JURNAL INSPIRASI – IPB Goes To Field Domisili/Ko-Kreasi merupakan kegiatan yang diadakan oleh IPB University dalam rangka membantu UMKM lingkar kampus untuk membranding produk melalui digital marketing. Dalam rangka mewujudkan digital marketing ini, kelompok 4 IGTF mendampingi sebuah UMKM Brownies Mocaf yang berada di Kp. Gunung Leutik, Desa Benteng, Ciampea RT 04/05, Kabupaten Bogor.
Kegiatan pendampingan tersebut diusung dengan tema “Towards Creative and Innovative Digital Marketing”. Usaha ini telah berdiri sejak 2018 namun dikarenakan kondisi pandemi yang sempat sangat sulit, usaha ini terpaksa berhenti selama dua tahun namun berhasil untuk bangkit kembali.
Sebelum melakukan program kegiatan IGTF ini, kami membuat pembagian tim, jadwal agenda penjajakan, pembagian kerja rebranding, dan jadwal pengerjaan tim online untuk melancarkan kegiatan IGTF. Kegiatan pendampingan dan penyusunan kerja ini bertujuan untuk menciptakan rebranding produk UMKM agar menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk masuk ke pemasaran melalui media digital.
Hasil penjajakan ini juga telah menciptakan materi “Pentingnya Promosi Menarik dan Kreatif” dan “Cara Management Instagram yang Aktif dan Menarik” yang akan dipaparkan kepada pemilik UMKM Brownies Mocaf untuk memberikan pemahaman dan edukasi.
Selain itu kami juga membuat akun media sosial, seperti facebook, Instagram, dan email usaha dengan branding nama baru yaitu “Linda’s Mocaf Bakery” pada 13 November 2021. Selanjutnya agar lebih menarik, kami mencari ide nama usaha, membuat desain kartu ucapan pada kemasan produk, katalog promosi, logo, dan menentukan visi-misi.
Dengan diadakannya IPB Goes to Field ini, UMKM Linda’s Mocaf Bakery pun secara bertahap dapat memulai langkahnya dalam pemasaran digital berikut dengan identitas usaha barunya. Brownies Mocaf ini sendiri sangat bermanfaat bagi tubuh, karena mocaf memiliki manfaat-manfaat seperti membantu regenerasi sel, makanan sehat bagi penderita diabetes dan mencegah menopause dini.
Setelah melakukan berbagai penjajakan lapangan ke lokasi UMKM, akhirnya segala program rebranding yang dilakukan oleh kelompok 4 dalam IGTF ini diterima dengan sangat baik oleh Linda selaku pemiliki UMKM Brownies Mocaf. Linda senantiasa juga melangkah bersama kami untuk kemajuan UMKM Brownies Mocaf ini menuju pemasaran digital yang kreatif dan inovatif.
JURNAL INSPIRASI – Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kota Depok pada tahun ini digelar di Kecamatan Limo pada 24-26 November 2021. Panitia pelaksana MTQ memusatkan kegiatan di lapangan Cakra Limo RW 01, di samping Masjid Cakra Utama dengan menyiapkan tujuh mimbar di lokasi MTQ tersebut.
“Tujuh mimbar akan digunakan untuk sejumlah cabang perlombaan MTQ diantaranya tilawah remaja, dewasa, canet dan qiraat sab’ah di lapangan Cakra Limo, lalu murratal dan tilawah anak-anak di Masjid Al-Mutaqien,” ujar Camat Limo, Sudadih, Kamis (25/11/2021).
Sedangkan Musabaqoh Hifdzul Qur’an (MHQ) 30 juz dan tafsir digelar di Masjid Mujahidin, MHQ 10-20 juz di Masjid Nurul Hakim. Kemudian MHQ 1-5 juz di Masjid Nurul Hidayah Blok B, lomba Fahmil Qur’an dan M2IQ di Yayasan Yaspi dan terakhir lomba kaligfrafi dan syahril Qur’an di Pondok Pesantren As Manar.
“Untuk kebijakan pelaksanaan ada pada tingkat kota, kecamatan hanya menyiapkan lokasi serta beberapa panitia kecil yang dibentuk oleh rekan-rekan Karang Taruna Limo,” tutur Sudadih.
Sementara pelaksanaan MTQ pada tahun ini kata dia mengikuti protokol kesehatan dan pihak kecamatan atau pun panitia menjaga dengan ketat di lokasi acara tersebut.
“Dengan protokol kesehatan ( prokes) lengkap kami sudah melakukan seleksi puluhan kandidat terbaik untuk mewakili Limo. Seleksi di lakukan di setiap kelurahan dibantu oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ). Pada tahap terakhir 50 peserta dapat lolos dalam penyeleksian dan bisa melakukan lomba,” jelas Sudadih.
Pada 3 tahun terakhir, Kecamatan Limo belum berkesempatan meraih kemenangan sehingga mengharapkan tahun ini dapat meraih juara satu sampai tiga besar.
JURNAL INSPIRASI – Kesadaran warga untuk mengurus akte kelahiran, saat ini sudah cukup bagus. Penilaian itu muncul jika diukur dari persentase jumlah warga yang sudah mengurus kepemilikan akte kelahiran. Berdasarkan catatan kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor tahun 2021, jumlah warga yang sudah memiliki akte kelahiran mencapai 91,96%. Begitu juga dengan KTP. Persentase perekaman KTP di Kota Bogor sudah mencapai 99,4%.
Tingginya kesadaran warga untuk memiliki akte kelahiran bisa dipahami. Begitu juga dengan KTP. Maklumlah, dua jenis dokumen kependudukan itu sangat diperlukan. Baik akte kelahiran maupun KTP adalah dokumen kependudukan yang wajib dimiliki setiap individu. Kedua jenis dokumen kependudukan itu juga kerap dibutuhkan warga sebagai identitas diri yang sah dalam kepengurusan berbagai jenis kepentingan.
Lalu bagaimana dengan akte kematian? Nah yang ini nasibnya berbeda. Sebab kesadaran warga untuk mengurus dan memiliki akte kematian anggota keluarganya, masih sangat rendah. “Akte kematian biasanya diminta, hanya ketika warga mau mengurus berbagai peninggalan dari mereka yang sudah meninggal, seperti urusan warisan, urusan perbankan dan lain sebagainya,” ungkap Ade Sumarjo, Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor.
Padahal, demi kepentingan kebaharuan dan akurasi data kependudukan, akte kematian pun sangat diperlukan. Jika jumlah warga yang meninggal dapat termonitor dari jumlah akte kematian yang dikeluarkan oleh Dinas kepedudukan dan Catatan Sipil, maka bisa diperoleh data tentang berapa banyak berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Sama dengan jumlah kelahiran, jumlah kematian warga pun pasti mempengaruhi akurasi dan kebaharuan data jumlah penduduk yang sebenarnya.
Menurut Ade, selama ini data tentang jumlah warga yang meninggal, diperolehnya dari laporan kelurahan secara berkala. “Sebab para RT dan RW umumnya melapor ke Kelurahan jika ada warga di wilayahnya yang meninggal dan pihak kelurahan kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Kematian,” jelas Ade. Namun demikian, diperkirakan masih banyak kematian warga yang tidak tercatat, karena tidak terlaporkan atau dilaporkan oleh keluarga dari warga yang wafat. Itu sebabnya, data akurat tentang jumlah warga yang wafat, relatif sulit diperoleh.
Berdasarkan laporan yang masuk dari berbagai Kelurahan itulah, bisa termonitor dan tercatat pengurangan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Di layar dashboard Blue Room Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bisa diakses informasi tentang jumlah kematian warga Kota Bogor berdasarkan akte kematian yang diterbitkan. Misalnya, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.418 orang dan 2.857 pada tahun 2020, kemudian menjadi 4.718 sampai pertengahan November 2021. Selain itu, dapat diketahui juga penyebab kematiannya, antara lain seperti kematian akibat Covid-19.
Mengingat informasi tentang kematian warga dibutuhkan untuk akurasi data jumlah penduduk, maka Ade berharap, warga bersedia melapor jika ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. “Atas laporan itu kami akan menerbitkan Akte Kematian atas nama warga yang meninggal tersebut,” jelas Ade. Untuk melapor dan mendapatkan akte kematian, warga bisa melakukannya melalui aplikasi “Si Kancil Berlari”. Dalam kurun waktu relatif tidak lama, Akte Kematian sudah bisa diambil warga yang membutuhkan, di konter Drive Thru di depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor.
Sesungguhnya bukan hanya informasi kematian saja yang diperlukan. Pada dasarnya, “Setiap perubahan pada data kependudukan seyogianya dilaporkan kepada kami, seperti halnya informasi yang tercantum di dalam Kartu Keluarga,” harap Ade. Menurutnya, setiap Kartu Keluarga sebaiknya diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. “Memang Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki masa berlakunya, tetapi kan data yang ada disitu, setelah kurun waktu tertentu pasti mengalami perubahan, jadi karena itulah KK perlu diperbaharui,” paparnya.
Ia contohkan, data anak di dalam KK semula tercantum sebagai siswa SMP atau SMA. Setidaknya tiga tahun kemudian data anak tersebut tentu sudah berubah seiring dengan perkembangan tingkat pendidikan mereka. Pada saat itulah sebuah KK perlu diganti, karena ada perubahan data yang tercantum di dalamnya. Begitupun dengan KTP. Sekarang KTP tidak memiliki masa berlaku. Tetapi jika ada perubahan data pada diri pemiliknya, maka sebaiknya KTP tersebut diganti dengan mencantumkan data baru sesuai kondisi aktual pemiliknya.
Data kependudukan yang berkualitas adalah data yang akurat, sesuai perkembangan kondisi dan dinamika jumlah dan perpindahan penduduk. Data kependudukan yang berkualitas tentu menjadi informasi yang sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya setiap program dan kegiatan pemerintah maupun masyarakat. Jadi demi kepentingan bersama, marilah kita selalu perbaharui setiap data diri kita masing-masing pada dokumen kependudukan sesuai dengan perubahannya.
JURNAL INSPIRASI – Sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bantaran sungai di Jalan Raya Cilebut Tugu Wates, Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanahsareal, kembali ditertibkan Satpol PP Kota Bogor, Rabu (24/11).
Kepada wartawan, Kepala Bidang Trantib dan Linmas Satpol PP Kota Bogor, Riki Robiansah mengatakan, tiga bulan lalu pihaknya sudah pernah menertibkan para PKL di kawasan tersebut lantaran berjualan di area rawan longsor.
“Keberadaan PKL ini sangat membahayakan terutama bagi mereka sendiri. Cuaca Kota Bogor diakhir tahun mulai memasuki musim penghujan, dikhawatirkan bagi mereka maupun warga Kota Bogor di Kelurahan Sukaresmi dan Kedung Badak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tentu dmapaknya ke mereka juga,” ucap Riki, Rabu (24/11).
Menurut dia, sebelumnya para PKL ini sudah sering diimbau oleh aparatur wilayah setempat. Diberikan pengertian dan sosialisasi bahwa berjualan ditempat tersebut dilarang oleh pemerintah.
“Selain ditertibkan, untuk memberikan efek jera, kami juga menyita sebagian barang-barang mereka agar tidak kembali berjualan ditempat ini,” tegasnya.
Riki mengimbau kepada semua pihak supaya bekerjasama dalam memberikan sosialisasi dan imbauan kepada para pedagang yang akan berjualan ditempat-tempat terlarang.
“Tentunya harus kita jaga bersama apa yang sudah kita tertibkan, kita rapihkan. Apalagi daerah ini rawan bencana. Diharapkan aparatur wilayah maupaun warga bisa selalu dimonitor. Tidak bisa mengandalkan satpol pp saja, tapi harus semua pihak sebisa mungkin berikan informasi kepada pedagang dan imbauan bahwa tempat ini berbahaya,” pungkasnya.
JURNAL INSPIRASI – Rencana kehadiran Holywings di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur, terus menuai sorotan. Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin pun ikut angkat bicara.
Menurut dia, roda investasi di Kota Bogor dari sisi pajak untuk THM diberikan treatment khusus dengan tarif yang cukup tinggi.
Kata dia, hal itu dilakukan untuk mengurangi jumlah THM yang ada, termasuk meminimalisir kegiatan hiburan malam yang sebagian besar berkonotasi negatif.
“Masyarakat harus berperan saat ada informasi akan dibangun THM, mereka bisa merespon dan memperhitungkan dampak-dampak yang kemungkinan akan terjadi seperti sosial, budaya. Apalagi Bogor Kota Halal, tentu harus menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya kepada wartawan, baru-baru ini.
Apalagi, sambung Jenal, harus ada pembatasan aktifitas termasuk penjualan minuman beralkohol (minol) pada setiap tempat hiburan untuk meminimalisir keributan.
“Saya sebagai warga Bogor sulit kalau mengindentifikasi apakah melanggar atau tidak selama proses perizinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Izin Operasional Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor R Beni Iskandar membenarkan tentang akan berdirinya THM tersebut. Bahkan, kata dia, pemkot telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap tempat tersebut.
“Memang itu sudah ada IMB. Persetujuan tetangga ada serta diketahui polsek dan Koramil,” ujar Beni kepada wartawan.
Menurut dia, DPMPTSP baru menerbitkan IMB saja, lantaran berkas perizinan lainnya telah diurus melalui sistem OSS. “Kalau pengajuan IMB diperuntukan bagi resto dan kafe.
Kata dia, DPMPTSP akan menerbitkan izin operasional, apabila mendapat rekomendasi teknis dari OPD terkait.
“Nanti izin operasional diterbitkan disini, tapi setelah mereka kantungi rekomendasi. Nanti ada di Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) di OSS,” ungkapnya.
Beni menyatakan, apabila dilihat zonasinya, lokasi tersebut memang masuk kawasan untuk perdagangan dan jasa. Ia menjelaskan, bila nantinya tempat usaha itu menjual minuman beralkohol, maka harus melampirkan rekom dari Disperindag, atau bisa juga pariwisata jika berkaitan dengan tempat hiburan.
“Jadi izin itu tergantung permohonan, kalau untuk IMB holywings, misalnya hotel, cafe, bar,” ucapnya.
JURNAL INSPIRASI – Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Banten Tahun 2022, telah memenuhi amanat belanja mandatory pemerintah pusat dan telah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022, RAPBD Provinsi Banten sebesar Rp 12,7 triliun lebih.
“Realisasi anggaran kita termasuk tiga besar. Presiden saat berkunjung juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten meski dalam situasi pandemi Covid-19” ujar Wahidin H dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Properda) Provinsi Banten Tahun 2022 dan Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten KP3B Curug, Kota Serang (23/11/2021).
“Hal itu tidak lepas pula dari dukungan DPRD Provinsi Banten. Kami apresiasi dukungan dewan dalam penanganan pandemi Covid-19” tambahnya.
Kemudian Gubernur menambahkan, bahwa struktur penganggaran RAPBD Provinsi Banten Tahun 2022 yakni anggaran pendapatan sebesar Rp 12,1 triliun lebih, kemudian anggaran belanja sebesar Rp 12,7 triliun lebih, defisit anggaran sebesar Rp 554,5 miliar, dan anggaran pembiayaan netto sebesar Rp 554,5 miliar.
Dijelaskan, RAPBD 2022 Alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar Rp 4,4 triliun lebih atu 34,73% dari ketentuan paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Sedangkan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 1,2 triliun lebih atau 10,63% dari ketentuan paling sedikit 10% dari total belanja APBD diluar gaji.
Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik telah memenuhi ketentuan minimal 40% dari total APBD di luar belanja bagi hasil atau transfer kepada daerah. Belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebesar 59,9 Miliar atau lebih atau 0,47% dari paling sedikit 0,30% dari total belanja daerah. Belanja pengembangan sumberdaya manusia sebesar Rp 57,2 Miliar lebih atau 0,45% dari paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah.
JURNAL INSPIRASI – Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan kegiatannya Aksi Safari Subuh, menyapa berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini telah berlangsung di Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan; Balikpapan, Kalimantan Timur; Padang, Sumatra Barat; serta Koja, Jakarta Utara. Kegiatan Aksi Safari Subuh sendiri ialah program yang menghadirkan kajian hingga distribusi makanan siap saji untuk menambah semangat masyarakat yang tengah menjalani ibadah subuh.
“Program ini dilaksanakan untuk kebersamaan umat khususnya jamaah masjid dan warga sekitar yang sudah mulai beraktivitas ketika menjelang subuh dan sebelum terbitnya matahari. Dan Aksi Safari Subuh merupakan salah satu kolaborasi yang kesekian kali bersama dengan pengurus masjid,” jelas Kepala Cabang ACT Jakarta Utara Mohammad Irfan di tengah Safari Subuh yang dihelat di Masjid Assuada, (21/11/2021).
Jamaah serta masyarakat pun antusias menyambut adanya kegiatan ini. Salah satunya diungkapkan oleh H. Aswat sebagai pengurus Masjid Jami’ Al Ula di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
“Semoga Aksi Safari Subuh ini bisa memperkuat solidaritas umat dalam beribadah khususnya waktu subuh. Perlu diketahui juga bahwa masjid Jami Al-Ula merupakan masjid pertama dan tertua di Balikpapan juga masjid ini terletak di arus kegiatan perekonomian pada zaman Belanda dulu sehingga masjid ini dibangun berdasarkan gotong-royong dari saudagar dan pelancong dari luar,” ujarnya, Selasa (23/11/2021).
ACT sendiri adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan yang telah resmi berdiri sejak 12 April 2005. Sampai saat ini ACT telah mengembangkan aktivitasnya mulai dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pascabencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti qurban, zakat, dan wakaf.
Dengan berbekal antusias warga sekitar, kegiatan Aksi Safari Subuh tidak hanya berhenti di daerah – daerah, tetapijuga akan terus menyuluruh di berbagai daerah Indonesia dan akan terus berlanjut kedepannya.
JURNAL INSPIRASI – Ketua Umum PB Ju Jitsu Kabupaten Bogor, yang sekaligus Dandim 0621/Kab.Bogor Letkol Inf Sukur Hermanto, secara resmi memberangkatkan atlet, pelatih dan official Ju Jitsu ‘Bumi Tegar Beriman’ dari Kodim 0621/Kab.Bogor menuju Kabupaten Bandung Barat, untuk mengikuti Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (BK Porprov) XIV Jawa Barat 2022.
“Pada pelepasan atlet, pelatih dan official Ju Jitsu Kabupaten Bogor, saya menitipkan pesan kepada para atlet untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding, dan harus pulang membawa prestasi terbaik dari BK Porprov yang digelar di Hotel Grand Hanny Lembang, KBB, sejak 26-28 November 2021,” kata Ketum PB Ju Jitsu, Letkol Inf Sukur Hermanto melalui Wakil Ketua PB Ju Jitsu, Kapten Caj, Adi Yuhanda, disela-sela pelepasan di Kantor Kodim 0621/Kab.Bogor, Rabu, 24 November 2021.
Kapten Caj Adi Yuhanda menjelaskan, keberangkatan atlet Kabupaten Bogor ke KBB merupakan misi perjuangan, yakni perjuangan untuk meraih prestasi terbaik di ajang BK Porprov. Maka dari itu, sebelum berangkat para atlet harus diberikan motivasi dan penyemangat, supaya pada saat bertanding para atlet bisa lebih maksimal.
“Target utama kami meloloskan semua atlet ke Porprov 2022, karena dengan lolosnya seluruh atlet kami, maka misi kami untuk memenuhi target medali emas yang ditargetkan KONI, mudah-mudahan bisa tercapai,” kata dia.
Sementara Pelatih Ju Jitsu Kabupaten Bogor Peltu Mulyono, optimis para atlet lolos dari BK Porprov. Meski ada Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Cirebon, Indramayu dan tuan rumah Kabupaten Bandung Barat. Namun dengan kekuatan tim yang sudah 100% siap bertanding, mudah-mudahan misi PB Ju Jitsu Kabupaten Bogor meraih tiket lolos sebanyak-banyaknya dapat terwujud.
“Kenapa Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon dan KBB yang jadi rival terberat kami, karena atlet-atletnya sebagai dihuni oleh TNI. Tapi dengan kekuatan kami yang juga diperkuat anggota TNI, maka kami yakin dan percaya Kabupaten Bogor, mampu mengatasinya dengan baik,” kata pria yang menyandang Sabuk Merah Putih atau DAN XII yang juga masuk dalam Dewan Guru Besar Ju Jitsu.
Yang jelas, kata Peltu Mulyono, target PB Ju Jitsu Kabupaten Bogor harus bisa meraih sedikitnya lima medali emas dari semua kelas yang dipertangkan pada BK Porprov 2021.
JURNAL INSPIRASI – Pelaksanaan Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (BK Porprov) XIV Jawa Barat 2022, cabang olahraga Jujitsu yang akan digelar di Kabupaten Bandung Barat, pada 26-28 November 2021, langkah awal atlet untuk mendapatkan tiket menuju Porprov 2022.
Hal itu dikatakan Bagian Kepelatihan Pengurus Besar Jujitsu Indonesia (PBJI) Pusat, Kolonel CPM Sudarno SE. SH. MH, disela-sela kunjungannya ke Kantor Kodim 0621/Kab.Bogor, Rabu (24/11/2021).
Menurut Kolonel CMP Sudarno, BK Porprov XIV Jawa Barat 2022, adalah pintu masuk atlet untuk mengembangkan bakat serta prestasinya di cabang olahraga Jujitsu. Jadi mereka harus tetap menjunjung tinggi jiwa sportivitas pada saat bertanding untuk menjadi yang terbaik.
“Cabang olahraga Jujitsu, termasuk banyak anggota TNI yang jadi atlet. Tapi saya yakin dan percaya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena mereka pasti menjunjung jiwa sportivitas pada saat bertanding. Apalagi mereka bagian dari keluarga besar PBJI, jadi mustahil terjadi kekisruhan,” kata Pelatih yang menyandang Sabuk Merah Putih atau Dewan Guru Besar DAN VIII Jujitsu itu.
Selain itu kata Kolonel CPM Sudarno yang sekaligus Pelatih Jujitsu di Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu mengatakan pertandingan BK Porprov akan berlangsung sportif antar atlet dari masing-masing daerah. Karena tujuan mereka adalah prestasi menuju Porprov 2022, ataupun Pekan Olahraga Nasional (PON) Sumatera Utara-Aceh pada tahun 2024 mendatang. Jadi atlet pasti akan menjunjung jiwa sportivitas tersebut.
“Jadi Porprov Jawa Barat 2022 ataupun Provinsi lainnya, adalah kesempatannya masing-masing Provinsi untuk mengirimkan atletnya ke PON 2024. Jadi saya yakin atlet Jabar akan bersaing secara sportif dalam mengejar impian mereka untuk masuk jadi bagian Kontingen Jawq Barat,” kata Kolonel CPM Sudarno.
JURNAL INSPIRASI – Tim Sepakbola Citeureup Raya FC berhasil mengukir prestasi ciamik dengan mencukur PSB Bogor dengan skor 3-0 dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Pajajaran, Kota Bogor, Rabu, 24 November 2021.
Citeureup Raya FC
Tiga gol yang dilesakan tim milik Dedi Cakra Baidilah atau yang akrab disapa Bang CK dicetak oleh Afrizal, Dika Agustin Fieri.
Laga uji coba yang dilakukan Citeurep Raya FC ini merupakan persiapan menghadapi Liga 3 Jabar Seri 1 yang akan digelar 4 Desember 2021 mendatang.
Kendati hanya bertajuk laga uji coba, namun kemenangan 3-0 yang diraih The Buldozer julukan bagi Citeureup Raya FC tentunya jadi pukulan telak bagi PSB Bogor yang punya nama besar dalam sepakbola di tanah air.
PSB Bogor merupakan salah satu tim sepakbola di Indonesia yang pernah berkiprah dalam ajang Liga Dunhill atau Liga Kansas.
“ Kami tidak melihat soal skor, namun kami hanya melihat sejauh mana kesiapan mental dan fisik para pemain yang akan berlaga di seri 1 Liga 3 Jabar tahun 2021, ‘ujar CK panggilan akrab dari CEO Citeureup Raya FC.
Tak hanya itu, kata CK, ia juga merasa bangga timnya bisa melakukan uji coba dengan tim berjuluk Laskar Pakuan.
“ Mudah mudahan hasil uji coba lawan PSB Bogor ini akan menjadi motivasi para pemain The Buldozer yang akan tampil pada Liga 3 Jabar seri 1 awal bulan depan,” pungkas CK.
