Nanggung l Jurnal Bogor Setelah banyak keluhan terkait menu MBG yang disajikan di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor lantaran dinilai tak mencerminkan prinsip nilai gizi seimbang, pemerhati kebijakan publik, Fikri Muhammad meminta pihak pengelola MBG atau SPPG menggelar audensi.
“Audiensi ini mendesak dan harus melibatkan ahli gizi serta para pengelola dapur MBG. Jadi harus digelar audensi segera,” kata Fikri Muhammad kepada Jurnal Bogor, Rabu (25/2/2026).
“Ayo kita cek satu per satu dapur MBG itu, apakah pengelolaannya sudah memenuhi syarat, apakah sesuai standar kesehatan kah?,” tanya Fikri lagi.
Audensi ini, menurut Fikri sebagai evaluasi perbaikan agar sajian menu MBG bagi penerima manfaat mengedapan kualitas prinsip gizi yang seimbang.
Evaluasi tentu untuk perbaikan, sebab program MBG yang dibiayai anggaran negara itu tidak gratis.
Penerima manfaat pada program MBG, itu tidak gratis, anggarannya dari negara yang bersumber dari uang pajak rakyat.
“Untuk itu, kami sebagai masyarakat berhak mengkritik salah satu program MBG di Kecamatan Nanggung yang terkesan asal-asalan itu,” tandasnya.
Apalagi sebagai orang tua murid di sekolah, menjadi bagian dari penerima manfaat program MBG,
“Jadi, kami tau kualitas menu MBG yang diterima di sekolah.”
Untuk itu, ketika program MBG tidak adanya perbaikan terutama tidak mengedepankan pada kualitas menu MBG, dipastikan kami harus turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa,” tegasya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus berikhtiar memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Kali ini, Pemkot mulai membangun pengganti Jalan Saleh Danasasmita atau Jalan Batutulis yang terletak di Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan.
Senin (23/2/2026), merupakan tahap awal proses cut and fill lahan untuk Jalan Saleh Danasasmita. Tahap ini sekaligus penanda mulai pekerjaan fisik proyek tersebut. “Kita laksanakan cut and fill dan penebangan beberapa pohon sebagai bagian dari memulai proyek konstruksinya,” ujar Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim.
Tahapan cut and fill ditargetkan rampung dalam satu hingga dua pekan ke depan. Proses ini dilakukan sembari menunggu hasil lelang konstruksi yang tengah berproses di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
“Kalau cut and fill ini menyiapkan trasenya. Supaya nanti ketika pemenang lelang sudah ada, jalurnya sudah terlihat,” ucapnya.
Dedie menjelaskan, trase pengganti Jalan Saleh Danasasmita dibangun sepanjang 230 meter dengan lebar kurang lebih 18 meter. Konstruksi jalan tersebut berdiri di atas lahan seluas 4.711 meter persegi yang sebelumnya dimiliki tiga warga.
Pembebasan lahan telah diselesaikan Pemkot Bogor pada tahun anggaran 2025 dengan total nilai mencapai Rp19.991.500.000.
“Kami Pemkot Bogor sudah menyiapkan lahannya dari pembebasan tahun anggaran 2025 kemarin, kemudian sekarang masuk ke fase berikutnya,” jelasnya.
Saat ini, Pemkot masih menunggu proses lelang konstruksi dari Pemprov Jawa Barat. Jika seluruh tahapan administrasi rampung, pengerjaan fisik proyek diperkirakan berlangsung selama enam hingga tujuh bulan. Dedie berharap dukungan masyarakat agar proyek berjalan lancar dan dapat segera dimanfaatkan warga, khususnya mereka yang selama ini terdampak terganggunya akses Jalan Saleh Danasasmita.
“Mohon doa dari masyarakat untuk kelancaran proyek ini. Ini semata-mata agar kita bisa membantu masyarakat yang selama ini aksesnya terganggu,” jelasnya.
Sebelumnya, Pemkot mengupayakan jalur alternatif yang lebih dekat dan dapat diakses oleh warga terdampak longsor di Jalan Saleh Danasasmita.
Sebelumnya jalur alternatif yang dapat dilalui masyarakat adalah melalui Jalan Cipinang Gading, yang tembus ke Bogor Nirwana Residence (BNR). Namun, karena ruas jalan yang tidak terlalu besar serta meningkatnya jumlah kendaraan, lalu lintas di jalur tersebut menjadi padat.
Pemkot melalui Dishub berkomunikasi dengan pengembang untuk membuka akses dari perumahan Perumahan Pakuan Hill. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Saat ini, Perumahan Pakuan Hill sudah dapat diakses oleh warga. Namun, karena daerah tersebut merupakan kawasan permukiman, terdapat syarat dan ketentuan bagi warga yang ingin melintas.
“Jadi, akses jalan hanya diperbolehkan untuk sepeda motor atau kendaraan roda dua. Selain itu, ada jam operasional yang harus dipatuhi, dan kendaraan dengan knalpot brong dilarang melintas,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin.
Aturan jalur alternatif melalui Pakuan Hill ini yakni hanya kendaraan roda dua dan waktunya pagi mulai pukul 05.00 – 09.00 WIB dan pukul 16.00 – 20.00 WIB.
Leuwiliang | Jurnal Bogor RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang, Kabupaten Bogor memperkuat kolaborasi pelayanan kesehatan ibu dan bayi melalui Pertemuan Jejaring Quality Improvement (QI) yang melibatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-15 RSUD R. Moh Noh Nur. Pertemuan jejaring ini mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Tim MCGL (Momentum Country and Global Leadership) Jhpiego, serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang dan Ranting se-Kabupaten Bogor.
Kegiatan difokuskan pada penguatan mutu layanan berbasis data, peningkatan koordinasi rujukan, serta penerapan standar pelayanan melalui pendekatan Quality Improvement.
Direktur RSUD R. Moh Noh Nur, dr. Vitrie Winastri, S.H., MARS, menyampaikan bahwa penguatan jejaring menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas layanan maternal dan neonatal.
“Di usia ke-15 ini, RSUD R. Moh. Noh. Nur terus berkomitmen memperkuat sinergi pelayanan. Kolaborasi antar fasilitas kesehatan menjadi kunci agar ibu dan bayi mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, dan aman,” ujarnya.
Perwakilan Tim MCGL Jhpiego, Andriani Siahaan, MHKes, menegaskan bahwa peningkatan mutu pelayanan membutuhkan kerja sama yang erat antara FKTP dan FKTL.
“Kolaborasi antara FKTP dan FKTL sangat penting agar proses rujukan berjalan lebih efektif. Dengan komunikasi yang baik dan standar pelayanan yang sama, penanganan ibu dan bayi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, bidan koordinator jejaring juga mendapatkan penguatan penerapan bundle of care serta penyegaran keterampilan klinis yang disampaikan oleh dr. Ammar Fauzan Islami, Sp.A, dokter spesialis anak RSUD R. Moh. Noh. Nur.
Bidan Koordinator wilayah Leuwiliang menyampaikan bahwa kegiatan jejaring ini membantu tenaga kesehatan memahami standar pelayanan yang harus diterapkan secara bersama.
“Pertemuan ini sangat bermanfaat karena kami mendapatkan pemahaman yang sama mengenai standar pelayanan. Harapannya koordinasi rujukan semakin baik sehingga pelayanan kepada ibu dan bayi bisa lebih optimal,” ungkapnya.
Melalui Pertemuan Jejaring Quality Improvement ini, RSUD R. Moh. Moh. Nur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui kolaborasi lintas fasilitas, sejalan dengan semangat 15 tahun pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Bogor.
Sukaraja | Jurnal Bogor Wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang dikenal dengan kepadatan penduduk serta tingginya volume kendaraan roda dua dan roda empat, kini mendapatkan angin segar melalui program pembangunan hutan kota yang diinisiasi oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Program ini mewajibkan setiap kecamatan di Kabupaten Bogor untuk memiliki hutan kota minimal seluas satu hektare. Khusus Kecamatan Sukaraja, hutan kota yang direncanakan memiliki luas sekitar 1,2 hektare dan berlokasi di Desa Cijujung.
Pembangunan hutan kota ini merupakan langkah positif yang membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah, jajaran Polsek dan Koramil, pemerintah desa, pihak swasta, maupun masyarakat secara umum. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan program penghijauan di wilayah Sukaraja.
Di tengah kebisingan dan aktivitas perkotaan yang padat, keberadaan hutan kota diharapkan menjadi oase yang menghadirkan ketenangan sekaligus keindahan alam.
Selain itu, manfaat paling nyata dari hutan kota adalah peningkatan kualitas udara. Pepohonan yang ditanam mampu menyerap polusi, mengurangi kadar karbon dioksida, serta meningkatkan kadar oksigen sehingga lingkungan menjadi lebih sehat dan nyaman.
Pelaksana Tugas (Plt) Camat Sukaraja, Yudi menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran aparatur kecamatan, kapolsek, danramil, serta para kepala desa terkait pelaksanaan program penanaman pohon.
Dalam rapat tersebut disepakati bahwa penanaman akan dilakukan secara bertahap. Setiap desa diimbau untuk melakukan penanaman pohon sepanjang 100 meter di sisi kanan dan kiri alur sungai yang mengalir di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan untuk menghijaukan kembali Kabupaten Bogor sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah erosi di bantaran sungai.
Program kerja internal juga membagi tanggung jawab penanaman kepada unsur masyarakat, pemerintah desa, serta jajaran polsek dan koramil. Adapun jenis pohon yang akan ditanam antara lain pohon mangga dan rambutan.
Selain memberikan manfaat ekologis, pohon-pohon buah ini diharapkan ke depannya dapat menjadi daya tarik wisata dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dengan sinergi dan komitmen bersama, program hutan kota ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sukaraja dan Kabupaten Bogor secara keseluruhan.
Cisarua | Jurnal Bogor Kondisi jalan alternatif Cikopo Selatan di Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor yang kini kondisinya mengalami kerusakan, dikeluhkan oleh warga juga para pengendara.
Bahkan keluhan pengendara sepeda motor termasuk yang dominan melayangkan keluhannya akan kondisi badan jalan yang berlubang membuat pengendara sepeda motor banyak yang mengalami kecelakaan.
Terkait hal itu, warga kini tidak lagi mengadu ke Pemerintah Desa atau ke Pemerintah Kabupaten Bogor, melainkan mengadu ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM.
Seperti yang dilakukan seorang pengendara bernama Saiful, ia melaporkan kondisi jalan rusak tersebut melalui Tiktok. Saat berada di lokasi ia mengatakan, dirinya mewakili para pengendara lain harus hati-hati saat melintasi kawasan itu.
“Mengadu ke desa, atau ke bupati sudah berkali-kali. Tetapi kondisi jalan ini terus saja bertambah rusak. Dengan demikian, keluhan kita ke pemerintah daerah tidak didengar. Untuk ini kami akan mengadu ke Gubernur KDM. Mudah-mudahan, mengadu ke KDM jalan tersebut bisa diperbaiki, ” ujar Saiful.
Sementara itu ditegaskan Yanto pengawas dari UPT JJ Ciawi untuk wilayah Cisarua, ruas jalan Cidokom itu akan diperbaiki di tahun ini.
“Jalur Cidokom tersebut akan diperbaiki melalui betonisasi oleh pihak ke-3. Untuk waktunya ditahun ini. Mudah-mudahan program tersebut bisa terlaksana,” pungkasnya.
Megamendung | Jurnal Bogor Pemerintahan Kecamatan Megamendung masih menjalankan instruksi Bupati Rudy Susmanto untuk terus melakukan penataan wilayah. Setelah beberapa waktu lalu menertibkan sejumlah bangunan PKL yang dianggap berdiri melanggar aturan, kini anggota trantibnya bergerak melakukan pembersihan spanduk-spanduk yang terpampang di tepi jalan raya Puncak.
“Sejumlah spanduk yang dipasang seenaknya oleh perusahaan makanan, minuman dan iklan produk makanan lainnya, kita lakukan penertiban. Langkah kita sebagai trantib di Kecamatan Megamendung menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak Perda. Dan kegiatan ini juga menjalankan instruksi Bupati Rudy Susmanto,” tandas Kasi Trantib Megamendung, Momo, Selasa (24/2/2026).
Ia juga menjelaskan, selain spanduk yang membuat semerawut, ternyata perusahaan tersebut dalam mengiklankan produk di spanduk yang dipasangnya dinilai tidak membayar pajak.
“Dalam pemasangan spanduk itu ada aturan yang harus ditempuh oleh pihak perusahaan. Mulai dari jumlah spanduk yang dipasang hingga pajak yang sudah ditetapkan oleh Pemkab Bogor. Dan spanduk-spanduk yang ditertibkan hari ini dinilai telah melanggar peraturan tersebut, ” imbuhnya.
Selain itu, maraknya pemasangan spanduk di bulan puasa ini kerap mengganggu pengguna jalan.
“Tempo hari ada spanduk yang lepas, dan talinya menjuntai ke bawah, itu sangat membahayakan bagi para pengendara. Adanya penertiban yang dilakukan trantib Megamendung kami selalu warga juga pengendara mengapresiasi langkah yang dilakukan petugas, ” pungkas Iyus.
Megamendung | Jurnal Bogor Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di bulan puasa ini disorot Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) setelah banyak orang tua murid mengkritik menu MBG yang masih minim gizi. Sekretaris AMBS, Azet Baesuni menegaskan, program MBG yang menguras dana besar hingga saat ini dinilai tidak sebanding dengan fakta di lapangan.
“Menu yang disajikan lebih besar pasak dari pada tiang. Artinya, anggaran yang dikucurkan dengan menu yang diterima siswa banyak potongannya. Siswa hanya menerima sekitar 25 persen dari anggaran per porsi,” tandas Azet, Selasa (24/2/2026).
Ia juga mengkritik pelaksanaan program yang dinilai hanya mengejar formalitas tanpa memperhatikan kualitas makanan.
“Yang penting program berjalan, tapi kualitas makanan tidak dijaga,” ujarnya.
Adanya hal tersebut, Azet meminta supaya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di wilayah selatan Kabupaten Bogor, untuk lebih memperhatikan kualitas dan kandungan gizi di menu makanan tersebut.
“Perlu diperhatikan oleh mereka yang menangani hal ini. Mulai dari menu hingga ke kandungan gizinya, ” pungkas Azet.
Sebelumnya para orang tua mempertanyakan kualitas gizi MBG. Sebagai bentuk protes, sebagian orang tua murid memposting menu MBG yang dibawa oleh anaknya ke rumah.
Salah satu orang tua murid di SDN 2 Cipayung, Eni mengaku anaknya kerap membawa pulang makanan MBG ke rumah selama bulan puasa.
“Kalau saya lihat menunya, ada susu, somay, jeruk, kadang kurma, dan gorengan,” tutur Eni. Sebagai ibu rumah tangga, Yani mempertanyakan kandungan gizi dari menu yang disajikan, khususnya gorengan.
“Saya orang kampung sedikitnya tahu tentang gizi, tapi kalau gorengan kandungan gizinya apa ya,” ujarnya.
Di salah satu SD di Ciawi pun mengeluhkan hal serupa, murid di SDN 2 Ciawi, Kecamatan Ciawi, menilai menu MBG selama Ramadan terlihat minimalis dan tidak sebanding dengan kebutuhan gizi anak.
“Satu menu MBG per hari isinya hanya tiga macam seperti susu, mie, dan pisang. Kalau dihitung, biayanya paling sekitar lima ribu rupiah,” tutur seorang ibu yang menolak disebut namanya. Tidak hanya di Ciawi dan Megamendung saja, di Kecamatan Cisarua pun terjadi hal serupa.
Cafe Kopi Jurang by Atok di Jalan Raya Cibedug, Ciawi, Bogor, akan menggelar grand opening pada 7 Maret 2026 dengan menghadirkan promo potongan harga 20 persen. Pembukaan ini bertepatan dengan Ramadan, sehingga konsep sajian difokuskan untuk kebutuhan berbuka puasa.
Diskon 20 persen berlaku untuk seluruh menu, kecuali nasi timbel ayam. Menu tersebut dipatok Rp40 ribu per pax dan disiapkan sebagai paket berbuka dengan tambahan takjil serta air mineral di setiap pesanan. Skema ini diterapkan untuk menjaga kualitas sekaligus memberi nilai tambah bagi pengunjung.
Nasi timbel ayam menjadi menu utama dengan sajian lengkap dan rasa khas rumahan. Hidangan disajikan hangat, cocok untuk berbuka bersama keluarga maupun kolega.
Selain itu, pengunjung tetap dapat menikmati aneka kopi, minuman segar, dan ragam makanan ringan hingga berat yang tersedia. Seluruh menu di luar nasi timbel ayam mendapatkan potongan harga 20 persen selama momentum pembukaan. Pengelola menargetkan Cafe Kopi Jurang by Atok menjadi salah satu destinasi berbuka puasa yang nyaman, dengan suasana santai dan pelayanan optimal pada hari perdana operasional. Arie Surbakti
Pasca terjadinya penagihan brutal yang dilakukan oleh debt collector pada seorang Pengacara di Tangerang Selatan. Hingga terjadinya dugaan tertusuknya korban setelah menolak penarikan kendaraan yang dinilai tidak sesuai prosedur
Yoshua Agung YT SH CTL Founder Covenant Law Firm Ketua Angkatan AdvoKAI AK 25, mengatakan jika dirinya sangat mengecam keras tindakan main hukum sendiri dan harus segera diusut hingga tuntas apalagi hingga ada korban luka seperti ini . “Saya sangat mengecam prilaku brutal penagihan seperti ini, apalagi hingga jatuhnya korban yang diduga di tusuk, polisi harus segera mengusut tuntas ini, insiden ini sangat memicu kemarahan para penegak hukum lainnya, termasuk saya.”tegasnya
Menurutnya, cara-cara brutal semacam itu bukan lagi ranah perdata, tetapi sudah masuk kategori tindak pidana berat.
“Jangan berlindung di balik istilah penagihan. Kalau sudah memaksa masuk pekarangan rumah, melakukan tekanan, bahkan menganiaya, itu bukan penagihan. Itu premanisme. Negara tidak boleh memberi ruang bagi tindakan seperti ini,” ucapnya.
Korban penusukan Debt Collector dikunjungi Kapolres Tangerang Selatan (Tangsel) AKBP Boy Jumalolo menjenguk korban penusukan oleh kelompok debt kolektor di RSUD Kabupaten Tangerang.
Ia juga pertanyakan tanggung jawab perusahaan pembiayaan yang tidak boleh cuci tangan terhadap tindakan pihak yang membawa nama institusinya.
“Pemberi kuasa wajib bertanggung jawab secara moral dan hukum. Jika terjadi kekerasan, ada kelalaian dalam sistem pengawasan. Ini harus dievaluasi total,” katanya.
Founder Covenant Law Firm menyampaikan rasa keprihatinan dan Mengecam keras atas insiden yang menimpa rekan sejawat mereka.
“Kami Covenant Law Firm prihatin dan sangat mengecam keras serta mendoakan agar rekan kami segera pulih dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.” ucap Yoshua.
Covenant Law Firm mendorong aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal dalam KUHP terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang lebih komprehensif dalam menindak kekerasan.
Melalui kasus ini kiranya bisa menjadi perhatian seluruh masyarakat apakah aparat penegak hukum benar-benar hadir untuk melindungi warga, apakah negara akan menegakkan supremasi hukum tanpa kompromi, publik menanti.Erwin
Nanggung l Jurnal Bogor Sejumlah orang tua siswa dari empat sekolah, yakni sekolah SDN Bandasari, Pasirsari, SDN Nanggung serta SMP N 1 Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor mengeluhkan kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak layak konsumsi, terutama saat bulan Ramadan.
Keluhan itu disampaikan Sarah, salah satu orang tua siswa di sekolah Bandasari pihaknya menganggap kualitas menu MBG yang diterima anaknya sepertinya tidak layak konsumsi.
Menu MBG seperti ubi kacang rebus buah jambu biji, termasuk telur, namun telurnya tak layak konsumsi karena belum matang sehingga menimbulkan bau tak sedap.
“Telor yang agak bau gitu, sepertinya belum matang, karena tak layak konsumsi ada juga yang dibuang telor itu.” kata salah satu wali murid SDN Bandari, Sarah kepada Jurnal Bogor, Selasa (24/2/2026).
Dari dua bungkus menu MBG , kata Sarah yang satu buahnya apel, tetapi apel juga sama tak layak karena terlihat dari warna buah apel itu ada yang kehitam- hitamaan.
“Kami menilai apel termasuk telor tak layak konsumsi makanya kami buang.”keluhnya.
Kami buang karena tak layak konsumsi, menu MBG yang tersisa itu hanya Ubi kacang rebus berikut Jambu biji.
Satahu kami menu MBG yang diirim dari dapur SPPG yang berlokasi di Kampung Pakapuran Desa Parakanmuncang, Nanggung.
“Kami sebagai orang tua murid tidak minta lebih, tolonglah menu MBG kualitasnya untuk diperhatikan.”
Terus dari menu MBG itu, bukan kami menolak dikasih ubi, tahu sendiri di Kampung coba jangan ubi, kan masih banyak menu makanan untuk mendukung pertumbuhan anak selain ubi.
Sebab setahu kami menu MBG yang kirim ke SDN Bandasari, SDN Pasirsari, SDN Nanggung berikut ke SMP 1 Nanggung katanya menunya sama semua salah satu telurnya kurang matang.
Sementara Kepala Sekolah di SDN Bandasari Hamidi membenarkan adanya keluhan wali murid terkait salah satu menu MBG kondisi telor yang belum matang.
Terkait komplain wali murid sudah kami sampaikan ke pengelola MBG untuk adanya penggantian.” singkatnya.
