JURNAL INSPIRASI – Agar penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) berjalan dengan semestinya, Pemerintah Desa (Pemdes) Kalong I, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor melakukan kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajaran RT dan RW.
Pasalnya, Pemdes Kalong I tidak ingin dalam penyaluran bantuan tersebut ada permasalahan yang dialami oleh warganya.
Kepala Desa Kalong I, Yeyen Permana mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan atas inisiatif desa agar saat penyaluran tidak ada permasalahan kepada penerima manfaat (KPM).
“Hari ini sengaja saya kumpulkan untuk memberikan sosialisasi terhadap bantuan pangan non tunai (BPNT) dan penerima kartu keluarga sejahtera (KKS) untuk meningkatkan pengawasan saat penyaluran,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, Senin (20/12).
Tidak hanya itu, dirinya menegaskan agar penerima bantuan harus sudah tervaksin. “Saya juga menginstruksikan kepada seluruh RT dan RW untuk warga penerima manfaat agar sudah di vaksin,” jelasnya.
Ia pun mengintruksikan kepada seluruh jajaran agar memonitoring saat penyaluran dan jika ada pelanggan akan sesegera mungkin ditinjau. “Sejauh ini tidak ada kendala apapun, akan tetapi kali ada pelanggaran yang dilakukan oleh agen warung dan sebagiannya akan saya tindak tegas,” tegasnya.
JURNAL INSPIRASI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor menurunkan 12 spanduk yang tidak berizin di sepanjang Jalan Raya Leuwiliang- Jasinga Km 24 sampai Km 29.
Menurut Kasi Trantib Kecamatan Leuwisadeng Cecep Tarmiji, pihaknya menertibkan spanduk rokok yang tidak berizin di sepanjang Jalan Raya Leuwiliang-Jasinga Km 24 karena keberadaannya menggangu ketertiban umum.
“Kegiatan penertiban ini kita rutin lakukan, sesuai dengan peraturan daerah. Kita turunkan spanduk yang tidak memiliki izin,” ujar pria berambut cepak itu kepada Jurnal Bogor, Senin (20/12).
Cecep menyebut, pihaknya tidak segan-segan akan menurunkan spanduk yang tidak berizin di wilayahnya dan akan memanggil pihak terkait. Bahkan, jika masih membandel pihaknya akan memberikan sanksi sesuai peraturan.
“Saya berharap yang berkaitan silahkan mengikuti prosedur ke pemerintah daerah,” pungkasnya.
JURNAL INSPIRASI – Menjelang tahun 2022, wabah Covid-19 dengan varian barunya masih menghantui. Semua badan usaha termasuk Perumda Tirta Pakuan sudah bersiap diri agar bisa terus survive dan memberikan pelayanan terbaiknya untuk pelanggan yang ada di Kota Bogor.
Dalam mempersiapkan hal tersebut, maka salah satu yang dilakukan Perumda Tirta Pakuan adalah menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menganalisa beban kerja masing-masing departemen.
FGD dipimpin langsung Direktur Utama Rino Indira Gusniawan. Dihadiri Direktur Umum Rivelino Rizky, Direktur Teknik Ardani Yusuf, para manager dan asisten manager terkait.
Rino Indira mengatakan, jika dirinya memerintahkan para manager dan asisten manager untuk mendelagasikan tugas-tugas secara merata agar semua lini bersinergi, dan memastikan sumber daya manusia di Perumda Tirta Pakuan bekerja secara maksimal dengan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
“Ini penting, sebab kedepan peran teknologi dapat memaksimalkan produktivitas kerja secara merata setiap lini, sekaligus mengurangi biaya kerja,” jelas Rino, kemarin.
Masih kata dia, tahun ini jajaran direksi meletakkan fondasi kekuatan perusahaan dengan mengelola management secara baik, melihat kemerataan beban kerja, serta menyatukan pandangan dari para pejabat hingga staff.
“Kedepan, saya ingin penanganan kebocoran agar cepat terdeteksi, perbaikan bisa cepat. Jadi tantangan kita ini, salah satunya untuk tetap menjaga kualitas pelayanan. Ada kebutuhan untuk meningkatkan produksi, ada kebutuhan untuk meminimalisir kebocoran air, ada kebutuhan untuk merapihkan data-data pencatatan penggunaan dari pelanggan dan lainnya. Karena itu, di zaman serba canggih ini SDM kita harus mampu mengimbanginya,” tegas Rino.
Dan tak lama lagi, sambung Rino, Tirta Pakuan bakal memiliki Command Center dengan 9 layar sehingga pengawasan akan terpusat di satu titik, tidak seperti saat ini dimana tersebar di beberapa lokasi terpisah.
“Command Center ini memiliki fasiltas sembilan layar utama, dengan enam layar disampingnya, sehingga kita bisa memonitor langsung terkait produksi, hingga transmisi dan distribusi,” terangnya.
Dengan adanya Command Center ini permasalahan terkait air bisa langsung dipantau sehingga ketika terjadi permasalahn bisa langsung diambil tindakan penanganan.
“Dan terakhir saya berpesan, agar di tahun depan (2022, red), peningkatan kinerja karyawan Tirta Pakuan harus lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak perubahan terutama yang menggunakan teknologi, sehingga kita harus siap dan mengimbanginya agar pelayanan untuk pelanggan kita akan lebih terasa dan maksimal,” imbau Rino.
Sementara itu, Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Ardani Yusuf berharap Comand Center ini bisa segera rampung di akhir tahun.
Ia ingin disaat satu tahun jajaran direksi menjabat, ada inovasi dan prestasi yang bisa disampaikan ke publik.
“Misalnya dari Command Center ini, bisa jadi dasar langkah program kita, atau solusi saat ada masalah di wilayah, yang kita bisa pantau dan monitor dari sini, mulai dari produksi, transmisi sampai distribusi, lancar atau tidak, kemudian mana saja yang ada masalah, bisa kita pantau langsung dari sini,” papar dia.
Dijelaskan Ardani, Command Center ini nantinya akan beroperasi selama 24 jam dengan operator sebanyak empat orang dalam satu shift.
“Karyawan eksisting yang akan diberdayakan. Kita berharap ini menunjang program-prohgram kita di tahun depan, penyempuranaan jaringan hingga pembuatan DMA, semua masuk Command Center ini, termasuk kebocoran-kebocoran, kita bisa pantau dari sini,” pungkasnya.
Berawal dari keprihatinan Nining Sriningsih, warga RW 01 Kelurahan Sindang Sari. Ia prihatin dengan kondisi para tetangga di sekitarnya. Bukan saja terbelit kesulitan ekonomi, melainkan banyak permasalahan keluarga yang harus dialami para tetangganya itu. Tergerak kemudian hatinya untuk mencoba membantu para tetangganya dengan mengajak mereka para ibu-ibu berlatih menjahit.
Idenya didukung Mardianto, pemilik tempat kursus jahit dan konveksi Harapan Antar Sesama (HAS). Dia mempersilakan mesin-mesin jahit yang ada di tempatnya dimanfaatkan untuk berlatih. Begitupun sisa kain dan benang jahit yang tidak dipergunakan lagi, boleh dipakai. Dukungan lalu bertambah dari Enny Wulan, Ketua TP PKK Kelurahan Sindang Sari waktu itu, yang memang berpengalaman di bidang fashion.
Awal September 2020, ide Nining pun terwujud. Sebanyak 15 ibu menyatakan bersedia bergabung dalam gerakan itu. Lahirlah gerakan HAS Sabilulungan, “Yang artinya kurang lebih, Harapan Antar Sesama saling tolong menolong dalam kebersamaan,” lanjut Nining waktu itu. Dukungan berlanjut kemudian datang dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor, Yane Ardian.
Bahkan Yane yang juga Ketua Dekranasda Kota Bogor menggas sebuah ide besar. Menjadikan kampung itu sebagai Kampung Perca. Baginya Kampung Perca bukan hanya akan menjadi solusi memberdayakan kaum perempuan. Melainkan untuk mendorongnya menjadi sebuah destinasi wisata baru Kota Bogor, yang berarti memberdayakan wilayah itu dengan potensi yang ada.
Diakuinya, SDM di pelatihan kain perca HAS Sabilulungan sudah cukup baik. Namun untuk sebuah Kampung Perca, perlu tambahan kuantitas dan kualitas SDM-nya. “Kita perlu lebih banyak SDM, lebih banyak pelatihan dan intervensi dari berbagai pihak. Ini yang kita siapkan sama-sama,” jelas Yane waktu itu.
Setelah melewati perintisan dan persiapan panjang, Jumat 17 Desember lalu, Kampung Perca diresmikan Wali Kota Bogor, Bima Arya yang didampingi Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil. “Kampung Perca ini bukan saja memberikan lapangan pekerjaan buat warga. Namun, juga sekaligus menjadi tempat wisata,” ungkap Bima, usai berkeliling bersama Ridwan Kamil.
Bima cukup bangga melihat perkembangan di kampung yang berada di perbatasan kota ini. Dinding-dinding rumah warga telah dipoles dengan sejumlah mural. Gambar berukuran besar itu menjadi daya tarik tersendiri sebagai bagian dari spot instagramable. Warga sangat antusias menyambut kampung mereka menjadi salah satu destinasi wisata yang digarap pemkot Bogor bersama pemprov Jabar. Galeri utama Kampung Perca berlokasi di atas lantai tiga bangunan yang selama ini menjadi tempat berkegiatan para ibu penjahit dari Sindangsari. Sisanya, bakal dibuat di rumah warga.
Kini Kampung Perca yang berada dalam binaan Dekranasda Kota Bogor, mampu menarik dukungan lebih luas. Antara lain dari KADIN, PHRI dan juga Bank BJB. Kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat di acara itu pun menjadi angin segar tersendiri. “Pak Gubernur nanti akan mendukung dan mengembangkan lebih lanjut, misal akan dibuat homestay, sehingga pengunjung bisa menginap di sini sambil menikmati keseharian bersama warga yang kreatif ini. Tentunya, proses pengembangan ini akan mengalir terus. Semuanya akan dikembangkan terus,” ungkap Bima. Berbagai dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu tentu akan semakin memperkuat eksistensi kampung tematik baru di Kota Bogor itu.
Lurah Sindangsari, Asep Faisal Rahman mengakui, sejumlah bantuan CSR pengembangan Kampung Perca menyasar pada peningkatan sarana dan prasarana bagi para pelaku usaha di dalamnya. Ibu-ibu yang tergabung dalam Kampung Perca itu diberdayakan secara optimal. Tujuan jangka panjangnya agar bisa menularkan kreativitas yang sama ke semua warga di sekitar Kampung Perca.
“Kita memang niatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama ibu-ibu. Banyaknya CSR dan bantuan itu adalah bonusnya. Kita mau kembangkan terus untuk mengurangi pengangguran, termasuk akan kita berdayakan anak-anak muda,” terang Asep. Ia juga bakal menekankan penguatan skill dan manajemen kepada para penjahit di Kampung Perca. Untuk bisa bersaing dengan industri-industri besar, kemampuan ibu-ibu harus terus diasah.
Diharapkan Kampung Perca Sindang Sari bisa menjadi inspirasi bagi wilayah lain di Kota Bogor. Inpirasi dalam hal memberdayakan ekonomi masyarakat dan mengembangkan wilayah dengan memanfaatkan potensi wilayah masing-masing.
JURNAL INSPIRASI – Pasca diresmikannya alun-alun Kota Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, meminta Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyelesaikan pembangunan Masjid Agung.
“Kami meminta kepada Pemkot Bogor untuk memprioritaskan penyelesaian pembangunan Masjid Agung. Karena lebih elok jika disamping alun-alun yang indah, berdiri Masjid Agung yang megah. Miris jika Masjid Agung terbengkalai, diapit oleh alun-alun yang indah dan Pasar Blok F yang megah,” ujar Atang.
Atang mengungkapkan bahwa DPRD Kota Bogor akan terus berkomitmen, untuk mengawal penyelesaian pembangunan Masjid Agung yang belum selesai sejak 2016, baik melalui kebijakan anggaran maupun pengawasan.
“Tahun 2020 kita anggarkan Rp 15 M, namun tidak terserap maksimal. Tahun 2021 kita anggarkan Rp 32 M, alhamdulillah sekarang sedang proses pengerjaan. Untuk RAPBD 2022 yang saat ini sedang dalam tahap evaluasi Gubernur, dianggarkan kembali Rp 27,6 M. Sehingga besar harapan kami, pembangunan bisa dimulai di awal tahun 2022 dan selesai secepatnya,” ungkap Atang.
Berdasarkan hasil sidak Komisi III DPRD dan yang pernah ia lakukan, Atang mengungkapkan bahwa progress pembangunan yang dilakukan selama Oktober sampai awal Desember lalu tidak sesuai harapan. Untuk itu, dirinya meminta agar sisa pekerjaan bisa dikebut dan diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak kerja.
“Pembangunan tahun ini dengan target hingga atap dan kubah, harus selesai tepat waktu akhir Desember 2021. Sebab, dengan selesainya pekerjaan tahun ini, maka pembangunan interior dan lanjutan bisa dikerjakan tahun depan, sehingga Masjid Agung bisa digunakan secepatnya”, jelas Atang.
Sementara itu, terkait selesainya pembangunan alun-alun Kota Bogor yang telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atang menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot dan Pemprov.
“Alhamdulillah Kota Bogor telah memiliki alun-alun sebagai ruang terbuka hijau dan tempat berkumpulnya warga. Apresiasi kepada Pemkot yang sudah menyelesaikan pembangunan alun-alun tepat waktu. Terimakasih untuk Pemprov Jawa Barat yang telah menganggarkan pembangunan alun-alun”, ungkap Atang.
Selanjutnya, dirinya berharap bahwa keberadaan sarana publik tersebut bisa dijaga bersama oleh seluruh warga dan bermanfaat untuk kemaslahatan Kota Bogor.
“Sekarang tugas kita warga Kota Bogor untuk menjaga kebersihan dan keamanannya. Semoga alun-alun ini bisa menjadi kebanggaan warga, tempat berkegiatan positif, dan bermanfaat utk kebersamaan warga dan keluarga. Apalagi jika nanti Masjid Agung sudah bisa digunakan. Maka semakin lengkaplah area publik ini,” pungkasnya.
Tidaklah termasuk orang miskin seseorang yang jika diberi satu atau dua suap akan menerima dan pulang, melainkan orang miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan namun dia malu atau tidak meminta-minta kepada manusia dengan memaksa.
Pesan : Orang yang miskin bukanlah orang yang jika diberi satu suap atau dua suap akan merasa cukup lalu kembali ke rumahnya, namun orang yang miskin adalah orang yang malu meminta, tidak diketahui tentang keadaannya karena ia tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Orang seperti itulah yang harus kita cari dan kita bantu memenuhi kebutuhannya. Mulailah dengan orang di sekitar lingkungan anda, karena bisa jadi orang yang tidak pernah anda duga adalah orang yang sedang sangat membutuhkan.
JURNAL INSPIRASI – Obsession Media Group (OMG) menganugerahi Bupati Bogor Ade Yasin, SH., MH sebagai Best Regional Leaders di Ballroom 2 The Ritz-Carlton Hotel, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/12).
Penghargaan “Obsession Award Tahun 2021” terhadap Ade Yasin dalam kategori ini menerimanya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, SE., M.P.P., Ph.D., Gubernur Jawa Timur Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. dan Bupati Bantaeng Dr. Ilham Syah Azikin, S.IP., M.Si.
Bupati Bogor Ade Yasin mengaku sangat bangga atas penghargaan yang diraihnya. Terlebih ditengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.
” Suatu penghargaan yang luar biasa ditengah pandemi, serasa saya mendapat hadiah yang cukup banyak dengan piala dan piagam ini. Ini adalah amanah, semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik,” ungkapnya Ade Yasin dalam keterangan pers Diskominfo Kabupaten Bogor, Minggu (19/12).
Selanjutnya, Chairman OMG, Usamah Hisyam menerangkan bahwa Penetapan peraih “Obsession Awards 2021” untuk masing-masing kategori dilakukan Editors Club OMG bekerjasama dengan Indonesia Research and Survey (IRS) dimana kami berhasil menyaring 55 peraih “Obsession Awards 2021” untuk berbagai kategori.
Penghargaan ini juga diberikan dalam rangka peringatan ulang tahun ke-17 OMG, untuk para achievers yang telah Ikut mewarnai dan membersamai perjalanan bangsa Indonesia dalam mengukir keberhasilan, kepada para achievers yang terdiri dari personal, korporasi dan lembaga serta institusi di berbagai bidang yang sukses mengukir prestasi membanggakan.
“Jadi penerima penghargaan malam hari ini dianggap oleh media group adalah tokoh-tokoh yang tangguh dan mampu membangun perekonomian, ketokohan dan usahanya walaupun dilanda oleh pandemi tetap bisa mengambil inisiasi untuk dapat diikuti dan diteladani oleh seluruh anggota masyarakat. Terima kasih bapak ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini tentu ini adalah sesuatu yang buat kami sangat menggembirakan dan membanggakan,” bebernya.
Ditempat yang sama, Menteri Kominfo RI, Johnny G Plate menuturkan, sangat berterima kasih kepada seluruh tokoh-tokoh mulai dari tingkat pusat, provinasi hingga kabupaten/kota se-Indonesia yang telah serius, fokus dan kerja keras dalam menangani pandemi Covid-19 di negeri ini.
Sudah seharusnya diberikan penghargaan ini baik pria maupun wanita, korporasi maupun institusi publik yang telah berhasil mengukir prestasi ditengah pandemi.
JURNAL INSPIRASI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor akhirnya menerbitkan surat mengenai penghentian sementara operasional wisata malam GLOW di Kebun Raya Bogor (KRB) sejak 18 Desember hingga hasil kajian terkait dampak GLOW selesai.
“Langkah ini tidak ada kaitan sama sekali dengan perizinan. Namun, ini berdasarkan kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengenai gejolak yang terjadi masyarakat,” ujar Kepala Satpol PP, Agustian Syach kepada wartawan, Minggu (19/12).
Menurut dia, ada konsekuensi yang akan diterima pengelola GLOW apabila tak menghiraukan surat tersebut. “Ya, ada konsekuensi, dari mulai peringatan 1, 2 dan tiga. Bisa saja endingnya adalah penyegelan,” tegasnya.
Agustian Syach menyatakan bahwa langkah penutupan sementara GLOW adalah upaya Forkopimda dalam menjaga kondusifitas Kota Bogor. “Kami ingin menjaga agar situasi ‘Kota Hujan’ tetap tentram. Kami meminta agar GLOW tak beroperasi hingga adanya hasil kajian,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jaringan Advokasi Masyarakat Pakuan Padjajaran, Shaleh Nurangga menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan budayawan akan terus mengawasi agar GLOW tak lagi beroperasi. “Kami sejak awal menolak GLOW beroperasi,” ucapnya.
Kata dia, pihaknya meminta komitmen PT Mitra Natura Raya (MNR) selaku operator GLOW untuk berkomitmen sesuai arahan Forkopimda agar tidak beroperasi sebelum hasil kajian didapatkan. “Kami meminta PT MNR agar berkomitmen,” katanya.
Ia menyatakan, bila seluruh elemen masyarakat Jawa Barat akan kembali berunjukrasa dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi apabila PT MNR melanggar instruksi Forkopimda. “Setiap hari akan ada yang memantau GLOW, bila nekat beroperasi pasti kami akan bergerak,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan bahwa Wali Kota Bima Arya didukung Forkopimda secara tegas meminta agar GLOW tidak beroperasi selama kajian masih dilakukan.
“Kan kajiannya bukan hanya dari aspek lingkungan, tetapi bdaya, sosial dan ekonomi. Selain itu, kajian tidak merujuk pada literatur luar negeri, tetapi lebih kepada kearifan lokal,” ucap Atep.
Atep menegaskan bahwa berdasarkan rapat, kajian baru dilaksanakan pada bulan lalu dan akan selesai dalam enam bulan kedepan. Selama ini, sambung dia, PT MNR mengaku hanya sebagai operator GLOW dan beroperasi atas perintah BRIN.
“Padahal, pemkot dan DPRD sudah menerbitkan rekomendasi agar GLOW dihentikan,” tegasnya.
General Manager Corporate Communication and Security PT. MNR, Zaenal Arifin, mengatakan bahwa BRIN meminta kajian dijalankan secara komprehensif, dan saat ini pihaknya sedang melaksanakan arahan tersebut.
Saat ditanya apakah pengoperasionalan GLOW sudah sesuai arahan BRIN, Zaenal membenarkannya. “Betul, sebagai lembaga yang memiliki otoritas Kebun Raya,” katanya.
Kenangan lama Bogor tahun 1960 – an, seolah-olah hadir, ketika Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Jumat 17 Desember lalu, meresmikan Alun Alun Kota Bogor. Betapa tidak. Warga Kota Bogor yang hidup di tahun-tahun sebelum 1970-an pernah menyaksikan tempat itu dulunya adalah Taman Wilhelmina atau Kebon Kembang, sebuah ruang terbuka hijau di depan Stasiun Kereta Api Bogor. Terbentang mulai dari sisi Jalan Kapten Muslihat di arah selatan, sampai Pasar Anyar di arah utara.
Dulu itulah tempat bagi banyak warga beraktivitas. Menikmati suasana kota penuh keramaian dengan jalan-jalan sore, menikmati jajanan, sewa dan baca komik, nonton akrobat tukang obat dan lain sebagainya. Juga tempat favorit anak-anak dan remaja untuk ngabuburit ketika bulan puasa. Berganti tahun kemudian, tempat itu dibutuhkan sebagai terminal bis dan Taman Ade Irma Suryani. Selanjutnya di awal tahun 1990 menjadi “Taman Topi” dan Taman Ria Anak-Anak.
Kini dengan wajah segar, Alun Alun Kota Bogor tampil apik dan bernuansa modern. Hilang sudah kesan kumuh yang sempat merusak wajah kawasan tersebut pada beberapa waktu yang lalu. Kembali sudah ruang terbuka hijau yang dulu bisa diakses dan dinikmati secara bebas oleh seluruh warga.
Hal itu dimungkinkan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana hibah kepada seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat untuk membangun alun-alun sebagai identitas bagi masing-masing daerah. Namun Ridwan Kamil menilai alun-alun seluas 1,7 hektar itu berbeda dari alun-alun kota lain. Salah satu yang membedakan, karena Alun Alun Kota Bogor memadukan unsur sejarah dan religi. Selain berdampingan dengan Masjid Agung yang masih dalam proses pembangunan, juga menjadi halaman depan Stasiun Kereta Api Bogor sebagai bangunan bersejarah yang berumur 140 tahun.
Kawasan sekitar Masjid Agung, nantinya menjadi zona religi, sebagai salah satu dari empat zona yang ada. Zona lainnya adalah zona olahraga tempat untuk warga berolahraga yang dilengkapi jogging track dan alat fitness luar ruang, zona botani sebagai tempat rekreasi dan relaksasi serta zona plaza untuk menjadi tempat edukasi dan pentas seni budaya.
Ahli lanskap Kota, Nirwono Yoga, dikutip dari Kompas.com mengatakan, taman kota atau ruang terbuka hijau tidak hanya baik secara ekologi, tetapi juga bermanfaat ekonomis hingga kesehatan warga. “Salah satu indeks warga bahagia karena ada banyak taman dan ruang terbuka hijau, seperti kota-kota di Eropa yang warganya sehat, karena pemerintahnya menghadirkan ruang interaksi dan banyak ruang terbuka hijau,” katanya.
Hal senada diungkap Ridwan Kamil yang mengatakan “Ciri kota yang baik salah satunya warganya sering nongkrong di taman-taman ruang publik, menandakan kota itu aman dan nyaman. Alun alun ini menaikkan kelas Kota Bogor sebagai kota aman nyaman, dilengkapi reformasi transportasi publik yang tengah dilakukan wali Kota Bogor,” katanya.
Jadi seperti yang dikatakan Wali Kota Bogor, Bima Arya, “Disini akan banyak kegiatan maslahat dan manfaat. Tempat ini akan jadi simbol kebersamaan warga di Kota Bogor. Bukan hanya integrasi dua elemen kota, tapi ini ikhtiar kita membangun bersamaan warga. Karena taman adalah oksigen jiwa,” katanya.
Kedepan, menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor akan bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membangun konsep terintegrasi. “Nantinya, akan betul-betul menyatu antara Alun-Alun Kota Bogor, Stasiun Bogor dan Masjid Agung,” lanjutnya. Untuk itu, ada rencana membangun jembatan layang untuk mengatur mobilitas warga di kawasan tersebut. Juga akan dibangun pedestrian di sekeliling alun alun.
Alhasil sejauh ini seperti dikatakan Ridwan Kamil, “Dengan dukungan anggaran Pemprov Jabar Rp 15 miliar. Alhamdulillah hasilnya baik. Saya kasih nilai 9 untuk desain dan konsep pengerjaannya. Tinggal dalam prosesnya tolong dijaga. Titip setelah ini, biasanya ada euforia warga, tolong diatur.”
Memahami harapan itu dan menyadari pentingnya menjaga alun alun tetap terawat, Bima Arya memberikan jaminan. “Kita pastikan Alun-Alun Kota Bogor dijaga dan dirawat, ada park ranger yang jumlahnya cukup banyak untuk menjaga sepanjang 24 jam,” katanya.
Tentunya tidak cukup mereka untuk bisa menjaga dan merawat alun alun tetap cantik, bersih dan rapi. Setiap warga sudah sepantasnya ikut bersama memelihara alun-alun ini, seperti layaknya merawat halaman rumah sendiri.
JURNAL INSPIRASI – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor bakal merekomendasikan CV Ratu Zalfa, kontraktor pembangunan unit gedung baru (UGB) SMPN 3 Megamendung, agar tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan proyek jasa konstruksi di Bumi Tegar Beriman atau dicoret hitam. Sebab, hingga sepekan menjelang berakhirnya kontrak kerja, progres pekerjaan fisiknya unit masih dibawah 60 persen.
“Sekarang progresnya baru 55 persen, dimungkinkan bisa jadi luncuran dan diberikan penambahan 50 hari kerja,” ujar Kabid Sarpras SMP Disdik Kabupaten Bogor, Rameni saat sidak pembangunan UGB SMPN 3 Megamendung, Jumat (17/12).
Dia menjelaskan, sejauh ini Disdik Kabupaten Bogor sudah memberikan dua kali teguran kepada CV Ratu Zalfa. Ketika diberikan penambahan waktu kerja selama 50 hari tapi masih tidak rampung pekerjaannya, maka teguran ketiga berupa putus kontrak diberikan. Selanjutnya Disdik Kabupaten Bogor akan merekomendasikan agar CV Ratu Zalfa di-blacklist.
“Sesuai aturan berlaku, ketika penambahan waktu berjalan, kontraktor dikenai denda pinalti sebesar satu per mil per hari dari nilai kontrak,” tegasnya.
Sanksi mengenai denda keterlambatan proyek per hari, Rameni menerangkan, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam Pasal 120 Perpres mengatur, penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu/permil) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan.
Sememtara pelaksana lapangam CV Ratu Zalfa, Raymond mengaku pasrah. Sebab keterlambatan bukan disengaja, melainkan akibat faktor alam. “Kendala utamanya cuaca, kemudian tanah berair dan material sering terlambat karena sudah masuk akibat akses jalan kecil,” tuturnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bogor, Usep Supratman kecewa pembangunan UGB SMPN 3 Megamendubg terlambat pengerjaannya.
Politisi PPP mendesak kontraktor pelaksana bertanggungjawab. “Bagaimana pun itu sudah menjadi tanggungjawab pihak pemborong. Kalau sampai tidak selesai, saya rasa tahun depan jangan diberikan lagi proyek,” tegad dia.
Ketua Komisi I DPRD itu menilai, keterlambatan pengerjaan proyek ibukan hanya kesalahan pemborong, tapi juga pihak konsultan pengawas. “Konsultan pengawas kemana saja selama ini. Memang saat pertama kali pengerjaan, tidak diawasi,” ujarnya.
Pembangunan UGB SMPN 3 Megamendung berdasarkan kontrak kerja dimulai 30 Agustus dan berakhir 27 Desember 2021. Dikerjakan CV Ratu Zalva dan konsultan pengawas CV Prima Consult dengan nilai anggaran Rp2,5 miliar lebih.
