Klapanunggal | Jurnal Inspirasi

Camat Klapanunggal Ahmad Kosasih langsung mengumpulkan aparat Pemerintah Desa  Klapanunggal, beserta pengurus Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT dan RW), Senin (19/04). Upaya ini menyikapi adanya pemberitaan potongan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementrian Sosial (Kemensos).

Pada klarifikasi yang dilakukan Pemdes Klapanunggal, bertempat di aula Desa Klapanunggal Ahmad Kosasih mengatakan, apapun dalihnya pengalihan dana BST kepada diluar penerima KPM itu tidak diperbolehkan. Apalagi pengalihan BST senilai Rp 600.000 menjadi Rp300.000, sekalipun tujuannya baik untuk dibagikan kepada warga yang tidak menerima bantuan atau miskin.

“Aturannya tidak diperbolehkan, yang lebih kami sayangkan lagi kenapa tidak koordinasi kepada Muspika jika ingin mengambil langkah pengalihan anggaran BST tersebut,” tegas Camat.

Menurutnya, sekarang kasus ini sudah sampai ke Polres Bogor, KPM sudah melaporkan perihal pemotongan anggaran tersebut kepada pihak berwajib. “Jadi silakan diselesaikan jika bisa secara kekeluargaan. Kembalikan uang KPM yang melaporkan ke Polres, dengan warga tersebut melaporkan sama dengan tidak menyetujui adanya pengalihan BST tersebut kepada warga yang lain, jadi niat baik harus disertai dengan cara yang baik, jangan niat baik jadi malapetaka,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kasie Kesra Desa Klapanunggal Asep mengatakan, dirinya tidak mengetahui adanya aturan jika BST dari Kemensos tidak boleh dialihkan kepada yang tidak mendapatkan. “Saya berani tekan kan jika yang menerima anggaran pengalihan tersebut benar-benar warga yang tidak pernah mendapatkan bantuan apapun,” kata dia.

“Kami siap pasang badan jika memang harus diperiksa, karena uang yang dikumpulkan dari KPM dan dialihkan kepada warga yang tidak mampu lainnya benar adanya, hanya saja kami akui memang ketidaktahhuan kami perihal aturan BST, kedepannya kami akan intens komunikasi dengan Muspika,” kata Asep.

Ia menjelaskan, tidak semua KPM memberikan sebanyak Rp 300 ribu. “Ada yang 50 ribu, ada yang 100 ada yang tidak sama sekali, karena memang tidak ada paksaan tapi memang kami arahkan karena kita juga membentuk koordinator untuk itu,” kata dia.

** Nay Nur’ain

Tajurhalang  | Jurnal Inspirasi

Komitmen menjalin hubungan dengan Polres dan Kodim Depok, Bupati Bogor Ade Yasin datang untuk meresmikan kantor  Polsek Tajurhalang, Polres Metro Depok Polda Metro Jaya, Senin (19/4/2021).

Dalam acara pengukuhan dan peresmian kantor Polsek Tajurhalang, selain Bupati Bogor hadir juga  Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar, Dandim 0508 Depok Kolonel (Inf) Agus Isro Miroj Setta, Fikri Ikhsani Camat Tajurhalang dan Dace Hatomi Camat Bojonggede, serta tamu undangan lainnya. Peresmian itu ditandai dengan acara pemotongan tumpeng dan gunting pita.

Dalam Sambutannya Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, Pemkab Bogor sangat mendukung dengan adanya kantor Polsek Tajurhalang. Hal ini yang membuat dirinya hadir dalam kegiatan penting tersebut.

Menurutnya Kecamatan Tajurhalang dan Bojonggede merupakan wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki garis komando cukup jauh yaitu ke Polres Depok dan Kodim 0508 Depok. “Dengan adanya kantor Polsek Tajurhalang saya berharap akan semakin terus mendekatkan pelayanan dari kepolisian dan makin memudahkan masyarakat,” kata Ade Yasin.

Bupati Bogor menambahkan, keberadaan Polsek Tajurhalang juga akan membuat daya jangkau pelayanan Polri semakin dekat, sehingga suasana kamtibmas semakin kondusif dan lebih baik.

“Pemkab Bogor saat ini terus meningkatkan sinergitas dengan jajaran Polri dan TNI. Alhamdilillah situasi Kabupaten Bogor selama ini sangat kondusif,” tambahnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Bupati Ade Yasin juga menyampaikan apresiasi kepada Polres Depok dan Kodim Depok yang selama ini terus bekerjasama secara baik dalam segala hal untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu  Kapolres Metro Depok Kombes Imran Edwin Siregar menyampaikan bahwa keberadaan Polsek Tajurhalang merupakan bukti komitmen Polri dalam meningkatan sarana dan prasarana dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Maka saya himbau agar semua petugas di Polsek Tajurhalang agar terus meningkatkan pelayanan kamtibmas wilayah dengan dedikasi tulus ikhlas sebagai pengabdian tugas dan amanah. Laksanakan tugasnya dengan prima, konsisten, tegas dan humanisme agar rasa aman, nyaman dan tentram di tengah masyarakat terwujud,” tegas Kapolres Depok.

** Cepi Kurniawan

Cibinong | Jurnal Inspirasi

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melayangkan tuntutan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh salah satu oknum dosen ke Bareskrim Mabes Polri. KMHDI pun diminta untuk melengkapi lagi berkas pelaporan, Senin (19/4).

Ditemui di salah satu kafe di bilangan Cibinong, Kabupaten Bogor, Putu Lingga, Ketua Pimpinan Cabang KMHDI Bogor menjelaskan, laporannya itu terkait dugaan penistaan agama yang belum diproses penyidik lantaran ada berkas yang belum lengkap.

“Laporan kami bukan ditolak, tapi diminta dilengkapi terkait legalitas organisasi, karena laporan atas nama organisasi,” ucap Lingga.

Lingga juga mengatakan, pihak kepolisian meminta KMHDI selaku organisasi penuntut untuk kembali lagi ke Mabes Polri besok (Selasa) guna melengkapi berkas organisasi atau SK dari Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih lanjut, menurut lingga pihaknya melaporkan Desak Made Darmawati atas dugaan penistaan agama dan juga dalam undang-undang sudah jelas Pasal 156(a) KUHP Indonesia yang mana tertuang dalam UU itu.

“Larangan setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun,” paparnya.

Dengan tegas, Lingga akan terus melanjutkan hal ini ke ranah hukum. “Karena pernyataan dalam video tersebut terus menuai kontroversi yang dinilai telah menistakan agama Hindu,” tegasnya.

Lingga juga mengatakan bahwa kasus intoleransi seperti ini sudah kerap terjadi, hanya saja, menurutnya kali ini sudah keterlaluan. “Agama itu kan soal keyakinan, ini tentang apa yang diyakini tanpa harus menyakiti hati orang lain. Saya sangat menyayangkan dan akan memberikan efek jera,” ujar Putu.

Diketahui, usai beredarnya video ceramah salah satu oknum dosen di sebuah perguruan tinggi di Jakarta, mualaf bernama Dr. Hj. Desak Made Darmawati, S.Pd.,MM (Ketua Pusat Kewirausahaan dan Karir Mahasiswa UHAMKA) tentang kesaksiannya sebagai mualaf yang dianggap telah melecehkan dan mendegradasikan agama Hindu.

Pada 17 April 2021, Desak Made Darmawati telah menyampaikan permohonan maaf melalui konferensi pers di Pura Cijantung Jakarta Timur, yang disaksikan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) beserta Dirjen Bimas Hindu pun telah menerima klarifikasi.

Terkait adanya permintaan maaf yang telah disampaikan oleh Desak Made Darmayanti, Lingga mewakili KMHDI mengatakan menghargai itikad baik tersebut, tetapi oknum dosen tersebut harus menempuh jalur hukum agar tidak ada kejadian serupa lagi.

“Kita sangat menghargai itikad baik Ibu Desak, kewajiban umat beragama memiliki kewajiban untuk saling memaafkan. Tapi kita juga punya hak untuk menegakkan hukum. Karena ini sudah melanggar hukum. Alasannya agar tidak muncul Desak Desak yang lainnya,” tegas Lingga lagi.

Lingga berharap di tengah semangat bangsa Indonesia menjaga toleransi dan moderasi beragama, jangan sampai muncul lagi kasus serupa. Dan meminta aparat untuk menindak tegas. “Tentu saja apa yang disampaikan oleh oknum tersebut telah mengganggu ketenangan umat Hindu, sehingga upaya hukum yang dilakukan untuk meredam riak-riak tersebut,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Cigombong | Jurnal Inspirasi

Antrean panjang terlihat di depan Kantor Cabang Bank (KCB) BRI, Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Senin (19/4). Bahkan, warga yang akan mendapatkan bantuan modal usaha dari pemerintah itu, rela mengantre dari mulai pukul 04.00 WIB.

Siti Romilah, warga Kecamatan Cigombong yang diinformasikan mendapat bantuan modal usaha mengaku, mulai mengantre untuk mendapatkan nomor antrean verifikasi data di Bank BRI dari sebelum subuh atau sesudah sahur.

 “Sehabis sahur saya langsung ke Bank BRI. Ternyata, sudah banyak juga warga yang mengantre,” ungkapnya kepada wartawan.

Menurutnya, warga sengaja datang ke KCB Bank BRI Cigombong dari subuh, karena khawatir kehabisan nomor antrean verifikasi berkas yang diminta pihak bank. “Yang diverifikasi seperti Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP, buku rekening serta ATM,” ujar Siti.

Siti mengaku, pertama kali ada program bantuan modal usaha dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkop dan UMKM), dirinya mendapatkan bantuan sebesar Rp.2.400.000. “Tapi sekarang informasinya hanya 1,2 juta,” paparnya.

Selain di KCB Bank BRI Cigombong, kerumunan warga juga terlihat di lokasi KCB Bank BRI Caringin, di Desa Muarajaya, Kecamatan Caringin. Warga mulai berdatangan sebelum subuh. “Sekarang hanya mengambil nomor antrean untuk verifikasi data saja. Kalau pencairan bantuannya, satu minggu setelah selesai dilakukan verifikasi,” jelas Kholis, warga Kecamatan Caringin yang juga sebagai penerima bantuan.

Selain itu, Kholis merasa untuk pencairan tahap kedua yang akan diterimanya, sangat ribet dan dibatasi setiap harinya oleh pihak bank yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga penyalur bantuan tersebut. “Tapi kalau saya tidak ambil, butuh buat modal usaha. Makanya, saya rela ngantre dari subuh juga,” tukasnya.

** Deni/Dede Suhendar

Bogor | Jurnal Inspirasi

Syarifah Sofiah yang juga Sekda Kota Bogor ini mengatakan, untuk mata air yang ada agar dijaga konservasinya dan menambahkan sumur resapan di sekitar lokasi, agar bisa menambah debit airnya.

“Meskipun ada kendala dalam pola kebersihan masyarakat hulu sungai Cisadane yang kurang baik dan berdampak pada kualitas yang buruk, namun untuk mata air harap dijaga agar tetap bersih,” kata dia.

Kemudian, Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Ardani Yusuf menambahkan, untuk saat ini pihaknya terus berusaha untuk menjaga kualitas sumber air bersih yang dialirkan ke masyarakat tetap terjaga.

“Kami berpedoman pada Permenkes agar kekeruhan dibawah 5 Ntu,” jelas dia.

Akan tetapi ada kendala di hulu sungai Cisadane yang dianggap cukup sulit dan harus ada kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dengan pihak Kabupaten Bogor.

Saat ini Perumda Tirta Pakuan bekerja sama dengan IUWASH PLUS, melakukan evaluasi KKMA pada lokasi mata air. Harapan dengan adanya kerja sama ini kedepannya, bisa menentukan jumlah sumur resapan serta desain detail pembuatannya.

“Mudah-mudahan di tahun depan ada anggarannya dan dapat dilaksanakan sehingga debit air kembali seperti semula,” pungkas Ardani Yusuf.  

** by/rls