Bogor | Jurnal Bogor

Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya (Perumda PPJ) akan merelokasi sebanyak 1.276 pedagang Plaza dan Pasar Bogor. Langkah tersebut diambil lantaran kedua tempat tersebut akan direvitalisasi.

Direktur Operasional (Dirops) Perumda PPJ, Denny Ariwibowo mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan relokasi bagi pedagang ke sejumlah pasar.

“Ada beberapa titik lokasi relokasi, yakni Blok F Pasar Kebon Kembang, Sukasari, dan Jambu Dua,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (4/1).

Berdasarkan data Perumda PPJ, kata dia, di Plaza Bogor terdapat 348 pedagang yang masih berjualan. Sementara di Pasar Bogor ada 928 pedagang. Dengan rincian, komoditi basah sebanyak 149 pedagang, komoditi kering 285, dan sembako 264 pedagang.

“Untuk komoditi buah sebanyak 33 pedagang, komoditi fashion sebanyak 149 pedagang, dan komoditi elektronik sebanyak 12 pedagang. Salon tercatat ada satu dan komoditi makanan dan minuman sebanyak 33 pedagang,” paparnya.

Kata dia, saat ini Perumda PJJ masih melakukan tahapan sosialiasi terkait relokasi pedagang mengingat jumlah pedagang yang cukup banyak.

Ia menegaskan, Perumda PPJ telah menyiapkan relokasi untuk menampung 928 pedagang Pasar Baru Bogor yakni di Pasar Jambu 2 khusus untuk pedagang basah, dan untuk yang kering akan direlokasi ke Pasar Sukasari.

Saat disinggung mengenai aspirasi pedagang yang meminta relokasi dilakukan setelah Idul Fitri. Denny menyatakan bahwa keinginan pedagang itu akan dibahas lebih lanjut dengan tim revitalisasi.

“Memang kebanyakan permintaan pedagang (relokasi) habis lebaran,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa kawasan Pasar Bogor tidak akan diperuntukan sebagai pasar basah lantaran membuat situasi di area itu menjadi macet dan semrawut.

Menurutnya, di lokasi tersebut akan ada pusat perbelanjaan yang diisi UMKM. Bahkan direncanakan bakal terdapat masjid yang kini desain masih dalam tahap finalisasi.

“Intinya itidak boleh menjadi pasar, karena ini di pusat kota, ini tidak cocok lagi, nanti akan semrawut dan macet,” ujar Bima.

Selain itu, sambung dia, akan ada bangunan parkir, dan ruang terbuka hijau. “Konsepnya itu tidak sama lagi. Bukan untuk pasar basah, tetapi konsep yang lebih baik. Karena kita mengantisipasi tidak terjadinya kesemrawutan,” jelasnya.

Revitalisasi Pasar dan Plaza Bogor akan bersamaan dengan pembangunan Pasar Jambu Dua, Sukasari, dan Merdeka.

“Kami akan koordinasikan agar bisa menampung pedagang yang masih berjualan di jalan,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Unit Reskrim Polsek Bogor Barat meringkus tiga pencopet yang kerap beraksi di dalam angkutan kota (angkot).

Ketiganya adalah Hermanto, Astari, dan Zulkifli, mereka diciduk usai menggasak handphone milik Endang Haristati di dalam angkot 05 jurusan Ciomas-Ciapus lampu merah Pasir Kuda.

Kepada wartawan, Kanit Reskrim Polsek Bogor Barat, Ipda Imam Bahtiar, mengatakan bahwa penangkapan ketiga pencopet berawal dari adanya laporan warga.

“Awalnya ada informasi masyarakat di daerah Pasir Kuda, petugas langsung meluncur dan mengamankan pelaku,” ucapnya kepada wartawan, Rabu (4/1).

Menurut dia, dalam menjalankan aksinya para pelaku menggunakan modus pura-pura menukar uang dan muntah – muntah di dalam angkot untuk mengelabui calon korbannya.

“Kemungkinan sindikat yang sudah terorganisir. Yang diambil berupa HP xiaomi,” tutur dia.

Imam menjelaskan bahwa kronologi pencopetan saat itu korban berangkat dari Rumah Sakit Ummi untuk berbelanja di Pasar Gunung Batu. Kemudian, korban naik angkot 05 jurusan Ciomas – Ciapus.

Namun dalam perjalanan di lampu merah Pasir Kuda ada tiga orang penumpang naik angkot secara bersamaan.

Di tengah perjalanan, sambungnya, para pelaku satu persatu turun dari angkot. “Iya pelaku turun ditempat yang berbeda- beda turunya ada yang turun di Klinik Citra dan ada juga turun di Gang rRmba,” kata Imam.

Saat kejadian, kata Imam, sopir angkot memberitahukan korban bahwa ketiga orang itu naik angkot bersamaan, namun turunnya masing – masing. Setelah itu, sopir yang merasa curiga meminta korban mengecek barang bawaanya yang ada di dalam tas milik korban.

“Saat dicek oleh korban ternyata barang bawaan yang berada di tas berupa HP hilang,”ungkapnya.

Kemudian, ketika sopir angkot melintas melihat para pencopet yang tadi naik angkotnya, seketika sopir pun teriak dan langsung diamankan oleh warga. “Dari angkot sopirnya memberitahukan itu pelakunya kemudian dikejar oleh warga,” kata Imam.

Saat ini ketiga pelaku ditahan di Mapolsek Bogor Barat dan dikenai Pasal 362 tentang pencurian.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Gelar Rapat Perdana, Komisi IV Susun Program Kerja Untuk Sektor Pendidikan

HKomisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja perdana, Rabu (4/1). Rapat ini dilaksanakan setelah dibukanya masa sidang kedua, tahun sidang 2022, pada paripurna sebelumnya.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri ini membahas terkait rencana kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor terkait sektor pendidikan.

Pria yang akrab disapa Gus M ini mengangkat isu bahwa data BPS Kota Bogor menyebutkan rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2021 berada diangka 10,53 tahun.

Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum berjalan di Kota Bogor.

“Ini menunjukkan perlu adanya keseriusan dalam hal pelaksanaan pendidikan. Tidak hanya kualitas pengajar, tapi sarana dan pra sarana juga harus memadai, agar siswa/i di Kota Bogor bisa tamat sekolah 12 tahun,” ujar Gus M.

Terkait sarana dan prasarana pendidikan khususnya lahan sebagai aset berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Perlu, dianggarkan untuk sertifikasi lahan aset pendidikan.

Karena banyak temuan bahwa lahan sekolah di Kota Bogor belum bersertifikat. Sehingga rentan terjadinya alih fungsi atau sengketa di kemudian hari.

“Selain menjaga aset. Sertifikasi ini juga bisa meningkatkan neraca aset yang nantinya tentu akan berdampak kepada naiknya neraca anggaran,” ujar Gus M.

Hal tersebut pun senada dengan rencana Komisi IV DPRD Kota Bogor untuk mendorong Disdik Kota Bogor agar bisa membuat aplikasi yang terintegrasi data aset bangunan yang perlu di renovasi atau revitalisasi.

Kasus kerusakan sekolah dan ruang kelas, beberapa waktu lalu menurut Gus M menjadi prioritas bahwa perlu adanya pendataan sekolah dan klasifikasi. Sehingga yang dipercantik di Kota Bogor tidak hanya taman saja.

“Jadi kami ingin ada aplikasi yang bisa membuat sekolah cepat dalam hal pelaporan kerusakan agar bisa cepat juga di tindak lanjuti. Percuma kita APBD naik Rp500 miliar, kalau sekolah masih mengalami kerusakan,” tegasnya.

“Bukan sekedar pembangunan penampakan saja untuk membangun citra, tetapi membangun fondasi yg kokoh agar bangunan tidak roboh,” sambungnya.

Dalam penyusunan program kerja untuk sektor pendidikan ini, Komisi IV DPRD Kota Bogor mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023.

Dari hasil rapat intenal anggota komisi IV sepakat program pelunasan biaya pendidikan, yang mengunakan anggaran BTT dilaksanakan oleh Bagian Kesra pada Setda Kota Bogor.

Agar pelaksanaan teknis pelunasan ijazah bisa lebih cepat terealisasikan, karena nantinya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor hanya bertugas sebagai verifikator data.

“Saat ini kita butuh, akselarasi, nantinya Disdik sebagai verifikator, dan Bagian Kesra sebagai pelaksana. Kita berharap, tidak ada lagi siswa yg tertahan ijazahnya, dan anggaran itu direalisasikan diakhir tahu. Kapan pun, siswa membutuhkan ijazah, bisa langsung di realisasi,” ujar Gus M.

Dilokasi yang sama, Koordinator Komisi IV dari unsur pimpinan DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy menekankan, formasi Komisi IV kini memiliki komitmen untuk mengontrol dan mengawasi upaya pembangunan manusia dalam rangka mempersiapkan generasi emas bangsa, pembangunan budaya dan karakter yg harus terus konsisten dilaksanakan tidak hanya berfokus infrastruktur semata.

“Saya menegaskan fungsi pengawasan dan action akan kongkrit di lapangan, tidak hanya saja duduk bersama mitra kerja di forum rapat. Tetapi kinerja komisi juga harus kongkrit sesuai fakta di lapangan. Agar selaras kesinambungan dan bisa melihat nyata kondisi yang ada, karena tujuannya untuk memaksimalkan pelayanan yang prima untuk masyarakat,” kata Rusli.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Sebanyak enam orang perwakilan Aliansi Relawan Anies Baswedan For RI 1 (AREA) mendatangi Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, baru-baru ini.

Kedatangan mereka tak lain untuk mendesak PKS agar segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

“Kami menerima aspirasi mereka (AREA). Pengurus di enam kecamatan sudah terbentuk selama setahun kemarin,” ujar Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti kepada wartawan, Rabu (4/1).

Menurut Endah, aspirasi tersebut akan disampaikan ke DPW PKS Jawa Barat, setelah itu akan disampaikan ke DPP PKS.

“Pada prinsipnya kami mendukung, apalagi Anies didukung PKS saat Pilgub DKI. Ketika ada calon didukung oleh Koalisi Perubahan,” ucapnya.

Kendati demikian, kata Endah, PKS hingga kini masih menunggu arahan dari DPP PKS mengenai siapa sosok yang akan diusung dalam Pilpres 2024.

“Yang pasti setiap aspirasi yang masuk ke kami akan diteruskan ke atas sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Project Manager CV Emasindo Ir Harry selaku pemenang tender Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) Bogor Selatan buka suara soal adanya isu tunggakan pembayaran bahan material oleh sub-kontraktor dalam pengerjaan proyek tersebut.

Harry mengatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan semua kewajibannya dengan melunasi pembayaran kepada sub-kontraktor sesuai jumlah barang yang masuk.

Menurut Harry, jika ada tunggakan bahan matrial yang belum dibayar oleh sub kontraktor bukan lagi tanggung jawabnya, karena tidak ada perjanjian kerjasama antara pihaknya dengan pihak toko matrial.

“Kami sudah melakukan semua pembayaran dengan pihak sub-kon. Semua tanda terima pembayaran ada kami pegang, kalau ada bahan yang belum dibayar itu urusan sub-kon dengan pihak toko. Karena kerjasama kami dengan sub-kon bukan dengan pihak toko material,” ujarnya, Senin (3/1).

Dia menjelaskan, dalam mengerjakan projek tersebut, sebetulnya CV. Emasindo sudah memiliki semua kebutuhan termasuk bahan material, tetapi karena ada permintaan agar melibatkan warga sekitar, maka pihaknya memakai barang yang ditawarkan yang penting memenuhi standar.

“Kami menghargai warga sekitar, sehingga menggunakan bahan dari mereka (sub kon-red), tujuannya agar membantu menghidupkan perekonomian warga,” jelasnya.

Tetapi dengan adanya persoalan tersebut, CV Masindo besok akan turun ke matrial-matrial yang masih bermasalah dan akan mencoba mengecek permasalahan ini timbulnya dari mana dengan itikad baik.

Sebelumnya, Pemilik toko PD. Makmur Najah, H. Makmur mengaku, sub-kontraktor meminta bahan – bahan material untuk membangun Gor Bogor Selatan yang total harganya sebesar Rp235 juta.

Namun sampai saat gor tersebut diresmikan belum ada penggantian uang meterial. “Jadi sampai saat ini sub-kontraktor belum ada kejelasan terkait penggantian bahan material yang sebesar Rp235 juta itu,” ucapnya.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Pedestrian di Jalan Pedati, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor kini sudah steril dari aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumnya memadati jalan tersebut.

Wali Kota Bogor, Bima Arya dengan tegas mengatakan pedestrian dan akses jalan harus bersih dan steril karena merupakan fasilitas umum untuk para pejalan kaki.

Sebelumnya pada Senin (2/1/) kemarin, Bima Arya yang akan mengecek kondisi bangunan Plaza Bogor tiba-tiba melakukan inspeksi mendadak ke Jalan Pedati.

Di sana Bima Arya melihat, ada beberapa kendaraan pengangkut barang dan sepeda motor yang diparkir di atas trotoar atau pedestrian.

Melihat itu Bima Arya langsung menegur sopir dan memindahkan sepeda motor. Tak hanya itu, ia juga memotong tali pengikat terpal yang diikat oleh para pedagang ke tiang penerangan jalan umum dan meminta PKL tidak berjualan di trotoar.

Karena melihat banyak sampah, Bima Arya juga mendatangkan unit pemadam kebakaran untuk menyemprot jalan tersebut.

Selanjutnya petugas gabungan dari Pemadam Kebakaran, Satpol PP Kota Bogor, DLH Kota Bogor, Satgas PKL Kecamatan Bogor Tengah dan unsur kelurahan melakukan pembenahan.

Pasca melakukan Sidak, Bima Arya kembali melakukan pengecekan pada Selasa (3/1) yang saat ini kondisinya sudah bersih.

Para pejalan kaki pun dengan nyaman bisa berjalan kaki sambil berbelanja seperti yang berada di dalam pertokoan.

“Ya, 2023 ini kita akan pastikan yang menjadi target dituntaskan. Ini semua dikoordinasikan dengan rapi termasuk kegiatan yang sudah selesai ya, harus betul-betul di jaga, tadi lawang seketeng pedati saya pastikan juga dibersihkan steril,” katanya.

Sesuai rencana kata Bima Arya, para pedagang sudah tidak boleh lagi berjualan diatas trotoar.

“Di lapangan saya minta camat, lurah, Dinas UMKM dan Pol PP berkoordinasi yang rapi agar mereka diberikan opsi kalau tidak di situ dimana,” katanya.

Sebelumnya kata Bima Arya, para pedagang basah tersebut sudah diberi pilihan untuk masuk ke dalam pasar.

Namun selain dimasukan ke pasar Bima Arya juga meminta agar dinas terkait dan wilayah mencari konsep lain untuk menata dan relokasi.

Pada saat melakukan pengecekan pagi tadi, Bima Arya juga sempat bertanya ke beberapa pedagang yang berjualan.

Menurut mereka para pedagang itu berjualan di trotoar karena satu sama lain saling mengikuti.

Pada kesempatan itu Bima Arya pun memberikan edukasi bahwa itu hak pejalan kaki tidak boleh dijadikan tempat berjualan.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan merevitalisasi Plaza Bogor dan Pasar Bogor dalam waktu dekat ini. Revitalisasi dilakukan lantaran kedua bangunan itu dinilai sudah tidak layak.

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan bahwa kawasan Pasar Bogor tidak akan diperuntukan sebagai pasar basah lantaran membuat situasi di area itu menjadi macet dan semrawut.

Menurutnya, di lokasi tersebut akan ada pusat perbelanjaan yang diisi UMKM. Bahkan direncanakan bakal terdapat masjid yang kini desain masih dalam tahap finalisasi.

“Intinya itidak boleh menjadi pasar, karena ini di pusat kota, ini tidak cocok lagi, nanti akan semrawut dan macet,” ujar Bima kepada wartawan, baru-baru ini.

Selain itu, sambung dia, akan ada bangunan parkir, dan ruang terbuka hijau. “Konsepnya itu tidak sama lagi. Bukan untuk pasar basah, tetapi konsep yang lebih baik. Karena kita mengantisipasi tidak terjadinya kesemrawutan,” jelasnya.

Revitalisasi Pasar dan Plaza Bogor akan bersamaan dengan pembangunan Pasar Jambu Dua, Sukasari, dan Merdeka.

“Kami akan koordinasikan agar bisa menampung pedagang yang masih berjualan di jalan,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti menargetkan menuntaskan 16 perda selesai pada tahun 2023 ini.

Dari 16 perda ini, enam diantaranya akan dibahas pada masa sidang kedua yang dilaksanakan pada Januari hingga April 2023.

“Untuk masa sidang kedua ada enam perda yang akan dibahas, empat dari eksekutif dan dua merupakan inisiatif DPRD,” ujar Endah kepada wartawan, belum lama ini.

Kata dia, perda yang akan dibahas, yakni tentang retribusi daerah, perubahan atas perda 3 tahun 2021 tentang pembentukan, dan susunan perangkat daerah kota Bogor.

Kemudian, sambungnya, mengenai rencana induk utilitas kota, PMP Perumda Tirta Pakuan dan perubahan aset.

“Selain itu ada juga tentang penyelenggaran ibadah haji, dan yang terakhir tentang perlindungan lansia,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Fachrudin bersama Gerakan Masyarakat Kota Bogor (GMKB) memberikan bantuan bagi warga yang menderita keterbelakangan mental pada Selasa (3/1).

Dalam kesempatan itu, Dinsos menyalurkan bantuan berupa sembako, kasur matras, dan perlengkapan lainnya kepada Midah (35), warga RT 04 RW 04, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara.

“Jadi yang bersangkutan ini sudah mengalami keterbelakangan mental sejak beberapa tahun lalu. Selain itu perekonomiannya pun memprihatinkan. Kami (GMKB) merasa prihatin, makanya meminta agar Dinsos turun tangan,” ujar Ketua GMKB, R Ridho kepada wartawan.

Sebelumnya, kata Ridho, GMKB juga bersama Dinsos serta Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) memberikan bantuan berupa RTLH kepada keluarga Midah.

“Kami sangat berterimakasih kepada Dinsos dan Disperumkim yang sangat responsif dalam membantu warga,” katanya.

Setelah memberikan bantuan kepada Midah, GMKB bersama Dinsos juga menyalurkan bantuan modal barang kepada salah satu warga miskin Tanah Baru yang tidak terdata dalam DTKS.n Fredy Kristianto