Kades Karangtengah (kiri), tokoh warga (tengah), Bhabinkamtibmas (kanan)
Jurnal Inspirasi – Beredar video Kampung Siri di Bogor di media sosial, Pemdes bersama tokoh warga Kampung Wangun Cileungsi, Karang Tengah, Babakan Madang, Kabupaten Bogor turun tangan lakukan pengecekan.
Sempat gaduh di WhatsApp Group Harkamtibmas Desa Karang Tengah, pemilik akun WhatsApp Haji Agus mengomentari video viral itu.
“Baik buruknya mari kita menjaga keharmonisan keluarga besar karang tengah”. Pemilik akun WhatsApp Rudin pun berkomrntar, “Coba bantu cek akun atau web atau apa itu saya kurang paham”, chat Rudin disusul chat hasil penelusuran akun YouTube inisial RB.
Setelah melakukan pengecekan di lapangan dan penelusuran video durasi pendek, kemudian diketahui berasal dari YouTube berinisial RB tersebut, ternyata tidak sesuai fakta. Pasalnya, narasi didalam video tersebut tidak terbukti kebenarannya.
Terkait itu, Pemerintah Desa Karang Tengah pun melakukan klarifikasi secara resmi yang disampaikan oleh Kepala Desa H. Suhandi Widyapranata, didampingi oleh Bhabinkamtibmas, Staf Desa dan Tokoh Warga.
Lebih lanjut, Bhabinkamtibmas, Bripka Ujang Umaludin, dalam laporannya menegaskan video viral tersebut tidak terbukti kebenarannya. Hal itu tertuang dalam laporan resmi Polsek Babakan Madang.
Ada pun perihal klarifikasi video viral terkait Kampung Siri di Bogor tersebut berbunyi, “Pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Kantor Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, telah dilaksanakan pembuatan video klarifikasi terkait irvalisasi Kampung Siri Kampung Wangun Cileungsi Desa Karang Tengah yang beredar di media sosial.”
“Setelah Pengecekan dan pendataan kepada Ketua RT, RW dan Kepala Desa bahwa tidak benar dengan adanya video yang beredar di media sosial dan sudah dihapus oleh akun tersebut.”
Selanjutnya, Kepala Desa Karang tengah H Suhandi di dampingi tokoh masyarakat dan Ketua RT, RW beserta Bhabinkamtibmas Desa Karang Tengah membuat video klarifikasi tentang adanya kampung Siri yang terkait nikah di bawah umur di Kampung Wangun Cileungsi, Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
dr. Feri Haki, M.Si. Fungsional Dokter pada Klinik BBPMKP
Jurnal Inspirasi – Seluruh jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) berkolaborasi bekerja keras melaksanakan tugas mulia dari Presiden Prabowo, yakni mewujudkan Indonesia swasembada pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimis jika seluruh jajaran saling pikul dan saling kolaborasi, bekerja cepat, swasembada pangan dapat tercapai.
Mendukung hal ini Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk fokus mendukung swasembada pangan melalui pencetakan SDM pertanian yang adaptif terhadap teknologi.
Namun meski sedang sibuk berjibaku mewujudkan swasembada pangan, menjaga kesehatan tubuh adalah hal yang wajib diutamakan oleh diri sendiri diseluruh jajaran Kementan, sehingga kesehatan tidak terabaikan.
Feri Haki dokter pada Klinik Kesehatan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, mengingatkan agar tidak melupakan untuk menjaga kesehatan.
Karena kerja keras semua pihak mewujudkan swasembada pangan harus ditunjang dengan kesehatan yang prima. agar tetap bisa beraktivitas.
Apalagi kata Feri, saat ini sebagian besar wilayah di Indonesia tengah dihadapkan pada musim hujan yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi dan kelembaban udara yang meningkat. Hal ini sangat berdampak pada kesehatan secara individu maupun kesehatan masyarakat.
Kata Feri penting untuk menjaga kesehatan selama musim penghujan yaitu tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, rutin membersihkan lingkungan pastikan tidak ada genangan air, memperhatikan asupan makanan dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang kaya vitamin C, hindari makanan- makanan mentah yang rentan terhadap kontaminasi.
Selanjutnya lindungi diri dari hujan sehingga tubuh terhindar dari suhu dingin. Jaga suhu tubuh dengan mengganti pakaian basah setelah bekerja di lapangan untuk mencegah terjadinya hipotermia. Penting juga menjaga kesehatan mental melalui aktivitas positif dengan kegiatan menyenangkan yang merupakan hobby, seperti memasak, menggambar dan pastikan selalu terhubung dengan orang-orang disekitar.
Tetap melakukan olahraga ringan yang bisa dilakukan didalam ruangan misal, senam, yoga dengan durasi dan frekwensi yang ideal sekitar 30 menit setiap hari. Waspada terhadap penyakit musiman dengan vaksinasi seperti untuk DBD dan influenza yang bisa mengurangi resiko terkena penyakit tersebut hingga 70 persen.
” Kita juga harus mengetahui gejala-gejala lebih dini. Jika kita mengalami demam, nyeri otot, ruam kulit cepat- cepat konsultasikan dengan dokter. Karena penanganan lebih dini dapat meningkatkan peluang kesembuhan lebih baik dan tetap selalu berdo’a agar kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas agar optimal, ” ujarnya, Jum’at (13/12/2024).
Dihubungi di ruang kerjanya, Ia mengakui tingginya curah hujan ini dibeberapa daerah memiliki dampak positif terhadap kesuburan tanah dan ketersediaan sumber air, tetapi kondisi ini juga menciptakan kondisi ideal untuk penyebaran berbagai penyakit.
Feri menekankan, kelembaban udara yang tinggi menjadi faktor utama dalam meningkatkan resiko penyakit. Yang perlu diwaspadai lanjutnya, adalah terjadinya kasus demam berdarah. Selain itu meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA).
Cuaca dingin dan udara lembab yang menurunkan sistem kekebalan tubuh menjadi lebih rentan terutama untuk aktifitas dalam ruangan, dimana bakteri dan virus mudah menyebar, sehingga flu, .batuk dan pilek bisa meningkat hingga 30 persen.
” Data menunjukan, demam berdarah yang disebabkan Virus Dengue yang ditularkan nyamuk Aedes Aegypti 80 persen muncul setelah hujan deras yang menimbulkan genangan air dan perkembangan nyamuk meningkat,” terangnya.
Yang jangan juga diabaikan adalah masalah pencernaan , seperti diare terutama jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kata Feri hujan sering memicu banjir yang bisa mencemari sumber air minum dan makanan yang dikonsumsi.
Bukan hanya fisik, tapi juga ada dampak psikologis. Dijelaskan Feri, musim hujan berpengaruh pada kesehatan mental. Cuaca mendung, aktifitas luar ruangan yang terbatas dapat meningkatkan perasaan cemas.
” Ada peningkatan tingkat depresi bagi semua kita. Data menunjukan bahwa orang-orang yang mengalami penurunan mood atau motivasi selama musim hujan ini dapat berkontribusi pada masalah – masalah kesehatan mental yang serius,” tutup Feri.
jurnalinspirasi.co.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor berhasil menyabet tiga penghargaan bergengsi belum lama ini. Dua penghargaan dalam Festival Literasi Digital (VIRAL) 2024 dan penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Jawa Barat sebagai badan publik pemerintah kota yang informatif.
Dalam Festival Literasi Digital (VIRAL) 2024, pada kategori Jabar Saber Hoax, TAKIS/Kota Bogor Saber Hoaks berhasil meraih juara II dalam Kategori Konten Literasi Digital dan Cek Fakta Teraktif Jabar Saber Hoaks Awards 2024.
Selanjutnya, pada Kategori Social Media Kota of The Year Humas Jabar Award 2024, Pemkot Bogor berhasil meraih juara II yang diadakan oleh Diskominfo Jawa Barat di Hotel Arya Duta, Kota Bandung, belum lama ini.
Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat menyampaikan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang diberikan dalam ajang Jabar Saber Hoaks 2024 dan Humas Jabar Award 2024.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras tim Diskominfo bersama seluruh mitra dan masyarakat yang terus mendukung upaya kami dalam memerangi penyebaran informasi palsu serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Jawa Barat,” ujarnya usai menerima penghargaan.
Ke depan, lanjut Rahmat, Diskominfo akan terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan informasi yang lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab.
“Terima kasih kepada Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan yang diberikan, serta kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam menjaga iklim informasi yang sehat. Semoga penghargaan ini dapat memacu kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi lebih baik lagi,” kata Rahmat.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyampaikan, bahwa kegiatan dan penghargaan yang diberikan adalah bentuk apresiasi dalam acara literasi digital.
Ia pun berharap, ke depan kegiatan ini bisa berkolaborasi untuk menghadirkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti di antaranya untuk mencegah judi online, pinjaman online, pola hidup sehat, menjaga lingkungan, mengolah sampah, dan sebagainya.
“Mudah-mudahan ini tetap menjadi pemicu untuk lebih kreatif dan bekerja lagi. Sehingga kita dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dan publik. Kita yakini kolaborasi menjadi kunci dalam literasi digital ini,” ujarnya.
Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Ika Mardiah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Jawa Barat dengan mengundang seluruh pegiat kehumasan dan literasi digital, baik di perangkat daerah, Kabupaten/Kota, hingga Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
“Kita ketahui bersama bahwa literasi digital ini ada empat pilar. Pertama itu skill atau kemampuan, kemudian etik, budaya dan keamanan. Ini menjadi sangat penting, karena sekarang informasi yang tidak baik, konten-konten yang tidak baik sudah langsung ke HP kita ya,” ucap Ika.
Menurut Ika, yang membahayakan adalah seperti tawaran judi online, dan berita-berita atau informasi hoaks.
“Sehingga pada acara ini juga ada event dan agenda khusus untuk memberikan pelatihan,” ucapnya.
Terpisah, untuk penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Jawa Barat diserahkan langsung Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin kepada Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat yang mewakili Pemkot Bogor di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis (14/11).
Kepala Diskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa raihan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim Diskominfo dan mitra yang terus berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik, sehingga dapat memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Menurut Rahmat, keterbukaan informasi publik bukan hanya sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai Undang-Undang (UU).
Atas dasar itu, Pemkot Bogor akan terus berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik yang transparan dan bertanggung jawab serta menjawab kebutuhan masyarakat di Kota Bogor.
“Sehingga Pemkot Bogor dapat terus memberikan dampak kebermanfaatan bagi masyarakat lebih luas lagi dari sisi keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pj Gubernur Jawa Barat, Komisi Informasi pusat dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungan yang diberikan, serta kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mengawal, memantau dan memberikan masukan untuk terus meningkatkan manfaat yang lebih besar.
Sementara, dalam sambutan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyampaikan bahwa yang terpenting dalam keterbukaan informasi publik adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari keterbukaan informasi publik. Dengan demikian, pertanyaan masyarakat bisa dijawab dengan kebijakan yang telah disiapkan terkait keterbukaan informasi publik.
“Karena keterbukaan memang sudah seharusnya dilakukan oleh semua badan publik. Sehingga, badan yang belum melaksanakannya diingatkan, dan yang sudah melaksanakannya diberikan penghargaan bagi yang terbaik dari yang terbaik,” ucap Bey.
Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Donny Yoesgiantoro, menyampaikan bahwa Monev ini dilaksanakan untuk menilai kepatuhan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
“Jadi, Komisi Informasi ini hanya melihat bahwa badan publik ini telah memenuhi standar-standar layanan informasi yang sudah diberikan oleh Komisi Informasi. Harapan kedepannya konsistensi ini dapat dilanjutkan terus, karena keterbukaan informasi publik ini bukan hanya menjadi kewajiban tetapi juga menjadi kebutuhan,” ucapnya.
Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menilai badan publik yang telah berkomitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik di badan publiknya masing-masing.
“Bagi kami, Monev keterbukaan informasi ini penting karena secara regulasi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan juga dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011,” tuturnya.
Dengan demikian, Monev ini membuktikan adanya komitmen dari badan publik di Jawa Barat dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik dan memberikan motivasi kepada semua badan publik yang telah serius melaksanakan undang-undang dan Perda sebagai bentuk penghargaan dan sanksi.
jurnalinspirasi.co.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, melantik 19 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jumat (13/12/2024).
Para pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan dua kepala sekolah.
Hery menilai pelantikan ini merupakan momentum penting bagi semua pihak, khususnya bagi para pejabat yang baru dilantik. Sebab, menurutnya, pelantikan bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah amanah baru yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dedikasi.
“Bapak Ibu adalah bagian dari proses manajemen ASN dalam rangka perencanaan pengisian jabatan periode April sampai dengan Juli. Kekosongan yang ada atau posisi kosong yang terdampak tentunya pada tahap berikutnya akan dilakukan proses rotasi, mutasi, dan promosi,” kata Hery di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor.
Di hadapan pejabat yang dilantik, Hery menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan merupakan hasil penilaian objektif atas kompetensi dan integritas yang dimiliki.
Pelantikan ini tentunya melalui serangkaian tahapan mekanisme dan proses manajemen ASN berdasarkan sistem meritokrasi, yang mengedepankan kompetensi dan kinerja secara adil tanpa melihat latar belakang, status, suku bangsa, dan faktor lainnya.
“Perubahan merupakan keniscayaan, dan dalam konteks ini, rotasi merupakan bagian dari keniscayaan. Dalam rotasi dan mutasi, selalu ada dua dimensi, yaitu dimensi organisasi dan individu ASN,” ucap Hery.
Ia menambahkan, dimensi organisasi berkaitan dengan kebutuhan organisasi untuk mempertahankan pelayanan dan meningkatkan kinerja, di samping kebutuhan pengisian jabatan. Dari sisi individu ASN, pelantikan adalah bentuk penghargaan terhadap kinerja dan prestasi.
Terlalu lama berada dalam satu jabatan, ditekankan Hery, bukanlah sesuatu yang baik karena akan menghambat peningkatan pengalaman yang dapat diraih.
Melalui ‘tour of duty’, maka akan diperoleh peningkatan kemampuan dan kompetensi sehingga mendukung pengembangan karier.
“Apapun bentuk perubahan dalam SDM, baik rotasi, mutasi, maupun promosi, perlu disyukuri sebagai bagian dari dua dimensi,” ungkapnya.
Keberhasilan memberikan pelayanan, menjalankan roda pemerintahan, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Bogor sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya ASN.
Untuk itu, Hery mengharapkan jajaran Pemkot Bogor terus berkomitmen mengembangkan kapasitas dan kompetensi diri, menjaga integritas, serta menjadi suri teladan bagi bawahannya.
Di akhir acara, Pj Wali Kota Bogor menitipkan pesan untuk menjaga profesionalitas dan integritas, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita adalah pelayan masyarakat, bukan yang dilayani. Ini berlaku untuk semuanya,” tegasnya.
Sebagai informasi, pelantikan yang dilaksanakan telah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
jurnalinspirasi.co.id – Program penataan aset yang digaungkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor Kota Bogor masih belum maksimalnya. Musababnya, Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) sebagai leading sektor penyerahan prasarana sarana umum (PSU).
Bahkan, hingga kini danau yang terletak di Bogor Raya, Kecamatan Bogor Utara, tak kunjung diambil alih oleh Pemkot Bogor.
Hal itupun mendapat sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo. Menurutnya, Disperumkim harusnya lebih bergerak cepat dalam mengambil PSU agar tak kembali menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dwi menegaskan bahwa Disperumkim harusnya fokus pada pengambilan alihan aset bukan hanya hanya mengurusi jalan setapak, RTLH, hingga pertamanan.
“Dinas jangan hanya bekerja dan fokus di sektor itu saja. Pengambil Alihan aset juga penting. Apalagi danau di Bogor Raya itu peruntukan awalnya untuk mencegah banjir di kawasan Bogor Utara,” katanya kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).
Ia menilai bahwa Disperumkim lamban dalam mengambil alih PSU, khususnya danau di Bogor Raya.
Sementara itu, Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Dheri Wiriadhirama mengakui bahwa danau tersebut memang belum tercatat dalam neraca aset.
“Kalau untuk danau belum tercatat dalam neraca aset. Tapi PSU di Bogor Raya sudah ada beberapa yang diserahkan dan masuk dalam neraca aset,” ucap Dheri saat dihubungi.
Di antaranya, sambung dia, PJU, jalan, kantor PDAM, dan beberapa fasilitas publik lainnya.
“Kalau untuk detailnya saya harus buka dulu data aset,” tegasnya.
Terpisah, hingga berita ini diturunkan saat dikonfirmasi perihal tersebut, Kepala Disperumkim Juniarti Estiningsih enggan berkomentar banyak.
jurnalinspirasi.co.id – Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor menyelenggarakan tiga rangkaian kegiatan yakni upacara peringatan, bakti sosial, serta sosialisasi dalam rangka edukasi dan publikasi hasil kinerja Kejaksaan RI melalui saluran RRI Bogor.
“Hakordia Tahun 2024 kali ini mengusung tema ‘Bersama Melawan Korupsi Untuk Indonesia Maju’. Tema tersebut selaras dengan Asta-Cita Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Sigit Prabawa Nugraha.
Menurut dia, kejaksaan berkomitmen bersama dengan seluruh elemen dalam hal pemberantasan korupsi guna mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, yaitu menjadi bangsa maju yang terbebas dari korupsi untuk menuju Indonesia Emas Tahun 2045.
“Selain itu, tema tersebut ialah bentuk refleksi pola pikir serta pola tindak progresif dari setiap aparat penegak hukum khususnya jajaran Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia agar terus berkomitmen dalam menyempurnakan pelaksanaan tugas penanganan perkara tindak pidana korupsi di seluruh penjuru negeri dengan mengharmonisasikan upaya penindakan, memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan maupun kerugian perekonomian negara serta berkontribusi perbaikan tata kelola,” tutur Sigit.
Menurut dia, Kejari Kota Bogor juga melaksanakan Bakti Sosial di depan Kantor Kejari.
“Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Sub Bagian Pembinaan, para Kasubsi, Jaksa Fungsional, dan jajaran Staf Tata Usaha memberikan bantuan berupa sembako kepada tukang becak, pengemudi ojek online, supir angkutan umum, hingga warga masyarakat yang melintas,” jelasnya.
Selain itu, kata Sigit, pihaknya juga membagikan stiker dan pin yang bergambarkan logo Hakordia Tahun 2024 dengan tujuan agar khalayak umum mengetahui mengenai peringatan Hakordia yang dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 9 Desember.
“Kami juga melakukan sosialisasi dalam rangka edukasi dan publikasi hasil kinerja Kejaksaan RI dengan topik pencegahan korupsi dalam memperingati Hakordia Tahun 2024.
“Pada tahun ini, Kejari telah melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap satu perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan bank pada Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Warung Jambu Kota Bogor yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp2.309.025.000,” katanya.
jurnalinspirasi.co.id – Kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri soal pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk pembangunan 3 juta rumah, mendapat respon Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) harus melakukan inovasi untuk menekan lost potensi pendapatan dari BPHTB hingga 10 persen dari perkiraan Bapenda yang mencapai 25 persen.
“Harus ada inovasi untuk menekan lost potensi. Kalau 2025 BPHTB ditarget Rp304 miliar, bila lost potensi 25 persen, artinya kita kehilangan pendapatan Rp65 miliar. Sedangkan pendapatan terbesar Kota Bogor dari BPHTB,” ujar Endah kepada wartawan.
Menurut Endah, apabila aturan teknis telah ditetapkan, Pemkot Bogor harus segera melakukan sosialisasi ke pengembang mengenai hal itu, terutama dalam rangka berkompromi menekan agar lost potensi tak lebih dari 10 persen.
Endah menyatakan bahwa secara jujur kebijakan membebaskan BPHTB dan PBG akan merugikan Kota Bogor dalam sisi pendapatan daerah.
“Jujur sudah pasti merugikan, karena pendapatan Kota Bogor paling besar dari BPHTB. Tetapi karena ini kebijakan pusat, mau tak mau kita harus mengikuti,” ungkap dia.
Endah juga menyebut bahwa seharusnya kategori Rumah Tinggal Sederhana (RTS) hanya untuk luas lantai 21 meter persegi.
“Kalau dulu yang namanya RTS itu luas bangunan 21 meter persegi. Kami juga khawatir ketika PBG dihapus bangunan liar (bangli) akan menjamur, karena dalam SKB itu ada kategori rumah yang dibangun swadaya,” jelasnya.
“Harusnya sih yang dihapus jangan PBG tapi BPHTB saja,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Anang Yusuf mengatakan bahwa pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Bagian Hukum tengah menggodok soal aturan teknis.
Sebab, kata Anang, dalam SKB tersebut tertuang bahwa program tiga juta rumah hanya diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan Rp7 juta bagi mereka yang belum berkeluarga dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.
“Selain itu, untuk masuk dalam program tersebut hitungan luas lantai harus 36 meter persegi untuk rumah susun dan rumah tapak (dibangun menapak langsung di tanah) yang dibangun oleh developer. Kemudian 48 meter persegi untuk rumah yang dibangun mandiri,” ujar Anang.
Menurut dia, meski dalam SKB itu tak di atur mengenai luasan tanah, namun pihaknya saat ini masih mematangkan agar tak salah sasaran.
“Salah satunya kami akan mengecek sertifikat, kalau luas tanah 100 meter persegi luas lantai 36 meter persegi ya tidak bisa. Apalagi kalau penghasilan melewati batas yang ditentukan. Tapi sekarang masih dirumuskan,” jelasnya.
Intinya, sambung Anang, untuk dapat mengikuti program 3 juta rumah, masyarakat harus memenuhi dua kriteria yakni soal pendapatan dan luasan lantai bangunan.
Selain itu, kata Anang, pihaknya juga harus menghitung lost potensi BPHTB akibat kebijakan tersebut.
“Makanya kami lihat dulu berapa kebutuhan rumah di Kota Bogor. Ya kalau untuk perkiraan sementara lost potensi dari BPHTB bisa 25 persen,” katanya.
Ketika disinggung mengenai target pendapatan BPHTB pada 2025 mendatang. Anang menegaskan bahwa Pemkot Bogor menargetkan sebesar Rp304 miliar.
jurnalinspirasi.co.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari meninjau proyek pembangunan Taman Genteng di Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan, Kamis (12/12/2024).
Dalam sidak tersebut, Pj Wali Kota mendapati bahwa lapangan sepakbola tidak rata. Padahal, kata dia, hal itu penting agar warga yang bermain sepakbola tak cedera.
Dalam kesempatan itu, Hery juga menyentil Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) yang tak membuat papan peringatan di kawasan tersebut lantaran di atas taman terdapat kabel listrik.
“Jadi peringatan itu, di antaranya tidak boleh bermain layangan, bermain saat hujan, atau memanjat tembok,” katanya.
Hal itu, sambung Hery, wajib dilakukan sambil menunggu PLN memindahkan gardu listrik dari kawasan tersebut.
Lebih lanjut, kata dia, Taman Genteng bakal diresmikan secara bertahap sambil menunggu rumput di lapangan selesai.
“Targetnya akhir bulan ini atau awal Januari 2025,” ungkap dia.
jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyerahkan bantuan sosial berupa santunan kepada para korban yang terkena musibah bencana sosial non alam kebakaran yang melanda beberapa wilayah di Kota Bogor.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, secara langsung menyerahkan santunan tersebut kepada ahli waris korban jiwa dan korban luka-luka di Peseban Suradipati, Balai Kota Bogor, Kamis (12/12/2024).
Santunan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dengan total Rp 305 juta diserahkan kepada 3 ahli waris korban bencana yang meninggal masing-masing menerima Rp 15 juta. 12 korban luka-luka masing-masing menerima Rp 5 juta,
Rincian bantuan di atas total sebesar Rp 105 juta. Penerima bantuan berasal dari Kelurahan Gunung Batu, Paledang, Babakan, Bantar Jati, dan Pasir Jaya.
Selanjutnya, ada santunan kearifan lokal untuk Kelurahan Cimahpar dan Kelurahan Pasir Jaya bagi 4 kelompok usaha masing-masing menerima Rp 50 juta. Total 200 juta.
“Bantuan yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI dan diwakili oleh kami, Pemkot Bogor. Besar kecilnya bantuan adalah relatif, namun patut disyukuri. Saya yakini bantuan ini tidak bisa menggantikan kehilangan atau penderitaan yang dialami, tetapi diharapkan dapat meringankan beban yang dialami dan dimanfaatkan secara baik,” kata Hery.
Hery juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mencurahkan pikiran, tenaga, solidaritas, dukungan, dan kontribusinya dalam membantu meringankan penderitaan para korban serta bekerja keras dalam proses penanganan bencana.
Lebih lanjut, Hery mengatakan bahwa santunan bantuan yang diserahkan berasal dari anggaran APBN 2024, yaitu Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kemensos RI. Bantuan tersebut diajukan melalui Dinas Sosial Kota Bogor.
“Kami berkomitmen untuk memberikan perhatian, pendampingan, dan bantuan kepada seluruh korban bencana sosial. Kami juga memastikan bahwa mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang sepatutnya,” kata Hery.
Dirinya juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid dalam proses pemulihan bencana. Menurutnya, tanpa kerja sama yang solid, proses pemulihan tidak akan berjalan dengan baik.
“Bencana mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan dan gotong royong. Mari kita terus bekerja sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh, baik untuk menghadapi bencana alam maupun bencana sosial non-alam,” ujarnya.
Manajer Bank Mandiri Kantor Cabang ( KC) Kota Bogor, Siti Kuraesin Fitria, selaku perwakilan Bank Mandiri pusat yang ditunjuk Kemensos sebagai penyalur program bantuan santunan ahli waris, turut menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk membantu meringankan beban para korban bencana kebakaran.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Bogor, Dani Rahadian, menyampaikan bahwa santunan bagi korban bencana kebakaran diserahkan secara langsung. Untuk bantuan kearifan lokal sebesar Rp 200 juta bagi 4 kelompok usaha, Kemensos juga menyerahkannya secara langsung.
Dani menambahkan bahwa kebakaran termasuk dalam kategori bencana sosial non-alam, yang berbeda dengan bencana alam. Oleh karena itu, pengajuan bantuan bagi korban bencana alam di Kota Bogor masih dalam proses di Kemensos.
“Mudah-mudahan terealisasi secepatnya. Perlu diketahui, bencana sosial dan kebakaran memiliki direktorat yang berbeda,” ucap Dani.
Jurnal Inspirasi – Guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia meluncurkan program Brigade Pangan.
Program yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, melalui penerapan teknologi modern dengan melibatkan generasi muda ini mencakup pengelolaan optimasi lahan rawa (OPLAH) serta Cetak Sawah Rakyat (CSR) untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dengan teknologi canggih.
Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) sebagai salah satu UPT Kementerian Pertanian turut ambil bagian dalam program tersebut.
Sejak awal Desember 2024 BBPMKP Ciawi telah menurunkan Tim Pendamping Brigade Pangan ke Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, untuk melaksanakan pendampingan Brigade Pangan di Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Rawa Pitu.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan Brigade Pangan ini menjadi harapan baru untuk sektor pertanian. Program ini membidik generasi muda untuk menjadi motor penggerak utama peratanian masa depan. Mekanisasi teknologi, pengelolaan air yang baik dan pendapatan yang menarik menjadi daya tarik untuk para milenial.
Mentan yakin melalui program ini, produktivitas pertanian dapat meningkat, sementara milenial mendapatkan peluang ekonomi yang menjanjikan.
Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti, mengungkapkan bahwa lebih dari 1.500 Brigade Pangan telah dibentuk. Setiap brigade terdiri atas 15 petani milenial yang mengelola 200 hektare lahan secara modern. Mereka didukung 400 pendamping dari Kementan dan 50 mentor.
Di Lampung Tim Pendamping BBPMKP Ciawi langsung berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang, dan Mentor Pendamping terkait program dan rencana kerja serta identifikasi Brigade Pangan di dua wilayah tersebut.
Tim Pendamping BBPMKP Ciawi memiliki tanggung jawab mengawal enam Brigade Pangan di Kecamatan Rawa Pitu dan Rawa Jitu Selatan dengan total luas 1.200 ha.
Menurut Rachmawati pendamping Brigade Pangan Kecamatan Rawa Pitu,diwilayahnya saat ini, ada yang sedang persiapan lahan dan persemaian.
”Khusus di Rawa Pitu, saat ini ada yang dalam tahap persiapan lahan, dan ada yang sudah persemaian,” terangnya.
