31.5 C
Bogor
Saturday, July 12, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 82

Panwascam Tamansari Memastikan Kampanye Sesuai Peraturan KPU

Tamansari | Jurnal Bogor – Tahapan pemilihan pilkada telah memasuki masa kampanye Calon Bupati, Wakil Bupati dan Gubernur Wakil Gubernur Jawa Barat, dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024.

Panwascam Tamansari tengah melakukan pengawasan jalannya masa kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Tamansari, namun hingga saat ini baru hanya satu Paslon yang melakukan kampanye, yakni pasangan Bayu-Mus.

“Iya, baru satu Paslon yang melakukan kampamye di wilayah Kecamatan Tamansari, yakni pasangan Bayu-Mus,” kata Anggota Panwaslu Kecamatan Tamansari (Kordiv PPPS), Dicky Mulyadi, kepada Jurnal Bogor, Rabu (09/10).

Ia menjelaskan, Panwascam mengawasi jalanya kampanye serta memastikan kegiatan kampanye sesuai peraturan KPU no 13 tahun 2024.

“Adapun larangan-larangan berkampanye, menggangu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, merusak atau menghilangkan APK, menggunakan fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, melakukan pawai yang dilakukan berjalan kaki serta melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten,” jelasnya.

Lebih lanjut, dilapangan selama ini belum terjadi malakuka pelanggaran selama jalannya kampanye di wilayah Kecamatan Tamansari.

“Berharap setiap Paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam kegiatan kampanye tidak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya. Yudi

Dewan Bentuk Pansus Raperda Narkotika, Tri Riyanto Jadi Wakil Ketua Pansus

jurnalinspirasi.co.id – DPRD Kota Bogor telah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Diketahui, Pansus ini dipimpin oleh Hj. Hakana sebagai Ketua dan Tri Riyanto Andika Putra dari Fraksi Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua.

Dalam kesempatan ini, Tri Riyanto mengatakan bahwa pembentukan Pansus merupakan langkah strategis dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan narkotika yang semakin mengkhawatirkan di Kota Bogor.

Menurut dia, narkotika bukan hanya masalah hukum, tetapi juga kesehatan masyarakat dan keamanan.

“Kami berharap Raperda ini dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dan efektif untuk pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (9/10/2024).

Menurut dia, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melawan peredaran gelap narkotika.

“Kami akan melibatkan berbagai pihak dalam pembahasan ini, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan dukungan semua elemen, kami yakin bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi mendatang,” jelasnya.

Ia berharap, pansus dapat segera merumuskan Raperda yang komprehensif dan berdampak positif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Kota Bogor.

“Rapat-rapat awal Pansus akan segera dijadwalkan untuk membahas draf Raperda serta melibatkan stakeholder terkait,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Jamin Kebebasan Beribadah Umat Kristiani, Sendi-Melli Komitmen Jaga Kerukunan Beragama

jurnalinspirasi.co.id – Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor nomor urut satu, Sendi Fardiansyah dan Melli Darsa (Sendi-Melli) menegaskan bakal komitmen dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bogor.

Salah satunya, Sendi-Melli menjamin kebebasan beribadah bagi umat Kristiani di Kota Bogor, yang saat ini beribadah di ruko maupun mal.

Hal itu diungkapkan Calon Wali Kota Bogor Sendi Fardiansyah saat bertemu dengan puluhan pemuka agama umat kristiani, belum lama ini.

Sendi Fardiansyah berjanji untuk melindungi mereka sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29.

Selama proses perizinan sudah dilakukan dan tidak menimbulkan konflik sosial dengan warga sekitar.

“Selama kita semua mematuhi aturan yang berlaku dan proses administrasi sudah dilakukan dengan benar, jika saya diamanati menjadi Wali Kota, maka tidak ada alasan saya untuk menghambat maupun menghalangi peribadatan ibu-ibu dan bapak-bapak,” kata dia.

Sendi juga berjanji untuk membuka pintu dialog sebesar-besarnya untuk setiap permasalahan yang dihadapi umat Kristiani di Kota Bogor.

Sendi melanjutkan, pihaknya tidak akan membuat kebijakan yang berkaitan dengan umat Kristiani tanpa terlebih dahulu melakukan dialog.

“Kunci dari hubungan yang rukun dan harmonis adalah tersedianya ruang dialog. Insyaallah jika saya terpilih, ruang-ruang itu (dialog) akan selalu saya buka demi menjaga kondusifitas bermasyarakat,” terang Sendi.

Di sisi lain, Sendi Fardiansyah juga akan memasukan insentif bagi petugas pengelola gereja atau koster dalam program yang akan dijalankan.

Yakni pemberian dan kenaikan tunjangan atau biaya operasional untuk petugas pengelola masjid, gereja, RT, RW dan lainnya.

“Saya punya program untuk menaikkan kesejahteraan para penjaga rumah ibadah. Bukan hanya marbut masjid, tapi juga koster di gereja. Ini di luar BOP untuk RT dan RW, ya,” ujar Sendi.

Selain itu, penataan PKL dan lalu lintas di seputar Kota Bogor juga akan menjadi perhatian pria asal Bojong Neros ini sehingga umat Kristiani tidak terhambat saat pergi ke gereja atau tampat peribadatan.

** Fredy Kristianto

Seleksi Dewas Pasar Pakuan Jaya Disoal

jurnalinspirasi.co.id – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang mempertahankan Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ), Gatut Susanta menuai sorotan berbagai pihak.

Hal itu lantaran, Pemkot Bogor membuka seleksi bagi dua posisi anggota dewan pengawas yang dimulai sejak 2 hingga 8 Oktober 2024. Namun, tidak untuk posisi ketua.

Ketua BEM RI Bogor Raya, Fauzilyan, mempertanyakan kebijakan dan alasan penunjukan kembali ketua dewan pengawas.

Kata dia, seharusnya semua calon ikut seleksi, termasuk ketua. Apabila memang berprestasi, sebenarnya tidak masalah untuk ikut seleksi lagi.

“Harus ya satu paket, ketiganya ikut seleksi. Kalau alasannya karena berprestasi, ikut seleksi lagi saja dan kalau pun benar bagus tentu akan lolos lagi,” ujat Fauzilyan dikutip Selasa (8/10/2024).

Selain itu, ia juga menyinggung adanya sorotan dari Komisi II DPRD Kota Bogor belum lama ini, terkait kinerja Direksi Perumda PPJ yang dinilai masih jauh dari kata sehat dalam hal status keuangan dan revitalisasi pasar yang belum selesai.

Menurutnya, hal itu juga menimbulkan pertanyaan, jika ketua Dewas dianggap berprestasi lantas kenapa pengawasan atas Perumda PPJ kurang optimal.

“Ada revitalisasi 11 pasar yang belum rampung. Ini kan menjadi alasan juga, kalau ketua Dewas punya prestasi, kenapa hal ini bisa kurang maksimal dalam hal pengawasan?,” tegasnya.

Ia menilai bahwa proses seleksi ulang calon dewan pengawas seharusnya dilakukan untuk mencari sosok yang mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dividen.

Lebih lanjut, sambung dia, harus dilakukan seleksi ulang untuk semua calon Dewas agar dapat memilih sosok yang mampu berkontribusi maksimal terhadap PAD.

Fauzilyan juga menegaskan pentingnya Pemkot Bogor serius dalam mengelola BUMD dengan proses meritokrasi yang bersih tanpa ada kepentingan individu atau golongan.

Ia menekankan bahwa menurunnya kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan terhadap BUMD tersebut.

“Jangan sampai kontribusi terhadap APBD Kota Bogor menurun akibat kurang maksimalnya pengawasan terhadap BUMD itu,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Jadi Sampah Visual, APK Cakada Diberangus

jurnalinspirasi.co.id – Tim gabungan Satpol PP Kota Bogor, KPU, Bawaslu, TNI-Polri, Dishub, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menertibkan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon kepala daerah (cakada) di kawasan Sistem Satu Arah (SSA) pada Selasa (8/10/2024).

Kabid Trantibum Satpol PP Kota Bogor, Andry Sinar mengatakan bahwa penertiban ini dilakukan sesuai dengan keputusan KPU Kota Bogor Nomor 640 tahun 2024, yang menetapkan lokasi kampanye dan pemasangan APK Pilkada Kota Bogor.

“Pemasangan APK di seluruh wilayah Kota Bogor sudah diatur bersama Forkopimda dan stakeholder. Kawasan SSA adalah salah satu lokasi yang tidak diperbolehkan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (8/10/2024).

Menurut dia, APK yang ditertibkan berupa spanduk kecil yang dipasang di pohon, tiang listrik, dan tiang lampu.

“APK yang kami turunkan akan diserahkan ke Bawaslu sebagai barang bukti pelanggaran,” kata dia.

Andry menegaskan, selain kawasan SSA, beberapa titik lain yang dilarang untuk pemasangan APK termasuk sepanjang Jalan Sudirman, kawasan Lodaya hingga Gramedia Pajajaran, tempat ibadah, fasilitas kantor pemerintah, dan beberapa area lainnya.

“Kami fokus di SSA, dan ke depan akan bertahap menertibkan di lokasi lainnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna, menekankan bahwa penertiban ini adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi Desk Pilkada Kota Bogor 2024 bersama Forkopimda.

“Dalam rapat itu, kami meminta agar APK di kawasan SSA segera ditertibkan, karena sesuai kesepakatan kawasan ini merupakan area ring 1 yang tidak boleh ada APK,” kata Herdiyatna.

Ia juga menjelaskan bahwa beberapa lokasi di Kecamatan Bogor Tengah yang diperbolehkan untuk pemasangan APK antara lain Jalan Cilibende, Jalan RE Martadinata, dan beberapa titik lain di Kelurahan Babakan Pasar, Cibogor, Ciwaringin, dan Kebon Kalapa.

Ketua KPU Kota Bogor, Habibi Zaenal Arifin menegaskan bahwa titik pemasangan APK telah diatur dengan SK KPU Kota Bogor.

“Penertiban hari ini menyasar APK yang dipasang di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU. Semua sudah difasilitasi di setiap kelurahan dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan,” tegasnya.

“Sebelum penentuan titik lokasi pemasangan APK kami melakukan rapat koordinasi dulu dengan kepolisian, Satpol PP, Dishub termasuk dengan pasangan calon. Ukuran APK juga sudah diatur dalam PKPU. Dan telah diputuskan juga di kawasan SSA ini clear tidak ada APK. Terkait pelanggaran itu ranahnya Bawaslu,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Satpol PP Sebut Preman Biang Kerok Menjamurnya Pedagang

jurnalinspirasi.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor memastikan akan mensterilkan kawasan Pasar Merdeka dari PKL pada akhir bulan Oktober ini.

Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach mengatakan bahwa pasca penangkapan sembilan preman yang beroperasi di kawasan tersebut oleh Polresta Bogor Kota, jumlah PKL berkurang hingga 50 persen.

“Sudah berkurang, bahkan ada sekitar 50 PKL yang sudah masuk ke dalam tempat relokasi di Mawar,” ujar Agustian Syach kepada wartawan, Selasa (8/10).

Ia menegaskan bahwa di kawasan Pasar Merdeka ada kurang lebih sebanyak 384 PKL, sementara kapasitas lapak Pasar Mawar sebagai tempat relokasi ada 400 lapak.

“Lapak secara kapasitas muat. Sekarang hanya tinggal menunggu administrasi legalitas saja. Awalnya Perumda PPJ sudah sepakat membentuk koperasi dalam pengelolaannya. Tapi seiring berjalannya waktu menjadi mentah,” katanya.

“Saat ini, PPJ menginginkan adanya perjanjian kerjasama (PKS) soal pengelolaan Pasar Mawar antara PPJ, dinas terkait, dan kecamatan. Sebab, swasta kan tidak boleh mengelola pasar tradisional,” tambah Agustian Syach.

Lebih lanjut, kata dia, permasalahan terus menjamurnya PKL di kawasan Pasar Merdeka lantaran adanya kelompok preman yang selama ini membekingi para pedagang.

“Sekarang para preman sudah ditangkap polisi. Insya Allah bisa steril dari PKL kawasan itu. Sebenarnya kuncinya adalah memberangus preman hingga ke akarnya, sebab kalau tidak mereka pasti akan membawa pedagang baru ke tempat itu,” beber mantan Camat Bogor Tengah itu.

Kata dia, Polresta Bogor Kota bersama TNI dan Satpol PP sudah bersepakat untuk mendirikan pos pengamanan terpadu di kawasan itu. Tujuannya, agar kelompok preman tidak lagi menguasai area tersebut.

“Akar permasalahan di kawasan Merdeka itu preman. Selama preman masih ada, area tersebut sulit untuk disterilkan dari PKL,” imbuhnya.

Sementara itu, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Bogor Kota meringkus bos preman yang biasa memalak ratusan pedagang di Pasar Merdeka, Kecamatan Bogor Tengah, berinisial J (28) warga Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, setelah sebulan buron pada Minggu (6/10/2024).

Saat ditangkap, polisi menyita barangbukti berupa sebilah senjata tajam (sajam) jenis golok, longsongan peluru gotri, dan CO2 airgun.

“Jadi golok, dan airgun itu dia pergunakan untuk mengintimidasi pedagang agar memberikan jatah uang. Pelaku juga kerap berbuat kekerasan bila pedagang melawan,” ujar Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso.

Menurut Kapolresta, saat ditangkap di kawasan Pasar Merdeka, J langsung dites urin oleh polisi. Hasilnya, residivis tersebut positif mengandung amfetamin.

“Di dalam tas pelaku juga ditemukan alat penghisap sabu,” tegas Kombes Pol Bismo.

Berdasarkan pengakuan sementara, J mengaku memungut Rp10 hingga Rp15 ribu per pedagang setiap malamnya.

“Ada sekitar 100 pedagang di pasar tumpah yang dipungut setiap malam. Biasanya pelaku ini menjalankan aksinya saat subuh hingga pagi,” jelasnya.

** Fredy Kristianto

Zenal Abidin Dorong Penambahan Sekolah dan Puskesmas Rawat Inap

jurnalinapirasi.co.id – Komposisi pimpinan DPRD Kota Bogor akhirnya lengkap, pasca dilantiknya H Zenal Abidin sebagai Wakil Ketua II DPRD dan Dadang Iskandar Danubrata menjadi Wakil Ketua III DPRD pada Selasa (8/10/2024).

Pasca pelantikan, H Zenal mengatakan bahwa pihaknya akan fokus untuk mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor fokus membangun sekolah baru, khususnya SMP Negeri. Hal itu lantaran jumlah sekolah menengah pertama di ‘Kota Hujan’ masih minim, sehingga kerap memicu polemik dalam PPDB.

“Sudah waktunya Kota Bogor fokus membangun sekolah baru di tiap kecamatan. Sebab, biar bagaimanapun pembangunan infrastruktur manusia lebih penting ketimbang estetika kota,” ujar H Zenal kepada wartawan, Selasa (8/10).

Menurut dia, jumlah SMP Negeri di Kota Bogor masih jauh dari kata ideal, seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk.

“Kota Bogor sudah jadi kota metropolitan, sudah saatnya fokus pada pembangunan SDM,” ucap politisi Gerindra itu.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga akan mendorong Pemkot Bogor untuk meningkatkan layanan kesehatan. Salah satunya dengan memperbanyak jumlah puskesmas rawat inap, bukan hanya untuk ibu melahirkan, namun juga bagi penderita penyakit ringan.

“Kapasitas RSUD Kota Bogor kerap overload. Ini harus dipikirkan, saya pikir penambahan puskesmas rawat inap adalah salah satu solusi untuk memeratakan layanan kesehatan. Sambil kita pikirkan cara menambah jumlah tenaga medis,” katanya.

Terkait kebutuhan anggaran, sambung dia, DPRD dan Pemkot Bogor bisa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar dan pusat atau menggunakan intervensi CSR.

“Segala inovasi dan terobosan harus dibuat dan dicoba untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Dokter Rayendra Sosok Pemimpin yang Dirindukan Rakyat

jurnalinspirasi.co.id – Ratusan warga Kelurahan Rancamaya, Kota Bogor, berbondong-bondong mengikuti acara dialog Calon Wali Kota Bogor Dokter Rayendra, belum lama ini.

Kedatangan Dokter Rayendra sore itu sontak mengundang sorak dan tepuk tangan warga. Tokoh masyarakat setempat juga turut mengelukan momen berharga itu.

“Dokter Rayendra, Wali Kota Kita! Bogor Glowing,” lantang Kemas, tokoh masyarakat setempat menyambut Dokter Rayendra.

Kemas yang juga selaku perwakilan warga tak kuasa menahan kerinduannya. Tanpa aba-aba, ia langsung memeluk Dokter Rayendra.

** Fredy Kristianto

Eka Maulana Nostalgia di Layungsari, Bertemu Banyak Sahabatnya

jurnalinspirasi.co.id – Calon Wakil Walikota Bogor, Eka Maulana punya banyak kenangan semasa bersekolah di kawasan Layungsari, Bogor Selatan.

Ya, alumni SMP Negeri 9 dan SMA Negeri 4 Kota Bogor itu sumringah ketika bertemu para sahabatnya kala ia bersekolah.

Ragam cerita tergambar dari agenda kegiatan sosialisasi di kawasan itu. Mulai dari tukang dagang biasa ia nongkrong semasa sekolah hingga warga setempat yang mengenalnya, tampak menyambut hangat Eka Maulana yang tengah blusukan di Layungsari.

Berbagai aspirasi dari warga, lantas ia bungkus rapi untuk kemudian diperjuangkan di Pilwalkot Bogor 27 November 2024 mendatang.

“Alhamdulillah bisa ketemu warga, temen sekolah dulu bahkan guru-guru saya semasa sekolah dulu,” kata Eka Maulana.

Eka juga mengatakan, kawasan Layungsari bagi dirinya terlalu banyak memory yang sulit dilupakan.

“Ketemu kang Roso, kang jualan es tempat dulu nongkrong jaman sekolah. Alhamdulillah bisa menyerap aspirasi dari mereka juga,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

Problem Sampah dan Pengangguran di Kemang jadi Perhatian Jaro Ade

JURNAL Inspirasi – Persoalan sampah dan sulitnya mencari pekerjaan masih menjadi PR bagi pemerintah. Sekelumit cerita itu disampaikan masyarakat Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Selasa (8/10/2024).

Oha, tokoh masyarakat Desa Jampang mengungkapkan, jika persoalan sampah dan ketersediaan lapangan pekerjaan adalah masalah krusial yang harus dipecahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Masyarakat disini pengen masalah sampah dan lapangan pekerjaan mampu ditangani bupati dan wakil bupati Bogor kedepan” ungkap Oha saat berdialog dengan calon wakil bupati Bogor, Jaro Ade.

Sementara itu, calon wakil bupati Bogor Jaro Ade mengaku siap mengakomodir dan menampung aspirasi warga Desa Jampang terkait berbagai persoalan sisial di masyarakat.

“Pasangan nomor urut 1, Rudy Susmanto – Jaro Ade didikung 18 partai koalisi dan 50 anggota DPRD Kabuapten Bogor. Para wakil rakyat itu, memiliki tugas dan kewajiban untuk merealisasikan janji-janji politiknya,” kata Jaro Ade.

Jaro Ade tak menampik persoalan sampah dan minimnya lapangan pekerjaan masih menjadi PR Pemkab Bogor hangga saat ini. Kendati demikian, bukan berarti pemerintah tutup mata, berbagai upaya dan usaha terus dilakukan untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Bogor.

“Menambah lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran, sudah tertuang dalam visi misi kami. Dan ketika Rudy Susmanto dan Jaro Ade ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati Bogor, secara otomatis itu menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor,” tururnya.

Untuk mewujudkan harapan masyarakat, tentunya Kabupaten Bogor harus memiliki pemimpin yang memberikan solusi konkrit terkait persoalan sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

“Untuk itu saya mengajak kepada seluruh warga Jampang yang hadir disini, jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS, karena satu suara menentukan masa depan Kabupaten Bogor. Jika bapak ibu ingin solusi konkrit, jangan sampai salah pilih pemimpin,” pungkasnya.

(yev/rls)