Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang, begitupun pemberlakuan ganjil genap di wilayah Kota Bogor kembali diperpanjang hingga 16 Agustus 2021.
Sebelumnya pemerintah pusat mengumumkan secara virtual (9/8) perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali terhitung dari tanggal 10 Agustus 2021 sampai 16 Agustus 2021.
Ganjil genap yang dilakukan Pemerintah dan Satgas Covid-19 Kota Bogor memberlakukan ganjil genap mulai dari tanggal 11 Agustus 2021 hingga 16 Agustus 2021 untuk membatasi kegiatan masyarakat agar mengurangi serta mencegah angka kasus Covid-19 di Kota Bogor meningkat.
Bagi para pengendara roda dua maupun roda empat plat kendaraan yang tidak sesuai tanggal ganjil maupun genap akan diputar balik terkecuali [emadam kebakaran, ambulance, tenaga kesehatan, kendaraan dinas TNI/POLRI, angkutan umum dan online, angkutan logistik, masyarakat yang akan melakukan vaksinasi, serta keadaan darurat lainnya, selain itu pada pukul 21.00 ruas Jalan SSA dan jalan protokol akan ditutup.
“Satgas Covid-19 Kota Bogor kembali menerapkan Sistem Ganjil Genap di Kota Bogor dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19, Sistem Ganjil Genap ini akan berlangsung 11 Agustus 2021 sampai 16 Agustus 2021, Semoga ikhtiar ini terus menghasilkan hasil positif di Kota Bogor dalam menanggulangi wabah Covid-19” tulis laman akun Instagram @satlantas_polrestabogorkota, Rabu (11/8).
Berikut titik penyekatan yang dilakukan Satgas Covid-19 Kota Bogor.
Tim pemburu pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Kota Bogor menggelar razia di hotel Salak Express Jalan RE Martadinata, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (11/8) malam.
Alhasil, puluhan perempuan dan laki-laki yang sedang berada dalam kamar diangkut ke Balaikota Bogor untuk dilakukan pendataan.
Saat diamankan, semuanya tidak mampu menunjukan dokumen bukti pernikahan yang sah. Petugas dari Satpol PP Kota Bogor, Polresta Bogor Kota, Kodim 0606/Kota Bogor dan Denpom III/1 Bogor juga menemukan sejumlah alat kontrasepsi serta bukti percakapan transaksi prostitusi online melalui aplikasi pesan instan MiChat.
Pasangan muda-mudi itu pun langsung dibawa ke Balaikota Bogor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustiansyah mengatakan, penindakan ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang melihat banyak remaja keluar masuk dan menduga ada praktek prostitusi.
“Kami dari Tim Pemburu Pelanggar PPKM Kota Bogor gabungan dari Pemkot, TNI/Polri melakukan razia terhadap sebuah penginapan yang terindikasi banyak menerima tamu-tamu untuk berbuat asusila. Ada aduan dari masyarakat dan berdasarkan pendalaman tim di lapangan,” ungkap Agus.
“Jadi kami lakukan penindakan dan didapati ada 24 pasangan bukan suami istri di dalam kamar. Kita menjaga supaya dalam situasi pandemi ini semua bisa taat pada aturan,” tambahnya.
Agus menyatakan, beberapa diantaranya terbukti melakukan praktek prostitusi online. “Cara bertransaksi mereka dengan menggunakan aplikasi pesan, kami selidiki ada di masing-masing handphone mereka. Mereka janjian di penginapan ini,” terangnya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 24 pasangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa tindak pidana ringan (Tipiring). “Sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang ketertiban umum, masuk di pelanggaran asusila. Kita perdalam lagi sejauh mana mereka melakukan pelanggarannya, nanti kita akan sidang Tipiring. Untuk hotelnya kita kaji, kalau memang terbukti melakukan pelanggaran, kami berikan sanksi berupa teguran, peringatan, hingga penutupan sementara,” pungkasnya.
PPKM level 4 ini membuat sejumlah mal di Kota Bogor tutup untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan karena untuk mengurangi adanya kerumunan warga, sehingga dapat membantu pula dalam mengurangi angka penyebaran covid-19 di wilayah Kota Bogor.
Namun ada beberapa tenant yang masih memilih untuk membuka gerainya, yakni yang menjual makanan dan minuman saja yang diperbolehkan untuk tetap beroprasi. Serta supermarket dan apotek pun tetap buka.
Dengan adanya penutupan mal ini berdampak sekali bagi sebagian masyarakat, terlebih bagi para karyawan dan pemilik usaha yang membuka kios di dalam mal. Karena sejumlah karyawan mal diharuskan untuk meliburkan diri sampai dengan waktu yang belum ditentukan.
Salah satunya Karima, seorang karyawan kios makanan di Boxies 123 ini merasa bahwa dengan adanya penutupan mal cukup berdampak bagi kehidupannya.
“iya berdampak banget buat saya dan teman-teman yang jaga disini, karena kan ini salah satu pekerjaan utama saya ya bisa dibilang di bidang kios makanan dan playground ini yang memang mengharuskan mendatangkan banyak pengunjung. Tapi karena PPKM ini jadi harus ditutup,” katanya saat berbincang dengan Jurnal Bogor, Kamis (13/8).
Bahkan kios makanan tempat ia bekerja pun harus ikut ditutup serta membuat ia dan karyawan lainnya dirumahkan dengan tidak mendapatkan kompensasi apapun.
“Ya karena stand atau kios makanan ini jenisnya engga bisa dibawa dan dikerjain di rumah jadi ya kita diliburin sampai info PPKM yang terbaru, dan kalo engga kerja ya engga digaji gitu kan,” tambahnya.
Sampai saat ini pun ia belum mendapatkan kabar terbaru kapan ia bisa memulai bekerja dan membuka kios kembali, karena pihak atasannya pun masih menunggu infomasi terkait waktu bisa beroperasinya kembali mal di Kota Bogor.
Bahkan baru-baru ini dikeluarkannya kebijakan pemerintah terkait uji coba pembukaan mal yang baru dilakukan di beberapa kota besar saja, dan belum adanya kabar mengenai pembukaan mal di wilayah Kota Bogor. Karena pemerintah pun menyampaikan akan membuka mal tersebut secara bertahap.
Maka Karima pun berharap mal serta pertokoan bisa segera dibuka dan beroperasi seperti sedia kala. Sehingga ia dan para karyawan lainnya dapat kembali bekerja, karena sebagian besar karyawan mal tersebut mengaku bahwa penghasilannya hanya bergantung pada pekerjaan ini saja serta adanya cicilan dan tanggungan pribadi yang harus mereka bayarkan.
Jakarta | Jurnal Inspirasi Wahid Foundation bekerja sama dengan UN Women menyelenggarakan Webinar melalui Forum NUSANTARA (Gerakan Nasional Untuk Indonesia Damai, Adil, dan Setara) yang akan berlangsung secara daring Selasa, 10 Agustus 2021.
Kegiatan yang digelar bertujuan untuk memperluas diseminasi praktik baik Aksi Desa/Kelurahan Damai dalam mengembangkan mekanisme pencegahan kekerasan berbasis gender dan ekstremisme kekerasan berbasis komunitas. Selain itu, juga untuk memperkuat sinergi antar lembaga organisasi masyarakat sipil dan Pemerintah.
“Desa Damai tidak hanya membangun interaksi secara positif dengan mereka yang memiliki nilai-nilai berbeda. Perempuan sebagai agen perdamaian juga dipastikan terlindungi dari ancaman kekerasan melalui mekanisme yang dibentuk oleh komunitas,” ujar Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, memaparkan dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Yenny menyampaikan bahwa forum NUSANTARA ini memang diinisiasi agar menjadi sarana untuk berbagi cerita di Desa Damai tentang praktik baik yang terjadi di Desa.
“Kami membekali Desa/Kelurahan dengan serial panduan Aksi Desa/Kelurahan Damai. Di samping itu, kami juga menyediakan layanan digital berbasis teknologi atau e-learning bagi yang mau belajar dan berlatih cara membangun Desa/Kelurahan Damai. Silahkan diakses di peacevillage.id,” terang Yenny.
Sampai saat ini, sebanyak 14 Desa/Kelurahan Damai telah melakukan deklarasi dari total 30 Desa/Kelurahan Damai yang didampingi oleh Wahid Foundation sejak 2017. Pada kurun waktu 2020-2021, Desa/Kelurahan Damai merancang Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai untuk membangun mekanisme pencegahan kekerasan dan konflik dengan pendekatan keamanan insani dan responsif gender.
“Dengan memajukan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender, inisiatif Desa Damai telah membentuk mekanisme inovatif untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan di tingkat akar rumput. Bekerja sama dengan Wahid Foundation, UN Women akan terus mendukung komunitas untuk memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian,” ujar Jamshed Kazi, UN Women Representative and Liaison to ASEAN.
Yenny Wahid dalam acara ini sekaligus meluncurkan E-Learning dan serial Buku Panduan Aksi Desa/Kelurahan Damai dengan ditandai pukulan kentongan virtual. Selain itu, acara ini juga dimeriahkan dengan Talkshow “Merawat Damai, Membangun Kesejahteraan, dan Mencegah Kekerasan: Belajar Bersama Desa/Kelurahan Damai.”
Dalam kesempatan ini juga hadir Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati yang memberikan apresiasi dan dukungan atas program Desa/Kelurahan Damai yang diinisiasi oleh Wahid Foundation. Selain itu, menurutnya program ini juga sangat sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.
Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Andhika Chrisnayudhanto yang juga turut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, bahwa Program Desa merupakan role model terbaik implementasi Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di tingkat akar rumput. Bahkan, sambung dia, bagusnya program ini bisa merangkul banyak pihak dan bisa bersinergi dengan berbagai aktor mulai dari pemerintah desa, kelompok perempuan, tokoh masyarakat, dan aparat desa.
“Apa yang diinisiasi oleh Wahid Foundation ini sudah sesuai dengan 3 pilar RAN PE, yaitu pilar pencegahan, pilar penegakan hukum, dan pilar kemitraan dan kerja sama internasional. Kemudian program ini patut menjadi contoh bagi kita bagaimana RAN PE bisa diterima oleh semua masyarakat bahkan bisa bersinergi dengan melibatkan banyak pihak di tingkat lokal. Harapannya apa yang dilakukan oleh WF ini bisa juga diterapkan di daerah lain.” Terangnya.
Kegiatan ini dihadiri pula oleh Perwakilan UN Women Jamshed M. Kazi, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, dan Direktur Eksekutif Wahid Foundation Mujtaba Hamdi.
Kegiatan ini dihadiri 250 peserta yang terdiri dari Kementerian dan atau Lembaga Pemerintahan, Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Organisasi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kota Solo, Kota Depok dan Kabupaten Bogor). Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, perwakilan dari 16 Desa/Kelurahan Damai dan Mitra Internasional.
Selama acara berlangsung juga tersedia pameran virtual Desa Damai yang bisa diakses virtualtour.peacevillage.id pengunjung akan disajikan berbagai informasi tentang sejarah Desa Damai, sebaran wilayah Desa Damai, dan kunjungan 16 Desa/Kelurahan Damai lengkap dengan berbagai informasi menarik terkait aktivitas aksi Desa Damai.
Acara ini terselenggara atas dukungan terhadap inisiatif Desa Damai dari Pemerintah Australia, Pemerintah Jepang, dan United Nations Human Security Trust Fund (UNHSTF) and Access to Justice Fund.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan penyesuaian kebijakan dalam perpanjangan PPKM Level 4 mulai 10 hingga 16 Agustus mendatang.
Dalam peraturan terbaru disebutkan bahwa restoran atau rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dan menerima makan di tempat (dine in) dengan protokol kesehatan yang ketat.
Selain itu, pemerintah juga mengizinkan tempat ibadah seperti, masjid, musala, gereja, vihara, klenteng, dan tempat ibadah lainnya bisa menggelar kegiatan ibadah dengan kapasitas maksimal 25 persen dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama
Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, ada yang berbeda pada perpanjangan PPKM Level 4 sepekan ke depan. “Pertama adalah rumah ibadah diperkenankan untuk melakukan kegiatan dengan pembatasan 25 persen. Artinya kita akan koordinasi dengan MUI, DMI, memastikan bahwa kegiatan di masjid termasuk Jumatan berjalan dengan prokes tadi. Termasuk rumah-rumah ibadah lainnya juga sama,” ungkap Bima Arya di Balaikota Bogor, Senin (10/8).
Kedua, lanjut Bima, restoran dan kafe yang memiliki ruang terbuka bisa beroperasi. “Khususnya kafe resto yang sirkulasi udaranya mengalir dengan baik. Itu boleh beroperasi (dine in) dengan pembatasan 25 persen dan satu meja dibatasi 2 orang. Itu yang membedakan. Yang lain-lain saya kira masih sama,” katanya
Bima menjelaskan, kafe dan restoran yang berada di pusat perbelanjaan pun diperkenankan beroperasi namun harus sesuai dengan aturan yang ada.
“Kalau ada ruang terbukanya boleh, di dalamnya tidak boleh. Misalnya ada dua bagian, yang didalamnya harus tutup, tapi yang di luarnya boleh. Intinya yang berada di ruang terbuka dan sirkulasi udaranya baik,” jelas Bima.
Bima Arya memaparkan, semua data menunjukan kondisi yang membaik. Seperti tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) di rumah sakit se-Kota Bogor per Senin, 9 Agustus 2021 tercatat sudah turun jauh menjadi 40,5 persen atau hanya terisi 534 tempat tidur dari kapasitas yang tersedia sebanyak 1.317 unit.
Satgas Covid-19 Kota Bogor melarang warga untuk menyelenggarakan perlombaan pada 17 Agustus mendatang lantaran dinilai dapat menimbulkan kerumunan.
“Nanti kami akan mengeluarkan edaran yang ditunjukkan untuk RT, RW dan pemerintah wilayah. Agar masyarakat tidak dulu menggelar perlombaan yang dapat menimbulkan kerumunan,” ujar Ketua Satgas Covid -19 Bima Arya, Rabu (11/8).
Menurut dia, secara umum aturannya hampir sama dengan 17 Agustus tahun lalu. “Saya minta kepada masyarakat agar tidak dulu menggelar perlombaan 17 Agustus. Khususnya perlombaan yang dapat mengundang kerumunan,” katanya.
Kendati demikian, kata Bima, Pemkot Bogor akan tetap menggelar upacara kemerdekaan di Balaikota Bogor. “Ada arahan dari pusat dilakuakn upacara secara terbatas di Balai Kota,” pungkasnya.
Jajaran Polsek Bojonggede bersama Puskemas Bojonggede, Rabu pagi (11/8/2021) melaksanakan vaksinasi massal secara jemput bola di tingkat RW seperti yang digelar di Perum Gria Yasa Lestari, Desa Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
Namun ada hal yang menarik dalam kegiatan vaksinasi massal itu, selain petugas menyediakan doorprize, kegiatan vaksinasi bertemakan kemerdekaan itu sebelum pelaksanaan, petugas dan warga yang hendak divaksinasi berdiri kompak menyanyikan lagu Indonesia Raya sembari mengibarkan bendera Merah Putih dengan penuh semangat.
Menurut Kapolsek Bojonggede AKP Dwi Susanto, vaksinasi jemput bola ini dilakukan untuk membantu pemerintah pusat dalam mencapai vaksinasi nasional dalam meningkatkan herd immunity masyarakat. “Dan juga kami untuk menarik minat masyarakat yang yang ingin divaksinasi menyediakan doorprize dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI ke-76,” kata AKP Dwi kepada wartawan, Rabu (11/8/2021).
Dwi lebih lanjut mengatakan, untuk di lokasi saat ini target vaksinasi 500 orang yang tersuntik dosis vaksin usia dewasa dan lansia. “Hari ini yang disuntikkan dosis pertama Astrazeneca target 500 orang usia dewasa hingga lansia,” kata Kapolsek.
Kapolsek menambahkan untuk di wilayah Kecamatan Bojonggede total vaksinasi sampai saat ini sudah mencapai 40 persen.
Sementara menurut warga, Yoyoh, awalnya awalnya was-was dan takut, namun setelah disuntik ternyata hilang rasa takut itu. “Awalnya takut tapi ternyata setelah disuntik gak sakit dan tidak khawatir kalau udah divaksin,”katanya.
Yoyoh mengaku setelah divaksin dia langsung mengambil kupon pengundian. “Alhamdulillah tadi dapat tempat makan lumayan lah,” kata Yoyoh mengakhiri.
Warga di dua kampung di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan peluru nyasar yang masuk ke dalam rumah warga. Kejadian peluru nyasar itu pertama terjadi pada Selasa (11/8/2021) di rumah Yayah di Kampung Bojong Galeh, Desa Cimanggu I yang menebus atap rumah.
Sementara kejadian kedua terjadi pada Rabu (12/8/2021) di rumah Agus di Kampung Bubulak, Desa Keuwengkolot, Kecamatan Cibungbulang. Peluru itu menembus jendela kaca saat itu Agus sedang melakukan aktivitas sehari-harinya menjahit pakaian, tiba-tiba terdengar suaranya pecahan kaca. Setelah dicek ternyata ada peluru nyasar yang menebus jendela kaca rumahnya.
Sementara menurut Yayah saat itu dirinya sedang berada diluar rumah, namun saat pulang untuk melihat anak yang sedang berada di dalam rumah membuka pintu terdengar suara ledakan. Ia pun langsung mencari sumber lendakan itu yang dikiranya lampu yang meledak.
“Tapi setelah saya lihat lampu gak pecah ternyata setelah dicari ada peluru nyasar lewat atas rumah masuk kedalam kamar beruntung tidak megenai anak saya yang saat itu ada di dalam rumah,” kata Yayah.
Yayah pun sempat memegang peluru tersebut dan saat disentuh terasa panas. Ia pun lantas langsung memberitahu keponakan untuk mengambil peluru itu. “Sempat saya pegang panas langsung saya lapor keponakan saya untuk mengambil peluru tersebut,” katanya.
Kini peluru nyasar yang masuk ke rumah Yayah telah diamankan oleh pihak desa untuk diserahkan kepada pihak terkait. Kepala Desa Cimanggu I Hernawan mengatakan belum diketahui pasti asal dan pemilik peluru nyasar tersebut. Namun sekitar 5 km dari pemukiman warga ini dibalik bukit ada sebuah lapangan yang biasa digunakan untuk latihan menembak.
“Kita akan kroscek dan berkoordinasi dengan Koramil Cibungbulang terkait peluru nyasar ini,” katanya.
Hernawan berharap kejadian ini tidak terulang kembali pasalnya di daerah tersebut banyak pemukiman warga yang dikhawatirkan mengenai warga.
Menindaklanjuti pemberitaan perihal diduga adanya penyerobotan batas sepanjang sungai yang dilakukan oleh PT. Parisindo Pratama yang beralamat di KM.5 Citeureup, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, membuat anggota DPRD Kabupaten Bogor Achmad Fathoni angkat bicara.
Sebelumnya, Achmad Fathoni beserta Kepala Desa terjun langsung ke lokasi pembuatan TPT yang dilakukan oleh PT Parisindo yang diduga membuat sungai yang tadinya lebar menjadi sempit. Fathoni biasa disapa mengatakan saat dirinya berbincang langsung dengan Kepala BBWS Ciliwung – Cisadane perihal PT Parisindo perihal langkah dan tindakan yang nantinya akan diambil oleh BBWS dengan adanya dugaan penyerobotan tanah yang menyebabkan penyempitan sungai.
“Untuk PT Parisindo tadi saat berbincang BBWS menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak berizin dan merupakan bentuk pelanggaran, dan dari kepala BBWS sudah berkordinasi dengan ATR BPN untuk melakukan pengecekan yang nantinya akan dilakukan penindakan,” jelas politisi PKS tersebut kepada Jurnal Bogor, Rabu (11/8).
Dia menjelaskan, saat dia berbincang – bincang dengan warga sekitar, banyak warga mengatakan jika sepadan sungai sudah banyak termakan oleh PT Parisindo itu yang menyebabkan harus ada instansi terkait yang menangani perihal tersebut.
Terpisah, Kades Gunung Putri Daman Huri saat ditemui di ruangannya mengatakan, dia berharap agar instansi terkait seperti ATR BPN dan BBWS mengecek ke lokasi dan sangat ditunggu kedatangannya untuk langsung turun melihat ke lapangan karena secara administrasi pihak desa sudah mengadukan hal tersebut kepada BBWS Ciliwung – Cisadane yang mau dating, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.
“Saya pikir saat datang mengunjungi Desa Cicadas untuk peresmian Sungai Citongtut sekalian mampir kesini untuk mengecek sepadan sungai yang diduga diserobot oleh PT Parisindo , oleh karena itu kami sangat menanti kedatangannya, baik itu ATR BPN ataupun BBWS untuk mengecek lokasi tersebut karena secara administrasi menyurati pengaduan sudah kami lakukan kepada instansi terkait, namun jika tidak digubris juga, ada apa denganmu,” pungkas A Heri biasa disapa.
Sampai diturunkannya berita ini belum ada penjelasan resmi dari PT Parisindo perihal batas yang dimiliki oleh pihak perusahaan tersebut.
Pengguna jalan yang melintas di ruas Cibalung-Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, mengeluhkan kondisi jalan rusak. Kerusakan jalan Kabupaten Bogor itu, mulai dari pertigaan depan rumah makan Durian Warso hingga batas akhir Cibalung sebelum palang pintu rel KA Maseng.
Bahar, pengguna jalan saat melintas di ruas Cibalung-Cipicung mengeluhkan kondisi jalan rusak parah tersebut. Bahkan, sebagian ruas jalan sudah berlubang dan digenangi air. “Kalau dibiarkan saja tanpa ada perbaikan, membahayakan pengendara terutama roda dua,” ungkapnya kepada wartawan.
Menurutnya, kondisi jalan rusak dan tidak lebar, membuat para pengendara harus berhati-hati. Sebab, rawan terjadi kecelakaan lalulintas. “Saya tiap hari melintas jalan ini, tidak sedikit para pengendara hampir mengalami kecelakaan, baik tunggal maupun tabrakan,” ujar Bahar.
Selain kondisi rusak, lanjutnya, sebagian bahu jalan yang berada di tebing sudah mulai terjadi longsor. Dimana, dibawah tebing terdapat kali besar yang suatu waktu selalu terjadi banjir. “Warga sudah membuat tulisan pemberitahuan rawan longsor dipinggir tebing,” paparnya.
Bahar minta agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Kelas A Ciomas untuk melakukan perbaikan ruas Jalan Cibalung-Cipicung. “Inikan tugasnya pemerintah dalam hal ini dinas terkait, jangan sampai ada kecelakaan dulu baru diperbaiki,” tegasnya.
Tak hanya ruas jalan Cibalung-Cipicung, sejumlah ruas jalan yang masuk wilayah tugas UPT Jalan dan Jembatan Kelas A Ciomas lain pun kondisinya sudah rusak dan belum ada perbaikan. “Seperti jalan Ciburayut banyak yang sudah rusak. Aspalnya sudah mengelupas dan berlubang,” imbuh Agus Sudrajat, pengguna jalan lainnya.
