jurnalinspirasi.co.id – Warga di lingkungan RT 02 RW 04 Desa Batutulis, Nanggung, Kabupaten Bogor mengaku bersyukur setelah petugas ULP PLN Leuwiliang mencabut dan memindahkan tiang listrik miring yang dianggap membahayakan.
Tiang listrik miring berukuran besar itu berada di bibir tebing meresahkan warga karena mengancam keselamatan mereka. Tiang listrik miring yang nyaris roboh itupun dipotong kemudian dibawa oleh petugas PLN.
“Alhamdulilah kini warga tak lagi dihantui ketakutan,” ucap warga sekitar, Jenggo kepada Jurnal Bogor, Senin (22/12/2025).
Diakuinya penantian panjang warga meminta tiang listrik miring itu dipindahkan akhirnya terjawab.
“Sebelum pemindahan tiang listrik miring itu, pertama pemindahan jaringan hingga mematikan aliran listrik di lima gardu wilayah Kecamatan Nanggung,” kata petugas PLN, Suhendri.
Kondisi tiang listrik miring berukuran besar yang berhadapan dengan rumah warga, diakuinya, lokasi tiang listrik miring berada di bibir tebing berpotensi terjadi ambruk dan dikhawatirkan membahayakan pemilik rumah.
jurnalinspirasi.co.id – Polemik keuangan serta ketersediaan obat yang terjadi di RSUD Kota Bogor, membuat DPRD terpaksa membentuk panitia khusus (pansus) pengawasan.
Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur mengatakan bahwa adanya utang di RSUD tidak seharusnya terjadi. Sebab, rumah sakit pelat merah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor itu kerap menjadi tempat belajar oleh RSUD lain.
“Contohnya RSUD Kota Sukabumi yang belajar di Kota Bogor. Sedangkan RSUD kita justru berjuang untuk mengahadapi masalah hutang yang besar, akhirnya berangkat dari laporan masyarakat dan pemberitaan yang masif terjadi,” ujar Fajar kepada wartawan, Senin (22/12/2025).
Atas dasar itu, kata Fajar, NasDem melakukan rapat internal terkait perlunya dibentuk Panitia Khusus yang bisa memperbaiki RSUD Kota Bogor kedepan sehingga masalah serupa tidak kembali terjadi.
“Hasil rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi pemandangan umum Fraksi Partai Nasdem terhadap permasalahan RSUD yang dikirimkan ke pimpinan DPRD pada tanggal 12 November 2025 dan disampaikan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD didukung oleh semua Anggota DPRD dari berbagai fraksi yang ada di DPRD,” jelasnya.
Alhasil, sambung Fajar, pansus pengawasan terhadap RSUD bisa dibentuk. Ia berharap, langkah tersebut dapat menjadikan rumah sakit kebanggaan warga Kota Bogor itu bisa lebih optimal dan dapat melayani masyarakat dengan baik.
“Tentunya kami berharap, permasalahan di RSUD akan dipecahkan sampai ke akar-akarnya,” ungkap Fajar.
Jurnal Bogor – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Bogor menggelar Konsolidasi Pengurus KPPI Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus KPPI tingkat kecamatan se-Kabupaten Bogor masa bakti 2025–2030. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Minggu (21/12/25).
Pelantikan ini dihadiri unsur DPRD Kabupaten Bogor, Dewan Penasihat KPPI, Dewan Pakar KPPI, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), perwakilan organisasi perempuan, serta Ketua dan Sekretaris DPAC KPPI dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.
Ketua KPPI Kabupaten Bogor, Dian Wahyuni Siregar, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus KPPI tingkat kecamatan yang resmi dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial organisasi, melainkan bentuk komitmen nyata perjuangan politik perempuan dalam memperkuat demokrasi serta meningkatkan keterwakilan perempuan di ruang-ruang pengambilan keputusan, khususnya di tingkat kecamatan.
“KPPI merupakan wadah perjuangan perempuan lintas partai politik yang berlandaskan semangat kebersamaan, persatuan, dan kesetaraan. Kepengurusan KPPI tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam pendidikan politik perempuan, meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan kader perempuan, serta mendorong terpenuhinya keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam politik dan pemerintahan,” ujar Dian.
Lebih lanjut, Dian menyampaikan bahwa pelantikan pengurus KPPI tingkat kecamatan ini diwakili oleh dua orang pengurus dari masing-masing kecamatan, dari total 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Ia berpesan agar seluruh pengurus senantiasa menjunjung tinggi integritas, etika politik, serta memperkuat solidaritas lintas partai.
“Bangun kerja sama yang harmonis dengan KPPI tingkat kabupaten, pemerintah kecamatan, serta seluruh pemangku kepentingan agar KPPI benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas perempuan yang akrab disapa Amih Dian tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Dian juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan konsolidasi dan pelantikan pengurus KPPI tingkat kecamatan tersebut. Ia berharap kepengurusan baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, semangat juang, serta dedikasi yang tinggi.
“Marilah kita bersama-sama memperkuat peran perempuan dalam politik demi terwujudnya demokrasi yang inklusif, adil, dan berkeadilan gender,” pungkasnya. Yudi
Jurnal Bogor – Dengan penuh perjuangan dan proses panjang, Sekolah Djuara PKBM Bakti Nusa akhirnya berhasil meraih Akreditasi B. Capaian tersebut menjadi bukti nyata kerja keras pihak sekolah bersama para tutor dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.
Kepala Sekolah Djuara PKBM Bakti Nusa, Sumedi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses akreditasi.
“Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya mengucapkan selamat serta terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Tim Akreditasi Sekolah Djuara PKBM Bakti Nusa atas pencapaian Akreditasi B ini,” ujarnya, Senin (22/12/25).
Menurut Sumedi, akreditasi tersebut merupakan hasil dari kekompakan, dedikasi, dan komitmen bersama dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, khususnya bagi anak-anak putus sekolah, anak jalanan, serta anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini didampingi dengan sepenuh hati.
Ia menegaskan bahwa Akreditasi B bukan sekadar nilai administratif, melainkan bentuk pengakuan terhadap proses, integritas, serta semangat pengabdian seluruh tim dalam membangun sekolah yang ramah, inklusif, dan bermartabat.
“Capaian ini menjadi pijakan kuat bagi kami untuk terus berbenah, berinovasi, dan melangkah menuju kualitas pendidikan yang lebih baik ke depannya,” tambahnya.
Sumedi juga berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh unsur sekolah untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran, tata kelola sekolah, serta pelayanan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, mitra, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian Akreditasi B Sekolah Djuara PKBM Bakti Nusa. Yudi
jurnalinspirasi.co.id – Dukungan terhadap dunia pencak silat di Desa Batutulis, Nanggung, Kabupaten Bogor terus mengalir. Kali ini, pengurus Koordinator Olahraga Kecamatan (KOK) H.Kasim dan Orson melihat langsung latihan pencak silat yang diikuti usia anak- anak dan remaja.
Ketua KOK Nanggung H.Kasim termasuk pengurus yang rajin mendatangi beragam kegiatan olahraga di masyarakat bahkan memberikan bantuan untuk mendukung kemajuan olahraga pencak silat.
“Dukungan ini,sebagai wujud sinergi baik KOK, masyarakat di lingkungan, maupun support dari PT Antam,” kata H Kasim kepada Jurnal Bogor, Minggu (21/12/2025).
“Begitu juga ada sinergitas dan sejalan dengan pelatih,” tandasnya.
Menurutnya, latihan pencak silat yang baru berjalan tiga pekan ini, tentu dibutuhkan kesabaran dalam menghadapi bermacam tantangan di masyarakat.
Hadirnya secara khusus pada latihan pencak silat ditegaskannya untuk mengapresiasi dan mendukung cabang olahraga potensial pencak silat di Kecamatan Nanggung. “Pencak silat bisa lebih berkembang jika kita semua saling dukung,” harapnya.
jurnalinspirasi.co.id – Forum Komunitas Petani Terkonsolidasi Tunas (FKPT) Kabupaten Bogor menyayangkan jerat hukum terhadap Joni Sriwasono atau JS, satu seorang peternak rakyat di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa timur. Ketua Kelompok Tani Ternak Ngudi Rejeki Kecamatan Ngadiluwih itu divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Surabaya pada 7 November 2025.
Humas FKPT Kabupaten Bogor, Fikri Muhammad menyebut, vonis penjara terhadap anggota Alumni Sekolah Peternak Rakyat Indonesia (SASPRI) ini sebagai bentuk kriminalisasi. Untuk seluruh anggota SASPRI mengecam dan menyatakan rasa duka mendalam atas kasus yang menimpa JS.
Fikri menceritakan, JS didakwa telah menghilangkan hewan ternak sapi dari pelaksanaan Program Desa Korporasi Sapi (DKS) Tahun Anggaran 2021. DKS adalah sebuah program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat peternakan rakyat berbasis kelompok di pedesaan.
Para peternak rakyat bersama perwakilan SASPRI menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Kediri
“Kami meminta JS diperlakukan secara adil. Kasus yang menimpa JS ini janggal. Karena ternak masih dipelihara dan tidak ada aset negara apapun yang hilang, ” ucap Fikri kepada Jurnal Bogor, Minggu (21/12/2025).
Sebagai bentuk solidaritas dan upaya mencari keadilan, pada hari Rabu, 17 Desember 2025 lalu, para peternak rakyat bersama perwakilan SASPRI menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Kediri. Aksi tersebut diikuti oleh peternak, koordinator lapangan, serta tokoh pendamping, dan berlangsung tertib tanpa tindakan anarkis.
Dalam aksi, para peternak menyampaikan aspirasi agar pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kediri memfasilitasi penyelesaian kasus, melakukan peninjauan kebijakan, serta mencegah kriminalisasi peternak sebagai pelaksana program negara. Namun hingga aksi berakhir, tidak ada pimpinan daerah maupun perwakilan DPRD yang menemui massa aksi.
“Tapi kami kecewa kepada pimpinan daerah, terutama Bupati dan anggota DPRD Kediri yang tak menerima perwakilan pengunjukrasa,” kata Ketua Bidang Kemitraan Bisnis FKPT Kabupaten Bogor itu.
Aspirasi peternak hanya tersampaikan di ruang publik tanpa dialog langsung dengan pengambil kebijakan. “Aksi ini jadi seperti monolog. Kami bicara, tapi negara belum menjawab,” ujar Fikri.
Para peternak menyebut, kasus yang menjerat JS bukan sekadar persoalan individu, melainkan cerminan lemahnya sistem pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
Jadi, kata dia, program dilepas tanpa pendampingan yang memadai, namun saat muncul persoalan, peternak kecil justru berhadapan dengan proses hukum.
Alumni Universitas Pakuan (Unpak) Bogor bidang ekonomi dan manajemen itu menegaskan, peternak tidak menolak hukum. Mereka hanya menuntut keadilan yang lebih melihat fakta lapangan, niat baik, serta keterbatasan yang dihadapi peternak kecil.
Meski tidak ditemui pejabat, menurutnya, aksi damai ini disebut sebagai bentuk ikhtiar terakhir yang bermartabat. Para peternak berharap negara mau membuka ruang dialog dan tidak menutup mata terhadap persoalan yang mereka hadapi.
“Yang kami minta sederhana, didengar, dipahami, dan diperlakukan secara adil,” pungkas dia.
jurnalinspirasi.co.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menjadi alarm tanda bahaya bagi para pejabat daerah, khususnya di Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.
OTT Bupati Bekasi yang disebut-sebut sebagai salah satu kepala daerah kesayangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu, menunjukan bahwa tidak ada satupun pejabat negara yang kebal hukum, termasuk orang yang dekat kekuasaan saat ini.
Demikian diungkapkan pengacara publik dari Majelis Hukum dan HAM Pengurus Daerah Muhammadiyah Bekasi, Arie Tuanggoro kepada Jurnal Bogor, Minggu (21/12/2025).
“OTT KPK di Bekasi adalah contoh nyata tidak ada satupun kepala daerah yang kebal hukum apalagi korupsi. OTT Bupati Bekasi adalah alarm buat kepala daerah manapun khususnya di sekitar halaman rumah Presiden Prabowo,” tegas Arie Tuanggoro melalui sambungan telepon.
Arie menjelaskan, praktik ijon proyek dengan penghubung atau pengepul uang dari ratusan paket proyek di pemerintah daerah sudah terendus setahun terakhir oleh KPK. Tidak hanya di Bekasi, pat gulipat proyek tak menutup kemungkinan terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Bahkan, aroma ijon proyek APBD ini sudah mulai terendus.
“Hati-hati tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Bau busuk yang ditutupi akan tetap terendus seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor setahun terakhir, jangan dikira KPK tidak tahu dan tutup mata atau bahkan ada pihak yang merasa bisa menyumpal KPK atau oenegak hukum lain,” tegas pengacara yang kerap kali beracara di PN Cibinong.
Ia menceritakan, praktik yang terlalu kentara, vulgar dan terkesan menantang akan memperburuk situasi. Bau busuk akan semakin meluas bahkan hingga ke dalam mimpi di sela kebiasaan tidur sejenak kepala daerah.
“Kami ketahui kepala daerah letih dan lelah bekerja untuk menyukseskan program Presiden Prabowo di daerah tapi jangan sampai praktik busuk ijon proyek di Bekasi masuk ke Bogor dan Depok yang bisa membawa mimpi buruk di jam tidur yang cuma sebentar,” tandas pengacara publik yang berkantor di Bogor.
Adapun Tb Nasrul Ibnu HARI, Ketua BPD Gapensi Jawa Barat mengingatkan agar peristiwa OTT di Kabupaten Bekasi jangan sampai terjadi di Bogor baik di kota dan di kabupaten.
“Sebagai Ketua Gapensi Jawa Barat saya mengimbau kepada seluruh pengurus dan anggota, jangan sampai apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi terulang di kota dan kabupaten lain di Jawa Barat, khususnya di kabupaten Bogor,” ujar pengusaha senior di Jawa Barat ini.
Tb Nasrul mengakui bahwa proyek itu ada mekanisme yang berjalan secara aturan undang-undang dan peraturan teknis lainnya.
“Kan ada aturan-aturan teknis yang mengatur lelang proyek. Ada tawaran yang lebih baik, belum tentu harga terendah harus dimenangkan tapi kan bisa dilihat dari metode pengerjaan agar kualitas lebih baik. Jadi ada banyak hal yang diatur,” ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat.
Nasrul mengaku lebih memilih persaingan kompetitif pada kualitas pekerjaan konstruksi daripada bantingan harga nilai proyek.
“Daripada banting-bantingan harga ya, sebaiknya kita mendorong agar tercipta kompetisi yang sehat terutama menjaga kualitas pekerjaan yang lebih bagus, kuat dan lama,” pungkas Tb. Nasrul.
jurnalinspirasi.co.id – Memasuki tahun 2026, Pemkab Bogor melalui program Bupati Rudy Susmanto, penanganan sampah di seluruh desa termasuk di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, harus benar-benar tertangani secara maksimal. Hal ini karena sampah di wilayah Puncak merupakan permasalahan yang seolah-olah tidak ada kunjung penyelesaiannya.
Kawasan Puncak yang merupakan kawasan pariwisata, seharusnya desa desa kondisi lingkungan tidak dikotori oleh sampah. Bahkan penanganan sampah di setiap desa, melalui penanganan sampah terpadu itu diharapkan bisa menjadikan program yang tepat. Karena, melalui program tersebut, sampah dari masyarakat itu tidak hanya ditampung dan diangkut saja. Melainkan sampah itu akan diolah dengan memberdayakan masyarakat di setiap desa. Dari sampah yang sudah diolah itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dan pembuatan berbagai macam jenis barang.
“Dari sekarang untuk penanganan sampah merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh jajaran trantib Megamendung. Setiap pagi, jalanan terdekat mulai dari areal kecamatan hingga ke beberapa lokasi selalu kita bersihkan, ” ujar Camat Megamendung, Ridwan
Sementara itu, sebelum program tersebut terlaksanakan, jajaran pemerintahan kecamatan tersebut, dengan menerjunkan seluruh anggota trantibnya mereka secara rutin di setiap pagi melakukan pembersihan sampah, mulai dari lingkungan kecamatan hingga ke beberapa ruas jalan dilakukan pembersihan.
“Iya kita jajaran Trantib Kecamatan Megamendung setiap pagi penanganan sampah merupakan rutinitas yang wajib. Lingkungan kita harus bersih. Ini dilakukan untuk memberi rasa nyaman bagi para pengendara dan masyarakat. Mudah-mudahan program penanganan sampah terpadu nanti bisa menangani sampah di setiap desa secara maksimal, ” pungkas Bayu, anggota trantib Megamendung.
jurnalinspirasi.co.id – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukakarya yang mengambil sektor peternakan ayam potong, menjadi harapan bagi masyarakat di sana. Hal ini karena keberhasilan dari Bumdes tersebut, selain untuk kemajuan usaha desanya, Kepala Desa Sukakarya Hasan S memiliki tujuan Bumdes itu juga untuk memberantas stunting dan pemberdayaan bagi para generasi muda di desa tersebut.
Dikatakan Asep Nurbai, salah satu tim monitoring dari Kecamatan Megamendung yang sudah melakukan monev beberapa waktu lalu, Bumdes berupa ayam potong atau petelur sangatlah tepat untuk dikelola oleh desa.
“Dari kecamatan kami sudah melakukan monev ke Desa Sukakarya, Bumdesnya berupa ternak ayam potong. Hasil monev cukup bagus. Selain kondisi ternaknya yang berhasil, juga ada nilai lain yang cukup positif, yakni dari keuntungan Bumdesnya, sebagian dananya dialokasikan untuk penanganan stunting. Hal ini yang membuat kita untuk terus memotivasi supaya Bumdes Sukakarya benar-benar berhasil, ” ujarnya.
Selain peternakan yang ditanganinya secara serius, transparansi terhadap anggaran untuk Bumdes itu sangat diperlukan. “Masyarkat harus mengetahui sumber dana Bumdes itu. Melalui papan kegiatan dan sumber keuangan harus terbuka. Dan di lokasi kandang, di sana terpasang papan kegiatan dengan anggaran dan sumber dana yang dipakai. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui dan mengawasinya, ” Imbuh Asep.
Adanya Bumdes Sukakarya yang dinilai telah berjalan mengalami kemajuan, pemerintahan kecamatan berharap desa-desa yang lainnya mengalami hal serupa. Hingga keberadaan Bumdes bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk membantu program ketahanan pangan.
Jurnal Bogor – Kementerian Kebudayaan RI melalui Direktorat Sarana dan Prasarana Kementerian Kebudayaan meresmikan Padepokan Silat Cimande sekaligus mendukung Festival Rakyat Cimande di Desa Cimande, Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut merupakan komitmen untuk mengembangkan ekosistem tradisi silat agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap relevan dan lestari di tengah perkembangan zaman.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, hadir secara langsung untuk meresmikan Padepokan Silat Cimande. Dalam sambutannya, Menbud Fadli menyambut baik revitalisasi gedung dan peresmian Padepokan Silat Cimande. Menurutnya, aktivasi ruang publik merupakan satu komitmen penegasan bahwa negara hadir untuk memastikan ruang budaya benar-benar hidup, terawat dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kita bisa membuat ekosistem di mana Cimande ini bisa membuat orang datang untuk berbagai tujuan, misalnya untuk workshop dan belajar pencak silat. Kita juga bisa menciptakan platform budaya yang mendata literasi tentang pencak silat, kemudian bisa juga dibuat festival yang bisa menghidupkan ekonomi budaya masyarakat Cimande sendiri,” terang Menteri Fadli, Sabtu (20/12/25).
Lebih jauh, Menbud menegaskan bahwa Desa Cimande dapat menjadi pusat ekonomi dan wisata, seperti wisata kesehatan, wisata religi, hingga wisata kuliner. Ia menambahkan,“Semoga wilayah Padepokan Cimande dan sekitarnya ini semakin maju, pencak silat juga semakin maju, di samping itu juga ekonomi di sini dengan keberadaan ini juga tentu semakin maju.”
Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Ahmad Mahendra, menjelaskan bahwa aktivasi Padepokan Silat Cimande memiliki sejumlah fungsi strategis dalam pemajuan kebudayaan. “Pusat Pencak Silat Cimande ini kami dorong untuk menjalankan berbagai fungsi, yakni pusat edukasi dan regenerasi dari pencak silat, terutama pusat pengarsipan sejarah dan pengetahuan Cimande. Kemudian, resminya padepokan ini dapat menjadi destinasi pariwisata berbasis pengalaman budaya yang menawarkan interaksi dan kearifan lokal,” imbuh Dirjen Mahendra.
Sebagai langkah nyata dalam menumbuhkan ekosistem seni silat, Kementerian Kebudayaan memberikan atensi penuh pada penyelenggaraan Peresmian Pusat Pencak Silat Aliran Cimande (PPSAC) dan Festival Rakyat Cimande. Agenda ini dimaknai bukan sekadar sebagai seremonial semata, melainkan sebagai momentum strategis dalam mengaktivasi sarana dan prasarana kebudayaan dengan berbagai kegiatan, agar kebudayaan terus hidup di tengah masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, Kementerian Kebudayaan telah merealisasikan 60 lokus bantuan sarana dan prasarana di berbagai daerah, 24 lokus revitalisasi fisik dan 36 lokus pendukungan penyediaan peralatan kesenian, fasilitas aktivitas budaya, dan sarana layanan budayanya. Dari total bantuan, 29 lokasi di antaranya telah diaktivas.
Hadir mendampingi Menteri Kebudayaan, antara lain Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Ahmad Mahendra Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Ferry Arlius Direktur Pengembangan Budaya Digital, Andi Syamsu Rizal; serta Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IX, Retno Raswaty. Turut hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Ria Marlisa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ricky Kurniawan; Wakil Ketua KNPI Jawa Barat, Ropi Rizal jajaran keluarga Kasepuhan, serta sejumlah pegiat budaya.
Kementerian Kebudayaan berharap sinergi antara peresmian infrastruktur dan penyelenggaraan festival budaya ini dapat memicu dampak berganda. Aktivasi ruang publik ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat sekitar Desa Cimande dan menjadikan Padepokan Cimande sebagai model ideal bagaimana sarana kebudayaan dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Yudi
