28.5 C
Bogor
Wednesday, May 6, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 942

Urai Kemacetan, PKL Sepanjang Ruas Jalan Cikereteg Harus Dibongkar

Redaksi
-
0

JURNAL INSPIRASI – Kemacetan yang kerap terjadi di ruas Jalan Cikereteg, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, ternyata mendapat perhatian dari pengunjung yang akan berwisata ke wilayah Pancawati.

Indra Surkana, pengunjung yang berwisata ke wilayah Pancawati menilai, kemacetan yang kerap terjadi di ruas Jalan Cikereteg, banyak faktor dan harus dilakukan secara bersama dalam menanganinya, mulai dari pemerintahan desa, kecamatan sampai Kabupaten Bogor.

Terlebih, kata Indra, keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) disepanjang ruas jalan terutama didepan Pasar Cikereteg, menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan tersebut.

“Adanya PKL mulai dipertigaan masuk Cikereteg sampai lewat pasar, menjadi biang kemacetan di ruas Jalan Cikereteg,” ungkapnya kepada wartawan usai berkunjung ke Kopi Daong, akhir pekan lalu.

Menurutnya, Pemerintah Kecamatan (Pemcam) Caringin melalui Kepala Seksi (Kasi) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), harus tegas terhadap para PKL yang sudah melanggar ketertiban umum.

“Kalau ingin mengurai macet, solusinya disepanjang ruas jalan itu jangan ada pedagang, baik di kiri maupun kanan jalan,” papar warga Kecamatan Cijeruk tersebut.

Selain PKL, pria jebolan Universitas Tulang Bawang Lampung tersebut melihat, persoalan infrastruktur jalan pun menjadi pendukung kemacetan. Sehingga harus dilakukan perbaikan serta pelebaran.

“Sekarang ini kan kondisi jalan rusak, segera perbaiki. Dan jalan harus dilebarkan lagi. Makanya bangunan yang melanggar garis sempadan jalan (GSJ) dan garis sempadan sungai (GSS) harus dibongkar,” tegas Indra.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui dinas nya masing-masing, baik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satpol PP harus turun tangan untuk mengurai kemacetan di ruas Jalan Cikereteg yang saat ini sebagai jalur utama menuju kawasan wisata.

“Harusnya dari sekarang sudah dipersiapkan segala sesuatunya oleh Pemkab Bogor, terutama fasilitas pendukungnya jika wilayah Pancawati menjadi destinasi kawasan wisata,” imbuh Indra.

Sebelumnya, Pemcam Caringin sudah berupaya untuk mengurai kemacetan di Jalan Cikereteg dengan melayangkan surat edaran (SE) Nomor 300/II-Tib tanggal 12 Januari 2022.

Adapun poin-poin didalam SE Pemcam Caringin tersebut, yakni agar tidak menggunakan bahu jalan atau jalan tanpa izin untuk keperluan bangunan tambahan toko dan menyimpan gerobak.

Bagi yang menggunakan bahu jalan tanpa izin agar membongkar sendiri bangunannya, sehingga bahu jalan dapat berfungsi sesuai aturan yang berlaku.

Untuk tidak melakukan bongkar muat pada hari Jum’at, Sabtu dan Minggu, dan hari libur nasional. Apabila akan melakukan bongkar muat tersebut, maka dilakukan di area Pasar Cikereteg.

Tidak mengizinkan konsumen atau pihak lain memarkirkan kendaraannya baik roda maupun roda empat didepan area usaha. Parkir kendaraan disentralkan di area dalam Pasar Cikereteg atau tempat khusus yang tidak menggangu kelancaran lalulintas.

** Deni Pratama

Penerima Bantuan Ikan Lele Desa Cipicung Merasa Ditipu

Redaksi
-
0

JURNAL INSPIRASI – Penerima bantuan ikan lele di Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, teriak. Hal itu terjadi, setelah bantuan ikan lele yang diterimanya dari Pemerintah Desa (Pemdes) Cipicung melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) tahun 2021, diminta untuk dibayar.

Salah seorang ketua rukun tetangga (RT) Desa Cipicung yang namanya enggan disebutkan mengaku heran dengan bantuan ikan lele di desanya. Sebab, bantuan yang disalurkan melalui  BumDes itu harus dibayar.

“Saat rapat, kata Ketua BumDes bantuan ikan lele itu bersifat hibah. Tapi kenapa setelah panen minta dibayar sebesar Rp320 rupiah per satu ekor lele,” akunya kepada Jurnal Bogor saat dikonfirmasi di kediamannya, Senin (17/1).

Menurutnya, sesuai hasil rapat sebelum penyaluran bantuan ikan lele, satu rukun warga (RW) sebanyak 5 orang penerima bantuan dibawah kelompok masing-masing.

“Satu orangnya menerima 5000 benih ikan lele. Jadi saat diminta untuk dibayar, di wilayah saya satu orang penerima bantuan harus membayar sekitar 1,6 juta,” ungkap RT.

RT mengungkapkan, di Desa Cipicung yang menerima bantuan ternak ikan lele jumlahnya mencapai puluhan. Bantuan tersebut berasal dari Dana Desa (DD).

 “Di bantuan DD tahun ini, BumDes mengajukan penyertaan modal. Makanya ada bantuan benih ikan lele,” paparnya.

Selain benih ikan lele, lanjutnya, didalam penyertaan modal juga dialokasikan anggaran untuk pembelian pakan. Namun, yang awalnya pakan itu diberikan secara gratis kepada peternak lele sebanyak 16 karung, ternyata harus dibayar juga.

“Kenyataannya pakan juga harus dibayar. Sudah saja dibayar delapan karung pakan dulu oleh para penerima bantuan,” ujar RT.

RT menyatakan, semua penerima bantuan ikan lele yang ada di wilayah nya sudah mau menyerah dan tidak ingin melanjutkan ternak tersebut.

 “Buat apa diteruskan juga. Semua penerima bantuan merasa tertipu, katanya hibah ternyata harus membayar juga saat panen,” imbuhnya.

Informasi yang didapat, sempat ada perdebatan dikalangan masyarakat Desa Cipicung terkait pembelian benih ikan lele. Dimana untuk satu ekor benih ikan lele, dibeli dengan harga 1000 rupiah.

Ketua BumDes Cipicung, Darman saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak menjawab. Bahkan saat diminta tanggapannya terkait BumDes melalui pesan WhatsApp, Ketua BumDes tersebut hanya membaca tanpa membalas.

Sementara, Kepala Desa (Kades) Cipicung, Eli Suherli saat akan dikonfirmasi dengan mendatangi kantor desanya, sedang tidak ada ditempat.

 “Maaf pak, pak kades tidak ada di kantor sedang keluar,” kata salah seorang staf Desa Cipicung yang menggunakan hijab berwarna biru saat berada di ruang pelayanan.

** Dede Suhendar

Lima Eks ODGJ di Jonggol Terima Bantuan

Redaksi
-
0

JURNAL INSPIRASI – Kemensos RI melalui Yayasan Pelamarta Sukabumi menyerahkan bantuan kepada eks ODGJ (Orang Dengan Ganguan Jiwa ) yang dinyatakan  sudah sembuh mandiri, Senin (17/1).

Pengurus Pendamping Penyandang Distabilitas Mental (PPDM) Kecamatan Jonggol, Dewi mengatakan, bantuan yang diserahkan kepada  5 eks pasien ODGJ yang telah sembuh merupakan program Bantuan  Modal Usaha Mandiri Produktif.

“Kelima nama  ODGJ Kecamatan Jonggol yang dinyatakan  telah sembuh   kini sudah menerim Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif. Adapun kelima eks ODGJ adalah Fijortin dari Desa  Sukanegara, Iwan Singajaya, Jenap dari Desa Jonggol ,Usman Desa  Sirnagalih dan Yoyok dari Desa Bendungan,” paparnya.

Menurutnya, Bantuan  modal  Usaha Ekonomi  Produktif kepada lima eks  ODGJ yang sudah sembuh langsung diserahkan  Kasie Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jonggol, Durahman. Dia berharap  bantuan itu dapat bermaafaat dan kepada keluarga eks ODGJ bisa membimbing dan membantu  aktivitasnya karena ODGJ juga manusia yang  butuh hidup layak.

“Bantuan ini ditujukan kepada para pasien eks ODGJ untuk menambah kesejahteraan ekonomi keluarga. Penyerahan bantuan ini didampingi Kasie Kesra serta IPSM di bidang yang lainnya. Penyerahan dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan arahan Dinsos,” jelasnya.

** Nay / Ramses

Perum Citra Rosaland tak Kantongi Izin, Kades Minta Segera Diurus

Redaksi
-
0

JURNAL INSPIRASI – Rumah produksi Film milik PT Genta Buana Paramita (GBP), yang terletak di dua desa yakni Desa Bojong dan Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, kini berubah fungsi menjadi Perumahan Subsidi Citra Rosaland. Hal itu diduga bertentangan dengan izin yang dimiliki.

Menurut Kepala Desa Cikahuripan, Andi Upi, untuk perizinan perumahan yang dulunya adalah rumah produksi milik PT GBP itu diakuinya belum memiliki izin perumahan. Namun, sejak awal akan didirikan perumahan, antara PT GBP dengan pihak pengembang sudah datang ke pihak desa.

“Kalau untuk perumahannya memang belum ada izinnya. Semisal izin lingkungan sudah ditandatangani oleh warga, namun belum datang ke desa untuk ditandatangani oleh Kepala Desa. Apalagi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” jelas Andi Upi kepada wartawan, Senin (17/1).

Dia menambahkan, untuk izin sebelumnya yang dimiliki PT GBP itu ialah izin dari Dinas Pariwisata bukan untuk membangun perumahan. Selain itu, sampai saat ini bangunan perumahan sudah berdiri, pihak pengembang belum datang untuk mengajukan izin lingkungan yang dipakai sebagai persyaratan menuju izin IMB.

“Itu kan izin awalnya ialah rumah produksi dari pihak Dinas Pariwisata. Untuk lebih lanjut, intinya sampai saat ini belum ada dari pihak pengembang yang mengajukan izin hanya melalui pembicaraan saja. Untuk realisasinya belum ada sampai sekarang,” paparnya.

Terpisah, salah satu marketing saat dikonfirmasi Jurnal Bogor mengaku sudah resmi dan mengantongi izin kerjasama dengan pihak Genta Buana. Adapun untuk saat ini tinggal yang produk komersil saja karena untuk unit subsidinya sudah habis terjual.

“Udah habis terjual untuk unit subsidinya , dan tinggal yang komersil saja, jika berminat nanti untuk pembayaran bisa melalui bank BNI rekening pribadi dulu karena kita tidak bekerja sama dengan bank BTN ” paparnya.

** Nay Nur’ain

Terkait Telur Busuk, Pio: Dinsos Harus Tegur TKSK dan Agen

Redaksi
-
0

JURNAL INSPIRASI – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Ferry Roveo Chechanova mendapati laporan perihal adanya telur busuk yang diterima penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dia pun murka dengan adanya barang busuk yang diterima warga.

Ferry Roveo Chechanova

Pio biasa disapa mengatakan, keluhan masyarakat terkait bantuan BPNT yang tidak layak konsumsi itu sangatlah tidak dibenarkan dan TKSK harusnya memantau pembagian di Desa Karang Tengah.

“Disini agen harus ditegur dengan kualitas barang yang tidak bagus yang dibagikan kepada masyarakat, dan pertanggung jawaban TKSK pun dipertanyakan akan kinerjanya sebagai pemantau,” bebernya kepada Jurnal Bogor, Senin ( 17/1).

Menurutnya, jika ada intervensi dari aparat desa maupun RT / RW atau Kadus terkait telur busuk, agar warga tidak berisik dan nanti juga akan diganti, seharusnya sebelum dibagikan itu periksa dulu karena usia telur itu terbatas dan jika sudah lama harusnya harusnya tidak dibagikan karena pasti akan berdampak kurang bagus.

“Selain itu di dalam Pedum BPNT pun tidak dibenarkan kalau pembagian BPNT dilakukan di kantor desa , terkesan ada keterlibatan pihak desa,” paparnya.

Dia berharap, Dinas Sosial Kabupaten Bogor segera turun tangan dan menindak agen yang membagikan bahan tidak layak konsumsi untuk penerima BPNT , serta memberikan teguran kepada TKSK  karena hal tersebut sangat merugikan, khususnya masyakat Desa Karang Tengah.

Camat Babakan Madang Cecep Imam Nagarasid juga akan menurunkan tim untuk mengecek ke desa perihal adanya telur busuk yang dibagikan. Apabila jelek dan tidak standar maka pihak terkait harus bertanggung jawab, dan sesegera mungkin selesaikan secara musyawarah bersama KPM.

“Harus disaksikan pemdes dan untuk selanjutnya agar mengecek dahulu produk yang akan diberikan kepada masyarakat, baik beras, telur termasuk buah – buahan,” pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Susun RKPDes, Pemdes Nanggug Gelar MusDes

Redaksi
-
0

JURNAL INSPIRASI – Pemerintah Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor melaksanakan Musyawarah Desa khusus (MusDes) di gedung sekolah Madrasah Diniyah Bojong Menteng. Diketahui Musdesus dilakukan untuk mempersiapkan dan menyusun rencana kerja pembangunan tahun 2022.

Kepala Desa Nanggung Muhamad Sodik menjelaskan  dalam  penyusunan Rencana Kerja Pemerinta Desa (RKPDes)  mengenai regulasi  prioritas penggunaan Dana Desa.

Bantuan keuangan DD selain dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetapi juga akan  dimanafaatkan untuk membangun jalan desa di enam kampung.

Setelah masuk di APBDes  jalan desa di Kampung Siranggap, Bojong Menteng, Dukuh kawung, Kebon Awi, Kampung Cibitung serta Jalan Mesjid Nanggung 2022  menjadi target pembangunan.

“Kondisinya rusak berat, maka jalan desa di enam kampung jadi prioritas pembangunan,” ujar Kades Nanggung Ahmad Sodik kepada wartawan, Senin (17/1).

Dijelaskannya, Musdes penetapan hasil  pemutahiran  data Internet Download Manager (IDM) berbasis  SDGs kemudian merujuk  Perpres 104 tentang penggunaan Dana Desa untuk tahun 2022.

Dimana program ketahanan pangan menjadi bagian untuk pemberdayaan usaha masyarakat.

Upaya mendukung  Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan  pengembangan ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes dengan begitu program ketahanan pangan seperti perikanan maupun holtikultura menjadi agenda prioritas yang akan dijalankan.

Kasipem Kecamatan Nanggung Ridwan Kusuma mengatakan, Musdes dilakukan menuju perencanaan floting anggaran apa yang menjadi usulan dasar kebutuhan masyarakat.

“Baru dua desa yang telah melaksakan Musdes, diharapkan  Desember ini semua desa sudah harus melaksakan Musdes tersebut,” ungkapnya.

Lebih jauh Ridwan mengapresiasi  Pemerintah Desa Nanggung karena telah mewakili semua desa di Kecamatan Nanggung dengan ikut serta sekolah perangkat desa yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor dalam waktu dekat ini.

Berangkat dari ajang lombag desa, kata Ridwan, Pemerintah Desa Nanggung masuk ketegori peringkat empat.

Salah satu desa berprestasi, Pemdes Nanggung ikut serta sekolah desa yang akan difasilitasi DPMD Kabupaten Bogor dan melibatkan dosen IPB University.

“Diharapkan setelah mengikuti sekolah tersebut tentu Desa Nanggung bisa menularkan ke desa lain  tentang ilmu apa yang sudah didapat,” harapnya. 

** Arip Ekon

Kerusakan Alun Alun Leuwiliang Masih Tanggung Jawab Pihak Ke-3

Redaksi
-
0

JURNAL INSPIRASI – Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Leuwiliang, Kebupaten Bogor sudah melaporkan sejumlah material alun-alun yang mengalami kerusakan.

Perawatan alun-alun pun masih dalam tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor dalam hal ini pihak ke-3.

Camat Leuwiliang Daswara Sulanjana mengatakan, dalam hal ini pihaknya sudah laporan beberapa material yang rusak di alun-alun Leuwiliang.

“Kita sudah melaporkan hal ini kepada Dinas DPKPP, karena kan ini masih dalam perawatan oleh pihak ketiga,” ungkapnya, Senin (17/1).

Tentunya dalam hal ini, pihaknya tidak bisa mengambil sikap lantaran hal ini masih tanggung jawab pihak pelaksana.

“Ini masih perawatan selama 6 bulan masih tanggung jawab pihak ketiga,” singkatnya.

**andres

Disdukcapil Beri Sanksi Oknum Pengganda KTP-el

Redaksi
-
0

JURNAL INSPIRASI – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor memberikan sanksi terhadap oknum penggandaan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el). Namun tidak dijelaskan sanksi apa yang diterima oknum tersebut.

Pasalnya, IF oknum Disdukcapil yang menjabat sebagai outsourcing (OS) yang menggandakan puluhan KTP-el warga Kecamatan Cibungbulang, Kebupaten Bogor diduga disalahgunakan untuk membantu mafia Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Bogor Bambang Setiawan mengatakan, bagaimana pun KTP itu terpusat dan arahan Bupati Bogor harus melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan ketika ada yang keluar dari aturan itu harus diambil langkah-langkah tegas.

“Pada prinsipnya Disdukcapil itu ingin membahagiakan masyarakat kabupaten Bogor dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kebetulan oknum tersebut selaku OS kalau tidak salah berinisial FI,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor, Senin (17/1).

Dia menilai, sanksi ini salah satu tindakan tegas yang diberikan oleh pihaknya kepada oknum tersebut.

“Ya kita mengambil langkah tegas supaya jangan sampai terulang kembali hal-hal yang seperti itu. Kita nggak tau ya pada endingnya itu kelihatan dari proses penelusuran seperti apa ternyata diakui oleh yang bersangkutan juga,” jelasnya.

Ia menjabarkan, setelah ditelusuri oleh tim, ternyata itu baru hanya 25 KTP-el yang dicetak  oleh oknum tersebut, akan tetapi kenyataan di lapanang masih banyak puluhan KTP-el yang sudah tercetak.

“Ini untuk pembelajaran kepada yang lain jangan ada hal-hal yang seperti itu  terulang kembali,” tegasnya.

Ia meminta pengusutan dalam bantuan pemerintah dan diungkap. “ini tidak hanya Disdukcapil, supaya dari SKPD yang lain berarti akan mendapatkan bantuan kepada masyarakat yang seharusnya masyarakat mendapatkan bantuannya itu juga harus ada evaluasi tersendiri,” pungkasnya.

** Andres

Nanggung Kebut Vaksinasi Anak

Redaksi
-
0



JURNAL INSPIRASI – Setelah siswa SMP dan SMA divaksin Covid-19, kali ini Pemerintah Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor mengebut penyuntikan vaksin untuk anak usia 6-11 tahun tingkat Sekolah Dasar (SD).

Camat  Nanggung Ae Saepuloh mengatakan, vaksinasi itu dilakukan  demi pencapaian kekebalan tubuh serta mempercepat penyerapan vaksin bagi peserta didik.

“Setelah libur sekolah, kali ini fokus vaksinasi di setiap SD dan MI. Mengingat usia 12 (siswa kelas 6) sebelumnya telah divaksin, kali ini pelaksanaan vaksinasi difokuskan pada usia 6 hingga 11 tahun,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Senin (16/1).

Dijelaskannya, fokus kepada anak 6-11 yang menjadi objek baru. Adapun vaksin yang diberikan yakni, vaksin Sinovac

“Dengan percepatan capaian vaksinasi bagi siswa  SD di Nanggung kini telah divaksin terhitung dari 13 Januari di angka ratusan. Dari 48  sekolah SD, ditambah 15 sekolah MI yang telah mengikuti vaksinasi sejumlah sekitar 500 sasaran,” terang Camat Nanggung.

Dia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi sudah berlangsung empat hari dengan sistem jemput bola.

“Vaksinasi terus digelar mulai dari Senin hingga Jumat  fokus pada anak usia sekolah tingkat SD dan MI. Meski begitu pelayanan vaksinasi reguler masih berlangsung seperti di Puskesmas Nanggung dan Puskesmas Curugbitung,” tukasnya.

** Arip Ekon

Acep Sajidin Masuk Bursa Ketua Pelti

Redaksi
-
0

JURNAL INSPIRASI – Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Pelti Kabupaten Bogor dipastikan akan berlangsung pasca Lebaran mendatang.

Kabar kepastian Muscab yang akan menentukan orang nomor satu ditubuh Pelti Kabupaten Bogor ini berdasarkan hasil rapat pengurus Pelti Kabupaten Bogor pada Jumat, 14 April 2022, pekan lalu.

Dalam rapat tersebut, Acep Sajidin ditetapkan sebagai Ketua Panitia Muscab Pelti 2022 bulan Mei mendatang.

Rapat Pelti Kabupaten Bogor tersebut dihadiri secara langsung oleh semua pengurus dan juga Ketua Umum Pelti Kabupaten Bogor saat ini, H.Didi Kurnia, SH.  

Namun, sebagian besar insan tenis di Kabupaten Bogor juga sudah mulai bersuara untuk mengusung mantan Camat Cigudeg ini untuk maju dalam bursa Ketua Umum Pelti Kabupaten Bogor periode 2022-2026.

Selama ini Acep Sajidin  sangat familiar dengan kalangan tenis di Kabupaten Bogor.

Ia juga sangat aktif dalam menjalin silaturahmi dengan semua elemen tenis di Kabupaten Bogor .

Tak hanya itu, dimasa kevakuman Pelti Kabupaten Bogor karena terkendala Pandemi Covid-19,  Acep Sajidin termasuk salah salah satu sosok yang ikut dalam Tour Ktenzpo ke Semarang dan Sukoharjo.

Rencananya, Acep bersama Ktenzpo juga akan kembali melakukan Tour ke Banjar dan Ciamis atau Tour ke Jogjakarta habis lebaran.

Saat ditanya sebagai salah satu figur yang digadang gadang sangat pas untuk memimpin Pelti Kabupaten Bogor kedepan, Ia hanya melempar senyum yang harus diterjemahkan para pendukungnya.

Pelti Kabupaten Bogor sendiri saat ini memiliki 13  klub sebagai anggota yang akan jadi voters pada saat Muscab Pelti bulan Mei 2022 mendatang.  

Siapapun yang akan maju  dalam bursa Ketua Umum Pelti Kabupaten Bogor 2022 mendatang tentunya harus melalui pemilihan suara atau voting dari 13 klub yang punya hak suara.

Bursa Ketua Umum Pelti Kabupaten Bogor kemungkinan bisa lebih dari satu, karena masih ada figur-figur yang lainnya juga yang akan maju dalam Muscab Pelti nanti.

Atmosfir demokrasi saat ini memang tengah dibangun para insan tenis di Kabupaten Bogor dalam tata cara penentuan Ketua Umum dan Kabinet Pelti Kabupaten Bogor kedepannya.

** AS Pangrango

1...941942943...1,735Page 942 of 1,735

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi