32.1 C
Bogor
Saturday, April 25, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 1040

Kebangkitan Cina, Mengklaim Sepihak Laut Cina Selatan

0

JURNAL INSPIRASI – Geopolitik merupakan perpaduan antara geografi dan politik, dan dasar untuk memenuhi tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kepentingan nasional. Geografi adalah semua elemen bumi, terutama letak wilayah, sumber daya alam, dan lautan. Aspek politik adalah keadaan dinamis kehidupan suatu negara, terutama ketahanannya dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan eksternal dan internal. Unsur politik meliputi pemerintah, masyarakat, dan organisasi politik, yang saling terkait dan menentukan arah kebijakan dan masa depan negara. Cina adalah negara dengan atribut geopolitik di kancah politik Laut Cina Selatan.

Di sisi lain, kebangkitan Cina sebagai kekuatan baru merupakan ancaman bagi Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya. Kebangkitan roda yang mendorong reformasi ekonomi Cina yang dimulai pada era Deng Xiaoping. Selain memobilisasi dan meningkatkan kekuatan, Cina juga mulai mereformasi kekuatan militernya. Dengan demikian, pada abad ke-20, Cina menjadi negara maju di dunia. Sejak 1990-an, Cina telah menjadi kekuatan geopolitik dominan di Asia Timur. Dengan pesatnya pertumbuhan kedua bidang ini, Cina merasa kekurangan energi dan sumber daya antariksa. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan ekonomi dan militer Cina,

Ketika Cina mengklaim bahwa garis sembilan titik berada di dalam wilayah nasional pada peta resmi Cina, maka muncullah geopolitik yang terjadi di Laut Cina Selatan (Vujakovic, 2020). Hal ini menyebabkan ketegangan di kawasan ASEAN dan intervensi AS (AS) di Jepang telah memperburuk ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan (Fathun, 2017). Klaim Cina atas Laut Cina Selatan digunakan untuk mengembangkan pendapatan negara dan daya dukung ekonomi. Cina berencana untuk membangun Jalur Sutra Maritim atau “Jalan Sutra Maritim Abad 21” (Li & Chang, 2019).

Karena sifat geopolitik historisnya yang kompleks, klaim Cina telah menjadikan Laut Cina Selatan sebagai inti dari sengketa kedaulatan dan teritorial selama beberapa dekade (Perez-Alvaro & Forrest, 2018). Konflik di Laut Cina Selatan telah meningkat selama dekade terakhir, mempengaruhi beberapa negara di Asia Tenggara. Bahkan, beberapa pengamat menilai konflik yang muncul kembali pasca Perang Dingin itu kompleks dan harus diselesaikan karena ketidakpastian konfigurasi politik internasional. Konflik di Laut Cina Selatan terutama berkisar pada kepemilikan pulau Paracel dan Spratly, yang diklaim secara sepihak oleh beberapa negara tetangga seperti Cina, ROC (Taiwan), Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Dari sudut pandang Cina, faktor sejarah seperti penemuan, penamaan, dan penggunaan nama yang berkelanjutan adalah penting. Sementara itu, asal-usul geopolitik di kawasan Laut Cina Selatan adalah karena kepercayaan mayoritas orang Cina yang percaya bahwa Laut Cina Selatan adalah warisan sejarah. Artikel yang hampir mirip dengan objek investigasi adalah studi Vujakovic (2020) yang menjelaskan bahwa klaim Cina di Laut Cina Selatan telah membentuk opini di media barat tentang difusi masalah geopolitik dan konflik yang muncul di sana. Di kawasan Asia-Pasifik, Cina telah memperluas pengaruhnya dengan diplomasi kekuatan yang keras. Dapat dilihat bahwa Cina telah bertindak agresif di wilayah tersebut. Cina telah mengklaim beberapa wilayah di kawasan Asia-Pasifik, khususnya Laut Cina Selatan.

Pendudukan sepihak Cina di Laut Cina Selatan membuat negara itu sangat berbahaya di kawasan dan menganggapnya sebagai ancaman dari Cina. Bahkan Amerika Serikat ikut campur dalam perselisihan ini atas ancaman keamanan. Laut Cina Selatan telah menjadi “harta karun” dengan sumber daya alam melimpah yang dapat dipulihkan, seperti cadangan minyak dan gas, ikan, dan logam darat yang besar, yang semuanya digunakan dalam industri teknologi tinggi hilir.

Menurut beberapa sumber, Laut Cina Selatan memiliki sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam, 266 triliun kaki cadangan gas yang membentuk 70 dari total cadangan hidrokarbon wilayah tersebut dan menyimpan kekayaan ikan yang tak ternilai yang merupakan Sepertiga dari keanekaragaman laut total dunia. LCS juga memiliki cadangan minyak 213 miliar barel, yang hampir 80 persen dari cadangan minyak Arab Saudi dan banyak lagi. Cina memandang kawasan LCS yang kaya sebagai “sangat seksi” dan negara-negara ASEAN di kawasan Asia Pasifik ingin memperjuangkannya. Jadi sangat jelas bahwa LCS merupakan bidang yang sangat menjanjikan bagi kedua belah pihak yang berkepentingan. (cnbcindonesia.com. pada 3 Juli 2020)   

Pulau Taiping, juga dikenal sebagai Itu Aba dan dengan berbagai nama lainnya, adalah pulau terbesar di Kepulauan Spratlys. Vietnam membuat klaim atas Laut Cina Selatan pada tahun 1975 dengan menerbitkan buku putih di pulau Hong Sa (Paracell) dan Truong Sa (Spratly) yang menyatakan bahwa Suksesi Prancis adalah alasan klaim Vietnam Selatan. Pada periode kedua, pada 2 Desember. Kepulauan Spratly dengan luas 3 kilometer persegi memiliki potensi sumber daya alam. Di bawah permukaan laut, pulau-pulau tersebut dikatakan memiliki kandungan gas dan minyak yang melimpah, dan pulau-pulau tersebut merupakan lokasi strategis sebagai pos pertahanan militer.

Terdapat perbedaan dan perubahan sikap di antara anggota ASEAN. Vietnam mendesak ASEAN untuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Cina terkait tindakan dan kegiatan negara tersebut di Laut Cina Selatan. Jelas bahwa Vietnam bergerak menjauh dari Cina. Sikap Vietnam dapat dikaitkan dengan upaya AS untuk menemukan sekutu untuk bersaing dengan Cina. Pada tahun 2013, Filipina membawa perselisihan mereka dengan Cina ke Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, mengundang kemarahan Beijing.

Keputusan arbitrase internasional saat itu, menolak klaim Cina dan Filipina menang. Namun, Filipina sebelumnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional untuk menggugat klaim Cina, kini mulai menghubungi Cina. Usai vonis yang dimenangkan Filipina. Filipina tampak acuh tak acuh terhadap putusan arbitrase internasional tentang sengketa LCS. Sikap independen ASEAN akan menguji apakah ASEAN akan berhasil mendapatkan suara dalam keterlibatan COC atau tidak, dan berhasil menjaga netralitas dan integritas ASEAN dalam membela anggotanya, tanpa mengorbankan kepentingan yang lebih penting.

Filipina sebelumnya telah mengajukan gugatan terhadap klaim Cina di hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Usai vonis yang dimenangkan Filipina, Duterte justru tampak mengabaikannya. Filipina tampaknya tidak terpengaruh oleh putusan arbitrase internasional tentang sengketa LCS. Presiden Cina Xi Jinping sebelumnya mengatakan kepada Filipina dan Vietnam bahwa sengketa Laut China Selatan (LCS) harus diselesaikan secara bilateral.

Deklarasi Bersama menekankan pentingnya penyelesaian damai sengketa LCS sesuai dengan hukum internasional, termasuk Hukum Maritim PBB, yang menjadi dasar keputusan Pengadilan. Negara-negara ASEAN harus memiliki suara dalam sengketa LCS untuk mengambil tindakan tegas. Netralitas ASEAN dalam penyelesaian masalah, terus membela anggotanya, untuk menghindari konflik yang berlarut-larut. Untuk mencapai tujuan ASEAN dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Konflik antar anggota dapat menghambat perkembangan negara ASEAN.

Penulis: Adie Nugraha Natanegara

Daftar Pustaka
Priangani, Ade & Jeremy Aldi Rezki Hattu. (2020). Strategi RRC Dalam Dinamika Konflik Di Laut China Selatan. Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 1 – Februari 2020.
Nur Fajrina, Amaliana, dkk. (2020). Studi Geopolitik Laut China Selatan: Data Dan Analisis Media Sosial. Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang Volume 8 Nomor 2.
Vujakovic, P. (2020). The map is the story: the U-shaped line in western news media coverage of the geopolitics of the South China Sea. International Journal of Cartography, 6(2), 179–201.
Li, X., & Chang, Y. C. (2019). Legal mechanism for the Sino-Foreign cooperative exploitation of the underwater cultural heritage in the South China Sea. Ocean and Coastal Management, 175(April), 144–151.
Fathun, L. M. (2017). Kebijakan Geopolitik Poros maritim di Era Jokowi. Jurnal Power in International Relations, 1(2), 1–29.
Perez-Alvaro, E., & Forrest, C. (2018). Maritime archaeology and underwater cultural heritage in the disputed south China sea. International Journal of Cultural Property, 25(3), 375–401.
CNBC Indonesia. (2020). Ada Harta Karun Apa yang Diperebutkan di Laut China Selatan?
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200703144957-4-170032/ada-harta-karun-apa-yang-diperebutkan-di-laut-china-selatan (diakses pada 31 Oktober 2021)

PIK-R Ajak Generasi Muda Menjadi Lebih Berkarakter

0

JURNAL INSPIRASI – Pusat Informasi Konseling dan Remaja (PIK-R) Harsa Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor mengajak generasi muda menjadi lebih baik dan berkarakter. Hal itu disampaikan Rara Chalifah, Ketua PIK-R  Kecamatan Gunung Putri, Minggu (07/11/21).

Menurutnya, PIK-R adalah wadah kegiatan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR). “Menjadi  generasi yang lebih baik dan berkarakter diperlukan suatu gerakan revolusi mental melalui internalisasi nilai-nilai esensial yang dimulai dari individu, keluarga, masyarakat dan instiusional,” ucapnya kepada Jurnal Bogor.

Karena remaja, lanjut Rara, pasti mengalami perubahan dalam pertumbuhan seperti perubahan fisik, psikis dan sosial, dan juga pernah mengalami permasalahan terhadap diri sendiri maupun lingkungan sosial.

BACA JUGA: Beben Suhendar Usulkan Pemindahan Kantor Kecamatan Tanjungsari

“Seperti gangguan kesehatan reproduksi, perilaku seksual, tekanan sebaya atau lingkungan mulai dari Napza, tawuran atau hal negatif lainnya,” lanjut Rara yang juga Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Dewantara.

Untuk itu, Rara berharap generasi remaja saat ini bisa berkualitas dalam bergaul ataupun memilih pergaulan. “Dengan menghindari dan mencegah persoalan remaja maupun permasalah dalam rumah tangga yang negatif,” singkatnya.

Di lokasi yang sama, Muhajir al-Maarief, Duta Generasi Remaja (Genre) terbaik ke-3 Kabupaten Bogor menjelaskan pentingnya remaja mengetahui permasalahan ini sehingga dapat meminimalisir resiko yang ada.

BACA JUGA: UPT Pengelolaan Sampah II Jonggol Gelar Patroli, 2 Terciduk Buang Sampah Sembarangan

“Dengan adanya PIK-R sebagai wadah pemberdayaan remaja yang hadir di lingkungan sekolah maupun masyarakat, untuk melayani dan memberikan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, tumbuh kembang remaja, dan perencanaan  kehidupan melalui pendewasaan usia perkawinan,” ucap Duta Genre yang mewakili Kecamatan Gunung Putri ini.

**nay/tedy

Beben Suhendar Usulkan Pemindahan Kantor Kecamatan Tanjungsari

0

JURNAL INSPIRASI – Mantan Camat Tanjungsari Beben Suhendar, SH, MH, yang kini menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan pemindahan gedung Kantor kecamatan Tanjungsari dari tempat yang lama ketempat yang baru di kawasan Masjid Agung Raudatul Faidzin. Upaya ini guna memberikan pelayanan publik yang prima dengan infrastruktur memadai.

“Adanya  wacana pemindahan dan pembangunan kantor Kecamatan  Tanjungsari yang sekarang berada di Gunung Haur Desa Tanjungsari ke area Komplek Masjid Raudatul Faidzin muncul ketika saya jadi camat,” ujar Beben, Senin (08/11).

BACA JUGA: UPT Pengelolaan Sampah II Jonggol Gelar Patroli, 2 Terciduk Buang Sampah Sembarangan

Saat itu beberapa tokoh masyarakat dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan menginginkan kantor kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat berada di tempat yang strategis. “Tapi belum  sempat terwujud, saya alih tugas  jadi Camat Cileungsi saat itu,” jelas Beben.

Menurutnya, usulan pemindahan dan pembangunan kantor tersebut kini diusulkan kembali kepada Bupati Bogor dan dia merasa berkewajiban untuk memperjuangkannya. Alasan pindahnya kantor kecamatan memang layak untuk dipertimbangkan  seperti lokasi kantor kecamatan lama tidak strategis  dan nantinya dapat digunakan untuk kantor UPT juga.

BACA JUGA: Kawan Lari Indonesia Kembali Berdonasi

“Tempat yang baru di atas tanah milik Pemda di jalan Transyogi lokasinya sangat strategis dapat dilengkapi sarana prasarana pendukung. Saya berharap wacana ini terealisasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan pemerintah yang prima,”  tutup Beben.

**nay/ramses

UPT Pengelolaan Sampah II Jonggol Gelar Patroli, 2 Terciduk Buang Sampah Sembarangan

0

JURNAL INSPIRASI – UPT Pengelolaan Sampah Wilayah II Jonggol menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Salah satunya dengan melakukan patroli sampah liar yang dilaksanakan setiap harinya di Jembatan Cikarang dan Jalan Baru yang biasa dijadikan tempat sampah liar, Senin (08/11/2021)

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Satpol PP. Kepala  Tata Pengelolaan Sampah wilayah II Jonggol  Eming Sutisna saat dikonfirmasi Jurnal Bogor di ruangannya mengungkapkan, pihaknya tengah menggalakkan sikap disiplin masyarakat terkait pembuangan sampah di wilayah II.

Menurutnya, patroli tersebut merupakan implementasi dari Perda Kabupaten Bogor yang sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu dan merupakan inovasi dari DLH untuk membina masyarakat agar tidak membuang sampah di sembarang tempat.

BACA JUGA: Pemkot tak Mau Gegabah Buka Taman Kota

“Yang punya program seperti ini baru kita, mengingat makin banyak warga yang membuang  sembarangan,” imbuh Eming.

Lebih lanjut  Eming mengatakan bahwa masyarakat yang kedapatan membuang sampah sembarangan ketika patroli sampah liar akan dikenai sanksi beragam sesuai dengan tingkat kesalahannya.

“Sanksi mulai dari peneguran, membayar retribusi, hingga kurungan penjara. Kita kan pada prinsipnya bersifat pembinaan, jadi pertama ya kita ingatkan. Tapi kalau sudah keterlaluan, bahkan bisa kita penjarakan,” tegasnya.

BACA JUGA: Proyek Masjid Agung Baru 37 Persen

Eming berharap masyarakat mematuhi larangan yang telah dipasang oleh DLH dengan tidak membuang sampah di tempat tersebut. Dia juga menghimbau masyarakat yang ada diwilayah II untuk mengelola sampah di lingkungannya dengan baik supaya tidak merugikan orang lain.

“Kita siap membantu. Silahkan ajukan permohonan ke kami, nanti kita yang akan ambil sampah di lingkungan tersebut dengan truk,” pungkasnya.

Eming  menambahkan, dalam patroli kemarin terjaring 2 warga yang membuang sampah sembarangan, dan pada patroli sebelumnya juga ditemukan hal yang sama.

**nay/ramses

Pemkot tak Mau Gegabah Buka Taman Kota

0

JURNAL INSPIRASI – Status PPKM Kota Bogor telah turun ke level 1 bersama wilayah aglomerasi Jabodetabek lainnya. Kendati demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum membuka taman-taman kota. Sementara di daerah lain di Jabodetabek sudah membuka fasilitas publik tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan bahwa Pemkot Bogor masih mengkaji dan menghitung kemungkinan risiko pembukaan taman.

Menurur Dedie, membuka taman publik tidak semudah pelonggaran membuka kembali tempat-tempat usaha atau sektor bisnis. Lantara. bisa terkontrol dan jumlahnya bisa diprediksi serta limitatif.

BACA JUGA: Proyek Masjid Agung Baru 37 Persen

“Kami ingin menghindari kerumunan masyarakat dalam jumlah besar,” ujar Dedie kepada wartawan, Sabtu (6/11).

Kata dia, adanya kerumunan di taman publik akan memicu hal lain, seperti adanya pedagang hingga membludaknya kendaraan yang parkir.

“Karena itu kami sedang menghitung agar risikonya tidak terlalu besar,” imbuh dia.

BACA JUGA: HMI Pertanyakan Anggaran Penyehatan PDJT

Lebih lanjut, kata Dedie, Pemkot Bogor saat ini terus membuka peluang bagi kegiatan-kegiatan usaha yang sudah diperbolehkan buka secara bertahap. Diantaranya Tempat Hiburan Malam.

“Kami ingin memberikan peluang bagi mereka untuk kembali membuka usahanya,” pungkasnya.

**fredykristianto

Proyek Masjid Agung Baru 37 Persen

0

JURNAL INSPIRASI – Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto melakukan peninjauan terhadap progres pembangunan Masjid Agung yang berada di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah, Sabtu (6/11).

“Hari ini saya cek masih 37 persen progresnnya. Itu dibawah target, deviasi minus 9 persen karena ada persoalan teknis ketika memasang board pal di bawah dasar untuk kolom spiral ini,” ucap Bima kepada wartawan.

Menurut Bima, ada faktor cuaca, dan faktor teknis yang menjadi persoalan pembangunan Masjid Agung ini masih dibawah target.

BACA JUGA: HMI Pertanyakan Anggaran Penyehatan PDJT

“Saya diminta ditambah petugasnya, pekerjanya dari yang sekarang. Shiftnya juga. Tapi tetap menjaga kualitas. Saya tidak mau ada keterlambatan. Jadi diusahakan kerja keras supaya tepat waktu,” ucapnya.

Tak hanya jamaah Masjid Agung, kata Bima tapi umat Islam se-Kota Bogor.

“Jadi saya akan awasi terus akan intens bersama dinas dan camat untuk memastikan semuanya tepat waktu. Sekali lagi targetnya berdasarkan kalender kegiatannya 17 Desember. Saya akan monitor supaya tepat waktu. Jadi saya minta sekali lagi, tepat waktu. Jangan mundur. Kualitas dijaga, tenaga ditambah, safety tetap diperhatikan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Pelamar Direktur PDJT tak Sesuai Harapan

Bima juga menjelaskan bahwa pembangunan mesjid agung ini memakan anggaran Rp31 miliar

“Saya harap diserap secara maksimal, tahun depan akan berlanjut lagi dengan anggaran Rp 27 miliar yang akan membangun interiornya sehingga Insya Allah akhir tahun depan sudah bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk ibadah baru 2023 dilanjut lagi untuk ekstension nyambung ke Alun-alun sekaligus pasar,” pungkasnya.

**fredykristianto

HMI Pertanyakan Anggaran Penyehatan PDJT

0

Minta Pemkot Transparan Soal Dana Rp5,5 M

JURNAL INSPIRASI – Penanganan permasalahan hukum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor terkait pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) terus mendapat sorotan publik. Hal itu lantaran berdasarkan informasi, berkas perkara itu telah masuk ke meja Seksi Tindak Pidana Khusus Korp Adhyaksa dengan status penyelidikan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Pakuan Bogor mempertanyakan kucuran dana sebesar Rp5,5 miliar pada 2018 silam, untuk menyehatkan PDJT.

“Tapi kenyataannya sampai hari ini anggaran Rp 5,5 Miliar yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor belum jelas arahnya kemana dan tidak ada transparan dari situ,” ujar Ketua HMI Pakuan, Fadil Mahendra kepada wartawan, Sabtu (6/11).

BACA JUGA: Kawan Lari Indonesia Kembali Berdonasi

Padahal, sambung dia, berdasarkan konstitusi sudah jelas bahwasannya harus ada transparansi terhadap pengelolaan anggaran.

“Dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Pemkot Bogor diwajibkan untuk menyediakan informasi seterang-terangnya pada masyarakat terkait anggaran yang telah dikucurkan,” ucapnya.

Atas dasar itu, pihaknya meminta kepada pemkot dan PDJT untuk mengklarifikasi sebenarnya diperuntukam kemana anggaran Rp5,5 miliar itu.

“Karena nyatanya PDJT sendiri belum sehat dan masih kacau. Lalu dana Rp5,5 miliar ini digunakan untuk apa?,” katanya.

Selain itu, HMI juga meminta Pemkot Bogor untuk menunda PDJT sebagai operator layanan dalam program BISKITA Tranpakuan selama permasalahan internal perusahaan tersebut belum terselesaikan.

BACA JUGA: Vaksin Anak 6 Tahun Diberikan Tahun Depan

“Karena melihat dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Pemkot Bogor harus bertanggung jawab terhadap nasib seluruh pihak yang dirugikan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa akumulasi kerugian tersebut dihitung sejak awal berdirinya perusahaan tersebut. Ia menilai hal itu bisa terjadi akibat kesalahan pengelolaan di masa lalu.

Namun, sambung Dedie, perlu dimaknai bahwa layanan transportasi publik dimanapun memerlukan subsidi. “Atas dasar itu, kedepan dengan program BTS akan melibatkan public service obligation dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Dedie berharap, kehadiran BTS dapat membuka peluang untuk mengurangi risiko beban operasional dari pelayanan. Selanjutnya, kata dia, PDJT harus mengambil peluang pengelolaan bisnis seperti mengoptimalisasi halte untuk promosi atau advertising, perbengkelan, menara mini selular bahkan SPBU.

BACA JUGA: ASIOP Resmikan Training Ground Berstandar Dunia

“Jadi dengan restrukturisasi manajemen pengelolaan dan pemilihan profesional akan menjadi langkah prioritas Pemkot Bogor dalam menggeliatkan PDJT,” ucapnya.

Selain itu, opsi lainnya adalah dengan menyelamatkan aset bus lama dan melelang sebagian demi menyeimbangkan neraca aset.

Saat disinggung mengenai permasalahan hukum PDJT yang kini tengah ditangani Kejari Kota Bogor. Dedie menyatakan bahwa tidak ada jaminan bagi setiap usaha yang sifatnya pelayanan selalu untung.

“Bila ada masalah kerugian karena beban operasional akibat manajemen belum tentu masuk ranah pidana,” jelasnya.

**fredykristianto

Kawan Lari Indonesia Kembali Berdonasi

0

Tempuh Jarak 150 KM demi Bantu Sesama

JURNAL INSPIRASI – Kawan Lari Indonesia akan kembali menggalang donasi bagi anak-anak yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, dengan ambil bagian dalam event Run To Care (RTC) yang digagas Yayasan SOS di Bali pada 26 hingga 28 November 2021.

Founder Kawan Lari Indonesia, Andre Ismangun mengatakan bahwa Kawan Lari mengirimkan 25 pelari ultranya untuk jarak Tempuh 100 km dan 150 km. Dimana dari jumlah tersebut, 10 pelari peduli berasal dari Kota Bogor.

“Keseluruhan peserta RTC tahun ini berjumlah 250 orang dengan lintasan terjauh 150 km, yang dimulai dari Nusa Dua menuju Gianyar, Bali,” katanya.

BACA JUGA: ASIOP Resmikan Training Ground Berstandar Dunia

Setelah itu, sambung Andre, dilanjutkan menanjak ke Danau Batur, dan akan finish di Rumah SOS, Tabanan.

Sementara itu, salah satu pelari ultra Kota Bogor yang juga Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Agustian Syach akan ambil bagian dalam event tersebut.

Kepada wartawan, pria yang akrab disapa Agus ini menyatakan bahwa Kawan Lari Indonesia (komunitas lari peduli) telah menggelar latihan lari malam pada 6 hingga 7 November, sejauh 50 kilometer dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan ke Balai Kota Bogor.

BACA JUGA: Vaksin Anak 6 Tahun Diberikan Tahun Depan

“Sebelumnya, kami sudah latihan lari tanjakan dari Kota Bogor menuju Gunung Halimun Salak sejauh 35 kilometer pada 23 Oktober lalu,” ujar Agus.

Agus mengaku telah melakoni hobi lari ultra sejak lima enam tahun lalu. Bahkan, ia pun kerap mengikuti banyak event pada beberapa kesempatan, hingga berlari dari Cibubur ke Bandung.

Ia pun menegaskan bahwa berlari adalah salah satu upayanya dalam menggalang donasi bagi mereka yang membutuhkan. Sebab, setiap hadiah yang didapat akan sepenuhnya disumbangkan bagi mereka yang membutuhkan.

BACA JUGA: Pelamar Direktur PDJT tak Sesuai Harapan

“Bagi saya, hobi itu harus dapat memberikan manfaat positif bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri,” katanya.

Sekadar informasi, Agus pernah meraih podium ke-3 di event BNI ITB Ultra Marathon 2017 lalu.

**fredykristianto

Vaksin Anak 6 Tahun Diberikan Tahun Depan

0

JURNAL INSPIRASI – Anak usia enam hingga 11 tahun diperbolehkan menerjma vaksin Covid-19 jenis Sinovac, setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merestui pemberian vaksinasi. Kendati demikian, anak di Kota Bogor harus bersabar. Pasalnya, vaksinasi baru bisa diberikan pada 2022 mendatang.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa vaksinasi terhadap anak dibawah usia 12 tahun baru dilakukan pada tahun depan. “Kalau untuk tahun ini belum ada pembicaraan. Insya Allah tahun depan,” ujarnya kepada wartawan, baru-baru ini.

BACA JUGA: ASIOP Resmikan Training Ground Berstandar Dunia

Kepala BPOM RI, Penny K Lukito mengatakan, Sinovac sudah bisa digunakan untuk anak enam hingga 11 tahun. Kendati di Indonesia, kasus covid sudah menurun, namun belahan dunia lainnya lonjakan masih terjadi. “Pandemi andemi belum berakhir. Anak usia enam hingga 11 tahun kini bisa divaksin,” katanya.

Sedangkan anak dibawah enam tahun, masih akan dilakukan penelitian dan evaluasi lebih lanjut.

**fredykristianto

Pelamar Direktur PDJT tak Sesuai Harapan

0

JURNAL INSPIRASI – Kursi direktur Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) rupanya masih diminati, meski kondisi perusahaan pelat merah itu dalam keadaan tidak sehat. Kendati demikian, peserta yang melamar dan lolos seleksi administrasi justru didominasi dengan latar belakang bukan dari bidang transportasi.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim pun menyayangkan hal tersebut. Ia pun mengaku akan mengevaluasi banyaknya pelamar yang tak sesuai harapan.

“Kami inginnya punya latar belakang transportasi. Makanya kami perpanjang pendaftaran hingga dua hari kedepan, agar pelamar dapat memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi,” ujar Dedie kepada wartawan, Sabtu (6/11).

BACA JUGA: Penampilan Sanggar Amanda Tandai BCN 2021 Berakhir

Kata dia, pemkot berkeinginan bahwa direktur PDJT memiliki latar belakang bidang transportasi. Sebab, nantinya PDJT akan mengembangkan bisnis.

“Banyak yang daftat dari bidang yang tak kami harapkan. Dari 22 pelamar yang masuk, kurang lebih ada enam sampai tujuh orang yang lolos seleksi administrasi. Tapi bidangnya kurang pas,” pungkasnya.n Fredy Kristianto