Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berkolaborasi dengan IPB University melakukan survey persepsi masyarakat Kota Bogor terhadap pandemi Covid-19. Ada empat isu yang paling sering ditanyakan atau paling banyak menjadi bahan diskusi, yakni vaksin, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kepatuhan protokol kesehatan (prokes), dan dampak sosial ekonomi.
Total ada 20.819 responden yang tersebar di 68 kelurahan di Kota Bogor dengan memperhatikan strata demografi penduduk. 43 persen responden laki-laki dan 57 persen perempuan.
Hasil survei pengambilan data terhitung 3-9 Agustus 2021 ini disampaikan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University, Ernan Rustiadi, Ahli Ilmu Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Fredian Tonny Nasdian dan Ahli Ekonomi dan Bisnis, Raden Dikky Indrawan di Paseban Sri Bima Balai Kota Bogor, Minggu (15/8).
Hasil kesimpulannya di antaranya, ada 47 persen responden sangat optimis dan 37 persen optimis Covid-19 akan berakhir. Namun ada ancaman penyakit baru yang diderita responden saat Pandemi berdasarkan jenis Pekerjaan, yakni Hipertensi dan Penyakit Mental. 82,93 persen responden mahasiswa menyebutkan penyakit mental.
Selain itu, tingkat pengetahuan warga Kota Bogor terhadap Pandemi, Vaksin dan PPKM sudah Sangat Baik. Ada sebanyak 97 persen responden memahami pengertian vaksin, 2 persen menyatakan vaksin produk konspirasi elite global dan 1 persen menjawab lainnya.
Kemudian, 85 persen sudah melakukan vaksin dan 15 persen belum divaksin. Dari 85 persen yang sudah divaksin, 2 kali suntik ada 62 persen dan 1 kali suntik ada 38 persen.
Perilaku dan Kepatuhan Warga Kota Bogor sudah baik dalam melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes), namun terus harus ditingkatkan pada beberapa lokasi fasilitas umum seperti Pasar, Terminal dan Angkutan Umum.
Warga Kota Bogor menilai pelaksanaan Vaksin di Kota Bogor sudah baik, namun diperlukan perbaikan untuk penambahan sentra vaksin, antar jemput dan percepatan pelaksanaan Vaksinasi.
Disamping itu, pelaksanaan PPKM mempengaruhi ekonomi warga Kota Bogor dengan turunnya pendapatan sekitar 65 persen. Diperlukan upaya jangka pendek (bantuan sosial sembako, program sosial berbasis kepedulian masyarakat dan stimulus konsumsi masyarakat) dan jangka menengah (persebaran dan perluasan kesempatan kerja, relaksasi ekonomi, dan jaminan sosial ketenagakerjaan). Kemudian 32 persen menyatakan pendapatannya tetap dan 3 persen naik.
Tak hanya itu, dampak dari kebijakan PPKM ada sebanyak 41 persen responden menjawab kehilangan pekerjaan dan 59 persen menyatakan tidak.
Wali Kota Bogor, Bima Arya menyebutkan, dibandingkan hasil survei tahun 2020 lalu yang menunjukan angka 19 persen warga Kota Bogor tidak percaya Covid-19. Namun di tahun 2021 ini menurun drastis hingga 2 persen.
“2 persen ini gak boleh dilepas, kita harus putuskan strateginya, karena semua warga Bogor harus kita selamatkan. 2 persen itu siapa, kita dalami lagi. Kemungkinan mereka yang terdampak ekonomi, kemudian mudah terprovokasi berita-berita dan sebagainya,” kata Bima Arya.
Di sisi lain katanya, pemahaman publik tentang Covid-19 dan vaksin jauh lebih baik, mayoritas antusias dan ingin divaksin. Namun kebijakan PPKM meninggalkan banyak catatan, karena banyak warga yang kehilangan pekerjaan.
“PPKM itu banyak catatannya. Warga itu patuh, namun berdasarkan hasil survei banyak yang terpengaruh secara ekonomi, ada yang kehilangan pekerjaan cukup banyak, kemudian juga warga melihat PPKM ini menurunkan pendapatan mereka, terutama pekerjaan harian. Jadi, ini harus ada langkah-langkah antisipatif,” jelasnya.
Menyinggung pendampingan psikologis, Bima Arya menyebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bogor memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dengan tugas konselingnya.
“Ini yang akan mengintervensi keluarga yang mengalami persoalan secara psikologis, kita akan bekerja sama dengan kampus. Untuk mahasiswa ini akan kita garap, kemudian untuk keluarga ada beberapa program yang akan digarap,” katanya.
Rektor IPB University, Arif Satria mengapresiasi survei yang dilakukan Pemkot Bogor, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat terukur. Ia berharap kebijakan ini dilakukan pemerintah daerah di Indonesia.
Sebab kata dia, saat ini masih sedikit keterlibatan survei dalam penentuan kebijakan diambil pemerintah berdasarkan science based policy atau kebijakan berdasarkan sains (keilmuan).
Turut hadir, Wakil Kepala LPPM Bidang Penguatan Sumberdaya, Kerja sama dan Pengembangan, Prof. M. Faiz Syuaib, Ahli Gizi dan Kesehatan Masyarakat Prof. Ikeu Tanziha, Kapolresta Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Dandim 0606 Kolonel Inf. Roby Bulan, Ketua DPRD Atang Trisnanto, Dandenpom III/1 Letkol CPM Sutrisno dan Kepala Bappeda Rudy Mashudi.
** Fredy Kristianto
