Caringin|Jurnal Bogor
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) terhadap para pegiat sosial tersebut. Bimtek tersebut untuk meningkatkan kemampuan para fasilitator di tiap desa bertemakan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial. Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan selama tiga hari di Grand Pesona Hotel dan Resort Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, dibuka secara langsung oleh Kepala Dinsos Kabupaten Bogor, Mustaqim, Senin (6/6).
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial (Dayasos), Dian Mulyadiansyah mengatakan, kegiatan Bimtek terhadap para fasilitator desa ini, sangat penting dilakukan Dinsos. Alasannya, karena fasilitator ini sangat berperan besar terhadap masyarakat dalam membantu persoalan sosial.
“Ketika ada warga yang butuh tenaga fasilitator, baik untuk permasalahan kesehatan, sosial maupun lainnya, fasilitator inilah yang akan berperan dalam membantu warga tersebut,” ungkapnya kepada wartawan usai pembukaan Bimtek.
Menurutnya, kegiatan Bimtek sekarang, bukan berarti peran fasilitator selama ini keberadaannya masih kurang bagus, namun lebih kepada peningkatan kapasitas kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya di wilayah masing-masing.
“Selama ini keberadaan fasilitator sudah sangat bagus dalam membantu warga. Jadi, Bimtek ini untuk menambah lagi kemampuan atau pengetahuan para fasilitator yang sudah ada di desa,” katanya.
Dian pun mengungkapkan, fasilitator sendiri bentukan dari Dinsos dibawah Bidang Dayasos. Sehingga, fasilitator bisa berkoordinasi dengan TKSK yang ada di tiap kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Para fasilitator bisa berkoordinasi dengan TKSK apabila ada permasalahan di wilayah,” paparnya.
Adanya kegiatan Bimtek fasilitator 2022 ini, sambung Dian, para fasilitator mampu menyelesaikan setiap permasalahan masyarakat dimasing-masing desa tanpa harus langsung melapor ke Dinsos.
“Tujuan utamanya sih seperti itu, jangan sampai sedikit-sedikit masyarakat lapor ke dinas. Ke depan atau setelah Bimtek, fasilitator nantinya bisa menyelesaikan persoalan sosial masyarakat tanpa harus langsung ke dinas,” ujarnya.
Ditanya soal seringnya masyarakat mengeluh terkait sulitnya tandatangan ketua TKSK saat membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) maupun untuk pembuatan surat Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Kabid Dayasos ini pun menyatakan, persoalan itu sudah dibahas dan saat ini untuk membuat SKTM dan Jamkesda, tidak harus ada tandatangan TKSK.
“Sekarang melalui operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) desa, bisa langsung mendaftarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) warganya tanpa harus ada tandatangan TKSK,” jelas Dian.
Sementara, Samsul, salah satu peserta Bimtek Kecamatan Ciawi mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Karena, menambah pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator.
“Bagi saya kegiatan ini sangat berguna dan bermanfaat sekali. Saya menjadi lebih tahu lagi bagaimana saat membantu warga di bidang sosial, kesehatan dan lainnya,” tukasnya singkat.
** Dede SuhendarÂ
