jurnalinspirasi.co.id – Memasuki masa sidang ketiga tahun 2022, DPRD Kota Bogor akan membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru, yakni Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kota Bogor nomor 13 tahun 2009 tentang Penyerahan Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman, Raperda tentang Perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bogor tahun 2023 – 2053.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan untuk melakukan pembahasan terhadap tiga raperda ini, maka DPRD Kota Bogor membentuk panitia khusus (pansus). Pembentukan pansus ini pun telah disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kota Bogor pada rapat paripurna, Senin (12/6).

“Masa kerja Pansus paling lama satu tahun sejak ditetapkannya hari ini,” ujar Atang.

Lebih lanjut, Atang menyampaikan berdasarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bogor, adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman ini dapat menyelesaikan masalah-masalah lapangan, seperti perubahan fungsi PSU dari RTH menjadi sarana ibadah dan kavling, PSU yang diserahkan tidak sesuai dengan rencana tapak, dokumen perizinan atau siteplan yang hilang.

Terkait dengan Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Atang menegaskan pada prinsipnya DPRD Kota Bogor sangat mendukung dengan pembahasan perubahan Raperda tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Namun, perubahan ini harus tetap harus melihat aspek kebutuhan dan efisiensi tata kelola.

“Artinya perangkat daerah dalam perubahan dan atau pembentukannya harus berprinsip ‘based on need’ untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana yang dinginkan bersama,” ujar Atang.

Terakhir, Atang mengungkapkan terkait dengan Raperda Tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2025, pada prinsipnya DPRD Kota Bogor mendukung upaya pengajuan raperda tersebut. Hal tersebut dikarenakan Kota Bogor memiliki empat permasalahan utama yang menjadi isu strategis berdasarkan RPPLH Jawa Barat yakni berdasarkan hasil perhitungan, wilayah Kota Bogor sudah melampaui ambang batas, baik dari segi daya dukung pangan maupun daya dukung air, yang berarti wilayah ini membutuhkan dukungan dari wilayah lain di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan air masyarakatnya.

Kedua, Kota Bogor merupakan salah satu daerah dengan persebaran timbulan sampah dan lumpur tinja terpadat di Jawa Barat. Ketiga dari segi persampahan, Kota Bogor termasuk daerah yang memiliki kebutuhan lahan tinggi untuk TPA karena memiliki timbulan sampah terpadat dan terakhir Kota Bogor juga merupakan salah satu wilayah dengan potensi beban pencemaran udara yang tinggi.

“Untuk itu tentunya Dinas Lingkungan Kota Bogor harus terus melakukan upaya demi mengurangi dampak penurunan kualitas lingkungan yang dilakukan dengan upaya preventif mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Upaya pencegahan harus dimulai dari awal aktivitas, rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan berbagai kajian baik dan komprehensif,” tutup Atang.* Fredy Kristianto

Jurnalinspirasi.co.id – Polresta Bogor Kota mengungkap enam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan sembilan tersangka di Kota Bogor.

Ironinya, 2 tersangka di antaranya berstatus anak di bawah umur. Dalam kasus tersebut terungkap ada 6 korban yang seluruh perempuan di bawah umur.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor, Dede Siti Amanah mengatakan, TPPO merupakan kasus terbesar kedua di dunia. Sementara di Indonesia, kasus TPPO menjadi isu nasional.

Atas dasar itu, sambung Dede, tidak hanya aparat penegak hukum, seluruh elemen masyarakat juga memiliki peranan sangat penting untuk sama-sama memberantas dan mencegah kembali terjadinya TPPO.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat khususnya orang tua atau orang dewasa lainnya untuk lebih waspada dan peka terhadap segala macam bentuk perubahan yang terjadi pada diri anak. Semisal, gaya hidup dan penghasilan di luar sewajarnya di usia anak atau sekolah.

“Jadi ketika ada hal-hal yang memang mencurigakan itu sudah mulai peka,” tutur Dede, Selasa (13/6).

Dede mengapresiasi atas langkah dan kerja keras dari pihak kepolisian yang telah mengungkap 6 kasus TPPO di Kota Bogor.

“Unit PPA Polresta Bogor Kota melakukan komunikasi intens bersama kami, di mana yang menjadi korban kan anak. Bahkan terhitung cepat beberapa waktu saya mendapat info sudah berhasil 5 kasus terungkap, selang satu hari bertambah menjadi 6 kasus,” ujarnya.

Baginya, pengungkapan kasus TPPO tersebut sebuah prestasi yang luar biasa. Namun untuk penanganan TPPO tentunya harus terus dilakukan tidak berhenti sampai di sini.

“Tentunya tidak cukup puas di sini saja, masih banyak PR khusus isu perempuan dan anak di Kota Bogor ini yang juga harus kita selesaikan dan dikawal bersama,” kata Dede.

Saat ini, Dede menyebutkan terlapor anak menjadi konsen KPAID, lantaran jumlah yang dilaporkan mengalami peningkatan dibanding tahun lalu.

Pelaku anak yang diterima KPAID rata-rata kasus perundungan dan ada kasus pelecehan seksual.

“Tahun lalu itu terlapor anak di angka yang minim, sekarang baru setengah tahun terlapor anak dalam hal ini pelaku di KPAID sangat meningkat,” paparnya.

Ia mengatakan, KPAID tengah melakukan pendalaman terkait apa yang menjadi penyebab anak tersebut menjadi pelaku.

Disamping itu, pihaknya tengah mendorong keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai upaya untuk memberikan kegiatan-kegiatan positif yang bisa menyentuh anak-anak.

“Salah satu sekarang sedang didorong keterlibatan organisasi kepemudaan, di mana pelaku anak rentang usia yang sangat rawan 14 sampai 17 tahun dan kami dalami rata-rata anak-anak ini broken home dan putus sekolah, sehingga mereka ada aktivitas lain yang positif,” pungkasnya.* Fredy Kristianto

Jurnalinspirasi.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Bogor Kota mendalami kasus penyerangan gangster ke perkampungan warga di Gang STM Bhakti Taruna atau tepatnya di depan Hotel Agria, Jalan Raya Tajur, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor Selatan, yang sempat vir di media sosial.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Kompol Rizka Fadhila mengatakan bahwa aksi serupa juga terjadi dua lokasi lain. Yakni, di Jalan Empang, Kecamatan Bogor Tengah dan Jalan Raya Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara.

“Kami mendapatkan beberapa informasi (kejadian aksi gengster), dan informasi tersebut sedang kita lakukan penyelidikan lebih mendalam,” ujar Kompol Rizka kepada wartawan usai meninjau TKP di Tajur, Selasa (13/6).

Rizka mengatakan, pihaknya belum dapat menentukan dapat mengetahui motif penyerangan. “Kami mencari keterangan dan alat bukti petunjuk, sehingga dapat membuat terang mengenai masalah kejadian yang sebenarnya terjadi,” jelasnya.

Kompol Rizka menegaskan, polisi belum dapat menentukan apakah kelompok penyerang di beberapa lokasi itu adalah komplotan yang sama.

“Informasi baru kami terima hari ini. Jadi untuk kejadian pastinya, itu akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai masalah kapan terjadi, siapa yang terlibat, apa alasannya akan kita dalami,” katanya.

Ia menyatakan bahwa pihaknya bakal mengamankan pihak yang terlibat dalam rekaman video. Saat disinggung apakah ada korban dalam kejadian itu. Kasat menegaskan, bila sejauh ini belum ada laporan.

Lebih lanjut, kata dia, polisi bakal meningkatkan intensitas penyisiran ke wilayah rawan gangguan Kamtibmas.

Diketahui, di media sosial sempat viral dengan video penyerangan gangster hingga ke perkampungan warga. Dalam rekaman video itu, terdapat tiga pemuda merangsek ke jembatan perkampungan sambil mengacungkan senjata tajam ke arah warga. Setelah itu, mereka mundur dan tiba-tiba berlari ke arah warga.

Kemudian ketiga pergi menghampiri rekannya yang menunggu di depan. Kemudian terlihat warga yang berlari seperti mengusir para pemuda tersebut.* Fredy Kristianto