.

Antonius mengatakan, sertifikat MLC merupakan syarat mutlak yang mesti dimiliki setiap perusahaan agensi tenaga kerja anak buah kapal, yang diperbaharui setiap setahun sekali.

“Dengan adanya MLC, legalitas sebuah perusahaan akan lebih jelas. Sebab, itu diakui dunia internasional karena termaktub dalam Amandemen Manila 2010. Dan itu terbukti, selain klaim asuransi dapat dicairkan, jenazah juga dapat dipulangkan ke Indonesia, walau memakan waktu dua bulan. Ketika ada suatu permasalahan pun, bila punya sertifikat itu kita dapat mengadu ke Federasi Pekerja Transport Internasional (ITF),” papar Antonius.

Ia pun meminta agar masyarakat yang ingin bekerja menjadi pelaut hati-hati dan selektif menggunakan jasa agensi. “Lihat dulu apa agensi itu punya MLC, sebab bila tidak kalau terjadi masalah akan susah. Sudah banyak kejadian, anak buah kapal (ABK) yang tak digaji, karena perusahaan kabur tak punya MLC dan lain sebagainya,” tuturnya.

Antonius pun meminta pemerintah lebih selektif dalam menerbitkan izin usaha atau PT. “Harus dilihat status kantornya, ngontrak atau tidak dan lain sebagainya. Ini adalah PR pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinakertrans) Kota Bogor, Elia Buntang mengapresiasi langkah yang dilakukan PT Marineroad Vallen Angkasa. Menurutnya, langkah tersebut harus dicontoh oleh perusahaan lain untuk ikut melindungi pekerja.

“PT Marineroad ini sudah memenuhi kewajibannya. Bahkan lebih dari itu. Buktinya mereka dapat memperjuangkan klaim asuransi hingga ke organisasi internasional, walau yang bersangkutan meninggal dalam keadaan wajar. Ini harus menjadi contoh perusahaan lain,” ucapnya.

Elia mengakui bahwa saat ini masih banyak perusahaan yang abai untuk memberikan perlindungan terhadap pekerjanya. “Hal ini yang perlu kita dorong sama-sama. Perlu disinergikan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, apapun profesinya, apapun jenis pekerjaannya baik formal maupun non formal,” imbuhnya.

Kata dia, setiap kali melaksanakan sosialisasi, pihaknya selalu menekankan agar perusahaan domestik memberikan perlindungan kecelakaan kerja dan kematian. “Di Kota Bogor, guru ngaji sudah dan yang non ASN sudah. Beberapa dinas yang mempekerjakan tenaga kontrak juga telah melakukan hal itu,” pungkasnya.

**fredykristianto

Bima Arya Optimis Vaksinasi Dosis Pertama 100 Persen Tuntas September Ini

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Wali Kota Bogor, Bima Arya optimis target vaksinasi 100 persen dosis pertama warga Kota Bogor tuntas pada akhir september ini, dengan catatan ketersediaan vaksin lancar.

“Secara keseluruhan kita sangat optimis vaksinasi dosis satu Kota Bogor tuntas bulan September 2021 dan ini melampaui target vaksinasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bagi kawasan aglomerasi,” kata Bima Arya saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Perbarindo di Gedung Puri Begawan, Kota Bogor, Rabu (15/9/2021).

Melihat data-data yang terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, kata dia, situasi Kota Bogor sudah sangat membaik, salah satunya Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur sudah dibawah 10 persen dan capaian vaksinasi sudah mencapai 73 persen untuk dosis pertama atau menjadi yang pertama di Jawa Barat, namun masih berada pada PPKM Level III.

“Awal pelaksanaan vaksinasi, Pemkot Bogor hanya menyediakan beberapa sentra vaksin besar, kemudian dibagi menjadi 18 sentra vaksin dan sekarang lebih disebar dengan pembagian tim hasil belajar dari situasi, tahapan dan pengalaman yang dihadapi,” sebutnya.

Untuk membantu dan mengakselerasi, para kepala dinas diperintahkan untuk turun menjadi direktur vaksinasi. Hal ini diyakini Bima Arya sebagai rahasia ‘ngebut’ vaksinasi di Kota Bogor, yang awalnya peringkat bawah sekarang menjadi pertama di Jawa Barat.

Sementara untuk kaitan penurunan status PPKM dari Level III ke Level II, Bima Arya menambahkan, khusus untuk daerah aglomerasi agar bisa ke Level II, salah satu variabelnya adalah percepatan vaksinasi. Menurut aturan, untuk bisa turun ke level II catatannya adalah semua daerah di kawasan aglomerasi capaian vaksinasinya minimal sudah mencapai 50 persen.

“Yang menjadi catatan, Kota Bogor tidak bisa turun ke level II karena capaian vaksinasi daerah terdekat atau kawasan aglomerasi masih jauh dibawah capaian minimal vaksinasi yang ditentukan. Kota Bogor sejak awal memiliki target agak ambisius, bulan September 2021 dosis satu harus selesai. Dalam hitungan kita, insya allah, minggu depan bisa mencapai 90 persen,” paparnya.

Bima Arya juga menegaskan vaksinasi menjadi kunci untuk relaksasi kegiatan ekonomi yang sudah mulai bergerak. Jika dilihat, warga sudah mulai kembali beraktivitas normal, namun demikian himbauan senantiasa disampaikan jajaran Pemkot Bogor untuk mengingatkan semua pihak agar selalu waspada dan akan lebih bahaya jika tidak diimbangi dengan vaksinasi.

Dari capaian target vaksinasi menurut Bima ada satu pekerjaan rumah yang diingatkan Menko Maritim dan Investasi, yakni ikhtiar vaksinasi bagi lansia agar lebih tingkatkan mengingat hal itu menjadi salah satu indikator untuk status aglomerasi.

“Ini menjadi PR bagaimana untuk meyakinkan dan memobilisasi para lansia agar mau di vaksin. Disamping itu Kota Bogor saat ini tengah fokus vaksinasi para pelajar untuk mengejar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bima Arya juga mengingatkan untuk tetap dan selalu waspada terhadap situasi dan kondisi yang ada. Selain itu dirinya juga mengingat dua varian baru dari virus Covid-19 yaitu Mu dan Lambda yang muncul. Namun berdasarkan catatan di banyak negara, kedua varian tersebut ‘kalah preman’ dengan varian Delta.

“Tetapi kita tidak pernah tahu mengingat banyak misteri di kondisi pandemi Covid-19, yang pasti kita melakukan apa yang mesti kita lakukan. Pastikan protokol kesehatan ditegakkan, warga tidak lalai dan vaksinasi di akselerasi. Pemerintah Kota Bogor tidak bisa sendiri, apresiasi kami untuk semua pihak yang telah membantu,” katanya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional II Jawa Barat, Indarto Budi Utomo menjelaskan, OJK dan Bank Indonesia (BI) mendapat jatah dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebanyak 10 juta vaksin untuk seluruh Indonesia yang akan diserahkan dalam beberapa tahap sampai dengan akhir Desember 2021.

Untuk di Jawa Barat, sampai September akan dialokasikan kurang lebih sebanyak 475 ribu vaksin dan yang sudah disalurkan sekitar 254 ribu vaksin.

“Dari jumlah 254 ribu, 103.600 atau sekitar 40 persen vaksin yang diterima didistribusikan ke Bogor. Kami melihat vaksinasi itu adalah game changer. Semakin banyak yang divaksin, imunitas semakin meningkat dan diharapkan perekonomian semakin membaik,” tegas Indarto.

Ketua DPD Perbarindo Sekretariat DKI Jaya, Ricardo Simatupang menambahkan, vaksinasi yang dilakukan sebagai kontribusi Perbarindo dalam mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi bagi masyarakat dalam menciptakan kekebalan kelompok.

Sementara itu, Kepala Group Surveilans dan Stabilitas Sistem Keuangan LPS, Riska Sapta Kurniawan menyampaikan, kegiatan vaksinasi merupakan salah satu bentuk sosial kemasyarakatan yang dilakukan LPS dan diharapkan mampu memberi manfaat bagi masyarakat yang ingin di vaksin.

Ketua Komisariat Perbarindo Bogor, John RP. Hutabarat menyebutkan, vaksin yang dialokasi dalam vaksinasi tersebut berjumlah 7.200 merupakan bantuan CSR dari LPS terkait fasilitasi vaksinasi dengan alokasi vaksin sebanyak 7.200 yang difasilitasi OJK Kantor Regional II Jawa Barat.

Pelaksanaannya bekerjasama dengan Pemkot Bogor dan 21 BPR di Perbarindo Komisariat Kota/Kabupaten Bogor. Jumlah peserta sebanyak 3.600 peserta terdiri dari karyawan, nasabah BPR dan warga Kota Bogor yang digelar di dua lokasi, yakni Puri Begawan dan Mall Boxies 123 dengan melibatkan 150 tenaga kesehatan.

** fredyk/rls

Edan, Baru PTM Malah Ingin Tawuran

0

12 Siswa SMK Asal Kabupaten Bogor Ditangkap Satgas Kota Bogor

Bogor | Jurnal Inspirasi

Sebanyak 12 siswa SMK asal Kabupaten Bogor digelandang ke Polsek Bogor Barat lantaran diduga hendak tawuran, Rabu (15/9). Para pelajar tersebut diamankan oleh Satgas Pelajar Kota Bogor pada pukul 15.00 WIB, saat satgas sedang melaksanakan patroli harian.

“Total ada 13 yang diamankan, 12 pelajar dan seorang lagi bukan,” ujar Anggota Satgas Pelajar Kota Bogor, Martin kepada wartawan.

Menurut dia, awalnya satgas melihat para siswa tersebut berkeliling menggunakan sepeda motor, dan terindikasi sedang mencari kelompok siswa dari sekolah lain. Setelah ditelusuri, lanjut Martin, sebelumnya mereka sempat berkumpul di sekitar Jembatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Ketika digeledah, satgas menemukan dua jenis senjata tajam yang disembunyikan di dalam tas. “Kami langsung bawa mereka semua ke polsek. PTM di Kota Bogor belum mulai. Kalau di Kabupaten Bogor sebagian besar sekolah sudah. Sangat disayangkan sering kali kejadian memang yang awal mula pelajar dari kabupaten yang main ke dalam kota,” jelasnya.

Sejauh ini, sambung dia, Satgas Pelajar Kota Bogor telah menangani tiga kejadian serupa dalam waktu dekat. Dimana pelajar yang terlibat berasal dari Kota dan Kabupaten Bogor.

Atas dasar itu, pihaknya akan melakukan persiapan dan antisipasi jelang pelaksanaan PTM di Kota Bogor. “Karena dikhawatirkan anak-anak malah euforia dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

** fredykristianto

Anggaran Pembebasan Lahan R3 Dicoret

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

DPRD Kota Bogor melalui Badan Anggaran (Banggar) mencoret anggaran dua kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan yang tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2021.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, dua kegiatan yang dicoret tersebut adalah pembebasan lahan untuk exit tol Jagorawi senilai Rp39 miliar dan pembebasan tanah bagi Jalan R3 Rp37 miliar.

“Ada dua pembebasan, yakni exit tol Jagorawi di Kampung Sawah, serta untuk Jalan R3. Kami sepakati di APBD Perubahan 2021 lebih baik untuk kegiatan lain terlebih dahulu,” ujar Atang kepada wartawan, Rabu (15/9).

Menurut dia, anggaran pembebasan lahan R3 dialokasikan untuk perencanaan, pendataan, pengukuran, sosialisasi hingga appraisal.

“Kami ingin semua dapat diselesaikan hingga daerah Wangun. Sama untuk pembebasan lahan exit tol, lebih baik digunakan untuk perencanaan dan lain-lain. Pembebasan bisa tahun depan,” ungkapnya.

Namun, Atang mengingatkan bahwa pembebasan R3 lebih prioritas ketimbang exit tol. “Kami memandang R3 ini meati prioritas untuk menembuskannya ke Ciawi. Setelah itu baru exit tol untuk mengurai lalu lintas Jalan Pajajaran,” katanya.

Tetapi, sambung dia, dengan catatan bila kebutuhan pembangunan infrastruktur di wilayah untuk penanganan banjir dan lain sebagainya telah terkaver.

**redykristianto

Bioskop Buka, Tempat Wisata Belum Jelas

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mulai membuka bioskop pada Kamis (16/9). Hal itu mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021.

Wali Kota Bima Arya mengatakan bahwa terdapat enam syarat masuk bioskop yang harus dipenuhi selama perpanjangan PPKM Level 3. Pertama, mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining kepada pengunjung serta pegawai.

Kedua, sambung dia, kapasitas maksimal 50 persen dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi. Pengunjung usia 12 tahun dilarang masuk.

“Keempat, dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop,” kata Bima, Rabu (15/9).

Kelima, bioskop wajib mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan. Sedangkan yang terakhir adalah daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ditentukan oleh Kemenparekraf.

“Kami akan koordinasikan dengan perindag (Disperindag Kota Bogor),” ucap Bima.

Menurut dia, sebenarnya membuka bioskop saat ini terbilang sudah cukup aman. Asalkan, para pengunjung diwajibkan mengakses aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki bioskop.

Namun, hal itu berbanding terbalik dengan tempat wisata lain seperti The Jungle Waterpark dan Kebun Raya Bogor hingga kini belum dizinkan beroperasi.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan kapam tempat wisata dapat dibuka. Sebab, kini pemerintah daerah tak memiliki diskresi dalam mengambil kebijakan tersebut.

“Belum dapat dipastikan kapan dibuka, daerah sudah tak punya keweangan lagi. Sekarang semua diatur pusat, sebab ada Inmendagri. Hampir tiap pekan pelaku wisata menanyakan, kami sampai bingung,” katanya.

Sementara, kata Atep, pemerintah daerah sangat membutuhkan kontribusi pajak dari tempat wisata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemerintah daerah juga butuh menaikan pendapat daerah. Tapi ya bagaimana, kewenangan di pusat,” katanya.

Saat ini, sambung Atep, baru satu tempat wisata yang diizinkan buka atas instruksi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni J Bound. “Mereka ditunjuk langsung kementerian untuk ujicoba. Kriteria mungkin karena punya sertifikat CHSE. Kalau hasilnya baik akan menjadi referensi bagi tempat wisata lain,” katanya.

Atep mengaku bahwa sebelumnya, pihaknya telah mengirimkan seluruh data tempat wisata. Namun, kementerian hanya memberikan izin ujicoba kepada satu tempat wisata. “Sekarang para pelaku pariwisata sedang melobi ke pusat. Kalau pemkot inginnya semuanya diberi kesempatan buka dengan prokes ketat dan penerapan aplikasi PeduliLindungi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Atep menegaskan, saat ini Pemkot Bogor tengah fokus untuk menurunkan level PPKM dari tiga ke dua, agar pemerintah pusat memberikan pelonggaran. “Makanya vaksinasi terus digeber karena itu indikator penurunan level,” ungkapnya.

Namun, sambung dia, bila Kota Bogor berhasil turun ke PPKM Level 2, itupun belum bisa dijadikan jaminan semua tempat wisata dapat dibuka. Sebab, tetap harus melihat aglomerasi di sekitaran ‘Kota Hujan’.

“Aglomerasi Bogor ini kan Depok, Bekasi. Kalau mereka capaian vaksin tak sama dengan kita repot juga. Tapi kita akan coba lobi, sebab evaluasi selalu dilakukan seminggu sekali oleh pusat. Mudah-mudahan bisa diujicoba untuk buka. Memang kalau sesuai aturan PPKM Level 3 dan 2 belum bisa buka,” katanya.

** fredykristianto

Akui Alas Hak Sentul City, Pengusaha Kafe Pilih Opsi Sewa Pakai Lahan

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Tidak semua melawan. Ada juga pemilik bangunan yang menduduki lahan bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Sentul City Tbk memilih bekerjasama dengan Sentul City dalam bentuk sewa pakai lahan. “Selain saya, ada tiga pemilik Cafe di Bojong koneng tepatnya di sepanjang jalan Gunung Batu yang ikut langkah saya bekerjasama dengan Sentul City,” Jelas adi (nama panggilan kecilnya), pemilik sebuah kafe kepada pers, Selasa (14/3).

Adi bercerita, pada suatu hari dia mengajak jalan jalan istrinya mencari lahan untuk bisnis kafe. Berbagai wilayah sudah dijelajahi. Sampai satu ketika saat browsing market place OLX dia melihat ada iklan jual tanah di wilayah Sentul. “Saya dan istri survei dan sampai lah di lokasi di sini. Ada plang di jual seluas 300 meter. Setelah turun dari mobil, dia melihat view indah dari balik semak semak, saya tertarik untuk membeli,” paparnya.

Adi kemudian mengontak nomor telepon yang ada di plang pengumuman tersebut. Dia kemudian bertemu dengan seorang anak muda yang menjadi penghubung dengan yang mengklaim sebagai pemilik lahan tersebut. Melalui anak muda ini Adi bertemu dengan bapak Bayu (sebut saja demikian), seorang warga Bogor. “Saya beli tanah itu dari B Rp 320 Juta. Kata Bayu tanah itu bukan milik Sentul City. Kalau ada apa-apa hubungi Bayu saja,” jelasnya.

Sebelum terjadi transaksi, Adi sempat mengecek status tanah tersebut, info yang di dapat tanah itu belum terlihat ada sertifikat di atasnya. Merasa status tanah sudah aman, transaksi berlangsung mulus dan kafe segera di bangun. Lantas proses transaksi nya bagaimana? Ternyata, ada perjanjiannya, oper alih garap tanah

Ketika mulai bangun pondasi, surat somasi datang dari Sentul City. Namun, entah bagaimana dia tidak menerima . Adi baru tahu surat somasi tidak disampaikan karena menerima somasi yang kedua dari Sentul City dikemudian hari.

Ketika pembangunan berjalan, kawan Adi meminta bantuannya sebagai penghubung karena dia mau membeli tanah garapan yang ada di sebelah kafenya. Tanah garapan itu milik orang Jakarta. Adi pun ingin membeli sebagian tanah tersebut untuk memperluas kafe nya. Untuk meyakinkan dirinya tanah itu legal, dia meminta bantuan pegawai BPN Kabupaten Bogor.

“Setelah di cek ternyata bukan cuma tanah sebelah, tanah kafe saya pun ternyata punya Sentul City ada SHGB nomor 2214 yang sudah terbit.

Adi langsung lemas karena uang ratusan juta dari kawannya sudah terlanjur terbayarkan ke pemilik lahan garapan tersebut. Dia pun kehilangan ratusan juta karena telah membayar ke Bayu, yang mengaku pemegang tanah garapan. Dia pun berusaha mengubungi Sentul City untuk mengajak musyawarah. Namun sulit sekali katena banyak pihak yang menghalang-halangi. “Mau ketemu susah. Ada saja halangannya. Saya seperti gak boleh ketemu dengan Sentul City,” keluhnya.

Sampai akhirnya datang somasi kedua yang dia terima dua bulan yang lalu. Ini kesempatan ketemu dengan pihak Sentul City yang di wakili Budi, kepala divisi legal Sentul City. (apa iya kepala legal?). “Pak Budi saya kesini bukan mau melawan,. Saya ingin konfirmasi bahwa saya tidak akan melawan karena saya tahu tanah ini adalah hak Sentul City dengan status SHGB.

Adi megatakan dirinya juga akan marah jika tanahnya di ambil. Apalagi Adi juga pengusaha properti yang paham lika liku pertanahan. Dialog cair terjadi antara Budi dengan Adi memunculkan dua opsi dari Sentul City selain pengakuan Adi secara legal atas lahan Sentul City. Adi bisa bekerjasama dengan Sentul City dengan pola bagi hasil atau sewa pakai lahan. “Saya pilih sewa pakai lahan,” ujarnya.

Adi mengaku lega karena kafenya tetap bisa beroperasi. Bahkan dia memberikan saran kepada pemilik Café lainnya di sekitar bojong koneng yang tanahnya milik Sentul untuk ikut kerja sama dengan Sentul.

Adi mengatakan,“Baiknya kita menerima fakta legal bahwa ini tanah Sentul City, saya sudah ngecek ko sertifikatnya itu , nomor berapa, saya tau semua itu punya Sentul City dan absah. Bagusnya kita datanglah kesana baik-baik cari solusi,” tuturnya.
Kata Adi dirinya bisa memastikan 99 persen akan kalah di pengadilan kalau pembeli tanah garapan melayangkan gugatan hukum kepada Sentul City. “Kita akan kalah karena saya adalah pengembang saya tahu betul kasus-kasus seperti ini,” ungkapnya.

Adi bersyukur mencapai kesepakatan dengan Sentul City. Café nya tetap bisa berjalan dan pegawainya bisa tetap bekerja. Adi menuturkan bahwa 95 persen pegawainya yang berjumlah 18 orang adalah warga asli Desa Bojong Koneng.. Dengan kerjasama ini maka karyawan masih tetap bisa bekerja di kafenya.

“Saya bersyukur di masa pandemi ini masih bisa usaha kopi dan menpekerjakan warga asli di sini. Tentu akan membantu pengembangan ekonomi di Bojong koneng. Warga Bojong koneng tenang tenang saja, gak ada kehebohan seperti yang di media. Kami justru bersyukur dengan keadaan yang tenang begini gak ada keributan,” ujar Adi.

**fredyk/rls

Angka Kehamilan Melonjak, Pembagian Kontrasepsi tak Maksimal

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Program pembagian alat kontrasepsi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) rupanya tak efektif. Diketahui, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor angka kehamilan di Kota Bogor mencapai ribuan orang selama pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, keberadaan alat kontarasepsi di Kota Bogor sendiri semuanya dipenuhi oleh BKKBN Pusat melalui BKKBN Provinsi Jawa Barat. Alat kontrasepsi yang di sediakan adalah IUD, implant , suntik, pil dan kondom.

Sedangkan alat penunjang pelayanan KB berupa IUD kit dan Implant pengadaannya di lakukan oleh DPPKB Kota Bogor dengan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana dengan jumlah pengadaan untuk tahun 2021 adalah 27 unit IUD kit dan 27 Unit Implant kit , dengan total anggaran Rp.307.335.600.

Sekretaris Dinkes Kota Bogor, Erna Nuraena mengatakan, jumlah angka kehamilan di Kota Bogor terus meningkat.pada 2021, angka kehamilan di Kota Bogor hingga Juli mencapai 11758 dari estimasi sasaran 19238. “Untuk tahun 2020 sendiri angka kehamilan mencapai 20605 dari estimasi 20.902,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/9).

Menurut dia, upaya pengendalian kehamilan terus dilakukan dinas kesehatan Kota Bogor dengan berbagai cara.

Diantaranya edukasi, konseling, mengadakan pelayanan kb lewat pelayanan rutin di semua puskesmas di Kota bogor, bidan praktek mandiri dan safari Keluarga Berencana dengan penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang yang sangat efektif mencegah kehamilan.

“Untuk edukasi, kita lakukan ke pasangan usia subur di edukasi tersebut dijelaskan untuk menjarangkan kehamilan lewat program KB. Sedangkan untuk konseling dilakukan pada remaja untuk mencegah terjadinya pernikahan dini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dalduk KB Kota Bogor, Rakhmawati mengatakan bahwa alat kontrasepsi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Apabila diuangkan, sambung dia, bantuan itu sekitar Rp400 juta, sebab untuk karya implan dan Ayudi sama, harga satuannya Rp17 juta.

“Untuk sosialisasi selama ini terus jalan dan yang mencari sasaran adalah kader. Jadi kader yang membawa ke rumah sakit atau pada pusat kesehatan,” pungkasnya.

**fredykristianto

Jatah Bolos ASN Dipangkas, Tak Masuk Kerja 28 Hari, Dipecat!

0

Bogor | Jurnal Inspirasi

Pemerintah pusat memangkas jatah bolos Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 46 hari menjadi 28 hari. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Poin penting yang tertuang dalam regulasi yang diteken per 31 Agustus 2021 oleh Presiden Jokowi itu, yakni berupa pemberhentian ASN yang membolos 28 hari secara komulatif tanpa alasan yang jelas.

Diketahui, dalam pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3, berbunyi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Formasi Data dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK­PSDM) Elyis Sontikasyah mengatakan, kendati terdapat perubahan dalam sanksi pemberhentian, tetapi regulasi itu tak serta merta langsung diterapkan. Sebab, masih harus menunggu aturan turunan dari Permendagri.

“Kalau mengacu pada ketentuan Pasal 6 PP 94 tahun 2021, mengenai teknis penerapan kewajiban PNS masuk kerja. Itu diatur Permen, sehingga kami masih menunggunya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/9).

Ia mengatakan, saat ini Permendagri tersebut belum diterbitkan dari pusat ke daerah. Selain itu, ketentuan jam kerja pada PP 94 Tahun 2021 juga belum diterbitkan.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri mengaprrsiasi adanya regulasi tersebut. Menurutnya, aturan itu akan merangsang para ASN untuk lebih meningkatkan kinerja dan mengabdi kepada masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi langkah pemerintah pusat. Ini salah satu terobosan dalam mengubah perilaku. Sehingga tak ada lagi oknum ASN yang bekerja semaunya dan abai terhadap tanggung jawab,” imbuhnya.

**fredykristianto

Mahasiswi KKN UIKA Gelar Sosialisasi Vaksin di SMA dan SMP Desa Cibunian

0

Pamijahan | Jurnal Inspirasi

Adanya program vaksinasi dalam rangka mencegah dan memutus rantai COVID-19 sudah lama berjalan. Program ini diperlukan dukungan masyarakat untuk menyukseskannya. Oleh karena itu, peran aktif dari berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat terkait program vaksinasi itu penting.

Oleh karena itu, Tim KKN Mahasiswi Ibnu Khaldun Bogor menggelar sosialisasi vaksin di SMP Al Fikri dan SMA Bumi Putra Desa Cibunian. “Saya rasa sosialisasi vaksin dilokasi terkait sangat dibutuhkan. Selain mengajak untuk vaksin, sosialisasi juga sangat berperan penting agar mereka tidak takut vaksin, dan sadar bahwa pentingnya vaksinasi untuk diri kita sendiri,” ujar pemateri dari salah satu team KKN UIKA, Azizah kepada Jurnal Bogor, Rabu (15/9/21).

Selain memberi pengertian COVID-19, pemateri juga memaparkan betapa pentingnya vaksinasi untuk diri sendiri. Agar lebih dimengerti, pemateri juga menunjukkan ilustrasi bagaimana cara kerja vaksin ketika memasuki tubuh kita masing-masing. “Untuk partisipan sendiri  sangat antusias, sebelumnya juga mereka sudah mengetahui bahwa vaksin itu memang penting. Dari sosialisasi ini, kita tinggal menekankan, serta benar-benar meyakinkan aja,” ujarnya.

Karena SMP dan SMA terkait sudah melakukan pembelajaran tatap muka meski diminimkan kapasitasnya, tak lupa, pemateri juga mengingatkan agar ketat dan taat dalam menjalankan prokes yang sudah ditentukan oleh Satgas COVID-19. ” Yang pasti harapan dari semua, pandemi ini cepat berlalu. Apalagi vaksinasi juga sudah berjalan dan sudah banyak juga yang divaksin, jadi sangat besar harapan kita semuanya kembali seperti semula,” tutupnya.

** ummiazzahazizah-kkn/Uika

Anggota Dewan Minta PUPR Segera Perbaiki Jalan Ambles di Nanggung

0

Nanggung l Jurnal Inspirasi

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Permadi Dalung meminta Dinas PUPR untuk segera melakukan penanganan insfrastruktur jalan yang mengalami ambles di wilayah Kecamatan Nanggung. Jalan utama milik Kabupaten Bogor itu tepatnya di Kampung Dukuhkawung RT 05 RW 02, Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor terjadi ambles sejak Agustus lalu.

“Kalau memang kejadian amblesnya jalan itu pada bulan Agustus, kami anggap Dinas PUPR sangat lamban untuk penanganan jalan itu,” papar Permadi saat dihubungi Jurnal Bogor, Rabu (15/9).

“Kami minta UPT jalan, untuk segera melakukan perbaikan kondisi jalan yang ambles. Jangan datang hanya nongol doang tetapi harus ada tindakannya,” bebernya lagi.

Tak hanya itu, wakil rakyat dari PAN itu mempertanyakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan diantaranya di wilayah Kecamatan Nanggung dan Sukajaya. “Kami akan tanyakan langsung sejauh mana untuk penanganan jalan itu. Ini menjadi agenda pembahasan serius agar  Dinas PUPR harus  peka dalam penangani permasalahan insfrastruktur yang sudah lama kondisi rusak.”

“Sekarang kami mau rapat  dengan PUPR,  dan kami pertanyakan jalan yang di Nanggung juga, itu realisasinya bagai mana? Karena, itu jalan Kabupaten yang tidak pernah disentuh oleh mereka,” ujarnya.

Dalung menegaskan, semua Infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Nanggung menjadi agenda pembahasan serius untuk Dinas PUPR. “Jadi harapan kami PUPR harus segera tanggap memperbaiki jalan-jalan yang ruksak yang ada di Bogor bagian barat,” katanya.

“Pokoknya yang di wilayah Bogor barat kami harap secepatnya PUPR itu bergerak. karena ini kan sudah mulai musim hujan, jalanan sudah pasti rusak sehingga bisa menyebabkan banyak pengguna jalan yang jatuh,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu pengendara, H Yaya menerangkan, amblesnya jalan itu sekitar 3 meter dan panjang 15 meter sehingga bergeser mendekati kali besar sepanjang 5 meter. Awal mula kejadian itu pada pertengahan  Agustus. Salah satu penyebab amblesnya jalan itu adanya aktivitas galian tanah hingga berkurangnya resapan air, ditambah beban berat penumpukan material tanah sehingga menimbulkan beban berat dan berdampak pada kerusakan jalan.

“Setiap hujan lebat jalanan itu terus bergeser, hingga posisi mendekati tebingan yang berdekatan dengan kali besar,” pungkasnya.

**aripekon