27 C
Bogor
Sunday, May 10, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 904

Dedi Nursyamsi: Kemajuan Pertanian Diawali dari Lembaga Pelatihan Pertanian yang Berkualitas

0

Ciawi | Jurnal Bogor

Lembaga Pelatihan Pertanian berperan secara signifikan terhadap pembangunan sektor pertanian. Lembaga pelatihan yang berkualitas jelas akan mempengaruhi mutu sumber daya manusia yang dihasilkan dari pelatihan itu sendiri.

Karenanya, kualitas Lembaga pelatihan harus terus ditingkatkan, jangan ala kadarnya, demikian disampaikan Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam kunjungannya di Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian/ PPMKP (19/5/2022).

“Setiap program pembangunan pertanian diawali oleh peningkatan agenda intelektual seluruh sektor pertanian!”, tegas Dedi.

Peningkatan produktivitas pertanian berangkat dari peningkatan kompetensi sumber daya manusianya, baik aparatur maupun non aparatur. Dimulai dari aparatur Kementerian Pertanian yang kompeten dalam menjalankan tugasnya.

“SDM Kementan dilatih dulu agar kinerjanya meningkat secara signifikan supaya mengerti dan paham dalam mengimplementasikan pekerjaannya.” jelasnya.

Dedi menjelaskan di sinilah peran strategis PPMKP untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian. “PPMKP mempunyai fungsi khusus untuk meningkatkan kompetensi aparatur Kementerian Pertanian, dari pelaksana hingga pimpinan instansi. Kemajuan Kementerian Pertanian harus diawali dari PPMKP!”, tegasnya.

Seperti diketahui bahwa PPMKP mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur pertanian, pelatihan prajabatan, dan pelatihan fungsional non bidang pertanian bagi aparatur pertanian, serta mengembangkan model dan teknik pelatihan manajemen, kepemimpinan dan multimedia.

Dedi sebagai pimpinan tertinggi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menunjukkan komitmennya untuk terus mendorong dan mengawal peningkatan kinerja pegawai melalui pelatihan. Dengan pelatihan dan pengembangan pegawai akan membawa organisasi dan pegawai dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti meningkatkan moral, rasa aman, keterlibatan pegawai, dan seluruh kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi kerjanya.

Hal ini merupakan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu fokus Kementan. Tujuannya agar produktivitas tetap meningkat bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan para petani tetap terjaga.

“Salah satu fokus kita meningkatkan kualitas SDM. Dengan SDM yang berkualitas tersebut, kita akan meningkatkan pertanian,” jelas Mentan SYL.

Hal ini melecutkan semangat Yusral Tahir, Kepala PPMKP berserta jajarannya untuk melakukan amplifikasi terhadap kegiatan pelatihan yang akan berdampak pada peningkatan kompetensi aparatur Kementerian Pertanian. Dan membuka peluang kerjasama dengan sektor pemerintah maupun swasta untuk bersama – sama meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.

** Osi/PPMKP

Soal Normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas, Ini Kata Mulyadi

0

Jonggol | Jurnal Bogor 

Komisi V DPR-RI berkomitmen mendukung penuh normalisasi sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Cileungsi dan sub DAS Cikeas. Untuk itu, Komisi V segera mengagendakan  kunjungan lapangan ke dua sungai tersebut, Hal tersebut di sampaikan H.Mulyadi Anggota DPR RI Komisi V.

Menurutnya, kunjungan lapangan tersebut untuk melihat dan menyerap secara langsung aspirasi warga yang mengeluhkan tingginya ancaman banjir sejumlah perumahan yang berada di bantaran Sungai Cileungsi dan Cikeas.

“Komitmen itu mengemuka ketika Kepala Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Firman  Riansyah beserta perangkat penanggulangan kebencanaan Desa Bojongkulur, melakukan audiensi dengan Komisi V, Kamis siang (19/5/2022), di ruang rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Jakarta,” papar H. Mulyadi.

Menurutnya, delegasi Pemerintah Desa Bojongkulur diterima tiga anggota Komisi V. Masing-masing Sudewo ST, MT (Gerindra), Drs. H. Mulyadi, MMA (Gerindra), dan H. Dedi Wahidi, S.Pd (PKB).  Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu, Sudewo, Mulyadi dan Dedi berjanji akan membawa keluhan dan usulan warga Bojongkulur kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami akan membahas apa-apa yang disampaikan  dalam pertemuan ini ke dalam dalam pertemuan dengan Kementerian PUPR. Dan kami akan  membantu dan mempermudah penganggarannya,” papar Mulyadi 

Komitmen yang disampaiakan Komisi V , sambung Mulyadi, merupakan tanggapan atas penjelasan yang paparkan oleh Kepala Desa Bojongkulur dan perangkatnya.

Terpisah disampaikan Kepala Desa Bojong Kulur, Firman Riansyah saat melakukan audiensi dengan DPR-RI untuk mencari solusi pencegahan banjir di Bojongkulur, dirinya hadir membawa aspirasi warga masyarakat.

“Saya didampingi oleh Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman, dalam  pertemuan ini ingin mengemuka adanya  tuntutan warga Bojongkulur dan sekitarnya agar pemerintah melakukan  percepatan normalisasi sungai Cileungsi dan sungai Cikeas ” cetus Firman kepada Jurnal Bogor , Kamis ( 19/05/22).

Tuntutan itu , sambung firman,  berupa studi Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP)  agar dikerjakan tahun ini juga. Sementara pekerjaan konstruksi normalisasi bisa dimulai tahun 2023.

Dalam kesempatan tersebut juga Puarman menjabarkan sejarah berdirinya KP2C dan kiprahnya dalam mitigasi bencana. Juga dipaparkan penyebab banjir, derita banjir dan solusi pencegahannya.

Komisi V DPR-RI mengapresiasi kiprah KP2C yang dalam operasionalnya tidak menggunakan dana Negara, namun tetap konsisten melayani 32.000 anggotanya yang merupakan warga korban banjir.

** Nay Nur’ain

Beri Kenyamanan Penumpang, PMKS di Terminal Leuwiliang Diamankan

0

Leuwiliang | Jurnal Bogor

Tim petugas gabungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mengamankan sejumlah remaja yang sering kedapatan nongkrong, bahkan tidur di seputaran area Terminal Tipe B Leuwiliang, Kamis (19/05/2022).

Tim gabungan PMKS yang terdiri dari jajaran Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Pol PP Kecamatan Leuwiliang, relawan PMKS, Muspika Leuwiliang, serta petugas Dinas Perhubungan Jawa Barat, mulai pukul 10:00 wib pagi, melakukan penyisiran ke seluruh titik area terminal yang disinyalir menjadi tempat nongkrong para gelandangan dan pengemis (gepeng), dan remaja tanpa identitas. Hasilnya, sebanyak delapan orang remaja tanpa identitas diri, langsung diangkut petugas tanpa perlawanan.

Kepala Terminal Leuwiliang Wahyu Hidayat mengatakan, dilaksanakannya razia PMKS tersebut, tak lain untuk mentertibkan anak-anak Jalanan, gepeng dan pengamen yang selama ini banyak berkeliaran di dalam terminal dan mengganggu kenyamanan penumpang.

“Ini kami lakukan agar Terminal tipe B Leuwiliang kondusif, sehingga semua calon penumpang yang turun maupun yang sedang menunggu bus, bisa merasa aman dan nyaman,” kata Wahyu Hidayat.

Pasalnya, jalur dari arah pintu masuk depan terminal dan pintu belakang untuk keluar lanjut Wahyu, selama ini sudah menjadi jalur lintasan tetap menuju Jalan Lingkar Leuwiliang Galuga, sehingga masyarakat umum dengan mudah bisa keluar masuk begitu saja.

“Oleh karena itu, untuk menciptakan ketertiban, kami tetap memaksimalkan tanggung jawab pelayanan, agar semua calon penumpang dan awak angkutan umum bisa selalu merasa aman dan nyaman. Dan apabila kami menjumpai lagi para remaja, gepeng maupun orang orang tidak beridentitas kembali berkeliaran di dalam area Terminal Leuwiliang, maka akan kami laporkan kepada petugas Gabungan PMKS untuk ditertibkan,” tukasnya.

Sekretaris Camat Leuwiliang Iwan Darmawan menambahkan, tim gabungan PMKS dalam merazia PMKS merupakan program rutin yang dilakukan Muspika Kecamatan Leuwiliang.

“Kali ini atas dasar adanya laporan pihak Dishub Jawa Barat dan tim petugas Terminal Leuwiliang mengenai banyaknya PMKS yang berkeliaran di dalam terminal, kami langsung turun ke lapangan dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk menertibkan,” pungkasnya.

** Arif Ekon

Waspadai Hepatitis Akut, Tingkatkan PHBS dan Galakan Germas

0

Memasuki Mei 2022, masyarakat dunia kembali menghadapi ancaman wabah global. Kali ini ancaman itu berupa hepatitis akut misterius (Acute Hepatitis Of Ungknown Aetiology), yang menyerang anak-anak. Di beberapa negara Eropa, kasus Hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya itu sudah merebak dan ditetapkan sebagai Kejadian Luar biasa (KLB) oleh WHO pada 15 April 2022.

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, merilis informasi adanya  18 kasus yang diduga hepatitis akut yang sudah terdeteksi. DKI Jakarta menjadi yang terbanyak dengan 12 kasus yang dialami anak usia 0 hingga 16 tahun.

Selain di Jakarta, kasus hepatitis akut juga ditemukan di Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur.  Ada enam kasus yang ditemukan pada anak-anak usia 5–9 tahun. Lalu, pada anak usia 0 sampai 4 tahun ditemukan empat kasus hepatitis. Sementara itu, pada usia 10–14 tahun dan 15–20 tahun, masing-masing terdapat empat kasus.

Gejala yang kerap muncul adalah demam. Sebanyak 72,2 persen dari 18 orang mengalami gejala tersebut. Gejala lainnya adalah mual, muntah, tidak nafsu makan, diare akut, lemah, lesu, nyeri perut, kembung, nyeri sendi, mata kuning, dan gatal.  Penyakit itu dapat disembuhkan, asalkan penderita tidak terlambat untuk segera ditangani.

Sampai dengan 15 Mei 2022 di Kota Bogor belum ada laporan warga yang terkena penyakit tersebut. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengungkapkan, sempat ada laporan yang diterimanya, kasus Hepatitis misterius sudah masuk ke Kota Bogor. Namun, setelah dicek ke RSUD Kota Bogor kasus itu bukan hepatitis misterius.  Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno juga menegaskan, berdasarkan data yang masuk, belum ada warga Kota Bogor  yang terindikasi hepatitis akut misterius. “Saya sudah konfirmasi ke direktur RSUD, bukan kasus Hepatitis akut,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Medik RSUD Kota Bogor, dr. Andy Aprianto mengungkapkan, data RSUD menunjukkan, kematian yang tercatat berasal dari penyakit lainnya. Bukan Hepatitis akut. “Di RSUD Kota Bogor ada tiga anak meninggal dengan diagnosis bukan Hepatitis. Diagnosisnya yakni Meningoencephalitis dan malnutrisi di ICU umum, asfiksi pada bayi berusia 5 hari, dan Meningitis TB,” terangnya.

Pihaknya memang sempat mendapati satu suspek (terduga) hepatitis akut pada pasien anak-anak.  Akan tetapi, setelah diperiksa lebih lanjut, diagnosisnya ternyata hanya gangguan pencernaan biasa. Pasien juga sudah dipindahkan dari ruang rawat inap isolasi ke ruang rawat inap biasa. Jadi di RSUD Kota Bogor belum terdeteksi adanya pasien kasus hepatitis akut.
Meskipun demikan Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melakukan berbagai antisipasi. Selain mempelajarinya, juga melakukan pengawasan terhadap pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit terkait dengan keluhan hepatitis pada anak. “Dinkes, rumah sakit dan Puskesmas sudah mendapatkan sosialisasi penyakit tersebut dari Kemenkes dan Dinkes Provinsi,” kata Sri Nowo Retno.

Lebih lanjut Retno menjelaskan,  penyakit ini menyerang anak-anak usia di bawah 16 tahun. Progresivitas penyakit sangat cepat dan menimbulkan kematian. “Gejalanya mirip dengan hepatitis akut, tetapi penyebabnya bukan hepatitis A,B,C, D, E. Gejala umumnya adalah demam, mual, muntah, diare, ikterus, nyeri perut (syndrome jaundice) dan penurunan kesadaran,” katanya
Penyakit ini juga dalam pemeriksaan penunjang laboratorium menunjukkan peningkatan SGPT SGOT > 500 atau di atas 500.  “Diduga penyebabnya adalah Adenovirus, dan penularan secara orofecal atau melalui mulut dan saluran pencernaan,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, seperti penyiapan faskes primer dan rumah sakit terkait penegakan diagnosis dan tatalaksana hepatitis akut berat, termasuk alur rujukan. Demikan juga penyiapan laboratorium, labkesda dan laboratorium rujukan. Sosialisasi, edukasi dan informasi penyakit hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ke masyarakat melalui berbagai kanal media, forum komunikasi dan sebagainya, termasuk upaya promotif dan preventif.
Retno juga mengajak  masyarakat untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggalakkan Germas, termasuk hygiene sanitasi makanan.  Langkah antisipasi lain adalah meningkatkan surveilans penyakit, memantau dan melaporkan secara dini penemuan kasus ke SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon). Koordinasi lintas program dan lintas sektoral dengan semua stakeholder. (Advertorial)

JPP Akan Laporkan PT BAP ke Kementerian LH

0

Ciawi | Jurnal Bogor
Proyek pembangunan perluasan lahan parkir kendaraan ekspedisi pengangkut air minum milik PT Balina Agung Perkasa (BAP) yang berlokasi di Desa Telukpinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Sebab, vendor atau pihak ketiga salah satu perusahaan air minum terbesar di wilayah selatan Kabupaten Bogor itu, dinilai sudah merugikan warga.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Advokasi Masyarakat Pakuan Pajajaran (JPP), Saleh Nurangga mengatakan, adanya aksi protes warga Kampung Cibolang RT 02 RW 07 ke PT BAP, merupakan suatu contoh buruk perusahaan terhadap lingkungan setempat.

“Saya melihat aksi itu buntut dari kekesalan, karena pihak perusahaan dianggap tidak menghargai lingkungan serta keberadaan warga,” ungkapnya kepada wartawan melalui telepon selulernya.

Seharusnya, kata Saleh, sebelum ada aktifitas pembangunan, pihak dari PT BAP melakukan sosialisasi terhadap warga yang keberadaannya tidak jauh dari lingkungan perusahaan.

“Saya rasa tidak harus mengumpulkan semua warga secara langsung, cukup berkoordinasi dengan RT dan RW setempat. Biar nantinya pengurus lingkungan tersebut yang mensosialisasikan kepada warga,” papar Ketua JPP yang merupakan warga Kecamatan Caringin itu.

Namun, lanjutnya, pihak perusahaan ekspedisi itu malah melakukan sebaliknya yang dianggap merugikan warga. Dimana, tanpa meminta izin terlebih dulu kepada pemilik lahan, pelaksana proyek pembangunan area parkir kendaraan ekspedisi itu, malah membuang bekas potongan kayu, bambu dan pepohonan dengan seenaknya.

“Itukan suatu tindakan yang saya rasa  sudah tidak benar. Bukannya koordinasi dengan lingkungan, malah membuang bahan bekas bangunan sembarangan ke lahan warga tanpa izin,” jelas Saleh.

Selain itu, Saleh pun mempertanyakan, terkait dugaan perusakan aset negara yang dilakukan pihak perusahaan dengan menutup saluran Daerah Irigasi (DI) Cikereteg-Rancamaya.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor jangan diam saja dengan tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap PT BAP. Kalau memang terbukti ada perusakan aset negara, itu bisa dipidanakan,” terangnya.

Saleh menegaskan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan melaporkan PT BAP ke Kementerian Lingkungan Hidup. Pasalnya, dalam kegiatan pembangunan perluasan lahan parkir itu, pihak perusahaan diduga sudah merusak lingkungan dengan melakukan penebangan pohon.

“Sekarang saya sedang mengumpulkan semua data-data, mulai dari perusakan lingkungan, perusakan aset negara hingga perizinannya,” akunya.

Saleh kuatir adanya penebangan pohon yang dilakukan PT BAP, menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor yang berasal dari lokasi tebing dan menimpa pemukiman warga Kampung Cibolang.

“Jadi lokasi lahan perusahaan berada di atas tebing yang kedalamannya cukup curam, sedangkan pemukiman warga ada dibawahnya. Bayangkan saja kalau sampai terjadi longsor, bisa tertimbun rumah warga yang ada dibawah,” imbuhnya.

Sementara, Camat Ciawi, Sutisna mengaku, permasalahan PT BAP yang informasi nya sudah melakukan perusakan aset negara, sudah ditangani oleh pihak dinas terkait. “Dinas terkait sudah datang ke lokasi. Makanya, masalah ini sudah ditangani dinas,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Cegah Bank Emok, Desa Kalongliud Arahkan Warga ke Kopsyah BMI

0

Nanggung | Jurnal Bogor

Maraknya keberadaan bank emok dan bank keliling di wilayah pedesaan yang menyasar kaum ibu-ibu itu menjadi konflik internal di masyarakat. Untuk mencegah praktik rentenir itu Pemerintah Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, selain memberikan pemahaman dan edukasi agar masyarakat tidak bergantung pada bank keliling, pihaknya juga memberikan solusi lain yang juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan menggandeng Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (Kopsyah BMI) yang berkantor di wilayah desanya.

Kepala Desa Kalongliud Jani Nurjaman mengatakan, memang banyak yang mengeluhkan keberadaan bank emok yang fenomenal itu, terutama nasabah peminjam bank emok itu warga desa.

“Memang bank keliling maupun bank emok ini di tiap-tiap wilayah itu pasti ada, terutama di Desa Kalongliud, agar warga kami tidak bergantung pada bank keliling, maka kita turun langsung memberikan pemahaman dan edukasi,” ungkapnya, Kamis (19/5).

Jadi kata dia, nasabah dari bank emok ini diarahkan untuk ke koperasi yang terjamin dan lebih aman. Salah satunya Kopsyah BMI. Sebab, banyak sekali motivasi dan edukasinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui koperasi tersebut.

“Berdasarkan hasil analisa kami dan sosial yang dilakukan oleh Kopsyah BMI itu sangat baik, diantaranya ada beberapa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dilakukan pembangunan oleh koperasi ini  dan santunan kepada anak yatim piatu dan jompo itu difasilitasi oleh koperasi ini,” kata Jani.

Sementara Itu, Manajer Kopsyah BMI Cabang Nanggung Senoaji Purwanto menjelaskan, kehadiran pihaknya di wilayah Kecamatan Nanggung masih dalam perluasan wilayah pelayanan.

“Tentu kita membantu masyarakat tidak hanya dari segi ekonomi tapi dari segi pendidikan, kesehatan dan sosial untuk meningkatkan religius masyarakat. Syariah ini tidak riba,” jelasnya.

Seno mengatakan, formulanya berada di model BMI Syariah yang diusung BMI dalam setiap operasionalnya. BMI berusaha mempraktikan bagaimana masyarakat tidak hanya mengakses simpan pinjam dan pembiayaan, namun juga pemberdayaan dan kegiatan sosial.

”Kopsyah BMI mengelola usaha berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Lewat model BMI Syariah, kami hadir dengan lima instrumen pemberdayaan,” pungkasnya.

** Andres

Rem Blong, Truk Nyungsep ke Selokan

0

Jasinga | Jurnal Bogor

Truk bernopol F 8363 HJ mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Jasinga-Bogor  tepatnya di Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Kamis (19/5) sekitar pukul 09.00 WIB pagi.

Mobil truk yang diduga mengalami rem blong tersebut menghantam tembok pembatas pinggir jalan hingga terperosok ke saluran air setinggi 2 meter.

Informasi yang dihimpun dari warga sekitar Enjar mengatakan, mobil truk tersebut ditumpangi oleh empat orang kondektur dan satu orang sopir.

“Kejadiannya tadi sekitar jam 9.00 Wib pagi, mobil itu dari arah Bogor mau ke Jasinga. Gak tau lolos rem gak tau sopirnya ngantuk, pokoknya itu mobil oleng terus ngebuang ke tembok arah kiri itu,” ungkapnya 

Akibat kejadian tersebut, kata warga, sang sopir yang belum diketahui identitasnya itu mengalami luka dan langsung dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat.

“Sopirnya tadi mau loncat tapi malah ke jepit, tapi kalo kondekturnya yang empat orang itu selamat untuk sopirnya sekarang sudah dibawa ke Rumah Sakit,” tukasnya.

Kejadian ini pun saat sudah ditangani oleh petugas laka lantas Polsek Dramaga, Polres Bogor.

Andres

PPDB SMPN 3 Jonggol Minta Dibuka Tahun Ini

0

Jonggol | Jurnal Bogor 

Kepala Desa Bendungan, Hj Nemi Nuraeni meminta di SMPN 3  Jonggol yang berada di Desa Bendungan tahun ini harus dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Saya kira tidak harus menunggu waktu terlalu lama, pengen kami secepatnya lah agar permasalahan penerimaan siswa baru, khususnya Desa Bendungan dan sekitarnya bisa teratasi,” kata Hj Nemi kepada Jurnal Bogor, Kamis (19/5).

Pembangunan SMPN 3 Jonggol tahun ini sudah hampir rampung, oleh karena itu kata Hj Nemi, minimal di tahun ajaran 2022  sekarang ini dibuka PPDB sudah bisa dilaksanakan untuk siswa SMPN 3 Jonggol.

“Mewakili warga Desa Bendungan berharap Dinas Pendidikan Kabupaten  Bogor  mempertimbangkan usulan kami agar tahun ini  dibuka untuk penerimaan siswa baru, supaya warga Desa Bendungan sekitarnya  sudah bisa bersekolah di SMPN 3 Jonggol  dan tidak kebingungan untuk sekolah di mana lagi,” cetus Hj Nemi.

Selaku pemerintah desa kata dia, pihaknya sangat mendukung dengan adanya  SMPN 3 Jonggol dan mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor sudah merealisasikan keberadaan SMPN 3 Jonggol.

“Namun jangan hanya dibangun segera realisasikan untuk pendaftaran siswa baru agar warga benar – benar merasakan kehadiran SMPN 3 Jonggol,” pungkasnya.

** Nay / Ramses 

Rumah Restorative Justice Jadi Pilot Project di Desa Pasir Mukti

0

Citereup | Jurnal Bogor

Pemerintah Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang telah membuat program Rumah Restorative Justice di wilayah Desa Pasir Mukti, Rabu (18/05/22).

Kepala Desa Pasir Mukti Kamaludin mengatakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor sudah mempercayakan pilot project kepada desanya.

“Terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang telah mempercayai Desa Pasirmukti sebagai penerima program Restorative Justice, dan dengan adanya program dari kejaksaan tersebut lebih memperkuat lagi langkah-langkah penyelesaian perkara yang kami sudah  lakukan selama ini,” bebernya kepada Jurnal Bogor, Kamis (19/5).

Ia menjelaskan, ada beberapa syarat dan ketentuan yang dikategorikan dan bisa diselesaikan melalui program tersebut.

” Ada 3 syarat, pertama pelaku baru pertama kali melakukan pidana, ke-2 nilai kerugian dibawah 2,5 juta dan ke-3 acaman tuntutan maksimal 5 tahun dan adanya perdamaian diantara kedua belah pihak yang diperkara,” jelasnya. 

Dia berharap dengan adanya Rumah Restorative Justice permasalahan yang masuk kategori program kejaksaan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. 

“Alhamdulillah selama ini setiap ada permasalahan yang ada di Desa Pasir Mukti kita selalu mengedepankan menyelesaikan secara musyawarah yang melibatkan unsur Pemdes, tokoh masyarakat, Babinmas, Babinsa dan diselesaikan diluar pengadilan, dan mudah-mudahan lebih aman lagi,” pungkasnya.

** Nay / Wisnu

CV.UMP Group Adakan Khitanan Massal di Sukajaya

0

Jonggol | Jurnal Bogor

CV.UMP Group menggelar khitanan massal di Kampung Cisewu, Desa Sukajaya Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Kamis (19/05/22). Acara digelar langsung di kediaman CEO CV. UMP Group Acep Supriadi dengan kuota 60 peserta dan diikuti 50 peserta.

Acep Supriadi mengatakan, kegiatan khitanan massal ini sudah berlangsung untuk yang kedua kalinya, dan merupakan kegiatan yang akan dirutinkan nantinya setiap tahun.

“Saya sebagai CEO CV.UMP Group mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atau para sponsor yang terlibat dalam kegiatan sosial ini, semoga kita selalu istiqomah dalam menebar kebaikan,” ucap Acep Supriadi kepada Jurnal Bogor .

Kepala Desa Sukajaya Ujang Royani mengapresiasi kegiatan positif yang diinisiasi  pengusaha lokal.

“Mesti ini baru pertama kali dilakukan khitanan masal di wilayah kami, insya Allah  kedepannya akan menjadi agenda rutin setiap tahunnya dengan mengajak partisipasi para pengusaha lokal yang ada di wilayah Desa Sukajaya,”  papar Ujang.

Ia menambahkan, upaya ini bentuk sinergisitas antara  pemdes dengan pengusaha  lokal asal Desa Sukajaya.

”Semoga kedepannya bisa bersinergi dengan Pemerintahan Desa Sukajaya dan pengusaha – pengusaha lokal yang ada di Desa Sukajaya khususnya agar masyakarat juga turut merasakan kehadiran para pengusaha disini,” pungkasnya.

** Nay / Ramses