Truk pengangkut bata hebel bernomor polisi B 9794 PDE mengalami kecelakaan di Kampung Ciangsana tanjakan RT 01 RW 04 Desa Tapos Satu, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.
Kejadian tersebut terjadi pada pukul 09:30 WIB. Selasa (12/04). Kasi Trantib Kecamatan Tenjolaya Deni Ramdhani mengatakan, truk tersebut tidak kuat menanjak dan mesin truk mati.
“Truk bermuatan hebel tidak kuat menanjak saat akan melakukan pengiriman ke salah satu toko material di dekat lokasi kejadian, secara tiba – tiba mesin mobil mati sehingga menghantam rumah warga yang berada di pinggir jalan, rumah milik warga,” ungkapnya.
Beruntungnya dalam peristiwa tersebut tidak menelan korban jiwa akan tetapi mengalami kerugian puluhan juta rupiah.
“Alhamdulillah dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, karena kalau tidak salah itu muatan hampir 5 ton, kerugian sebidang rumah dan alat rumah tangga,” jelasnya.
Ia mengatakan, saat ini pihak kepolisian dan muspika sedang melakukan evakuasi terhadap truk tersebut dan supir truk sedang ditangani oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan.
“Saat ini posisinya sedang evakuasi muatan truk dan saat ini ditangani oleh pihak kepolisian,” pungkasnya.
Pemerintah Desa (Pemdes) bersama Muspika Kecamatan, melakukan sidak penjual minuman tuak di Kampung Ciangger, Desa Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
Pasalnya, keberadaan usaha minuman tuak tersebut sering menimbulkan keresahan warga sekitar.
“Usaha tuak tersebut sangat menggangu masyarakat terlebih pada bulan Suci Ramadhan ini,” kata salah satu tokoh pemuda Desa Wargajaya, Ganjar kepada wartawan, Selasa (12/4).
Sementara petugas Pol PP mendatangi tempat berjualan minuman tuak tersebut dan menyitanya yang langsung dimusnahkan dengan cara di buang ke saluran air.
“Intinya masyarakat sudah resah dengan keberadaan usaha tuak, dampaknya pada mabuk, kriminal juga,” kata Ganjar.
Sementara Camat Cigudeg Pardi membenarkan, pada prinsipnya kepada semua pihak harus menghormati bulan Ramadhan dan tidak melakukan hal yang buruk atau maksiat.
“Iya benar, karena penjualan minuman tuak perbuatan tidak boleh dilakukan dan bukan hanya di bulan Ramadhan saja tapi seterusnya harus kami berantas bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa WargaJaya Eman Suryatman membenarkan, pihaknya sempat melakukan operasi tuak di wilayahnya, sehari sebelum puasa, karena banyak dampak akibat konsumsi minum tersebut.
“Memang benar, tapi operasi itu mendadak, karena sempat ada warga kami ribut gara-gara pengaruh tuak makanya kami menggelar operasi mendadak,” kata Eman.
Eman mengaku, sejauh ini tidak ada korban meninggal karena tuak, hanya dampak dari tuak sangat meresahkan masyarakat sekitar.
“Yang jelas jami juga bakal menggelar operasi tuak kembali dengan instasi terkait,” katanya.
Seperti diketahui, perwakilan warga dan pemilik usaha tuak membuat surat perjanjian untuk tidak membeli atau menjual tuak selama bulan Ramadhan, dengan dilaporkan langsung kepada desa setempat.
Memasuki pekan kedua Ramadhan 1443 Hijriyah, pasokan sejumlah kebutuhan pangan pokok seperti bawang merah, cabe merah besar dan cabe merah keriting di Kabupaten Majalengka terpantau hijau alias aman. Kondisi aman ini dipicu oleh petani yang mulai panen komoditas tersebut.
”Ketersediaan pangan pokok di kab Majalengka terutama beras, bawang merah, cabe merah cabe rawit, daging sapi, daging ayam pasokannya terpenuhi. Untuk Idul Fitri pasokan aman,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka Iman Firmansyah, Selasa (12/04).
Ia mengatakan pasokannya terutama dari produk petani sendiri karena kabupaten Majalengka merupakan sentra produksi beras, bawang merah, cabe merah, cabe rawit dan daging ayam.
Untuk bawang merah petani bawang merah di sentra pertanaman Lembah Panyaweuyan Kecamatan Argapura segera memasuki panen yang akan berlangsung hingga Juni mendatang. Demikian pula cabe merah baik cabe merah besar maupun cabe keriting serta cabe rawit merah. Dari panen satu hamparan saja seluas kurang lebih 20 hektar, kebutuhan sudah terpenuhi, apalagi jika sudah panen keseluruhan.
Kata Iman untuk komoditas daging sapi selain pasokannya dari produksi sendiri, jika kurang dipenuhi dari daerah lain. Hanya telur dan minyak goreng saja yang kebutuhannya dipenuhi dari daerah lain, itupun sampai saat ini pasokan dinilai cukup lancar.
”Untuk kendala yaitu telur dan minyak goreng dipenuhi dari daerah lain dan koordinasi dengan para distributor ” ujarnya.
Dikatakannya Kabupaten Majalengka juga menjadi penyuplai sejumlah komoditas ke wilayah lain dan itu sudah berjalan melalui mekanisme rantai pasokan pangan.
”Untuk mensuplai ke daerah lain sebenarnya secara alami sudah berjalan melalui mekanisme rantai pasokan pangan ” ucapnya.
Harga Stabil dan Ketersediaan Surplus
Berdasarkan data neraca pangan yang dirilis DKP3 Kabupaten Majalengka pada minggu II April 2022, ketersediaan beras diwilayah ini mencapai 3.074 ton dengan kebutuhan 2.953 ton yang berarti surplus 121 ton rata – rata harga Rp. 11.500/kg. Jagung ketersediaannya 1.765 ton kebutuhan 152 ton, surplus 1.613 harga Rp. 7.400/kg, surplus 64 ton dialami bawang merah, dengan stock 190 ton kebutuhan 126 ton harga Rp. 36.200/kg, cabai merah stock 184 ton kebutuhan 37 ton surplus 147 ton harga Rp. 60.800/kg.
Kebutuhan cabai rawit merah 121 ton sementara stock tersedia 135 ton surplus 14 ton harga rata – rata Rp. 58.300. Komoditas lain yang juga surplus yaitu daging sapi dengan ketersediaan 137 ton dan kebutuhan hanya 13 ton surplus 124 ton. Daging ayam broiler surplus sebanyak 210 ton dengan harga rata – rata di pasar Rp. 39.000/kg.
Meski masih dipenuhi dari wilayah lain ketersediaan telur ayam juga surplus 114 ton harga saat ini Rp. 25.400. Gula dan minyak goreng kemasan masing – masing surplus 126 ton dan 53 ton dengan harga Rp.14.000/kg untuk gula putih dan 24.000/liter untuk minyak goreng. Demikian juga bawang putih surplus 74 ton harga Rp. 34.700/kg.
Untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pangan pokok dengan harga terjangkau pada saat Ramadhan dan Idul Fitri 1443 Hijriah, Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan pengawalan dan monitoring disetiap provinsi.
“Petani kita tidak pernah berhenti berproduksi. Tujuannya agar kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan di pasaran,” Ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP ) Kementan Dedi Nursyamsi belum lama ini menegaskan pemerintah memonitor secara cermat dengan melakukan monitoring dan pengawalan ketersediaan dan harga bahan pangan pokok untuk menjamin stok pangan benar – benar aman. Ia mengakui masih ada 12 komoditas yang rentan dan sensitif terhadap inflasi.
“Ketersediaan pangan erat kaitannya dengan harga. Untuk itu, saat melakukan monitor ketersediaannya perlu dilakukan monitoring harga,” tegas Dedi.
Bayar PBB tidak harus antri lagi. Kini pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bogor bisa dilakukan melalui aplikasi e-commerce dan dompet digital. Mulai dari Tokopedia, Bukalapak, Ovo, Gopay, Linkaja, Dana dan lain sebagainya.
Jadi membayar PBB kini semudah belanja online. Selain mudahnya mebayar PBB Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor saaat ini sudah menerapkan E-SPPT ( Sppt elelktronik).
Dengan penerapan sistem online ini, maka jangan heran juga jika Anda tidak lagi menerima SPPT PBB seperti dulu. Sebab SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, tidak lagi dicetak, melainkan bisa diterima dan dilihat melalui email,SMS ke nomor HP masing masing wajib pajak . Untuk bisa mengakses E-SPPT, setiap wajib pajak perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan akun E-Sppt.
Pendaftaran bisa dilakukan melalui website Bapenda Kota Bogor, http//:bapenda kota bogor.go.id. Atau informasi pendaftaran bisa dilihat melalui chanel Youtube bapenda kotabogor dan Instagram @bapendakotabogor. Bisa juga mengubungi Contact Center di nomor telepon 0251 8350 505 atau melalui WhatsApp 0811 -100-2021. Bagi para wajib yang mendaftar hingga akhir April 2022, akan mendapatkan diskon sebesar 5% dari pajak pokok dan bagi yang memiliki piutang pajak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 diberikan diskon pokok piutang pajak sebesar 20% serta dibebaskan dari denda sampai masa pajak tahun 2021.
“Sebetulnya kebijakan diskon ini sudah kami terapkan sejak Februari 2022 lalu,” ungkap Deni Hendana, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Jadi masih ada sisa waktu sampai akhir April, jika berminat mendapatkan diskon bagi para wajib pajak yang mendaftar ke E-SPPT. Hingga awal April lalu, relatif masih banyak wajib pajak yang belum mendaftarkan diri ke E-SPPT.
Menurut Deni, dari total 270.000 wajib pajak, yang sudah mendaftar E-SPPT baru di kisaran 65.000 wajib pajak.“Diharapkan dengan stimulan diskon ini akan semakin banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri,” lanjut Deni.
Menurutnya pula, ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan sistem online. Baik manfaat bagi para wajib pajak maupun bagi sistem pengelolaan PBB. Bagi para wajib pajak, sistem online membuat pembayaran jadi lebih mudah dilakukan. Tidak perlu pergi dan antri di loket-loket pembayaran seperti dulu.
Juga tidak perlu lagi pembayaran dilakukan secara kolektif melalui ketua RT. Di samping itu, privasi data milik wajib pajak menjadi lebih terlindungi, karena SPPT hanya bisa diakses oleh yang bersangkutan. Sedangkan bagi sistem pengelolaan pendapatan pajak daerah, penerapan sistem online lebih memudahkan dan mempercepat proses penagihan.
“Kalau dulu kan penagihan dilakukan melalui SPPT yang diedarkan dengan bantuan para petugas sampai di tingkat Kelurahan, RW dan RT, sehingga waktunya cukup lama bagi SPPT untuk sampai ke para wajib pajak,” jelas Deni.
Ada mata rantai panjang yang perlu dilalui agar SPPT sampai kepada para wajib pajak. Kini dengan menggunakan E-SPPT, tagihan bisa langsung terinformasikan kepada para wajib pajak.Mereka cukup menggunakan handphone dan mengakses E-SPPT. Manfaat lainnya, sistem ini dapat menghindari berbagai kemungkinan kebocoran pendapatan daerah karena sistemnya sudah cashless. Tidak ada lagi uang tunai yang beredar mulai dari wajib pajak sampai ke kas daerah.
Di samping itu, penerapan sistem online telah menghilangkan waktu dan biaya yang diperlukan untuk mencetak SPPT. “Anggaran untuk cetak SPPT selama ini cukup besar, dan sekarang itu tidak diperlukan lagi,” lanjut Deni.
Dengan beragam manfaat itu, E-SPPT menjadi sebuah wujud inovasi Bapenda Kota Bogor yang dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka.
Bapenda Kota Bogor menjadi pihak yang pertama menerapkan sistem online dalam pengelolaan PBB di Jawa Barat. Dan menjadi yang pemula diantara sedikit pemerintah daerah lain di Indonesia yang sudah menerapkan, diantaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penerapan E-SPPT pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menjamin pencapaian target pendapatan daerah melalui PBB. Target tertinggi yang pernah dicapai sejak tahun 2013 barulah sebesar Rp 159 milyar. Tampaknya harapan untuk terus meningkatkan pencapaian itu bisa terwujud.
Pasalnya, ada perubahan signfikan ketika E-SPPT mulai diterapkan. Deni mengungkapkan, dibanding tahun 2021, pencapaian pada periode yang sama di 2021 bisa lebih tinggi.
“Januari tahun 2021, pendapatan PBB baru terkumpul Rp 50 milyar saja, tetapi di Januari 2022 sudah mencapai Rp 56 milyar, ada kenaikan yang cukup besar dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya,” jelas Deni.
Ada banyak cara yang sudah diterapkan Bapenda Kota Bogor untuk bisa mempercepat pencapaian target PBB. Diantaranya, tidak lagi menagih kewajiban bayar PBB di tahun sebelum tahun 2012. Tagihan disampaikan untuk pembayaran terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan sekarang.
Ada banyak stimulan lain yang telah diterapkan, yang pada dasarnya bertujuan meringankan para wajib pajak menyelesaikan kewajibannya. Kemudian dalam hal penerapan E_SPPT, jika wajib pajak, karena alasan berbagai hal belum bisa mengakses E-SPPT, maka yang bersangkutan masih bisa datang ke kelurahan masing-masing.
Disana ada petugas kelurahan yang telah disiapkan untuk membantu wajib pajak mengakses E-SPPT, sekaligus mendaftarkan diri ke E-SPPT.
Jadi sebetulnya tidak ada hambatan bagi para wajib pajak untuk segera mendaftarkan diri dan memanfaatkan E-SPPT dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Maka segera daftarkan E-SPPT Anda dan dapatkan kemudahan membayar PBB pada channel pembayaran yang telah disediakan. Jika ada cara yang lebih mudah, buat apa pilih cara yang repot? (Advertorial)
Pengasapan, cara tradisional mengeringkan bawang merah menjadi andalan petani disentra pertanaman bawang merah Lembah Panyaweuyan Kecamatan Argapura kabupaten Majalengka. Cara ini dinilai lebih baik dibanding pengeringan menggunakan sinar matahari.
“Kalau dengan dijemur kan keringnya hanya lapisan kulit luar saja terus kalau panen pas musim penghujan dan matahari tidak muncul akan repot. Dengan pengasapan, hama – hama gudang, seperti cendawan, jamur itu tidak ada karena diasap keringnya merata sehingga lebih awet,” ungkap Dede Suad Haeruddin, SP., Seksi sayuran pada Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) Kabupaten Majalengka, Selasa (12 /04/2022).
Selain itu lanjut Dede petani dapat terselamatkan dari harga jatuh saat panen raya karena bawang bisa bertahan disimpan selama beberapa bulan, untuk dilepas ketika harga membaik. Cara inipun tak merubah rasa dan aroma bawang merah.
Kata Dede yang pernah sembilan tahun mendampingi petani setempat sebagai PPL sebelum berpindah tugas ke BPP Kecamatan Sindang, hampir semua petani diwilayah ini memiliki sarana pengasapan.
Pengasapan memerlukan waktu seminggu sejak dipanen. Dilakukan dengan menggunakan rak – rak dari bambu yang dibawahnya diletakan kayu bakar atau sekam didalam tungku yang terbuat dari drum – drum bekas. Untuk mengatur suhu, tempat pengasapan dilengkapi dengan jendela yang dapat dibuka.
”Suhu akan stabil karena ada ventilasi udara sama atap yang tidak rapat,” jelas Dede.
Agar bawang merah kering secara merata perlu dilakukan pembalikan atau pertukaran tempat.
Luasan pertanaman bawang merah di Lembah Terasering Panyaweuyan Kecamatan Argapura mencapai 114 hektar tersebar di empat desa yakni Desa Sukasari Kaler, Desa Sukasari Kidul, Desa Tejamulya dan Desa cibunut dengan produktivitas 10 – 13 ton/ha. Salah satu varietasnya adalah Maja Cipanas varietas lokal yang sertifikatnya hanya dimiliki kelompok tani setempat.
Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, bawang merah dari Kabupaten Majalengka juga diminati oleh wilayah – wilayah lain di Indonesia terutama untuk benih.
Mengenai ketersediaan bawang merah, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR baru baru ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut produksi bawang merah surplus dan dapat dipenuhi dari dalam negeri hingga Mei 2022. Dengan begitu, tak perlu ada impor bawang merah.
Sementara itu Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi mengajak petani dan penyuluh untuk mengembangkan industri pertanian nasional yang inovatif, berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Jika ingin pertanian maju, majukan dahulu kualitas SDM. Karena SDM yang berkualitas bisa menghadirkan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan pertanian,” kata Dedi.
Bogor | Jurnal Bogor Lahan seluas 9,4 hektar di Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor, Kota Bogor yang diklaim oleh beberapa pihak terus memanas.
Teranyar, pihak Rudy Yusuf bin Raden Achmad Wirakusumah sebagai ahli waris dari Mangsoer RD. H. Dalem mengaku sebagai pemilik lahan yang sah berdasarkan alas hak berupa girik yang dimilikinya sebagai pegangan.
“Pegangan kami adalah alas hak berupa Girik C No.: 423 Persil 63.S.1.Blok 21. Itu saja, tidak yang lain. Tapi kenapa tiba-tiba ada sertifikat yang muncul atas nama orang lain atau yayasan, ini yang menjadi pertanyaan,” kata Juanda Hermawan, orang yang telah diberi kuasa oleh ahli waris yakni H. Rudy Yusuf kepada media belum lama ini.
Menurut Juanda, perubahan atau penerbitan sertifikat yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional (BPN) terjadi pada 1991 lalu atas orang lain atau yayasan melalui akte pengganti wakaf dari orang yang sudah meninggal sejak 1849.
“Dengan adanya perubahan alah hak dari Girik C No.: 423 Persil 63.S.1.Blok 21 ke sertifikat atas nama orang lain dengan nomor 366, kami langsung menelusuri dan menanyakan kepada pihak-pihak terkait dan hasilnya memang berbeda nama,” ucapnya.
“Tapi anehnya, kenapa ini bisa terjadi sementara pemilik lahan ataupun ahli waris dari Mangsoer RD. H. Dalem tidak pernah menjual atau menghibahkan tanah ini kepada siapapun,” tambahnya.
Demi mendapatkan keadilan dan kejelasan kepemilikan lahan, Juanda mengatakan, pihaknya sudah berupaya melakukan gugatan ke pengadilan, gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, hingga kasasi.
“Kami sudah gugat ke pengadilan, dan kami menang. Tapi kami masih terus berjuang melawan mafia tanah, karena mafia ini ajukan kasasi kembali ke MA,” pungkasnya.
Bogor | Jurnal Bogor Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor merencanakan Sungai Kalibaru untuk menjadi salah satu sumber air baku. Rencana pemanfaatan anak sungai Ciliwung itu dilakukan sebagai persiapan penyediaan air untuk kawasan perkantoran baru Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.
Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan menjelaskan, rencana ini mulai digaungkan sebagai persiapan menambah layanan kepada pelanggan di Kota Bogor dengan memanfaatkan aliran Kali Baru. Hingga saat ini, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Barat, agar bisa memanfaatkan aliran Kalibaru untuk air baku baru.
“Saya baru menginisiasi bahwa jalur Kalibaru itu memungkinkan dibuat sumber air baku baru untuk Perumda Tirta Pakuan. Serta untuk wisata. Saya sudah komunikasi dengan Dinas SDA Jabar, tapi tindak lanjutnya masih harus kita diskusikan,” jelas Rino, kemarin.
Rino menuturkan, sudah berkonsulitasi dengan kepala Dinas SDA Jawa Barat dan menjelaskan jika Sungai Kalibaru memiliki air berlebih. Sebab, aliran Kalibaru sedianya ada untuk jalur irigasi sawah warga, yang saat ini sudah berkurang jumlah sawahnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya tengah mematangkan rencana pemanfaatan sumber air baku baru Kalibaru ketika pemkot akan membangun perkantoran baru di Katulampa. “Pasti kan memerlukan air, maka kita harus punya tambahan produksi air di sekitar situ. Salah satunya kita bisa pakai Kalibaru,” kata dia.
Lebih lanjut, Rino menambahkan, tingkat kekeruhan air atau NTU dari Sungai Kalibaru sama dengan Sungai Ciliwung karena masih satu aliran. Untuk mengatasi itu, pihaknya berupaya salah satunya dengan pembubuhan kimia.
“Kita berupaya dengan berbagai hal, salah satunya dengan kajian ilmiah kita yang uji cobanya berhasil menurunkan tingkat kekeruhan air baku yang sekarang tengah tinggi, dengan pembubuhan kimia,” ucapnya.
Terpenting, kata dia, jika ada tambahan air dari Kalibaru, tentu menambah debit sumber air baku untuk diolah. Dengan rencana sumber air baku baru ini, sekaligus juga menjadi solusi memperbaiki layanan di zona 7 yang selama ini selalu bermasalah dan tiap hari ada saja komplain dari pelanggan.
“Saya juga yakin banyak potensi-potensi tengah Kota Bogor terkait sumber air baku kita kedepan. Karena kita nggak punya WTP di tengah kota Bogor. Kita punyanya hampir semua ada di Kabupaten Bogor,” pungkas dia.
Demi menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di bulan suci Ramadhan, organisasi masyarakat (ormas), Karang Taruna dan KNPI mengadakan Patroli Kamtibmas bersama di Desa Wanaherang, Kecamanan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Wakabid KNPI Kecamatan Gunung Putri Zakaria mengatakan, adanya patroli ini untuk saling menjaga keamanan di masyarakat, serta mengantisipasi maraknya pencurian kendaran bermotor (curanmor) di Gunung Putri.
“Pada bulan Ramadhan ini juga ada masyarakat seperti anak-anak muda melakukan kegiatan-kegiatan di malam hari bahkan sampai dini hari, baik itu hanya sekedar nongkrong maupun melakukan aktivitas lainnya sehingga berpotensi menganggu kenyamanan masyarakat lainnya,” ujar Zakaria.
Zek biasa disapa juga menjelaskan alasan lain patroli, seperti yang sering terdengar bahwa banyak yang melakukan perang sarung pada malam hari dan juga aksi curanmor. “Makanya kita lakukan patroli ini demi menjaga ketentraman,” Jelasnya.
Sementara Ketua Karang Taruna Desa Wanaherang Tri Hertanto menyampaikan demi menciptakan rasa aman masyarakat di bulan Ramadhan dan mengantisipasi aksi pencurian bermotor malam ini pihaknya melaksanakan pencegahan berupa Patroli Kamtibmas di wilayah Desa Wanaherang.
“Kegiatan ini dilakukan adalah bentuk peran aktif OKP dan ormas serta partisipasi kepada masyarakat dalam rangka membantu pihak kepolisian dan TNI untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah desa sendiri,” ucap Tri.
Tri mengajak kepada para anak muda agar dapat terus menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif saat berkumpul bersama teman-temannya.
“Jangan sampai melakukan aksi-aksi yang menganggu stabilitas Kamtibmas serta menghimbau pada masyarakat untuk tetap waspada terhadap aksi pencurian bermotor yang saat ini marak terjadi,” tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir tim gabungan dengan beberapa ormas dan OKP diantaranya Pemuda Pancasila (PP), Badan Pembinaan Keluarga Besar Banten (BPPKB) Banten, KNPI dan Karang Taruna Desa Wanaherang.
Fikri Hudi Oktiarwan: Ironis, APBD Tinggi Masih Andakan CSR
Bogor Timur | Jurnal Bogor
Masih adanya wilayah yang belum mendapati aliran listrik serta blank spot menjadi perhatian khusus Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi III asal Fraksi PKS Fikri Hudi Oktiarwan. Seperti sebagian kecamatan di wilayah Bogor Timur yang masih ada wilayah yang tidak bisa mendapatkan sinyal, juga di Bogor Barat masih ada wilayah yang belum teraliri listrik.
Menurut Fikri Hudi, pemerintah harus melakukan terobosan untuk menuntaskan kawasan Kabupaten Bogor di bagian barat yang belum teraliri listrik. Menurutnya, sangat ironis jika daerah yang hanya 60 kilometer dari Ibukota Jakarta, masih ada rumah masyarakat yang belum dialiri listrik, padahal sudah hampir 77 tahun Indonesia merdeka.
“Ironis jika daerah penyangga Ibu Kota masih ada wilayah yang belum teraliri listrik,” ucap Fikri, Senin (11/4).
Berdasarkan hasil penyisiran Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, melalui Cabang Dinas Wilayah II Bogor, setidaknya masih ada 4.679 rumah warga yang tersebar di 11 kecamatan di bagian barat Kabupaten Bogor belum teraliri listrik. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Bogor bersama Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Bogor Iman Budiman, ST, MM, Selasa (5/4).
Sementara itu sudah beberapa tahun terakhir tidak ada alokasi APBD Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi hal tersebut, hanya mengandalkan dana CSR yang hanya bisa meng-cover sekitar 200-an rumah per tahun.
Politisi PKS ini mengatakan, harus ada terobosan untukk menuntaskan hal tersebut tidak bisa hanya mengandalkan dana CSR berapa puluh tahun diperlukan untuk menuntaskannya.
Padahal saat ini kata dia, listrik adalah kebutuhan pokok sekaligus juga sarana penting yang menentukan kemajuan suatu masyarakat, karena arus informasi akan terbuka membutuhkan daya energi listrik.
“Bila pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun Kabupaten Bogor memandang hal ini adalah hal yang vital, harus berani mengalokasikan anggaran yang memadai. Ironis APBD yang tinggi tetapi masih ada masyarakat yang belum menikmati aliran listrik,” pungkasnya.
