30.3 C
Bogor
Thursday, May 7, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 719

Keren, Kota Bogor Bakal Miliki Rumah Sakit Bertaraf Internasional

0

Bogor | Jurnal Bogor

Kota Bogor akan memiliki Rumah sakit bertaraf internasional. Rencananya rumah sakit itu akan dibangun di lahan PT. Sejahtera Eka Garaha (SEG).

Nantinya pembangunan rumah sakit tersebut akan dibangun melalui kerjasama antara Perusahaan Joint venture BUMD Jawa Barat dan Jaringan Rumah Sakit ternama di Australia Aspen Docta dan tentunya PT. Sejahtera Eka Graha serta melibatkan Pemerintah Kota Bogor.

Diketahui, pembangunan rumah sakit sendiri akan diarsiteki asal Belanda.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim menyambut baik kehadiran rumah sakit bertaraf internasional tersebut.

“Apalagi ini merupakan salah satu bagian dari BUMD Jawa Barat yaitu PT Sarana Jabar,” kata Dedie kepada wartawan, Kamis (29/12).

Sementara itu, Direktur Sanusa Medika, Marwan Hanif menjelaskan
design rumah sakit bertaraf internasional sendiri saat ini telah memasuki perencanaan konstruksi tahap pertama di Bogor Raya secara paralel.

Selain rumah sakit, pihaknya juga akan dibangun klinik dan mobile klinik secara bertahap yang tersebar di Jawa Barat.

“Pembangunan Rumah Sakit Sanusa Medika ini juga merupakan Follow up dari pertemuan G20 yang telah terselenggara pada bulan November 2022 lalu“ tutur Marwan.

Marwan mengharapkan dalam waktu singkat bisa mempercepat proses administrasi dengan PT. SEG selaku Pemilik lahan di Bogor Raya dan Dinas Terkait Kota Bogor untuk percepatan proses pembangunan Rumah Sakit Sanusa Medika.

“Sehingga pada bulan Maret 2023 dapat terlaksana Ground Breaking,” ucap Marwan

Menurut Marwan Sanusa Medika didirikan tahun 2020 Joint venture antara perusahaan Australia Aspen Medica dan Docta dengan berpatner BUMD Jawa Barat yaitu PT Sarana Jabar, dengan visi-misi yaitu ingin melayani pasien-pasien di Indonesia dengan kualitas Tinggi, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia

“Pembangunan Rumah Sakit Sanusa Medika dibangun dengan konsep memadukan ruang terbuka hijau seluas 1 hektar di kawasan lahan PT. Sejahtera Eka Garaha,” tutup Marwan.n Fredy Kristianto

PLN UP3 Gunung Putri Dapat Apresiasi Atas Dukungan PPJ dari Bupati Bogor Iwan Setiawan

0

Gunung Putri | Jurnal Bogor

PT PLN (Persero) UP3 Gunung Putri kembali menerima apresiasi setinggi-tingginya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor atas dukungan yang diberikan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang berasal dari sumber lain.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Plt Bupati Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dan diterima oleh Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Gunung Putri Rendra Perdana dalam Acara Anugerah Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 yang diselenggarakan di Vimala Grand Ballroom, Pullman Ciawi Vimala Hills, Kamis (29/12).

Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan menyampaikan bahwa Anugerah Pajak Daerah Kabupaten Bogor merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap akhir tahun.

“Melalui kegiatan ini kita berupaya mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para wajib pajak, kepada para dinas penghasil, dan juga instansi atau camat yang berprestasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor,” papar nya.

Sementara, Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Gunung Putri Rendra Perdana mengatakan, selama tahun 2022 PLN UP3 Gunung Putri telah menyetorkan PPJ ke Pemda Kabupaten Bogor sebesar 124 M, naik 10% dibanding tahun 2021 Jumlah tersebut merupakan akumulasi penyetoran bulan Januari – Nopember 2022.

” Pajak Penerangan Jalan diperoleh dari setiap pembayaran rekening listrik yang dilakukan oleh pelanggan setiap bulan berkisar antara 3% s.d 7% dari jumlah tagihan pemakaian sesuai Daya dan Tarif Pelanggan, ” papar Putri Rendra Perdana kepada Jurnal Bogor, Kamis (29/12).

Untuk itu, sambung dia, dihimbau kepada seluruh pelanggan PLN UP3 Gunung Putri untuk dapat membayar tagihan listrik tepat waktu setiap bulan yang dapat dilakukan melalui PPOB dan PLN Mobile, karena dengan demikian pelanggan telah turut serta dan berperan aktif dalam Peningkatan PAD dan mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bogor. pungkasnya.

** Nay Nur’ain

Rakor BUMD, Tujuh Kunci Utama Ditekankan Bima Arya

0

Bogor | Jurnal Bogor

Wali Kota Bogor, Bima Arya dan wakilnya Dedie A. Rachim serta Sekretaris Daerah (Sekda), Syarifah Sofiah membuka rapat koordinasi (Rakor) Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor Tahun 2023 di Hotel Grand Savero, Senin (26/12/2022) pagi.

Seluruh BUMD Kota Bogor beserta dewan pengawasnya ikut dalam arahan pimpinan Kota Bogor. Sebut saja Perumda Tirta Pakuan, Perumda Pasar Pakuan Jaya, Bank Kota Bogor, dan Perumda Transportasi Pakuan.

Dalam arahannya, Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan setidaknya ada tujuh kunci utama untuk BUMD. Dimana BUMD harus fokus, tidak hanya kepada layanan publik saja, namun juga kepada aspek penggerak ekonomi daerah. Poin pertama adalah leadership.

“Bukan hanya pada direktur utama tapi pada direksi, pada pengawas dan pada seluruh posisi kunci. Saya sering mengingatkan leadership ini penting, gak mudah, tetapi ini penting. RKA, business plan itu harus menjadi pondasi utama yang harus disusun bersama-sama, dievaluasi juga oleh pengawas,” tegas Bima Arya.

Fungsi pengawas, kata dia juga tak kalah penting. Tak hanya cuma membaca laporan, namun benar-benar mengevaluasi, menelaah, mendalami angka-angka, hingga memberikan rekomendasi.

“Saya ingin pengawas lebih serius untuk penyusunan business plan dan RKA tadi. Saya selalu percaya, ibarat keimanan, etos kerja juga harus dirawat dan dipupuk. Jadi penting sekali leadership ini,” jelasnya menambahkan.

Poin kedua sambung Bima Arya adalah efisiensi. Dia ingin agar persoalan-persoalan lama yang membuat perusahaan tidak efisien itu diselesaikan dan dikonsultasikan dengan pimpinan daerah serta pengawas. Bagaimana agar kondusifitas terbangun, jejaring terpelihara, perusahaan pun ikut sehat.

Ketiga adalah inovasi, lebih fokusnya kepada creative financing. Tidak hanya mengandalkan pada penyertaan modal. Dalam hal ini, Bima Arya mengingatkan kepada pimpinan OPD apalagi yang terkait langsung agar mendukung penuh upaya-upaya inovasi dan creative financing tersebut.

“Kalau BUMD butuh mengelola aset yang ada, ya dibantu dimudahkan. Kalau ada persoalan dengan regulasi, coba ditelaah dengan baik apakah ada terobosan-terobosan,” jelasnya.

Lanjutnya, poin berikutnya adalah transparansi. Good government dibutuhkan untuk menguatkan kepercayaan publik dan menguatkan legitimasi internal. Kelima adalah mandiri. Mandiri dari intervensi dan dari politisasi.

“Keenam adalah evaluasi dan pengawasan. Tadi saya ingatkan ya kepada para pengawas, tolong fungsi pengawasan itu betul-betul dilakukan secara konsisten. Ingat pengawas itu bertanggung jawab langsung kepada wali kota, bukan kepada direksi,” tegas Bima Arya lagi.

Terakhir adalah sinergi. Sinergi dengan RPJMD, dengan janji kampanye, juga dengan seluruh OPD. “Kita memasuki injury time, 12 bulan saya dengan Pak Wakil. Saya dan Pak Wakil ingin menyelesaikan masa jabatan dengan situasi Kota Bogor yang tidak hanya kondusif, tapi lebih kinclong, lebih bersih, pelayanan publiknya betul-betul sudah diatas rata-rata kualitasnya,” jelasnya.

Senada, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim menambahkan, BUMD di Kota Bogor harus semakin maju ke depan. Dengan pelayanan – pelayanan yang terbaik, meskipun dihadapi dengan berbagai rintangan.

“Kita apresiasi kinerja BUMD, kita applause atas capaian – capaiannya. Saya yakin tidak mudah, tapi sudah maksimal berusaha. Mudah – mudahan ke depan bisa terus berkembang dan menghasilkan kontribusi bagi Kota Bogor lebih banyak lagi,” kata Dedie.

Dedie juga memberikan masukan dan kritikan kepada empat BUMD yang sebelumnya memberikan paparan tentang program kerja serta rencana anggaran dihadapan Dedie dan Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah.

Kementan Monitor Ketersediaan Pangan Pokok, Kabupaten Sumedang Surplus Beras

0

Sumedang | Jurnal Bogor

Stok beras di Kabupaten Sumedang dalam kondisi aman bahkan surplus. Surplus tersebut kemudian dgunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah lainnya, salah satunya dikirim ke DKI Jakarta.

Hal tersebut terungkap pada saat Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi Bogor Yusral Tahir melakukan kunjungan ke Pasar Inpres Kabupaten Sumedang Jawa Barat dalam rangka monitoring ketersediaan dan harga pangan pokok, Rabu (28/12).

Kegiatan ini kata Yusral merupakan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang meminta seluruh jajarannya di Kementerian Pertanian untuk turun kelapangan guna memantau dan mengawal ketersediaan 12 komoditas pangan strategis. Arahan tersebut ditindaklanjuti Kepala Badan penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi dengan mengerahkan Satgas pangan lingkup BPPSDMP turun ke lapangan.

“Menjelang tahun baru 2023, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, melalui Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), meminta kami untuk terjun kelapangan memantau dan mengawal 12 komoditas pangan utama di bebagai wilayah, salah satunya di Kabupaten Sumedang Jawa Barat,’’ ujar Yusral.

Berdasarkan data luas tanam dan produksi serta kebutuhan akan beras Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang ketersediaan beras di Kabupaten Sumedang pada minggu ke -4 Desember mencapai 1.945 ton dengan kebutuhan 1.852 ton sehingga surplus 93 ton. Beras tersebut merupakan pasokan dari petani lokal dengan berbagai varietas.

Didampingi Kepala UPT Pasar Inpres Dade Mulyadi dan unsur Dinas Perrtanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, Yusral mendatangi pedagang beras, pedagang daging ayam dan daging sapi serta komoditas sayuran dipasar tersebut.

Dari hasil kunjungan diperoleh keterangan bahwa secara umum Harga beras medium yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, pada saat ini rata – rata Rp. 10,000 – 12.000/kg, telur Rp. 30,000/kg, bawang merah Rp. 32,000/kg, bawang putih Rp. 28,000/kg, cabe merah Rp. 30,000/kg, cabe rawit merah Rp. 55,000/kg, daging sapi Rp. 140,000/kg. Kenaikan terjadi pada komoditas daging ayam dari harga normal Rp. 36,000 – 38,000 kini Rp. 39,000 – 40,000. Pedagang memperkirakan kenaikan dipicu oleh libur sekolah sehingga permintaan meningkat, namun pasokan terpenuhi.

“Dapat dikatakan bahwa, harga dan ketersediaan pangan pokok di wilayah ini stabil, aman dan terkendali, ‘ ucap Yusral.

Sementara Dade Mulyadi menyampaikan kenaikan sempat terjadi pada beberapa komoditas menjelang natal yang baru lalu. Kata Dade hal ini dpengaruhi oleh tersendatnya pasokan akibat padatnya arus lalu lintas. Namun kenaikan tersebut angkanya tidak signifikan dan tidak berlangsung lama.

Kementerian Pertanian terus bekerja untuk mengawal produksi beras Indonesia. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan produksi beras Indonesia aman. Menurut Mentan data KSA BPS memperkirakan panen raya dimulai Februari 2023 seluas 1,4 juta hektar dengan produksi 4,3 juta ton. Jumlah ini akan melebihi kebutuhan konsumsi sebulan 2,5 juta ton beras.

“Kementan terus mengawal produksi beras kita. Selain itu, juga mendorong kelancaran arus distribusi dari sentra produksi kepasar, sehingga bias mendekatkan beras dari petani kita langsung ke konsumen,’ ungkap Syahrul.

** Regi/PPMKP

Astra Otopower Kini Hadir di 6 Gerai Astra Otoservice

0

Citeureup | Jurnal Bogor

Astra Otoparts meresmikan jaringan pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Astra Otopower melalui roadshow ke-6 gerai Astra Otoservice. Peresmian di 6 gerai tersebut dilakukan oleh Direktur PT Astra Otoparts Tbk Yusak Kristian didampingi Executive in Charge Marketing PT Astra Otoparts Tbk Indra Nugraha Wisuda, Marketing Division Head PT Astra Otoparts Tbk Ingrid Iskandar, dan Retail Division Head PT Astra Otoparts Tbk David Anthonius, Rabu (28/12).

Direktur PT Astra Otoparts Tbk Yusak Kristian mengatakan, Astra Otoservice sebagai bengkel modern dengan konsep “The Trusted Workshop” yang berfokus pada layanan servis berkala dan solusi perawatan untuk segala merek mobil, saat ini juga berinovasi untuk mengakomodir kebutuhan pengguna mobil listrik dalam hal pengisian daya, yaitu dengan menghadirkan Astra Otopower di 6 gerainya yaitu Astra Otoservice Kelapa Gading, Galaxy-Bekasi, Cibubur, Fatmawati, Serpong, dan Meruya, yang dapat melayani berbagai merek mobil listrik yang ada di Indonesia.

“Untuk menjadi bagian dari ekosistem kendaraan listrik, saat ini kami masuk dengan Astra Otopower untuk melayani para pelanggan pengguna EV. Secara paralel, Astra Otoservice juga akan terus melakukan identifikasi atas kebutuhan pelanggan untuk EV mereka, selain dalam hal pengisian daya” ujar Yusak kepada Jurnal Bogor.

Sementara Executive in Charge Marketing PT Astra Otoparts Tbk Indra Nugraha Wisuda menyampaikan, Astra Otopower juga memastikan kemudahan dan kenyamanan pelanggan dalam akses pengisian daya. Pelanggan cukup datang ke salah satu dari 6 gerai tersebut dan tim Astra Otoservice akan memandu setiap prosesnya.

“Pelanggan nanti diarahkan untuk memindai QR Code yang tertera pada mesin, kemudian login dengan mengisi beberapa data seperti nama, email dan nomor telepon seluler, lalu Astra Otopower siap digunakan,” ujar Indra.

Tidak hanya hadir di jaringan Astra Otoservice saja, sambung Indra, Astra Otopower juga telah tersedia di Menara Astra.

“Kedepannya tentu kami akan terus menghadirkan berbagai inovasi dan menambah jaringan Astra Otopower untuk menjangkau lebih banyak pelanggan,” cetusnya.

** Nay Nur’ain 

Penggarap Lereng Gunung Salak Akan Minta Bantuan Dewan

0

Cijeruk | Jurnal Bogor

Perjuangan para penggarap di Lereng Gunung Salak, Desa Cijeruk, Cijeruk, Kabupaten Bogor dalam mencari keadilan setelah lahan garapannya di pasang plang oleh PT BSS terus dilakukan. Usai meminta  pendampingan advokasi dan perlindungan hukum, penggarap pun akan menyurati wakil rakyat Kabupaten Bogor untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan sengketa lahan tersebut.

Indra Surkana, penggarap di lahan garapan Gunung Salak mengatakan, berdasarkan hasil musyawarah dengan semua penggarap, pihaknya akan meminta bantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, dalam hal ini Komisi A yang membidangi pertanahan.

“Kami sepakat akan datang dan memberikan surat kepada dewan untuk memfasilitasi menyelesaikan sengketa lahan antara penggarap dan PT BSS,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor saat dikonfirmasi di Cibadak, Cijeruk, Rabu (28/12).

Menurutnya, permasalahan di lahan garapan Gunung Salak yang berawal dari pemasangan plang tanpa adanya sosialisasi terlebih dulu dari pihak PT BSS kepada para penggarap, tentunya sangat merugikan. Terlebih, lahan garapan tersebut sudah dimanfaatkan penggarap selama puluhan tahun.

“Kalau tidak kepada wakil rakyat, kami semua harus meminta bantuan siapa lagi. Makanya dalam waktu dekat ini kami akan datang ke gedung parlemen di Komplek Tegar Beriman itu,” papar Indra.

Indra pun berharap, setelah penggarap datang ke gedung dewan dan menyampaikan keluh kesahnya,  lantaran lahan yang selama ini sebagai tempat mengais rezekinya di pasang plang, langsung ditindaklanjuti pada anggota DPRD terutama komisi terkait.

 “Harapan kami juga Ketua DPRD ikut membantu dalam penyelesaian sengketa lahan ini. Dan tentunya baik legislatif maupun pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, lebih membela kami sebagai warga nya,” ujarnya.

Sebelumnya, Indra menyatakan, upaya yang akan dilakukan para penggarap di lahan eks PTPN XI, dengan menunjuk pendampingan advokasi serta meminta perlindungan hukum dan akan mengusut dugaan adanya mafia tanah.

 “Saya dan masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut sedang melakukan koordinasi dulu,” akunya kepada Jurnal Bogor saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (26/12).

Indra menilai, pemasangan plang PT BSS sangat tidak etis dan menunjukan ketidak profesionalan pihak perusahaan. Karena, tidak ada sosialisasi atau musyawarah terlebih dulu dengan para penggarap.

 “Apa salahnya para penggarap diundang dan diberikan penjelasan secara musyawarah. Jangan mentang-mentang perusahaan,  seenaknya saja menugaskan perorangan untuk mengintimidasi warga,” ucapnya.

Indra mengaku, secara lisan pihaknya sudah bertemu dengan pemerintah Kecamatan Cijeruk dan menyampaikan keresahan penggarap akibat pemasangan plang yang dijaga oleh sekelompok orang.

Adanya pemasangan plang yang dilakukan sekelompok orang suruhan PT BSS, lanjutnya, menyebabkan warga yang selama ini menggarap lahan itu sebagai mata pencahariannya ketakutan dan menangis. 

 “Pada prinsipnya kita akan lawan, kalau pihak perusahaan tidak memperlakukan kami sebagai manusia,” tegas Indra.

Sementara, pihak PT BSS mengklaim pemasangan plang di atas lahan yang digarap warga yang berada di kaki Gunung Salak, sudah sesuai aturan. Pasalnya, PT BSS merupakan pemilik lahan yang sah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6.

“Sertifikat HGB  Nomor 6 memang milik PT BSS dengan areal seluas seluas 393.242 meter persegi. Sertifikat Hak Guna Bangunan itu dikeluarkan instansi berwenang yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” kata Kuasa PT BSS Kasmudi Ahmad, Selasa (27/12), dalam penjelasan tertulisnya kepada Jurnal Bogor terkait berita edisi Senin (26/12) dengan judul “Penggarap Kaki Gunung Salak Resah”.

Kasmudi menegaskan, berdasarkan sertifikat Hak Guna Usaha itu, secara hukum PT BSS merupakan pemilik sah atas lahan yang digarap warga. Bahkan Kasmudi pun menjelaskan, sebelum pemasangan plang perusahaan telah berkomunikasi dengan para penggarap. “Penggunaan lahan oleh para penggarap itu tanpa seizin perusahaan,” ujar Kasmudi.

** Dede Suhendar

Menang di PN Cibinong, Kuasa Hukum Surati Pol PP untuk Tertibkan Villa di Blok Cimenteng

0

Cijeruk | Jurnal Bogor

Suhendro melalui Jajang Purkon dan Syahjohan Wahyudin, para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum JP WINARTA & Co, melayangkan surat permohonan penertiban atas penyerobotan tanah dan bangunan tidak berizin yang berlokasi di Blok Cimenteng, Desa Cijeruk, Cijeruk, kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Bogor.

Permohonan eksekusi itu dilakukan, setelah Suhendro sebagai pemilik lahan garapan yang sah di Desa Cijeruk tersebut, menang dalam persidangan dengan putusan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong nomor 432/Pdt.G/2021/PN.Cbi, yang diputus dan diucapkan di persidangan terbuka untuk umum.

Jajang Purkon menjelaskan, adapun yang menjadi dasar aduan ini serta kronologisnya, bahwa kliennya Suhendro adalah penggarap yang sah atas obyek tanah berlokasi di Blok Cimenteng, Desa Cijeruk, Cijeruk, Kabupaten Bogor, seluas+52.792 M2.

Namun lanjutnya, sekitar bulan Februari 2021, pihak Jimmy Lianto dan kawan-kawan mengaku sebagai pembeli dan pemilik tanah tersebut, kemudian membangun villa tanpa izin di atas obyek tanah milik Suhendro.

Atas perbuatan pihak Jimmy Lianto dan kawan-kawan, kata Jajang, maka pada tanggal 21 Desember 2021, pihak Suhendro melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Cibinong.

 “Dan telah putus pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2022, bahwa gugatan kami menang,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor saat menunggu anggota Satpol PP Kabupaten Bogor yang akan melakukan penertiban terhadap bangunan villa tidak berizin milik Jimmy Lianto di Kampung Pasir Pogor Blok Cimenteng, Desa Cijeruk, Rabu (27/12).

Adapun amar putusan sidang berbunyi, lanjutnya, ke satu mengadili dalam provisi, menolak tuntutan provisi penggugat secara keseluruhan. Dan ke dua dalam eksepsi menyatakan, seluruh eksepsi tergugat, eksepsi turut tergugat 1 sampai dengan tergugat IX, eksepsi turut tergugat X dan turut tergugat XI tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara, PN Cibinong mengabulkan gugatan penggugat sebagai berikut, yakni menyatakan perbuatan tergugat yang telah mengoper alih tanah garapan milik penggugat tanpa hak, maka over alih tanah garapan yang berlokasi di Kampung Pasir Pogor Blok Cimenteng, Desa Cijeruk, Cijeruk, Kabupaten Bogor dari tergugat kepada turut tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dengan luas+19.950 M2 tertanggal 26 Agustus 2020. Dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan dengan luas+13.316 M2 tertanggal 01 September 2020 adalah perbuatan melawan hukum.

“Menghukum tergugat untuk membayar uang secara tunai dan seketika kepada penggugat sebagai bentuk ganti rugi sejumlah Rp.69.225.000,00. Putusan PN Cibinong juga menyatakan ke dua surat pernyataan pelepasan hak atas tanah garapan atas nama tergugat kepada turut tergugat I sampai IX adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” papar Jajang.

Jajang pun menegaskan, dalan putusan persidangan juga menyatakan surat keterangan tidak sengketa dan surat-surat lain sepanjang mengenai tanah aquo yang terbit untuk dan atas nama tergugat kepada turut tergugat I sampai IX adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, Jajang menerangkan, Sertipikat Hak Milik Nomor:623/Cijeruk tertanggal 1 Februari 2021 dengan Surat Ukur Nomor:257/Cijeruk/2021, tertanggal 20Januari 2021 atas nama Jimmy Lianto (Turut Tergugat I), Lim Hartanto (Turut Tergugat II), Ong Pinardi Citra (Turut Tergugat III), Benny Hanjaya Mardjuki (Turut Tergugat IV), Ong Te Hai (Turut Tergugat V), Suardi Asmin (Turut Tergugat VI), Supardy Hioe (Turut Tergugat VII), Adenan Aminan (Turut Tergugat VIII) dan Freddy Gozali (Turut Tergugat IX) dengan luas 12.150 M2.

PN Cibinong juga memutuskan Sertipikat Hak Milik Nomor:624/Cijeruk tertanggal 1 Februari 2021 dengan Surat Ukur Nomor:258/Cijeruk/2021, tertanggal 20 Januari 2021 dengan luas lahan dengan 19.950 M2 atasnama turut tergugat 1 sampai IX. Dan memerintahkan tergugat,turut tergugat I sampai XI untuk tunduk serta patuh terhadap isi putusan ini.

 “Para tergugat juga dihukum membayar uang paksa dan biaya perkara. Menolak juga gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya,” imbuhnya.

Jajang menambahkan, perlu diketahui atas objek tanah tersebut telah diberikan ijin oleh Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Bogor, melalui Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 90/PTP-II/32.01/400/2021, tanggal 18 Juni 2021 untuk menggunakan objek tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman kepada perusaahan milik kliennya, Suhendro yang notabene  sebagai Direktur Utama, sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas dengan status tanah milik pribadinya.

“Berdasarkan berita acara persetujuan warga Desa Cijeruk, tertanggal 15 Februari 2012 dan mengetahui Kepala Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor atas obyek tanah tersebut, klien kami Suhendro telah mendapatkan izin dari warga sekitar lingkungan untuk dibuat rumah kebun,” tukasnya.

** Dede Suhendar

Seorang Remaja Putri Ditemukan tak Berdaya di Area Persawahan

0

Pihak Kepolisian Lakukan Penyelidikan

Klapanunggal | Jurnal Bogor 

Seorang remaja putri ditemukan tergeletak di rumputan area sawah yang berada di wilayah Desa Bantar Jati, Klapanunggal, Kabupaten Bogor pada Rabu pagi (28/12).

Remaja tanpa identitas tesebut pertama kali ditemukan oleh Itang yang hendak pergi ke sawah, yang mana remaja putri itu mengenakan kaos berwarna putih dan kain sarung ditemukan dalam kondisi lemas tak berdaya di rerumputan area sawah.

Pihak kepolisan Polsek Klapanunggal, Polres Bogor yang datang ke lokasi kejadian setelah menerima informasi  kejadian tersebut pun langsung melakukan pertolongan dan evakuasi ke RSUD Cibinong.

Kapolsek Klapanunggal AKP Irrine Kania Defi S.I.K mengatakan bahwa saat ini korban sudah dievakuasi dan saat ini masih dalam penanganan medis di RSUD Cibinong, mengingat kondisinya pada saat ditemukan sangat lemas.

“Sementara itu identitas korban sendiri sudah kita ketahui, korban ini berinisial Sdri. AR berusia 14 tahun yang merupakan warga Wanaherang Kecamatan Gunung Putri,” ujar AKP Irrine.

Terkait kejadian ini, pihaknya masih melakukan penyelidikan.

** Nay Nur’ain

Januari, DPKPP Land Clearing Huntap di Nanggung

0

Nanggung | Jurnal Bogor 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor menargetkan penyelesaian land clearing atau pembersihan lahan hunian tetap (huntap) di Kecamatan Nanggung pada Januari 2023.

“Untuk lokasi lahan di Kecamatan Nanggung sedang dilaksanakan land clearing, yang dikerjakan langsung dari kelompok masyarakat (Pokmas) dan sudah dilakukan kajian dari tim geologi,” kata Kepala DPKPP Ajat Rochmat Jatnika ketika dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Ajat menjelaskan, penetapan lahan bisa dimungkinkan dengan catatan ada penataan yang benar dan sudah melalui kajian dari tim ahli geologi.

“Sekarang kami percayakan ke masyarakat dengan pendampingan pengawasan dari konsultan. Karena lahannya bakal disiapkan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) tahun 2023,” ucap Ajat.

Ketika ditanyai pembangunan hunian tetap menggunakan teknologi Risha, ia mengaku sistem ini mampu mengantisipasi terjadi gempa bumi dan bencana lain.

“Harus ada teknologi yang masuk seperti menggunakan Risha (teknologi konstruksi knock down) dan Ruspin (sistem panel sambungan baut dan biaya relatif murah),” cetusnya.

Namun ia berharap apapun itu struktur bangunannya bisa menjamin keselamatan masyarakat yang terdampak bencana pada tahun 2020.

“Kami menganggarkan kurang lebih ada 2500 unit di tahun 2023 tersebar di 15 lokasi, tapi sedang melakukan verfak (verifikasi faktual) data-data yang diberikan desa bakal kami evaluasi apakah memang layak atau tidak,” ungkapnya.

Evaluasi ini untuk melihat data yang telah diajukan setiap desa bagi rumah yang rusak saat bencana longsor dan banjir melanda wilayah Bogor Barat.

“Jumlah hunian tetap yang kami ajukan sekitar 2500 unit dengan anggaran Rp180 miliar yang bersumber dari APBD murni,” tukasnya.

** Andres

Ruas Jalan Narogong Makin Rusak

0

Cileungsi | Jurnal Bogor 

Akses Jalan Raya Narogong yang merupakan jalan milik Provinsi di Kecamatan Cileungsi kondisinya makin rusak dan kerap dikeluhkan oleh pengguna jalan. Selain sulit dilintasi, banyaknya kerusakan jalan juga dapat membahayakan pengguna jalan, khususnya pengguna sepeda motor.

Rusaknya ruas Jalan Narogong dapat dilihat dari banyaknya lobang dan genangan air di permukaan jalan, seperti yang terlihat di depan Pasar Cileungsi hingga Perumahan Kenari. Tingginya curah hujan dan tidak adanya drainase membuat ruas jalan yang rusak semakin banyak. Terlebih ruas jalan tersebut jarang mendapat perawatan dan perbaikan dari Pemprov Jawa Barat.

“Setiap hujan turun di depan Pasar Cileungsi pasti banjir. Karena memang tidak ada drainase. Kalau sudah banjir jalan jadi sulit dilewati kendaraan roda dua,” kata salahsatu pengguna Jalan Raya Narogong, Imran kepada Jurnal Bogor, (28/12).

Menurut dia, selain genangan air saat hujan, kondisi ruas jalan narogong di depan Pasar Cileungsi hingga Perumahan Kenari juga banyak yang mengalami kerusakan. Hal itu membuat kendaraan kesulitan melintas, terlebih pengguna sepeda motor.

“Kalau tidak hati-hati bisa kecelakaan. Karena kalau hujan, jalan berlobang tertutup air dan sangat membahayakan para pengguna jalan,” ujarnya.

Imran berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang selama ini, ruas jalan tersebut jarang mendapat perawatan dan perbaikan dari pemerintah. 

“Kita sebagai pengguna jalan maunya segera diperbaiki karena kondisi jalan yang tidak rata, berlobang dan banyak genangan air itu sangat berbahaya. Apalagi jalur ini banyak dilintasi kendaraan besar industri dan angkutan tambang,” pungkasnya.

** Taufik/Nay