Bogor | Jurnal Inspirasi
Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor berjalan semrawut. Hal itu lantaran abainya warga terhadap aturan yang terkandung dalam PSBB. Buktinya, dalam beberapa hari terakhir warga nekat berduyun-duyun datang ke pasar hanya untuk membeli baju Lebaran.
Mirisnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapati bahwa beberapa warga yang berkunjung ke Pasar Anyar dan Pasar Baru Bogor rupanya masuk ke dalam daftar penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) senilai Rp500 ribu yang bersumber dari APBD Kota Bogor, dan juga bantuan Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) menilai bahwa kegagalan PSBB tahap III ini karena terlambatnya penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar, dan terlambatnya pembagian bantuan JPS yang seharusnya sudah dilakukan sejak PSBB tahap pertama.
Menurutnya, dengan sudah disiapkannya perwali dan JPS, maka di PSBB tahap ke-II tinggal penerapan dan pengetatan penjagaan di pos. Kesadaran masyarakat juga sudah mulai terbentuk.
“Apabila tahapan tersebut dilakukan maka tidak perlu ada PSBB 14 hari ketiga, kalau toh pun ada pelaksanaan di lapangan dapat dipastikan optimal dan signifikan mengendalikan pandemi,” ucap ASB kepada Jurnal Bogor, Selasa (19/5).
Ia menyayakan bahwa dalam masa PSBB tahap ke-III masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran dan ketidakpatuhan. “Belum lagi menjelang lebaran apakah PSBB dapat efektif dilaksanakan. Konsentrasi di titik aktivitas menjelang perayaan hari raya perlu mendapatkan perhatian,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terkait apakah PSBB Jilid IV akan kembali diterapkan. Kendati demikian, sepertinya Pemkot Bogor akan berpikir dua kali untuk melanjutkan PSBB. Pasalnya, Dedie menyebut bahwa pihaknya akan mencari inovasi nin PSBB untuk diterapkan di Kota Hujan guna menekan penyebaran virus corona.
“PSBB masih tersisa satu minggu, dan kita akan melakukan langkah evaluasi menyeluruh untuk dicari inovasi non PSBB bila diperlukan,” katanya. Ia menuturkan bahwa Pemkot Bogor siap saja melaksanakan PSBB Jilid IV dengan catatan, masyarakat mendukung penuh kebijakan tersebut. “Asal masyarakat juga mendukung penuh,” tegasnya.
Saat disinggung inovasi apa yang akan dilakukan pemkot mengenai kebijakan non PSBB. Dedie mengaku belum mendapat gambaran lantaran belum diputuskan. “Tapi memang harus ada improvement dalam hal ini,” ucapnya.
Akses Pasar Anyar Ditutup
Buntut kerumunan massa tepatnya di perlintasan kereta api ruas Jalan MA Salmun menuju Pasar Anyar Bogor saat menjelang sepekan Hari Raya Idul Fitri, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus menutup sementara akses jalan. Penutupan dilakukan oleh petugas gabungan yakni, Dishub Kota Bogor, Muspika Kecamatan Bogor Tengah, Satpol PP Kota Bogor dan LPM Kelurahan Cibogor pada Selasa (19/5).
Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dishub Kota Bogor Dody Wahyudin mengatakan, penutupan akses sementara ini dikhususkan untuk kendaraan roda dua dan empat. Diharapkan dengan adanya rekayasa penutupan jalan ini, masyarakat sadar dan tidak ada lagi kerumunan di tempat lain.
“Seperti halnya terjadi kemarin di Pasar Anyar Bogor. Dimana, warga memadati kawasan Pasar ditengah pandemi Covid -19, saat pemberlakuan PSBB Kota Bogor tahap 3 berlangsung,” paparnya.
Dishub meminta masyarakat pada situasi saat ini tetap berada di rumah. Ikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, agar Covid- 19 di Kota Bogor cepat berlalu.
“Pada dasarnya warga harus lebih menghargai, lebih prihatin dan mementingkan kepentingan bersama dalam mencegah penyebaran virus pandemi, Covid-19 saat ini,“ paparnya.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Satpol PP Agustiansyah menegaskan, pihaknya menyiagakan petugas di kawasan Pasar Anyar. “Kita siagakan petugas untuk mengawasi dan memantau seluruh kawasan Pasar Anyar. Penutupan akses jalan ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan warga seperti hari Minggu kemarin,” tandasnya.
Ia menjelaskan, beberapa upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah Covid-19 dari mulai penerbitan pedagang kaki lima (PKL) serta akses yang dibatasi.
“Warga punya kesadaran apa nggak?. Kita bisa mengatasi ini kalau sama-sama. Pemerintah tidak bisa nahan mereka di rumah, jadi kami berusaha masing menertibakan pedagang dan menutup akses masuk ke pasar,” jelasnya.
n Fredy Kristianto
