jurnalinspirasi.co.id – Komisi III DPRD Kota Bogor mengaku kecewa dengan beberapa kontraktor yang saat ini tengah mengerjakan proyek strategis, yang tak menerapkan K3. Di antaranya, revitalisasi Kolam Renang Mila Kencana.
Ketua Komisi III, Heri Cahyono menyebut bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah ‘mati-matian’ memutar otak mencari tambahan anggaran di tengah penerapan instruksi pemerintah pusat soal efisiensi anggaran. Namun, upaya yang dilakukan tersebut seolah-olah seperti tidak dihargai lantaran pelaksana proyek terkesan main-main di lapangan.
“Upaya mencari anggaran ini kan dilakukan karena kami ingin rakyat dapat yang terbaik. Tapi realisasi di lapangan malah seperti itu. Sama saja tak mengharagi jerih payah kamj, rapat sampai pagi sambil berdebat. Kenapa kontraktor seperti itu masih diberi konsesi. Blacklist saja, mereka yang bandel, nggak perlu diberi kerjaan lagi,” tegas Heri kepada wartawan, Kamis (13/11/2025).
Menurut dia, seharusnya dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) lebih proaktif dalam melakukan pengawasan hingga melayangkan teguran.
“Kepala daerah harus melakukan evaluasi terhadap dinas. Contohnya, saat kami mensidak revitalisasi Gor Indoor B, para pekerja lagi tidur, ditanya siapa pimpinannya malah bingung. Ini kan main-main,” ucap dia.
Sementara itu, Anggota Komisi III, Subhan menegaskan bahwa dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), kontraktor harus memiliki tenaga ahli K3.
“Ya minimal tenaga ahli K3 umum. Pada saat lelang idelanya ada yang memeriksa apakah benar kontraktor punya K3, dan pada saat pelaksanaan proyek, PPK harus melihat apakah SOP k3 diterapkan,” tegasnya.
Kata dia, dengan adanya temuan tersebut seharusnya dilakukan evaluasi terhadap PPK dan konsultan pengawas.
“Temuan tidak diterapkannya SOP K3 kan saat dewan sidak kesana. Berarti ini nggak bener. Harus ada punishment yang jelas, sebab pekerja tidak menggunakan helm, rompi, dan safety shoes. PPK nggak boleh lepas tangan,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bogor, Irfan Zacky Faizal mengatakan bahwa seseuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), setiap kontraktor wajib memiliki tenaga ahli K3, dan menjadi persyaratan wajib.
“K3 itu seharusnya menjadi hal yang wajib. Artinya harus ada penerapan prosedur tersebut,” ujar Irfan.
Irfan mengakui bahwa pihaknya telah beberapa kali mendatangi lokasi proyek Mila Kencana, namun belum menemui adanya tenaga ahli K3. Padahal, sambung dia, secara administratif itu persyaratan yang mesti dipenuhi.
Menurut dia, penerapan K3 di lokasi proyek oleh kontraktor harusnya menjadi concern PPK dan pengawas pembangunan di dinas terkait.
“Harusnya PPK dan pengawas menanyakan hal itu (penerapan K3). Karena sekecil apapun pekerjaan konstruksi wajib ada K3,” ungkap Irfan.
Sebab, sambung dia, perlengkapan K3 beserta tenaga ahli pada sebuah proyek sudah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebuah proyek.
“Rompi dan helm sudah ada dalam RAB. Sebetulnya kami sudah beberapa kali memberikan masukan khusus untuk k3 ini tetap harus dievaluasi. Ini menjadi kewajiban pelaksana di lapangan dan pengawas proyek,” katanya.
Irfan menegaskan bahwa dalam permasalahan ini PPK harus proaktif karena setelah menandatangani kontrak sudah menjadi ranah PPK.
“Kalau kami, khususnya di proyek strategis pada saat penandatanganan kontrak selalu menekankan soal K3,” katanya.
Lebih lanjut, kata Irfan, kontraktor dan PPK wajib memperhatikan K3 karena itu merupakan salah satu persyaratan wajib dalam kegiatan konstruksi
“Ke depan memang semua pekerjaan kontruksi di Kota Bogor di wajibkan memiliki petugas K3 dan tenaga ahli K3, saat proses pelelangan,” tandasnya.
** Fredy Kristianto
