jurnalinspirasi.co.id – Setelah buron selama delapan bulan, Edwin alias Cawing (22) pelaku pembacokan yang menewaskan Abdullah alias Adun (19) pada 19 November 2022 lalu di Jalan Sholes Iskandar (Sholis), Kecamatan Tanah Sareal, berhasil ditangkap di daerah Cianjur.
Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, Cawing merupakan pelaku utama pembacokan, yang melarikan diri usai peristiwa berdarah itu. Sebelumnya, sambung dia, polisi juga berhasil menangkap pelaku lain bernama RNP.
“RNP sudah ditangkap dan sudah ditetapkan vonis,” ujar Kombes Pol Bismo kepada wartawan, Rabu (12/7).
Ia menuturkan, peristiwa itu bermula dari tawuran dua kelompok di Jalan KH Sholeh Iskandar. “Kejadian pengeroyokan dan penganiayaan menyebabkan korban meninggal dunia,” sambung dia.
Pada saat itu, kata Kapolresta Bogor Kota, korban dalam keadaan mabuk sehingga menjadi sasaran dari kelompok lainnya.
“Nah, pelaku saat itu yang sudah kita tangkap ada satu orang (saat ini sudah di sidang PN Bogor), dan ini adalah tersangka kedua yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia,” ucap Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso.
Atas perbuatannya, ditambahkan Kapolresta Bogor Kota, pelaku dijerat pasal berlapis yakni Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
“Ancamannya 7-12 tahun penjara. Dan saat ini pelaku kita tahan di Polresta Bogor Kota,” tandasnya.* Fredy Kristianto
jurnalinspirasi.co.id – Di tengah mencuatnya isu defisit keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang mencapai Rp147 miliar, pemerintah justru berencana menyelenggarakan Munaslub APEKSI pada Desember mendatang.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Bogor, Hidayatullah mengatakan bahwa Munaslub APEKSI direncanakan diselenggarakan pada awal Desember 2023, sebelum masa jabatan Wali Kota Bogor Bima Arya yang kini menjabat sebagai Ketua APEKSI selesai pada 23 Desember mendatang.
“Rencananya Munaslub APEKSI Desember awal, sebelum jabatan Pak Wali berakhir,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (12/7).
Hidayatulloh mengatakan bahwa saat ini tengah dilakukan penyusunan untuk diusulkan dalam APBD Perubahan. “Mudah-mudahan ada anggarannya. TAPD masih menghitung memungkinkan tidak anggarannya, sedang diusulkan sambil melihat struktur anggaran,” kata mantan Camat Bogor Selatan itu.
Saat disinggung apakah rencana pergeseran anggaran dari APBD murni ke APBD Perubahan terkait dengan rencana pelaksanaan Munaslub APEKSI. Hidayatulloh menyebut bahwa otomatis saling berhubungan. “Masalahnya kita masih nunggu memungkinkan tidak dari TAPD,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi menegaskan bahwa beberapa kegiatan seperti Munaslub APEKSI sedang masuk dalam tahap usulan dalam APBD Perubahan.
Saat disinggung mengenai tudingan yang menyebut bahwa defisit terjadi akibat perencanaan yang tak matang. Rudy menyebut, bila perencanaan dibuat berdasarkan beberapa hal. Di antaranya melihat target RPJMD, program prioritas dikaitkan dengan anggaran kemudian disambungkan dengan mekanisme pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pusat maupun provinsi.
“Jadi strukturnya seperti itu. Kemudian disepakati di KUA PPAS dan APBD,” ucapnya.
Ketika ditanya mengenai rencana pergeseran anggaran APBD 2023 ke APBD Perubahan 2023 terkait juga dengan rencana Munaslub APEKSI. Rudy menyatakan bahwa munaslub bukanlah dasar dilakukannya pergeseran dan perubahan anggaran.
“Jadi nggak hanya itu (munaslub APEKSI). Perubahan dilihat dari prognosis pendapatan keuangan semester satu,” kata dia.
Mekanisme APBD Perubahan, kata dia, didasarkan atas prognosis pendapatan dan keuangan satu semester dari BKAD. “Jadi pergeseran ke APBD P tergantung prognosis. Jadi saya tegaskan sekali lagi kalau mekanisme perubahan tiap tahun ada, bukan dasarnya ada munaslub. Permendagri membolehkan melakukan perubahan anggaran,” ucapnya.
Kalaupun ada rencana APEKSI, itu dilaksanakan berdasarkan usulan dari dinas.”Jadi ya bukan gara-gara ada APEKSI ada perubahan anggaran, kecuali perubahan APBD baru dilakukan tahun ini,” tandasnya.* Fredy Kristianto
jurnalinspirasi.co.id – Mencuatnya kasus dugaan pemalsuan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dalam PPDB sistem zonasi tingkat SMP dan SMA, rupanya membuat Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor Kota bergerak untuk mendalami hal tersebut.
Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengaku bahwa polisi telah mendapat enam aduan dari masyarakat soal dugaan kecurangan proses PPDB, yang masuk melalui nomor aduan ‘Lapor Bapak Kapolres’.
“Ada laporan menyampaikan soal itu, dan reserse sudah diarahkan untuk mendalami,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (12/7).
Kapolresta berjanji akan menindak tegas apabila ditemukan adanya unsur pidana. “Kalau ada unsur pidana, kita dalami. Jadi ada unsur pidana, kita gas pol, tangani,” tuturnya.
Kata dia, saat ini polisi tengah mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan saksi. “Jadi kami bakal selidiki nsur pidananya seperti adanya dugaan suap, ada dugaan pungli, pemalsuan, dan sebagainya atau ada berdasarkan keterangan saksi, kemudian tentunya ada alat bukti. Kalau ada unsur, tentunya kita gas,” tegasnya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Padhila menegaskan, polisi bekerjasama bersama Inspektorat dan instansi terkait untuk mendalami aduan tersebut.
“Aduan masyarakat yang masuk masih soal PPDB seputar kecurangan pengaturan jarak pada sistem zonasi. Kami sudah melakukan klarifikasi tahap pertama kepada pengadu, kemudian kita mencocokkan dengan data di dinas terkait,” ungkapnya.
Sebelumnya, sebanyak 297 pendaftar PPDB sistem zonasi tingkat SMP Negeri terindikasi bermasalah lantaran diduga menggunakan KK palsu.
Bertambahnya jumlah pendaftar yang diduga curang diketahui dari verifikasi faktual yang dilakukan Tim Khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
“Jadi berdasarkan hasil tim evaluasi ya, kemarin Tim PPDB Pemkot Bogor menindaklanjuti hasil temuan di lapangan, ada 297 calon siswa yang kemungkinan kita akan diskualifikasi untuk ikut dalam PPDB online zonasi,” ujar Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
Dedie menyebut bahwa 297 pendaftar itu melakukan pelanggaran administrasi. Khususnya, pada perpindahan yang tidak proper.
“Mungkin ada juga beberapa yang masuk ke pemalsuan dokumen,” ucap Dedie.
Ia mengaku, tim saat ini masih melakukan pendalaman mengenai dugaan pemalsuan dokumen kependudukan.
Dedie menilai, bila Pemkot Bogor perlu mengambil langkah kebijakan secara diskresi terkait PPDB terutama di sekolah yang dianggap favorit.* Fredy Kristianto
Beredar video viral pada Tik Tok dengan akun atas nama @nettynovianty menjadi sorotan Polsek Gunung Putri. Pasalnya pada video tersebut tertulis , “ Bantu kami, tolong kami terjebak di yayasan, kalo mau keluar harus tebus bayar tolong diviralkan PT.ENI NUSA INDAH Gunung Putri,” tulis akun tersebut.
Mendapati beredarnya video viral tersebut Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha Hidayat mengutus petugas langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk memastikan kebenarannya. Menurut Kompol Bayu, pengecekan video viral di PT Endy Nisela Indonesia (ENI) yang merupakan jasa penyaluran tenaga kerja dalam negeri yang berada di Villa Nusa Indah 5 Blok SBI No.21, Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, langsung diturunkan petugas gabungan dari Polsek dan Polres Bogor.
“Pengecekan pada hari Selasa (11/7/23) dipimpin langsung oleh Panit 1 Reskrim Polsek Gunung Putri Ipda Mujianto SH, beserta anggota Reskrim dan anggota patroli dan anggota Intel, serta Kanit 1 Reskrim Polres Bogor Iptu Dwi Putra beserta anggota Reskrim Polres Bogor,” ungkap Kompol Bayu kepada Jurnal Bogor, Rabu (12/7/23).
Kompol Bayu menjelaskan, pada kesempatan tersebut, petugas bertemu langsung dengan pemilik PT.ENI yakni Edivitas Duha dan istrinya Eva. Mereka menjelaskan pekerja sekaligus pembuat video yang bernama Netty Novianty asal Tangerang, tiba di PT.ENI pada Senin (10/7/23), dan langsung bekerja di kediaman Ibu Swarna Effendi pada Selasa (11/7/23) di daerah Slipi, Jakarta Barat diantar oleh sopir yang bernama Paijo.
“Di lokasi petugas langsung melakukan olah TKP. Serta mengecek kelengkapan surat-surat PT. ENI, kemudian mengecek surat perjanjian anggota tenaga kerja antara PT. ENI dengan Netty Novianty. Petugas juga mengecek surat perjanjian pengambilan tenaga kerja antara PT. ENI, Netty Novianty dan Ibu Swarna, dan semuanya legal,” bebernya.
Lebih lanjut Kompol Bayu mengatakan, mungkin ada kekesalan dari Netty kepada PT. ENI sehingga membuat video tersebut dan menajadi viral. Dirinya menghimbau kepada semua masyarakat yang hendak bekerja di yayasan penyedia tenaga kerja untuk berhati-hati dan terlebih dahulu bisa mengecek legalitasnya dengan cara yang paling mudah yakni melalui Google. Karena disana akan muncul, track record perusahaan yang dimaksud.
“Jika dirasakan ragu-ragu, bisa berkomunikasi dengan aparat setempat seperti desa, kelurahan, kecamatan dan Polsek. Jadi intinya, apa yang ditulis pada video viral tersebut saya nyatakan hoaks,” pungkas Kompol Bayu.
Terkait adanya dugaan pengkondisian oleh oknum aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bogor, kepada semua pemerintah desa untuk kegiatan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) bekerjasama dengan salah satu pengusaha penyedia barang dan jasa, ternyata sudah didengar Koordinator Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bogor, Dadan Syarif Mutoan.
Dadan, sapaan akrab Koordinator P3MD mengaku, dugaan adanya pengkondisian yang dilakukan oknum DPMPD dalam pelaksanaan program Samisade, sudah terdengar.
“Saya sudah mendapat laporan dugaan kerjasama antara oknum DPMPD dengan salah satu penyedia barang dan jasa untuk kegiatan Samisade di tiap desa. Dan saya akan mencari tahu kebenarannya,” akunya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.
Menurutnya, apabila dugaan itu benar terjadi, sangat berbahaya karena berpotensi besar munculnya permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan program yang digagas Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode 2019-2024 tersebut.
Terlebih, lanjutnya, dalam pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur yang bersumber biaya dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor itu, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah desa.
“Ini yang saya sebut bahaya, karena dalam pelaksanaannya semua wewenang dan tanggungjawab pihak desa. Kuatir pemerintah desa sendiri sudah bekerjasama dengan pihak-pihak lain,” papar Dadan.
Namun yang jelas, kata Dadan, untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintah desa ada aturannya, yakni melalui Perbup nomor 116 tahun 2021, itu turunan dari LKPP nomor 12 tahun 2019. Didalam aturan itu, ada tata cara pengadaan barang dan jasa, mulai dari prinsip, efesien, efektif, transparan dan terbuka, bersifat pemberdayaan masyarakat gotong royong dan sehat serta akuntabilitas.
“Dan yang terpenting, ada unsur pemberdayaan masyarakat karena terdapat potensi wilayah,” jelasnya.
Dadan mengungkapkan, sesuai dengan tujuan awal diluncurkannya program Samisade yang saat ini berganti dengan bantuan keuangan, yaitu adanya kegiatan bersifat padat karya sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan dengan ikut bekerja membangun infrastruktur di wilayahnya.
“Makanya dalam program ini semua pihak yang ada di desa ikut terlibat, baik kepala desa, kaur atau kasi, LPM yang juga sebagai tim pelaksana kegiatan (TPK), masyarakat dan penyedia jasa yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak desa,” tegasnya.
Dadan menambahkan, adapun aturan dalam pelaksanaan kegiatan dengan anggaran Rp0-50 juta atau pun Rp50-200 juta itu bisa pengadaan langsung misalkan bersumber dana dari APBD maupun APBN hanya cukup dengan kuitansi belanja saja tanggal dan tahun pengeluaran.
Sedangkan untuk anggaran yang nilainya mulai Rp200 juta sampai Rp1 miliar cukup hanya dua penyedia jasa yang melakukan penawaran dengan melaksanakan kewajibannya, seperti melakukan perjanjian dan mencantumkan tanggal kontrak, batas waktu pekerjaan, nilai pekerjaan, membuat surat kesepakatan kedua belah pihak antara penawar dengan pemerintah desa sampai membuat pernyataan sanksi.
“Nah, untuk anggaran di atas 1 miliar itu harus melalui lelang, tapi lelang nya berbeda dengan biasanya. Tapi kalau untuk wilayah Bogor saya rasa belum ada,” imbuhnya.
Dadan berharap, apa yang didengar terkait adanya dugaan pengkondisian oleh oknum DPMPD kepada salah satu penyedia barang dan jasa dalam pelaksana kegiatan di desa, tidak terjadi.
“Saya pun minta kepada semua pihak untuk mengawal atau mengawasi kegiatan pembangunan di desa, karena saya melihat potensi masalah sangat besar terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa, baik itu di perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan kegiatan,” tukasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Achmad Fathoni setelah merealisasikan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Kp. Amvink, kini kembali merealisasikan pembangunan saluran drainase di Kp. Parung dan Bumi Mutiara, Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Pembangunan menggunakan anggaran yang bersumber dari CSR Bank BJB dan dikelola langsung oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang diketuai oleh LPM Desa Bojong Kulur.
“ Untuk TPT di Kp.Amvink sudah direalisasikan sejak tahun 2022 akhir. Namun, pekerjaan baru selesai tahun 2023 awal, dilanjut saat ini pembangunan drainase sepanjang 426 meter, dengan sumber dana berasal dari CSR Bank BJB Cabang Cibinong,” ungkap Fathoni sapaan akrabnya kepada Jurnal Bogor, Rabu (12/7/23).
Politisi PKS tersebut menjelaskan, awalnya pekerjaan TPT dan saluran drainase di Desa Bojong Kulur ingin diajukan melalui anggan APBD. Namun ternyata tidak terpenuhi, dan harus menunggu waktu yang cukup lama, dan saat itu, sambung Fathoni, DPKPP mengajukan kepada Bank BJB melalui dana CSR-nya. Namun karena ini bersifat urgent, tidak bisa menunggu terlalu lama.
“Saat itu kondisi di Kp.Amvink longsoran tanah sudah mendekati kediaman warga, padahal dari titik longsor itu ada jalan selebar 3 meter, dan jalan itu sudah hilang tergerus longsor. Jadi, jika tidak disegerakan pembangunan TPT-nya, besar kemungkinan akan mengenai rumah warga. Maka saat itu saya meminta agar DPKPP untuk mencarikan solusi sesegera mungkin itu diselesaikan, dan akhirnya dapatlah dari anggaran CSR Bank BJB Cabang Cibinong,” papar Aleg dapil 2 tersebut.
Dan untuk saluran drainase yang saat ini sedang dikerjakan di Kp.Parung yang berbatasan dengan Perumahan Bumi Mutira, statusnya juga urgent. Karena, saat hujan air yang mengalir di jalan raya tumpah semua ke Jalan Sikat Kp. Parung. Mengingat, jalan raya milik Pemda tidak memiliki saluran drainase, dan jika dibiarkan terlalu lama, maka Jalan Sikat di Kp. Parung itu akan tertutup oleh air karena tidak ada saluran.
“Saya ucapkan terimakasih juga kepada DPKPP yang sudah gercep, sehingga mengalokasikan titik-titik lokasi yang urgent menggunakan anggaran CSR. Saya juga mengingatkan, kepada para kepala desa jika di wilayahnya ada pembangunan yang bersifat urgent, tolong untuk libatkan anggota dewan di daerah pilihannya. Supaya bisa membantu mendorong untuk di tingkat Pemdanya. Namun juga harus selalu dibawa saat di musrembang, jadi masuk kedalam catatan perencanaan,” pungkasnya.
Fathoni menjelaskan, jika yang mendapatkan bantuan dari CSR Bank BJB bukan hanya Desa Bojong Kulur saja, tapi juga Desa Tlajung Udik dan Desa Ciangsana. Namun, untuk Desa Tlajung Udik itu harus tertunda karena terkendala status lahan yang masih juga belum diselesaikan.
“ Anggaran sebesar 400 juta untuk pembuatan kolam retensi di Desa Tlajung Udik harus terhambat karena status tanah yang masih sengketa, dan saat ini persoalan itu menajadi PR bagi Pemda harusnya. Karena efek dari status lahan tersebut, anggaran di tarik kembali oleh Bank BJB,” cetusnya.
Sementara, salah satu warga Kp.Parung Me’in (55) mengucapkan terimakasih kepada Achmad Fathoni yang sudah membantu merealisasikan program, sehingga saluran drainase di Jalan Sikat ini bisa dibangun. Selama air genangan air akibat sangat mengganggu warga.
“Sudah sangat lama kondisi seperti ini, dan alhamdulilah akhirnya bisa terealisaasi berkat dorongan dewan PKS Achmad Fathoni yang sering kali turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi dan keluhan warga. Kami sebagai warga sangat terbantu dengan adanya saluran drainase ini, jadi gak banjir lagi,” tandasnya.
PT. Sekala Arunika Sentosa (SAS) selaku produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merk Yasmin bertanggung jawab penuh atas salah satu warga Cibungbulang, Kabupaten Bogor yang mengalami keracunan dengan memberikan pengobatan.
PT SAS juga menyatakan pihaknya akan mengevaluasi produk yang dihasilkan.
“Dalam hal ini tentunya saya sangat berterimakasih kepada pihak Yasmin yang sudah memberikan pertanggungjawab atas persoalan tersebut,” ungkap korban keracunan, Firman.
Ia juga meminta agar kedepan pihak PT SAS mengedepankan produknya yang sudah beredar luas agar tidak terulang kembali dan tidak ada yang dirugikan.
“Kedepan saya meminta kepada pihak perusahaan lebih peka terhadap pengecekan produk yang beredar luas di pasaran,” ujarnya.
“Saya juga berharap agar pihak perusahaan mengedepannkan quality control agar produk yang beredar lebih terjaga,” tuturnya lagi.
Sementara itu, pihak legal Yasmi, Aum Muharam mengatakan, dengan permasalahan ini pihaknya kedepan akan melakukan pengawasan lebih ketat agar hal ini tidak kembali terjadi.
“Saya selaku perwakilan perusahaan tentunya akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan produk dan akan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar,” pungkasnya.
Disebutkan sebelumnya, salah seorang warga Cibungbulang tersebut mengalami pusing dan mual usai minum air kemasan Yasmin yang diduga sudah tidak layak konsumsi.
Pascakejadian truk angkutan tambang terguling di jalan Cicangkal – Leuwiranji Desa Sukamulya, Rumpin, Kabupaten Bogor pada Selasa (11/7) lalu, kini ramai kembali pembicaraan terkait rusak parah jalan tersebut.
Ruas jalan penghubung antara Kecamatan Gunungsindur dengan Kecamatan Rumpin itu, dikatakan warga telah rusak cukup lama tapi tidak kunjung diperbaiki.
“Jalan ini rusak telah lama, sekitar 5 tahun lebih dan belum diperbaiki hingga saat ini. Sepertinya pihak pemerintah baru peduli setelah ada demo warga,” ungkap seorang warga setempat, Ridwan Rabu (12/7/2023).
Kerusakan parah di jalan raya milik kabupaten yang pengelolaan serta pengawasannya berada di bawah Dinas PUPR ini, juga diungkapkan warga Desa Sukamulya Rumpin.
“Iya jalan ini memang sudah lama rusak parah, kondisinya berlubang dan bergelombang. Saat ada hujan lubang – lubang tertutup air dan itu sangat berbahaya bagi pengguna kendaraan,” ucap Islahudin.
Menyoal kondisi infrastruktur jalan Cicangkal Leuwiranji Rumpin yang rusak parah, Ibnu Sakti Mubarok tokoh pemuda Rumpin meminta Pemkab Bogor khususnya Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan secara maksimal.
“Kami minta segera diperbaiki. Jika ini dibiarkan, maka kami sebagai warga masyarakat akan lakukan aksi demo bersama rekan – rekan mahasiswa,” cetus Ketua Ikatan Alumni HMR ini.
Sementara itu Camat Rumpin, Ade Zulfahmi melalui pesan singkatnya di percakapan grup WhatsApp mengatakan, ruas jalan Cicangkal Leuwiranji sudah masuk ke dalam rencana proyek peningkatan tahun 2024.
“Untuk ruas jalan ini sudah kita usulkan peningkatan pada tahun 2024 dan untuk info armada yang melintas jembatan Leuwiranji agar secara bergantian karena sudah mengalami kerusakan. Semoga jembatan ada pembangunan juga di tahun 2024,” pungkasnya.
Cileungsi | Jurnal Bogor Keberadaan Restoran Wuran Sari yang berdiri tepat di bibir Situ Tunggilis kian menjadi sorotan. Pasalnya, rumah makan tersebut disinyalir tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan melanggar Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 2015 terkait Garis Sepadan Sungai atau Danau. Pihak pengawas UPT DPKPP wilayah timur mengaku sudah melakukan pemeriksaan kelengkapan perizinan restoran dan sudah melayangkan surat teguran kepada pemilik restoran sebanyak dua kali.
“Dari keterangan pemilik restoran, proses pengajuan izin mendirikan bangunan sudah pernah diajukan ke Pemda. Namun ditolak lantaran melanggar Garis Sepadan Sungai,” kata Kepala UPT DKPP wilayah Bogor Timur, Riza Juangsah kepada Jurnal Bogor, Rabu (12/7/23).
Menurut dia, pihak UPT dalam hal ini hanya bisa melakukan pengawasan dan memberikan surat teguran kepada pemilik terkait pelanggaran tersebut. Jika tindak pelanggaran tersebut tidak juga diperbaiki, maka pihaknya akan kembali mengirimkan surat teguran. Karena pihaknya sudah mengeluarkan surat teguran kedua, maka pihaknya akan mengeluarkan teguran ketiga jika tidak ada perbaikan di lapangan.
“Kami akan kirimkan surat teguran ketiga jika memang tidak ada perbaikan dan perubahan terkait pelanggaran tersebut. Jika sudah kami kirimkan surat teguran ketiga maka selebihnya masalah ini akan kami serahkan ke dinas,” cetusnya.
Riza mengatakan, bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi dan mengembangkan usaha di wilayah Bogor ada baiknya untuk memahami regulas dan kebijakan yang berlaku. Hal itu sangat penting untuk menghindari berbagai hal yang dapat mengganggu proses investasi.
“Memang seharusnya sebelum memulai usaha berbagai hal dipertimbangkan termasuk aturan yang berlaku. Jangan sampai usaha yang dibangun tersebut melanggar aturan karena nantinya pihak pengusaha sendiri yang akan mengalami kerugian,” tukasnya.
Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 28/prt/m/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau Pasal 12 (1) dijelaskan jika Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. (2) Muka air tertinggi yang pernah terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi batas badan danau. (3) Badan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan ruang yang berfungsi sebagai wadah air.
Perubahan iklim dan krisis pangan global diyakini masih menjadi ancaman serius di tahun 2024. Untuk itu, Kementerian Pertanian mengambil langkah antisipasi dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional (Musrenbangtannas) tahun 2023, di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Rabu (12/7/2023).
Dedi Nursyamsi
Kegiatan yang mengambil tema Penguatan Sektor Pertanian Menghadapi Dampak Perubahan Iklim Dan Krisis Pangan Global, diikuti Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, serta narasumber dari Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri, Kementerian PUPR dan BMKG.
Kegiatan dilaksanakan secara hybrid (online dan offline), dihadiri sekitar 1800 peserta, yaitu 800 peserta secara offline (OPD lingkup pertanian provinsi dan kabupaten sentra produksi di seluruh Indonesia, narsum, dan dan pegawai lingkup Kementerian Pertanian, dan undangan lainnya) dan 1000 peserta secara online.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan di tengah tantangan sektor pertanian seluruh pelaku pertanian fokus bekerja dalam mempersiapkan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan petani Indonesia.
“Hari ini kami hadir bersama disini dalam rangka membangun komitmen – komitmen antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam menghadapi akselerasi dan upaya- upaya maksimal pada pemenuhan pangan nasional kita,” kata Menteri Syahrul.
Syahrul menambahkan Musrenbangtannas 2023 merupakan kegiatan yang sangat penting dan menjadi wadah untuk mempersiapkan strategi dan langkah kongkrit yang tepat dalam mengantisipasi tantangan sektor pertanian yang beragam mulai dari tantangan perubahan cuaca hingga ketegangan geopolitical yang menjadi warning secara global.
“Hari ini kita hadir ditempat ini untuk menyatakan apapun besok tantangan, mau ada elnino, mau ada climate change, mau ada krisis pangan, Indonesia akan tetap siap untuk mempersiapkan pertanian yang lebih baik, tantangan tidak boleh menghentikan langkah kita,” tambah Syahrul.
Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mempersipakan beberapa upaya antisipasi dan adaptasi El Nino di sektor pertanian yang siap dilaksanakan setiap daerah yakni 1) melakukan identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan serta mengelompokkan menjadi daerah merah, kuning dan hijau, 2) melakukan percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan, 3) meningkatkan ketersediaan alsintan untuk percepatan tani, 4) peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, parit hingga rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
“Roadmap menghadapi elnino dan krisis pangan harus selesai sebelom pulang dari sini. Enggak ada gunanya Musrenbangtan ini kalo strategi ini tidak ada jadi bahas ini bersama Direktur yang bersangkutan,”
“Kepala Dinas yang baik pasti sudah tau daerahnya masing -masing. Jadi buat pembagian wilayah mana yang zona hijau tersedia air dan mana yang kuning dan mana merah,”kata Syahrul.
Lebih lanjut, Syahrul mengatakan bahwa Kementan juga akan melakukan intervensi dalam penyediaan benih varietas tahan kekeringan dan OPT, membangun kawasan percontohan dan akselerasi seluas 1000 ha pada kabupaten yang akan dipersiapkan dalam memproduksi pangan guna memenuhi kebutuhan pada daerah rawan pangan.
“Kita juga akan dorong penggunaan taksi alsintan sesuai arahan Bapak Presiden untuk dimaksimalkan didalam rangka mempersipakan kondisi cuaca buruk, penggunaan KUR dan asuransi pertanian hingga penyiapan lumbung pangan sampai ketingkat desa,” kata Menteri Syahrul.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan peran SDM sangat dibutuhkan.
“Di tahun 2024, BPPSDMP mempunyai 4 program, yaitu Pelatihan berbasis low input dan high outcome seperti pelatihan sejuta petani yang terakhir sudah mencapai 13 juta peserta,” katanya.
Program lainnya adalah Gerakan Pertanian Pro Organik (Genta Organik) sebagai solusi alternatif disaat kelangkaan pupuk, serta Pendidikan Pertanian dan Pemberdayaan Petani Milenial untuk akses KUR.
BPPSDMP juga memiliki Diseminasi program melalui media cetak dan elektronik, dilakukan dengan memanfaatkan dengan berbagai chanell dan program, seperti Mentan Sapa Petani (MSPP), Ngobrol Asik Pertanian (Ngobras), Bertani On Cloud (BOC), Milenial Agriculture Forum (MAF) webinar dan pelatihan kehumasan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai rangkaian proses penyusunan perencanaan program/dan anggaran Tahun 2024 dengan dengan melibatkan seluruh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang yang menangani perencanaan lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pelaksanaan musrenbangtannas dilakukan selama 5 hari dari tanggal 12 hingga 18 Juli 2023, dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang yang menangani perencanaan lingkup Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
