Cibinong | Jurnal Bogor

Sri Handayani atau yang dikenal dengan panggilan Coach Sri adalah salah satu pelatih Atletik di Kabupaten Bogor.

Setiap hari, Coach Sri menghabiskan waktu d Lintasan Atletik Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. melatih para atlet atletik binaanya.

Kiprah dan totalitas Coach Sri dalam melatih selama ini tak salah jika ia harus masuk atau diusulan sebagai calon nominasi penerina Haornas Award 2023 tingkat Kabupaten Bogor.

Selain melatih para atlet binaan PASI Kabupaten Bogor, Sri juga dikenal sebagai salah satu pelatih para atlet binaan NPCI Kabupaten Bogor.

Sebelum menjadi pelatih di PASI dan NPCI Kabupaten Bogor, Coach Sri pernah menjadi Atlet Popda dan Porda Jabar untuk nomor Lompat Jauh dan Sprinter.

” Saya menekuni atletik sejak kecil karena saya hobi lari lari saat itu. Namun pada tahun 1995 saya mulai terjun sebagai atlet Popda dan Porda Jabar,” tegas Sri, Selasa, 13 Juni 2023

Sri menambahkan, sejak tahun 2018 ia mulai fokus dan menggeluti sebagai pelatih Atletik di NPCI dan PASI Kabupaten Bogor

Saat ini, Coach Sri tengah fokus melakukan program pembinaan jangka panjang para atlet NPCI Kabupaten Bogor.

Disamping itu, Coach Sri juga termasuk salah satu bagian pelatih di NPCI Kabupaten Bogor dalam Program Pra Pelatda dan TC Pepaperda Kabupaten Bogor.

” Saya yakin dengan totalitas semua elemen dalam melakukan pembinaan berkelanjutan maka akan banyak lahir atlet atlet berkarakter juara dari Kabupaten Bogor,” terangnya. ( asep syahmid)

Cibinong | Jurnal Bogor

Torehan 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu pada Kejurda Silat Jabar 2023 menambah optimisme IPSI Kabupaten Bogor dalam menatap pelaksanaan Porprov Jabar 2026 di Kota Bogor.

Ketua IPSI Kabupaten Bogor, Muhammad Khairul mengatakan, capaian hasil Kejurda Silat Jabar 2023 membuktikan kualitas program pembinaan dan latihan yang dilakukannya sudah bisa menjadi “PESAN” khusus bagi Stakholder Keolahragaan di Kabupaten Bogor untuk mengurangi prosentase budaya membeli atlet secara instant setiap menghadapi pelaksanaan Porprov Jabar.

Menurutnya, ngapain membeli atlet secara Instant kalau di Kabupaten Bogor sendiri sudah banyak SDM pelatih cabor yang mumpuni dan bisa mencari dan mencetak atlet berkarakter juara dari hasil binaan sendiri.

Selain itu, tambah Khairul, keberadaan PPOPM Kabupaten Bogor mestinya dimanfaatkan secara optimal oleh semua stakholder keolahragaan yang ada.

” PPOPM itu sudah harus jadi mesin pencetak atlet karena sudah memiliki Grand Design atau rancang bangun dalam mencetak atlet potensial berkarakter juara. Sayangnya saat ini support Pemkab Bogor kepada PPOPM terkesan menurun.” Ujarnya.

Meskipun terkesan jadi cabor “Anak Tiri” semua pengurus IPSI tak pernah mengeluh dalam melakukan pembinaan sampai mendapatkan hasil yang bagus pada Kejurda Silat 2023.

” Kami mempersiapkan program pembinaan dan latihan selama 3 bulan dengan anggaran pembinaan yang tak jelas. Namun karena kami cinta Kabupaten Bogor maka semua kendala itu jadi motivasi bagi kami untuk menunjukan kualitas mental para petarung asli dan binaan sendiri,” paparnya.

Ia menambahkan, jika IPSI Kabupaten Bogor diberikan anggaran seperti program mutasi maka IPSI Kabupaten Bogor bisa mencetak juara PON, Sea Games atau juara dunia.

” Dengan keterbatasan anggaran saja kami masih mampu memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Bogor. Apalagi kalau didukung dengan anggaran maksimal maka Kabupaten Bogor akan jadi lumbung pesilat nasional,” tuntasnya.( asep syahmid)

Jurnalinspirasi.co.id – Kota Bogor bersama Kota Bekasi akan menjadi tuan rumah Indonesia Martial Arts Games (IMAG) 2023, yang akan mempertandingkan 16 cabang olahraga (cabor) beladiri.

Guna lebih mematangkan diri sebagai tuan rumah, Ketua KONI Kota Bogor, Benninu Argoebie pun melakukan rapat koordinasi dengan KONI Pusat di Ruang Rapat Lukman Nilde Lantai 10, Gedung KONI, Senayan Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KONI, Ade Lukman, Senin (12/6).

Ketua KONI Kota Bogor, Benninu Argoebie mengatakan bahwa IMAG akan diikuti oleh 34 provinsi se-Indonesia. Bahkan, event ini bakal menjadi ajang babak kualifikasi bagi beberapa cabor untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) dan kejuaraan nasional (kejurnas).

“Jadi ini bukan hanya sebatas kejuaraan beladiri saja, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ajang kualifikasi PON dan kejurnas pada cabor beladiri tertentu,” ujar Benninu, Selasa (13/6).

Pria yang akrab disapa Benn mengatakan bahwa dengan diselenggarakannya IMAG di Kota Bogor, tentunya akan lebih mengkokohkan ‘Kota Hujan’ sebagai “The City of Martial Arts Indonesia”.

Benn menyebut bahwa Kota Bogor layak menyandang predikat Kota Beladiri lantaran banyak atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Indonesia lahir dari Kota Bogor.

“Kita sempat punya juara dunia taekwondo, pencak silat, dan banyak atlet nasional yang berasal dari Kota Bogor seperti judul, wushu dan lain sebagainya,” katanya.

Atas dasar itu, kata Benn, KONI meminta dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan DPRD serta semua stakeholder agar event tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Sejauh ini dukungan dari Pemkot Bogor dan DPRD sudah sangat baik. Mudah-mudahan dukungan akan semakin baik lagi, setelah Kota Bogor menjadi tuan rumah IMAG,” pungkasnya.* Fredy Kristianto

Bogor | Jurnal Bogor

Seorang pengusaha muda asal Kota Bogor menjadi korban pengeroyokan tujuh pemuda di kafe Cabin, Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Timur pada Jumat (9/6) pukul 01.00 WIB.

Diketahui, korban pengroyokan bernama Fitra Adipura (33), warga Menteng, Kecamatan Bogor Barat. Akibat pengroyokan tersebut Fitra sempat dilarikan ke RS Bhayangkara Bogor untuk mendapat perawatan intensif lantaran mengalami pukulan.

Kuasa hukum Fitra, Herlan Budiyanto mengatakan bahwa kliennya sudah melaporkan aksi pengroyokan tersebut kepada Polresta Bogor Kota dengan LP/B/383/VI/2023/SPKT/Polresta Bogor Kota.

“Klien kami sudah membuat laporan polisi, setelah melakukan visum di RS Bhayangkara. Sejauh ini sudah ada delapan orang saksi yang diperiksa, termasuk klien kami,” ujar Herlan kepada wartawan di Mako Polresta Bogor Kota, Jalan Kapten Muslihat, Senin (12/6).

Menurut dia, kliennya dipuk pada bagian pelipis kiri, kepala belakang, tengkuk dada. Bahkan, sambung Herlan, pangkal tangan kanan Fitra sempat bergeser lantaran diinjak ketika ia terjatuh.

“Para pelaku pemukulan sepertinya sudah profesional. Karena dipukul pada bagian tubuh yang tidak meninggalkan bekas. Memang pada awal kejadian bekas pukulan sempat terlihat,” kata Herlan.

Ia menuturkan, aksi pengroyokan itu berlangsung cepat dan tiba-tiba karena sebelumnya tidak ada senggolan maupun percekcokan antara korban dengan para pelaku.

“Jadi waktu itu klien kami sedang makan bersama rekannya dan kekasihnya. Kemudian tak lama kakak sang kekasih pulang, korban pun mengantarnya keluar. Kemudian, setelah kliennya kembali ke kafe, tiba-tiba langsung dipukuli,” ucap Herlan.

Kata dia, salah satu pelaku pengroyokan diduga adalah mantan pacar dari kekasih korban. “Jadi kekasih klien kami melihat ada mantan pacarnya memukul korban. Mungkin pelaku ini kesal melihat korban,” ungkapnya.

Lebih lanjut, sambung dia, ketujuh pelaku dilaporkan polisi dengan Pasal 170 KUHP tentang pengroyokan dengan ancaman pidana penjara lima tahun enam bulan.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila mengatakan bahwa saat ini kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan.

“Prosesnya sudah tahap penyidikan, dan pemeriksaan saksi-saksi terkait,” ungkapnya.

Ia menambahkan, agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi di TKP dan mengumpulkan bukti rekaman CCTV.* Fredy Kristianto

Jurnal inspirasi.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor kembali gelar sidang kasus Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) dengan terdakwa Ketua Pengawas KSP SB Iwan Setiawan dan Anggota Pengawas Dang Zeany di Ruang Sidang Cakra, Senin (5/6).

Sidang tersebut dipimpin Ketua Majlis Hakim Rosnainah, Anggota Ummi Kusuma Putri dan Daniel Mario Halashon Sigalingging. Dan JPU menghadirkan dua saksi ahli dari Pakar Koperasi Prof DR Ruly Indrawan dan pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) DR Chairul Huda.

Didalam persidangan DR ,Chairul Huda menjelaskan, bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah bentuk kejahatan dimana terjadi karena adanya tindak kejahatan.

Namun, ketika koperasi membeli aset apalagi aset atas nama perusahaan koperasi itu sendiri, membayar remunerasi, membayar gaji dan operasional itu bukan tindak kejahatan untuk menyamarkan, menyembunyikan dan lain-lain, karena telah disepakati di RAT. “Itu bukan penggelapan dan TPPU,” kata dia di depan Majlis Hakim.

Penasihat Ahli Kapolri Bidang Hukum Pidana itu menegaskan, bahwa UU Perbankan dan UU Perkoperasian itu jelas berbeda. Kalau Bank menghimpun dana masyarakat dengan ijin BI dan OJK dan jika tidak ada ijin maka itu bank gelap dan melanggar UU Perbankan.

Sedangkan koperasi kata dia, adalah lembaga keuangan non Bank dan tidak tunduk pada UU Perbankan. Sebab menghimpun dana anggota dan ijin dari Kemenkop dengan prinsif prinsip perkoperasian yang di dalamnya ada RAT sebagai kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

“Jika dalam putusan RAT salah satunya tidak LP maka putusan itu adalah sebuah kesepakatan tidak ada hak dia untuk LP , tidak ada legalstanding,” jelasnya.

Masih kata Chairul Huda, mengenai
dugaan penipuan dari marketing yang menawarkan produk sesuai dengan Company Profile, SOP dan peraturan perusahaan, disitu jelas ada usahanya ada penghargaan dan lain-lain lalu gagal bayar itu bukan tindak pidana melainkan Wan Prestasi (cidra janji) baik itu sebagian, sepenuhnya atau terlambat.

“Penipuan itu mengandung unsur unsur nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, karangan perkataan bohong, contoh marketing menyampaikan ada usaha pinjaman, ada usaha PT dan sebagainya, tapi kenyataanya tidak ada maka itulah penipuan,” jelasnya.

Sedangkan mengenai tindakan melanggar AD/ART terkait semenda dalam Koperasi adalah tindakan pelanggaran administrasi. “Tentunya jika ada sanksi ya dari kementrian koperasi berupa peringatan, atau bahkan pencabutan ijin bukan masalah pidana,” tuturnya.

Dosen kelahiran 28 Oktober 1970 itu
juga menjelaskan, bahwa bukti adanya RAT sebagai mana standar 2 alat bukti dalam acara KUHP yaitu adanya surat / berita acara RAT dan saksi saksi yang mengikuti RAT seperti anggota, PP, regulator, pimpinan sidang, sehingga ada tidak adanya RAT menjadi penting dalam koperasi sebagai kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Dan menurutnya, bahwa tindak pidana tidak harus ada korban, ada tidak adanya korban bukan menjadi sebuah ukuran tindak pidana. Menyembunyikan dalam tindak pidana yang dimaksud adalah hasil tindak pidana, bukan berati pula sesuatu yang tidak jelas itu berarti menyembunyikan.

“Restorative Justice adalah upaya penyelesaian tindak pidana yang diputus hakim berdasarkan kesepakatan antara pelaku dan korban. Dalam TPPU harta yang dirampas adalah kekayaan hasil tindak pidana yang di transaksikan bukan harta yang di sita,” pungkas dia.

Seperti diketahui dalam perkara tersebut JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor mendakwa Ketua Pengawas KSP SB Iwan Setiawan dan Anggota Pengawas Dang Zeany melakukan penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).* Fredy Kristianto