Operasional RS Perluasan Ditanggung Dana BLUD
Bogor | Jurnal Inspirasi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali mengaktivasi Rumah Sakit Lapangan (RSL) di GOR Pajajaran dan dengan membangun tenda darurat di RSUD, yang keduanya masuk dalam program RS Perluasan. Rencananya, RS tersebut akan beroperasi pada Jumat (2/7). Wali Kota Bima Arya pun mengecek berbagai persiapan.
“Insya Allah Jum’at (2/7) sudah siap. Kita mendapat dukungan penuh dari BNPB dari segi peralatan. Tapi nanti untuk operasionalnya berasal dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) RSUD,” ujar Bima kepada wartawan, Rabu (30/6).
Bima menjelaskan, rumah sakit ini nantinya dikhususkan untuk pasien bergejala. Sedangkan Orang Tanpa Gejala (OTG) atau ringan difokuskan isolasi di wisma atau pusat isolasi.
“Untuk rumah sakit pasien dengan gejala sedang sampai berat, kalau di pusat isolasi untuk pasien bergejala ringan dan berstatus OTG,” kata Bima.
Selain itu, lanjut dia, tempat tidur di RS Perluasan juga bisa digunakan untuk warga domisili luar Kota Bogor. Seperti pada saat digunakan pada Januari hingga Maret lalu, jumlah pasien Kabupaten Bogor yang dirawat di RSL sebanyak 30 hingga 40 persen dari seluruh pasien yang dirawat.
Sementara itu, Direktur RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir mengatakan bahwa R dan dua tenda darurat harus dibangun, untuk menambah kapasitas tempat tidur hingga 240.
“Kami menaikan kapasitas 170 tempat tidur. Ini adalah program RSUD For Humanity. Sedangkan RSL punya kapasitas 60 bed, sekarang lagi perekrutan kontingensi response, sambil menunggu itu beberapa pegawai RSUD diperbantukan kesana. Mudah-mudahan Jumat (2/7) sudah beroperasi,” ujar Ilham.
Ilham mengatakan bahwa di Kota Bogor ada 300 lebih nakes yang terpapar corona. Untuk di RSUD sendiri, ada 28 nakes dan 15 tenaga penunjang yang terpapar. “Itu data dua hari lalu, mungkin sekarang ada tambahan,” katanya.
Ilham memaparkan bahwa tingkat keterisian tempat tidur pasien covid dewasa sudah menyentuh 100 persen, sedangkan pasien anak yang dirawat ada 11 orang. “Tingkat keterisian ICU pun sudah 100 persen,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata dia, untuk RSL tidak akan dilengkapi dengan IGD, melainkan dipusatkan di RSUD. “Jadi agar lebih efektif dan efisien. RS itu hanya untuk perawatan saja,” ungkapnya.
Untuk membiayai RS Perluasan, kata Ilham, semuanya berasal dari dana BLUD, yang nantinya RSUD akan mencoba mengajukan klaim. “Makanya kami bersama Pak Wali dan Pak Wakil terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar klaim dapat dilakukan,” katanya.
Ilham mengatakan, mengenai waktu operasional RS Perluasan, semuanya tergantung kepada Wali Kota Bima Arya. “Waktu operasional tergantung kebijakan Pak Wali
Terpisah, Anggota DPRD Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mendukung program RS Perluasan oleh RSUD. Pasalnya, hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK01.07/ Menkes/4718/2021.
“RSUD memegang kendali RS Perluasan. Namun, sebelum RS Perluasan itu dilaksanakan sebaiknya Pemkot melakukan kajian dan saran dari aparat penegak hukum terkait regulasi. Jangan sampai manajemen RSUD yang telah berjibaku membantu penanggulangan Covid-19 malah terdandung masalah di kemudian hari,” katanya.
Selain itu, perlu adanya koordinasi dengan BPJS, dan kementrian terkait klaim pembayaran. Sebab, regulasi dari BPJS berbeda dengan regulasi dari Kemenkes. Misalnya untuk pasien komorbid. “Kami berharap, kebersamaan dalam menanggulangi covid ini dilakukan secara bersama dan terukur,” tukasnya.
** Fredy Kristianto
