33.3 C
Bogor
Friday, August 14, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 904

Ada Bangunan Permanen di Atas Kavling Kebun, Kasatpol PP Kabupaten Bogor: Siap-siap Saya Akan Segel 

Redaksi
-
0
Ada Bangunan Permanen di Atas Kavling Kebun, Kasatpol PP Kabupaten Bogor: Siap-siap Saya Akan Segel 

Tanjungsari | Jurnal Bogor 

Mendapati laporan adanya kavling kebun yang dipenuhi bangunan permanen tersebar di wilayah Bogor Timur, Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid akan menurunkan personilnya untuk melakukan pengecekan. Jika memang ada bangunan permanen, Satpol PP tak segan-segan akan melakukan penyegelan.

Cecep Imam

“Kami sebagai penegak perda bukan melarang pengusaha untuk berinvestasi, namun mendirikan usaha harus juga dipenuhi perizinan,” jelas Cecep Imam kepada Jurnal Bogor melalui telepon selular, Rabu (06/07/0/22).

Namun saat ini dia belum mengetahui apakah para pengusaha sudah mengantongi izin atau belum, dan jenis kavling yang mereka jual hanya kavling kebun atau nekat mendirikan bangunan. Jika pengusaha kavling itu memperbolehkan pembeli mendirikan bangunan pemanen berarti itu hanya trik pengusaha saja.

“Usaha kavling itu banyak unsur dinas yang harus dilibatkan, apakah mereka sudah menempuh itu atau belum, apalagi ini soal status lahan dan wilayah atau zona, apakah wilayah tersebut bisa diperuntukan untuk kavling kebun,” paparnya.

Maka dari itu, pihaknya akan memanggil semua pengusaha kavling yang ada di wilayah Bogor Timur untuk mengecek kelengkapan perizinan yang mereka kantongi. Jangan sampai usaha yang mereka jalankan merugikan konsumen yang tidak tahu silsilah kondisi di lokasi perihal persoalan perizinan.

“Jika ternyata mereka pengusaha kavling tidak mengantongi izin yang seharusnya, apalagi pemasarannya kavling kebun tapi ada bangunan permanen di atasnya siap – siap saya akan turunkan anggota untuk melakukan penyegelan terhadap kavling tersebut,” tegas mantan Camat Babakan Madang tersebut .

Sekedar diketahui, jumlah kavling kebun di wilayah Bogor Timur sudah mencapai lebih dari 20 kavling dan beberapa di antaranya terdapat bangunan permanen di atasnya.

** Nay Nur’ain

Usulan Komisi 3 Diapresiasi, Walhi Jabar Soroti Kinerja Satgas dan DLH

Redaksi
-
0
Usulan Komisi 3 Diapresiasi, Walhi Jabar Soroti Kinerja Satgas dan DLH

Ciawi | Jurnal Bogor
Kontroversi antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, terkait adanya detektif swasta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, khusunya di sekitar Sungai Cileungsi, ternyata mengundang perhatian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar).

Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Jabar, Wahyudin Iwang menilai, apa yang disampaikan atau diusulkan anggota dewan di Komisi 3 Kabupaten Bogor agar adanya detektif swasta, merupakan suatu usulan mendasar dan patut diapresiasi.

Sebab, lanjutnya, usulan adanya detektif lingkungan hidup yang disampaikan Komisi 3 itu muncul, setelah terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar Sungai Cileungsi.

“Saya menilai, akibat belum maksimalnya peran Satgas Lingkungan maupun DLH dalam pencegahan dan penanganan pencemaran yang terjadi di Sungai Cileungsi, akhirnya  memancing reaksi dari Komisi 3 agar dibentuk detektif lingkungan,” ungkap Iwang, kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

Adanya hal tersebut, Iwang pun mempertanyakan tugas dan fungsi serta kewenangan Satgas yang sudah dibentuk DLH, terutama dalam melakukan pencegahan hingga terjadinya pencemaran lingkungan. 

“DLH harus menjelaskan serta mensosialisasikan tugas, fungsi dan kewenangan Satgas. Karena, untuk  pencegahan dan penanganan terjadinya pencemaran lingkungan, tidak hanya cukup dengan melakukan pengawasan atau pembinaan saja, tapi juga diperlukan penegakan hukum,” ujarnya.

Selain itu, keterkaitan atau koordinasi yang telah terbangun antara Satgas di Kabupaten Bogor dengan Satgas tingkat Provinsi Jabar, sudah sejauh mana. Koordinasi itu, lanjut Iwang, sangat lah penting dilakukan, karena Satgas tingkat provinsi memiliki unsur penegakan hukum didalamnya, sehingga bisa melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran.

“Sumber daya manusia yang tergabung ke dalam Satgas, harus memahami skema untuk pencegahan pencemaran lingkungan, penanganan hingga penindakan. Apalagi, honor untuk Satgas itu bersumber dari APBD yang notebene berasal dari uang rakyat,” tegasnya.

Iwang menjelaskan, setiap daerah tentunya memiliki skema besar dalam menjaga lingkungan, baik dari segi pencegahan dengan cara pembinaan, pengawasan hingga penanganan atau pengendalian.

“Yang jadi persoalan, skema yang dimiliki dianggap hanya sebatas wacana karena tidak dijalankan dengan optimal,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Tutty Alawiyah mengusulkan agar DLH membentuk detektif swasta untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan, terutama di Sungai Cileungsi.

Tutty pun menjelaskan, Sungai Cileungsi setiap tahunnya menghadapi masalah berupa bau tak sedap. Kemudian, airnya menghitam dan mengeluarkan buih-buih, terutama saat musim kemarau melanda Kabupaten Bogor. Bahkan, pada tahun 2018, permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi sudah dibawa ke tingkat nasional.

“Sepertinya ada masalah di instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Jadi DLH harus serius menyelesaikan masalah ini, perlu ada audit berkala,” kata istri anggota DPR RI Partai Gerindra, Edi Santana tersebut.

Namun, usulan Komisi 3 yang merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan itu, disikapi berbeda oleh Kepala DLH Kabupaten Bogor, Ade Yana.

Pejabat eselon II di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan itu menegaskan, kaitan dengan terjadinya pencemaran di Sungai Cileungsi, DLH sudah membentuk Satgas Lingkungan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat.

“Untuk apa harus dibentuk detektif lingkungan. Kan selama ini DLH sudah bekerjasama dengan Satgas Lingkungan yang berasal dari lapisan masyarakat, lalu diberikan Diklat dan Bimtek serta mendapat honor,” Ade Yana, disela kegiatan capacity building dan sinergitas DLH dengan Satgas Lingkungan Hidup di Cisarua, Minggu (03/07).

Ade menegaskan, untuk pengawasan lingkungan itu seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa (Pemdes), Forkopimcam dan instansi terkait. Untuk kapasitas DLH, kata dia lagi, lebih bersifat teknis setelah menerima aduan secara tertulis.

“DLH itu dinas teknis, harusnya dibuatkan aduan secara tertulis jika ada dugaan pencemaran setalah itu diterima akan ditindak lanjuti dengan melibatkan instansi terkait,” tukasnya.

** Dede Suhendar  

Dibayangi Longsor dan Gelap, Warga Keluhkan Kondisi Jalan Jonggol-Sukamakmur 

Redaksi
-
0
Dibayangi Longsor dan Gelap, Warga Keluhkan Kondisi Jalan Jonggol-Sukamakmur 

Jonggol | Jurnal Bogor 

Ruas jalan Jonggol-Sukamakmur, tepatnya di Jalan Kp Lengsir, Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor berpotensi longsor. Masalahnya, tebingan jalan hanya ditahan memakai karung berisi tanah, meskipun lokasi tersebut adalah jurang yang cukup curam.

Warga sekitar, Dadang mengatakan, kondisi tersebut sudah lama dan tidak ada upaya perbaikan. Termasuk kondisi pembatas jalan karena jika malam hari gelap karena minim penerangan.

“Sampai sekang tidak ada perbaikan, ini jalan sangat berbahaya apalagi jalan ini selalu dilewati truk,” ujarnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (06/07/22).

Ia menjelaskan, jalan tersebut semakin rawan apalagi di saat musim hujan. Kondisi jalan licin dan tak memiliki penerangan. Diakuinya memang belum pernah ada kejadian kendaraan terperosok, tapi alangkah lebih baiknya ada perhatian dari pemerintah, baik dari penerangan maupun pembatas jalan sebelum ada korban yang jatuh ke jurang.

“Masa harus nunggu korban, terus ramai pemberitaan baru diperhatikan, apa harus seperti itu dulu,” cetus Dadang.

Pada intinya, kata dia, warga minta diperhatikan apalagi Sukamakmur tak jauh – jauh dari Pemda Bogor.

** Ramses / Nay 

UPT PUPR Tinjau Peningkatan Jalan Sukamakmur-Sukawangi

Redaksi
-
0
UPT PUPR Tinjau Peningkatan Jalan Sukamakmur-Sukawangi

Jonggol | Jurnal Bogor 

Pemerintah Kabupaten Bogor mulai menjalankan satu per satu kegiatan kerja pascalelang 2022. Kali ini UPT DPUPR mengawasi dan meninjau langsung pekerjaan peningkatan Jalan Sukamakmur – Sukawangi yang dikerjakan CV Quila Elektrindo 

Kasubag TU UPT Jalan dan Jembatan Jonggol Sunario mengatakan, untuk memaksimalkan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor sebagai pelaksana kegiatan, maka UPT akan selalu mengawasi pekerjaan kontruksi peningkatan jalan. Jangan sampai jalan yang sudah lama diidamkan warga jadi kecewa karena pekerjaan yang asal-asalan.

“Jalan ini sudah lama diidamkan warga karena kondisi yang sudah memprihatinkan, maka dari itu kita kawal dan awasi program pemerintah ini,” ucapnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (06/07/22).

Selain itu, dengan akses jalan yang sudah bagus pasti akan mempermudah meningkatkan ekonomi warga, dimana warga notabene petani pasti rutin membawa hasil pertanian saat panen.

“Jadi, bukan hanya Pemkab Bogor yang harus mengawasi, masyarakat pun harus turut mengawasi pekerjaan yang menggunakan anggaran rakyat ini,” paparnya.

Warga sekitar, Suhanda merasa senang adanya perbaikan jalan dan pelebaran jalan mengingat kondisi jalan cuma cukup dilalui 1 mobil, dan kalau ada 2 mobil salah satunya harus mengalah karena kalau berpapasan jalan tidak muat.

“Senang, cuma berharap pekerjaan jalan ini bisa awet ya, biasanya yang sudah-sudah usia beton apalagi aspal yang dikerjakan kontraktor umurnya gak lama, pasti rusak,” pungkasnya.

** Ramses/Nay 

Tingkat Kriminalitas di Klapanunggal Menurun, Kapolsek: Masyarakat Harus Tetap Waspada

Sayyev
-
0
Tingkat Kriminalitas di Klapanunggal Menurun, Kapolsek: Masyarakat Harus Tetap Waspada

Klapanunggal | Jurnal Bogor

Tindak kejahatan atau kriminaslitas di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, saat ini mulai menurun. Hal tersebut diungkapkan Kapolsek Klapanunggal AKP Azi Lesmana. 

“Alhamdulillah sekarang sekarang nihil, aman terkendali. Paling hanya cekcok-cekcok biasa, gak sampai ada pidananya,” ucapnya kepada Jurnal Bogor melalui telepon, Rabu (06/07/22).

Hampir di setiap daerah, kata dia, rata rata curanmor dan maling, tapi di daerah Klapanunggal saat ini mulai menurun.

“Paling rata rata ya, cuman curanmor sama maling, tapi sekarang menurun brother (brader),” ucap Azi.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat walaupun saat ini tingkat kriminalitas di Klapanunggal menurun, harus tetap waspada dan jangan sampai lengah.

“Kita terus mengimbau kepada masyarakat untuk terus menjaga ketertiban bermasyarakat dan waspada di setiap tindak kejahatan yang khusunya di Kecamatan Klapanunggal ini,” pungkas AKP Azi.

** Wisnu / Nay 

Dugaan Pelanggaran, Genpar Laporkan Jembatan ke Indonesia Power Pusat

Redaksi
-
0
Dugaan Pelanggaran, Genpar Laporkan Jembatan ke Indonesia Power Pusat

Leuwiliang l Jurnal Bogor 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Nasional Padjajaran (Genpar) mengadukan kondisi jembatan yang dibangun di lahan milik perusahaan PLTA dibawah PT Indonesia Power Unit Karacak yang terletak di Kampung Sipon, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Pengaduan ditujukan langsung ke PT Indonesia Power pusat di jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 24-25, Centennial Tower Lantai 8, Jakarta Selatan.

Ketua Umum Genpar Sambas Alamsyah mengatakan, pelaporan sesuai Undang Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang informasi publik  dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018, tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat untuk pemberian penghargaan guna pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sambas menjelaskan, adanya temuan dan beberapa kejanggalan terkait pembangunan jembatan yang dibiayai melalui alokasi dana bantuan keuangan infrastruktur pada program Samisade senilai Rp 400.646.800  dari APBD Kabupaten Bogor.

Pembangunan insfrastruktur jembatan penghubung dari Kampung Sipon Ilir RT 05RW 09 dengan Kampung Sukamaju RT 01 dan RT 02 yang terbentang di lahan tanah PLTA unit Karacak yang direalisasikan Pemerintah Desa Karacak terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak Saguling Power Operation Generation and Maintenance Servis Unit / Saguling (POMU) PT Indonesia Power Rajamandala Bandung Jawa Barat.

Sambas mempertanyakan izin rekomendasi atau kesepakatan oleh Saguling POMU kepada pemerintahan Desa Karacak untuk pembangunan jembatan tersebut. Jembatan dibangun 3 x 11 meter yang terbentang di obyek vital lahan PLTA Unit Karacak yang dibawahnya terdapat aliran air tertutup dan berfungsi memutarkan turbin dan pemanfaatannya untuk kebutuhan suplai listrik mulai dari area Jawa hingga wilayah Bali.

“Kami menduga  jembatan itu kenyataannya tidak sesuai dengan perencanaan  analisa dan kajian kontruksi,” papar Sambas seperti yang ditulis dalam surat pengaduan yang ditujukan ke PT Indonesia Power pusat Jakarta Selatan.

Sambas menjabarkan, terhitung jelang 1 tahun kondisi jembatan tersebut kini telah mengalami perubahan fisik. Terlihat adanya kondisi bangunan penyangga jembatan (girder baja penyangga beton) mengalami perubahan dengan kategori melengkung atau melenting.

“Atas temuan tersebut kami menghawatirkan dampak negatif potensial yang akan terjadi secara kualitatif dan kuantitatif (ambruk atau roboh) berdampak fatal sehingga menyebabkan terhambatnya suplai aliran listrik,” jelasnya.

Termasuk izin penggunaan lahan tanpa disertai adanya pelepasan hak pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

“Ditambah jembatan itu tidak adanya pengaman di bagian posisi samping jalan dengan keadaan curam. Musababnya dibawah samping kanan terdapat adanya rumah penduduk,” jelasnya.

Maka hal ini, kata dia, terkait pemberian rekomendasi  izin yang diberikan oleh Saguling POMU, diduga telah mengabaikan kajian analisa secara geografis. “Kami anggap kebutuhan warga terhadap manfaat pembangunan jembatan terkesan mubazir karena  tidak sesuai peruntukan,” ungkapnya.

Lantaran minimnya pengawasan dari tim teknis Saguling POMU pada pelaksanaan pembangunan dari mengawalinya proses hingga finishing pembangunan jembatan, artinya tidak adanya tim yang langsung memantau di lapangan sehingga mengakibatkan perencanaan pembangunan jembatan tidak sesuai dengan kenyataan.

Maka dari itu, Sambas  meminta PT. Indonesia Power  segera menindak lanjuti dan mengevaluasi kesepakatan yang telah dibuat pihak Saguling POMU dengan pemerintahan Desa Karacak.

** Andres / Arip Ekon

Desa Kalongliud dan Koramil 0621-17/Nanggung Tanami Pohon di Daerah Rawan Bencana

Redaksi
-
0
Desa Kalongliud dan Koramil 0621-17/Nanggung Tanami Pohon di Daerah Rawan Bencana

Nanggung | JurnalBogor 

Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Pemerintah Desa (Pemdes) Kalongliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor sangat mendukung program penghijauan dengan penanaman 1000 pohon yang diinisiasi oleh Komando Rayon Militer (Koramil) 0621-17/ Nanggung, Kodim 0621 Kabupaten Bogor.

Bahkan, pihak Desa Kalongliud pun telah melaksanakan penanaman pohon itu di wilayah rawan bencana bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), belum lama ini.

Kepala Desa Kalongliud yang juga Ketua Apdesi Kecamatan Nanggung Jani Nurjaman mengatakan, Muspika dan Pemdes se-Kecamatan telah melaksanakan penanaman 1000 pohon.

“Ditanam di wilayah kami di tiap-tiap RT dan RW terutama di sekitar area lokasi rawan bencana longsor, abrasi, dan banjir,” ujarnya.

Tentu kata dia, penanaman pohon tersebut banyak manfaatnya bagi kehidupan ke depannya. Kendati begitu, pihaknya melaksanakan serempak se-Desa Kalongliud dengan mengerjakan seluruh elemen masyarakat.

“Diharapkan melalui penanaman pohon ini menjadi solusi, guna mencegah dari dampak bencana alam, sekaligus menghijaukan kembali area hutan atau kebun yang gundul,” tukasnya. Andres

STIA Menarasiswa Bantu Warga Terdampak dan Healing Anak-anak

Redaksi
-
0
STIA Menarasiswa Bantu Warga Terdampak dan Healing Anak-anak

Kemang | Jurnal Bogor

Civitas akademika STIA Menarasiswa ikut andil membantu warga terdampak banjir bandang yang melanda Kecamatan Leuwiliang dan Pamijahan, Kabupaten Bogor dengan memberikan bantuan berupa alat-alat rumah tangga, pakaian, bumbu masak, dan alat kebersihan. “Kami ingin juga membantu meringankan beban mereka,” kata Ketua Kelas Semester 6 STIA Menarasiswa, Lili Heriyana, Rabu (6/7).

Bantuan telah diserahkan pada Minggu, 3 Juli lalu dan pihaknya kembali akan mendatangi lokasi bencana pada 2-3 pekan kedepan di Kampung Cisarua, Desa Purasari, Leuwiliang.

Dari pantauannya, pemukiman warga yang berada di bantaran kali diperlukan relokasi karena banyaknya rumah yang rata dengan tanah disapu banjir bandang. “Sepanjang aliran Sungai Cianten memang harus relokasi,” jelasnya.

Lili Heriyana juga mengatakan, mahasiswa dan dosen STIA Menarasiswa kembali akan melakukan penggalangan dana dengan bentuk bantuan yang berbeda sesuai kebutuhan warga. “Kalau bantuan mulai berkurang kami juga akan kesana lagi,” tandasnya.

Pihak kampus yang berlokasi di Hambulu, Pondok Udik, Kemang, Kabupaten Bogor diakui Lili Heriyana mendukung penuh aksi sosial. Sejumlah mahasiswa saat menyerahkan bantuan juga melakukan healing terhadap anak-anak agar kembali ceria pascabencana. Mereka diajak bermain dan menyanyi bersama.

**asepss

Terkait Pencemaran Lingkungan, Komisi 3 Pertanyakan Kinerja Satgas DLH

Redaksi
-
0
Terkait Pencemaran Lingkungan, Komisi 3 Pertanyakan Kinerja Satgas DLH

Ciawi | Jurnal Bogor
Kinerja Satgas Lingkungan Hidup yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dipertanyakan wakil rakyat yang duduk di Komisi 3. Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Tutty Alawiyah menilai, masih banyaknya temuan hingga pengaduan dari warga terkait adanya pencemaran lingkungan, menjadi perhatian pihaknya terhadap tugas dan fungsi Satgas Lingkungan Hidup.

“Wajar dong kalau kami di Komisi 3 mempertanyakan kinerja Satgas. Karena masih banyak laporan dari warga terkait pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Bogor,” ungkap politisi berhijab yang merupakan istri anggota DPR RI Partai Gerindra, Edi Santana itu kepada wartawan melalui pesan WhatsApp, Selasa (05/07).

Tercemarnya Sungai Cileungsi di wilayah timur Kabupaten Bogor, hingga menjadi perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), kata Tutty, salah satu contoh lemahnya kinerja Satgas yang saat ini sudah terbentuk di tiap kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kalau seperti itu, apa gunanya ada Satgas, hanya buang-buang anggaran saja,” tegasnya.

Ketua Komisi 3 ini pun menekankan DLH untuk mengevaluasi kinerja semua Satgas. Hal itu dilakukan agar keberadaan Satgas benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, baik oleh warga maupun Pemkab Bogor.

“Jadi saat pemerintah mengeluarkan anggaran untuk kegiatan pelatihan kepada Satgas, baik berupa kegiatan Bimtek atau Diklat sampai honor, terasa tidak percuma ketika ada kinerjanya dan terlihat,” papar Tutty.

Akibat lemahnya kinerja Satgas lingkungan hidup, lanjut Tutty, membuat Komisi 3 mengusulkan agar adanya detektif swasta yang bertugas untuk mengatasi pencemaran lingkungan dimasing-masing wilayah.

“Munculnya usulan kami di Komisi 3 untuk membentuk detektif, karena kinerja Satgas Lingkungan Hidup tidak terlihat,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi 3, Tutty Alawiyah mengungkapkan, Sungai Cileungsi setiap tahunnya menghadapi masalah berupa bau tak sedap. Kemudian, airnya menghitam dan mengeluarkan buih-buih, terutama saat musim kemarau melanda Kabupaten Bogor. Bahkan, pada tahun 2018, permasalahan pencemaran Sungai Cileungsi sudah dibawa ke tingkat nasional.

Bahkan, KLH melakukan penyegelan terhadap enam pabrik yang ketahuan membuang limbah ke sungai tersebut. Pencemaran aliran Sungai Cileungsi sudah lama dan berulang terjadi. Kondisi itu sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu kesehatan warga sekitar.

“Perasaan kesal dan sedih saat itu yang kami rasakan, karena lingkungan jadi rusak, warga sekitar jadi sakit, pusing dan muntah-muntah. Kondisi itu selalu berulang kembali, seperti episode drama tidak berujung dan tidak ada jeranya,” ujar Srikandi partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

Tutty pun meminta kepada Pemkab Bogor, untuk melakukan audit IPAL secara berkala terhadap semua pabrik yang ada di sepanjang aliran Sungai Cileungsi. Langkah itu dilakukan, sebagai bagian dari introspeksi dan langkah awal perbaikan.

“Pengawasan, pengecekan dan patroli, nantinya dilakukan secara berkala oleh detektif ini, sehingga bila terjadi pencemaran bisa dideteksi dan dibereskan,” imbuhnya.

Terkait usulan Komisi 3 DPRD agar dibentuknya detektif swasta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Ade Yana menyatakan, pembentukan detektif swasta tidak harus dilakukan Pemkab Bogor. Alasannya, karena DLH selama ini telah memiliki Satgas Lingkungan Hidup untuk mengawasi dan melakukan pembinaan kepada masyarakat.

“Jadi untuk apa harus dibentuk lagi detektif lingkungan. Selama ini DLH sudah membentuk satgas yang berasal dari lapisan masyarakat, tujuannya sama yaitu untuk menjaga lingkungan. Satgas Lingkungan Hidup juga diberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta mendapat bimbingan teknis (Bimtek). Semua satgas mendapat honor dari pemerintah,” kata Ade Yana, kepada wartawan disela kegiatan capacity building dan sinergitas DLH dengan Satgas Lingkungan Hidup di Cisarua, Minggu (03/07).

Untuk pengawasan lingkungan itu, sambung Ade Yana, seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah desa (Pemdes), Forkopimcam dan instansi terkait. Sedangkan kapasitas DLH sendiri, lanjut Ade Yana, lebih bersifat kepada hal teknis setelah menerima aduan secara tertulis.

“Kami ini adanya di dinas teknis, harusnya dibuatkan aduan secara tertulis jika ada dugaan pencemaran. Setalah itu diterima akan ditindak lanjuti dengan melibatkan instansi terkait,” tukasnya.

** Dede Suhendar  

RSUD Leuwiliang Turut Bantu Korban Banjir Puraseda-Purasari

Sayyev
-
0
RSUD Leuwiliang Turut Bantu Korban Banjir Puraseda-Purasari

Leuwiliang | Jurnal Bogor

Direktur RSUD Leuwiliang turun langsung bersama jajarannya dan beberapa pegawai pada Jumat, 30 Juni 2022 memberikan bantuan kepada warga Desa Puraseda dan Purasari yang terdampak banjir.

“Mendengar kabar duka yang terjadi di Desa Puraseda dan Purasari, kami sangat prihatin dan langsung berinisiatif untuk menggalang dana bantuan dari para pejabat dan pegawai RSUD Leuwiliang,” ujar Plt Direktur RSUD Leuwiliang drg Hesti Iswandari dalam keterangannya, Senin (4/6)

Seperti diketahui Kabupaten Bogor dirundung bencana banjir, tepatnya di Desa Puraseda dan Purasari, Kecamatan Leuwiliang pada Rabu (22/6) lalu.

Bencana banjir disebabkan oleh meluapnya Sungai Cisarua yang berdampak hingga beberapa hari kemudian. Bencana banjir tersebut memberikan duka yang sangat mendalam bagi para korban, bencana karena banyak rumah warga yang hanyut terbawa banjir, serta wilayah sawah yang rusak akibat tergenang air.

Adapun bantuan RSUD Leuwiliang yang disalurkan yakni peralatan sekolah seperti buku, pensil, pulpen, seragam sekolah untuk SD, SMP, SMA, biskuit, Air mineral, mie instan, popok bayi, pembalut wanita, susu UHT, minyak kayu putih dan makanan tambahan bayi.

Bantuan disalurkan melalui posko bencana banjir di rumah praktik bidan Cici.

 “Kami berkeliling melihat langsung beberapa rumah warga yang terdampak banjir, sangat memprihatinkan. Donasi ini merupakan bentuk sosial dan juga kepedulian keluarga besar RSUD Leuwiliang terhadap korban banjir. Semoga bantuan yang datang dari kami bisa sedikit membantu,” pungkasnya.

**gp/rls

1...903904905...1,778Page 904 of 1,778

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi