26.8 C
Bogor
Sunday, February 8, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 52

Puluhan Pegawai Kecamatan Nanggung Jadi PPPK, Camat Nanggung Ucapkan Terimakasih ke Bupati Bogor

0

jurnalinspirasi.co.id – Sebanyak 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dilantik oleh Bupati Bogor Rudy Sumanto.

Pelantikan digelar di Lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong pada Jumat (14/11/2025) dari  beragam profesi, baik tenaga guru, kesehatan, teknis maupun nonteknis.

Diantara ribuan yang dilantik tersebut, terdapat 24 PPPK yang berpusat di pelayanan Kantor Kecamatan Nanggung. Usai dilantik yang ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji pegawai kemudian penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan serta penyematan pin pegawai.

Diketahui, sebelumnya 5 honorer di lingkungan Kecamatan Nanggung pada Mei 2025 telah diangkat dan dilantik menjadi PPPK.

Camat Nanggung Ae Saepuloh menyatakan, pelantikan ini dilakukan agar para pegawai mendapat kepastian status kerja serta lebih maksimal dalam bekerja untuk melayani masyarakat.

Lebih maksimal lagi,  membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.” ujarnya.

Lebih lanjut Camat Nanggung mengatakan, dalam menjalankan tugasnya pentingnya kedisiplinan serta amanah dan tanggung jawab.

Sebagai abdi negara, Ae Saepuloh berpesan  para pegawai agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Setelah dilantik, bekerjalah sebaik mungkin dalam mendukung kemajuan Kabupaten Bogor,” harapnya.

Untuk itu, Camat Nanggung mengucapkan rasa terimakasihnya pada Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Ade Ruhandi serta jajarannya atas dilantiknyanya PPPK yang merupakan pekerja di Kantor Kecamatan Nanggung.

Sementara salah satu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kantor Kecamatan Nanggung yang telah dilantik sebelumnya pada 25 April Dede Hidayat mengaku, bersyukur atas capaian yang diraihnya.

Dede Hidayat menyebut, selama 5 tahun  sebagai alih daya atau pekerja  outsourching  di Kecamatan Nanggung kini bisa bernapas lega lantaran mimpinya untuk sebagai PPPK kini terjawab sudah.

(Arip Ekon)

Puluhan Siswa Keracunan MBG, DPRD: SPPG Harus Dievaluasi dan Diinvestigasi

0

jurnalinspirasi.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah puluhan pelajar dari SDN 2 dan 3 Batutulis, SD Lawanggintung, dan sekolah PUI di Kota Bogor mengalami dugaan keracunan makanan, Jumat (14/11/2025). Para siswa disebut mulai merasakan pusing, mual, dan muntah setelah menyantap menu MBG yang diproduksi dapur SPPG La Isola di Batutulis sekitar pukul 09.30 WIB.

Berdasarkan laporan Puskesmas Balekambang dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, menu ayam yang dikonsumsi diduga memiliki aroma tidak sedap dan bagian yang belum matang. Dari 36 siswa yang datang ke fasilitas kesehatan, sebagian besar mengalami keluhan mual, pusing, dan muntah, sementara tiga siswa masih menjalani perawatan.

Menanggapi kejadian tersebut, Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor Selatan, Dedi Mulyono, menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta Pemkot Bogor melakukan investigasi menyeluruh.

“Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal. Pemerintah harus turun cepat dan transparan,” tegas Dedi, Jumat (14/11/2025).

Dedi menilai dugaan ayam kurang matang menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di dapur SPPG. Ia menegaskan kejadian seperti ini tidak boleh terulang.

“Kalau ada SPPG yang lalai, harus dihentikan sementara. Semua dapur MBG wajib memperketat standar kebersihan dan proses masaknya. Anak-anak bukan bahan eksperimen,” ujarnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa dari 55 SPPG yang beroperasi di Kota Bogor, baru 5 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Ini alarm keras. sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS. Jangan tunggu korban berikutnya,” kata Dedi.

DPRD Kota Bogor, lanjutnya, akan mengawal proses investigasi dan mendorong agar hasil laboratorium segera dipublikasikan. Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR memperketat pengawasan rantai produksi MBG, mulai dari penerimaan bahan, pengolahan, hingga distribusi ke sekolah.

“Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Tapi pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar. Tidak boleh lagi ada makanan yang lolos tanpa pengecekan ketat,” pungkasnya.

** Fredy Kristianto

235 Atlet Berlaga di BK Porprov Tarung Derajat

0

jurnalinspirasi.co.id – Pengurus Cabang Tarung Derajat (TD) Kota Bogor dipercaya menjadi penyelenggara Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi (BK Porprov) Jawa Barat (Jabar) 2026 di GOR Vokasi IPB dari Jumat (14/11/2025) hingga Minggu (17/11/2025).

Ketua Pengcab TD Kota Bogor, Boris Derurasman mengatakan bahwa BK Porprov diikuti oleh 24 daerah se-Jabar, dan dibuka langsung oleh Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Sang Guru Achmad Derajat.

Dalam kesempatan itu, Boris mengatakan bahwa dalam BK Porprov 2026 diikuti 24 daerah dengan mempertandingkan sembilan kelas tarung putra, lima kelas tarung putri, dan tujuh kelas seni gerak.

“Total ada 235 atlet yang mengikuti BK Porprov. Terdiri dari 99 atlet putra, 53 atlet putri, dan 83 atlet seni gerak,” ujar Boris kepada wartawan.

Sementara untuk Kota Bogor, sambung dia, tidak menurunkan atlet lantaran mendapat wildcard lantaran bertindak sebagai tuan rumah Porprov 2026..

“Untuk Kota Bogor ada 26 atlet yang mendapat wildcard. Mereka akan turun di kelas tarung putra putri dan seni gerak. Rinciannya, sembilan aylet turun di tarung putra, putri lima orang, dan tujuh atlet di seni gerak,” jelasnya.

Boris mengatakan, seluruh atlet Kota Bogor yang turun di Pomnas dan Pon Beladiri akan diturunkan dalam Porprov 2026.

“Di Pomnas kan kita turunkan empat atlet, hasilnya 1 emas dan tiga perunggu. Sedangkan di PON Beladiri kita turunkan tiga orang, hasilnya satu emas dan satu perunggu,” jelasnya.

Disinggung mengenai target Porprov 2026. Boris menegaskan bahwa pihaknya menargetkan dua medali emas.

“Target kami dua medali emas. Syukur-syukur bisa lebih. Dan Insya Allah kita bisa rebut medali dari nomor seni gerak,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Stop Rujukan Berjenjang! Menkes Budi Sebut Sistem Saat Ini Bikin BPJS Tekor

0

jurnalinspirasi.co.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendorong perubahan besar dalam sistem rujukan peserta BPJS Kesehatan. Ia ingin agar sistem rujukan tidak lagi dilakukan secara berjenjang, melainkan berbasis kompetensi rumah sakit.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (13/11/2025), Budi menilai sistem berjenjang yang berlaku saat ini membuat proses penanganan pasien lambat dan tidak efisien. 

Menurutnya, pasien seharusnya dapat langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan yang mampu menangani penyakitnya, tanpa harus berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain.

 “Dari BPJS biayanya lebih murah, masyarakat juga lebih senang. Tidak perlu dirujuk tiga kali, bisa keburu meninggal kalau bertele-tele. Lebih baik langsung ke tempat yang bisa melayani sesuai anamnesis awal,” ujar Budi.

Ia mencontohkan, pasien dengan penyakit jantung yang membutuhkan bedah jantung terbuka tidak seharusnya melewati rumah sakit tipe C dan B sebelum ke rumah sakit tipe A yang memang memiliki kemampuan tersebut. 

“Tipe C dan B tidak mungkin bisa menangani kasus itu. Jadi sebaiknya langsung ke tipe A,” tegasnya.

Menurut Budi, sistem rujukan berbasis kompetensi akan menghemat anggaran BPJS Kesehatan karena pembayaran hanya dilakukan kepada satu rumah sakit yang benar-benar menangani pasien hingga tuntas. Seprti dikutip Kontan, Jumat (14/11).

“Dengan sistem sekarang, BPJS harus bayar beberapa kali ke rumah sakit berbeda. Kalau sistem baru diterapkan, cukup sekali saja, langsung ke rumah sakit yang tepat,” kata Budi.

Selain efisiensi biaya, sistem baru ini diyakini dapat mempercepat pelayanan medis dan meningkatkan kepuasan peserta BPJS.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, menegaskan bahwa sistem baru ini akan menghapus pola rujukan berjenjang berdasarkan kelas rumah sakit. Nantinya, rujukan akan didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan medis pasien.

“Kalau saat ini rujukannya berjenjang dari kelas D, C, B, hingga A, ke depan akan diubah menjadi rujukan berbasis kompetensi,” ujar Azhar di Gedung DPR, Jakarta.

Dalam sistem ini, pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa langsung dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhannya, tanpa melihat kelas atau akreditasi. 

“Pasien akan langsung dikirim ke rumah sakit yang mampu menangani kasusnya, sehingga pelayanan lebih cepat dan administrasi lebih sederhana,” jelasnya.

Azhar menambahkan, sistem baru ini juga diharapkan mengurangi beban administrasi dan mencegah rujukan berulang. 

“Kalau sudah dirujuk ke rumah sakit yang tepat, penanganan bisa langsung tuntas. BPJS juga cukup membayar satu rumah sakit saja,” ujarnya.

Dengan perubahan ini, pemerintah berharap sistem pelayanan BPJS Kesehatan menjadi lebih efisien, cepat, dan tepat sasaran. (ded)

Puluhan Siswa di Bogor Selatan Keracunan MBG

0

jurnalinspirasi.co.id – Puluhan siswa SDN 3 Batutulis dan SDN 2 Batutulis serta Lawanggintung diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Dapur Isola Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Jumat (14/11/2025).

Insiden tersebut pertama kali dilaporkan Babinsa Kopka Agus Suhendar sekitar pukul 09.30 WIB. Para siswa menyampaikan keluhan berupa pusing, muntah-muntah, dan sakit perut tidak lama setelah menyantap hidangan MBG di sekolah.

Kemudian, para siswa mendapatkan perawatan di Puskesmas Bogor Selatan Balekambang Batutulis. Berdasarkan pemeriksaan awal organoleptik atau pengecekan fisik dan aroma yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, ditemukan bahwa daging ayam pada menu MBG beraroma kurang sedap dan terdapat bagian yang belum matang.

Sedangkan menu lainnya dinyatakan aman. Sampel makanan masih menunggu pemeriksaan lanjutan di laboratorium.

Menurut keterangan pihak sekolah, proses uji makanan menunjukkan bahwa dari tiga wadah sajian (ompreng), satu di antaranya terdeteksi memiliki aroma tidak wajar.

Sisa makanan yang belum dikonsumsi langsung ditarik untuk mencegah kejadian meluas. Meski demikian, jumlah siswa dengan dugaan keracunan dilaporkan masih terus bertambah.

Untuk sementara, distribusi menu MBG dari Dapur Isola Batutulis dihentikan. Tim sekolah berkoordinasi dengan SPPG, Puskesmas, dan Dinkes Kota Bogor untuk penanganan khusus bagi siswa yang dicurigai mengalami keracunan.

Menu MBG yang dikonsumsi siswa pada hari kejadian terdiri dari nasi putih, ayam panggang, tumis wortel jagung, keripik tempe, dan susu.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Bofor Selatan, Dr. Maria membenarkan ada dugaan pelajar keracunan usai mengantap MBG.

“Yang datang hari ini sejumlah 35 anak. Sebanyak 11 orang dari SDN Batutulis 2 kemudian 24 orang dari Batutulis 3. Lalu ada pelajar dari SD Lawanggintung,” katanya.

Ia menjelaskan, yang pertama datang itu ada sebanyak 6 orang. Dari gejala yang di keluhkan mual disertai dengan pusing dan ada dua orang yang muntah-muntah.

“Lalu kami melakukan penanganan observasi sekitar 15 kemudian datang lagi rombongan yang berikut nya, jumlahnya hampir mencapai 15 orang. Lalu kami lakukan triase seperti biasa jadi ketika nanti yang aman kita pisahkan sedangkan yang bergejala berat kami masukan ke ruangan yang ada di dalam puskesmas. Dan terakhir hasilnya hanya ada satu yang gejalanya sampai sekarang kita tangani dan dirawat dengan di infus,” jelasnya.

Gejala lainnya, kata dia, hampir sama mual pusing kemudian muntah. Kemudian ada satu yang di observasi itu dengan buang air besarnya aga berdarah. Sekarang yang sisa dari 35 orang yang datang itu sudah pulang sebanyak 32 orang, masih ada 3 yang dirawat. Lalu kemudian pukul 13.10 WIB ada yang datang lagi dari SD lawang gintung 1 orang. “Jadi totalnya sampai pukul 13.30 itu berjumlah 36 orang dengan gejala yang hampir sama,” jelasnya.

Makanan yang diamankan, kita sudah amankan adalah sempel makanan tadi yang dari anak anak makan, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh bagian kesling juga muntahannya. “Jadi muntahan anak anak itu kita sudah dilakukan pemeriksaan sempelnya yang sudah di bawa oleh kesling,” katanya.

“Semuanya kita periksa, cuma disampaikan oleh anak anak adalah tapi random juga ada yang bilang dari ayam nya aga kurang enak, tapi ada beberapa anak yang bilang dari sayur ada jagung di tambah ada kacang. Tapi hampir secara keseluruhan anak anak bilangnya sih ayam. Tapi kita tidak pastikan kesitu semuanya pasti harus menunggu sempel yang dilakukan pemeriksaan laboratorium,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Rudy Susmanto Lantik 9.687 PPPK Paruh Waktu, Terbesar Se-Indonesia

0

jurnalinspirasi.co.id – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara resmi melantik 9.687 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, di Lapangan Panahan Stadion pakansari, Cibinong, Jumat (14/11). Pelantikan PPPK paruh waktu ini menjadi yang terbesar di tingkat kabupaten / kota se-Indonesia.

Hadir pada pelantikan tersebut, Kepala Kantor Regional (Kanreg) III BKN Bandung, Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), jajaran kepala perangkat daerah, direktur RSUD, dan camat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, Alhamdulillah, pada hari ini Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor serta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah telah melaksanakan pelantikan dan pengukuhan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Sebanyak 9.687 pegawai telah resmi dilantik, dan ini merupakan pelantikan pegawai paruh waktu terbesar di tingkat kabupaten/kota se-Indonesia,” kata Rudy.

“Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan kesejahteraan para pegawai yang telah berkontribusi bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Rudy menjelaskan, pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan implementasi kebijakan nasional tahun 2026. Sesuai arahan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), pegawai paruh waktu akan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Walaupun tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Bogor baru diberikan kuota 4.500 pegawai untuk tahap pertama,” jelas Rudy.

Ia menegasakan, kami sudah menyampaikan kepada BKN bahwa apabila diberikan instruksi untuk mengangkat seluruh pegawai paruh waktu, dari sisi penganggaran kami siap melaksanakannya Rudy. (**)

Ribuan PPPK Dilantik, Ketua DPRD Sastra Winara Siap Dorong Penguatan SDM dan Pelayanan Publik

0

jurnalinspirasi.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, hadir bersama Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam pelantikan 9.647 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang berlangsung di Lapangan Panahan Stadion Pakansari, Cibinong, Jumat (14/11/2025).

Agenda besar ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemkab Bogor memberikan kepastian status bagi tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi.

Pelantikan massal tersebut menjadi salah satu peristiwa bersejarah bagi Kabupaten Bogor, mengingat jumlah pegawai yang diangkat mencapai hampir sepuluh ribu orang. Para peserta mengikuti rangkaian acara dengan penuh antusias, menandai harapan baru bagi keberlanjutan karier mereka di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan secara simbolis kepada para PPPK. Penyerahan SK ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperjelas status kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer.

Ketua DPRD Bogor, Sastra Winara, memberikan penghargaan atas terealisasinya pelantikan besar ini. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendukung langkah Pemkab Bogor dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya para aparatur yang berperan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Pelantikan ini bukan sekadar perubahan status, tetapi juga dorongan agar para PPPK dapat bekerja lebih profesional dan menjalin sinergi yang baik dengan Pemkab Bogor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkap Sastra Winara.

Sastra juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid antara DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda untuk mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor.

Dengan resmi dilantiknya ribuan PPPK tersebut, pemerintah daerah berharap mereka segera memberikan kontribusi nyata dalam berbagai bidang pelayanan.

Kehadiran tambahan tenaga aparatur yang memiliki kepastian status diharapkan mampu membuat roda pemerintahan berjalan lebih efektif, profesional, serta lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelantikan ini sekaligus menjadi bukti keseriusan Pemkab Bogor dalam membangun pondasi birokrasi yang semakin modern, kuat, dan berfokus pada pelayanan publik yang berkualitas.

(**)

Pelayanan Meningkat, Puskesmas Sirnagalih Ajukan Pembangunan Ruangan Baru

0

Jurnal Bogor – Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas pelayanan kesehatan di wilayah Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, membuat Puskesmas Sirnagalih mendesak adanya peningkatan sarana dan prasarana, khususnya penambahan ruangan pelayanan.

Kepala Puskesmas Sirnagalih, Netty Susilawati, mengungkapkan bahwa tingginya kunjungan pasien tidak sebanding dengan kapasitas ruang yang tersedia saat ini. Kondisi tersebut membuat pihaknya kesulitan mengoptimalkan berbagai layanan yang terus bertambah.

“Bertambahnya penduduk membuat pasien yang berobat semakin banyak, namun bangunan yang ada belum memadai. Salah satu kebutuhan mendesak adalah penambahan ruangan baru serta peningkatan status menjadi puskesmas rawat inap. Dengan gedung yang ada, kami sudah berupaya mengoptimalkan, tetapi tetap terbatas,” ujar Netty kepada Jurnal Bogor, Jumat (14/11/25).

Ia menjelaskan bahwa banyak program kesehatan yang harus dikerjakan setiap hari, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, imunisasi, pelayanan gigi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Sementara itu, puskesmas hanya didukung oleh 20 tenaga medis, yang harus membagi tugas dengan fasilitas yang terbatas.

Netty menegaskan bahwa usulan penambahan ruangan dan peningkatan status puskesmas telah diajukan melalui Musrenbang Kecamatan Tamansari. Pihaknya berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat.

“Kami berharap usulan ini bisa terealisasi demi peningkatan pelayanan kepada pasien,” pungkasnya. Yudi

Mantap, Kota Bogor Lindungi Profesi Guru

0

jurnalinspirasi.co.id – DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelindungan Guru, menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna, Rabu (12/11/2025).

Ketua Tim Pansus Raperda tentang Pelindungan Guru, Juhana mengatakan bahwa lahirnya Raperda tentang Pelindungan Guru mengacu pada hukum yang kuat yang isinya telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan.

Perda tentang Pelindungan Guru dijelaskan oleh Dedi terdiri dari 16 bab dan berisi 29 pasal yang mulai dari kedudukan guru sampai pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

Menurut dia, guru adalah salah satu unsur penting dalam dunia pendidikan. Sebab selain bertujuan memberikan ilmu pengetahuan dalam rangka menciptakan siswa yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan siswa yang memiliki karakter yang baik.

“Kami DPRD Kota Bogor tentu ingin menciptakan eskosistem yang sehat di dunia pendidikan dengan memberikan perlindungan kepada guru-guru di Kota Bogor,” ujar Juhana kepada wartawan.

Kata dia, dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa ‘Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan atau satuan pendidikan wajib memberikan pelindungan terhadap Guru dalam pelaksanaan tugas’.

“Kita memiliki kewajiban untuk memberikan pelindungan terhadap Guru, tentunya adanya pelindungan ini diberikan untuk menjamin serta menjaga stabilitas dan kinerja Guru sebagai tenaga pendidik,” kata lelaki yang akrab disapa Uncle Joe itu.

Uncle Joe berharap kehadiran Perda ini bisa segera diimplementasikan sebelum peringatan hari Guru Nasional yang akan jatuh pada 25 November 2025 mendatang.

Ia menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh guru-guru, civitas akademi dan masyarakat yang telah membantu menyusun Raperda ini.

“Semoga ini juga bisa menjadi kado yang baik bagi para guru-guru di Kota Bogor menjelang peringatan Hari Guru Nasional,” ungkapnya.

Raperda Pelindungan Guru, sambung dia, dibuat karena dalam pelaksanaan tugasnya, guru belum mendapatkan pelindungan yang maksimal sehingga perlu adanya pengaturan yang menjamin terlindunginya guru dalam melaksanakan tugasnya.

“Ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya peran dan fungsi Guru dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Permudah Pemeriksaan WP ‘Nakal’ Melalui Aplikasi Sisarah

0

jurnalinspirasi.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor terus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari koreksi pajak. Salah satunya dengan membuat aplikasi Sisarah (Sistem Informasi Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah).

Diketahui, aplikasi tersebut digagas oleh Kepala Sub Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pemeriksaan bersama Tim Bapenda Kota Bogor, Dicky Pratama itu, bertujuan untuk menyediakan informasi akurat soal wajib pajak (WP).

“Jadi setiap WP kan beda-beda dari sisi pembayaran ada yang flat, semi flat, dan tidak bayar sama sekali. Sehingga keberadaan aplikasi ini akan mempermudah mengakses informasi tersebut,” ujar Dicky kepada wartawan, Kamis (13/11).

Menurut dia, aplikasi Sisarah dibuat karena selama ini tidak ada data akurat soal WP yang tak patuh. Imbasnya ada keterlambatan dalam melakukan proses pemeriksaan.

“Jadi nggak efisien secara waktu,” kata peia yang pernah menjabat sebagai Lurah Sempur itu.

Selain itu, kata dia, dengan adanya aplikasi ini mengubah metode pemeriksaan WP dari cara manual menjadi digital.

“Jadi nggak perlu cari dokumen lagi, sebab bisa diakses di aplikasi. Sehingga mempermudah akses progres pemeriksaan dan agar pengarsipan lebih tertata dan rapih. Dokumen juga tidak akan hilang,” ungkap Dicky.

Ia menambahkan, dalam aplikasi ini ada data WP dari empat sektor pajak yang dapat diakses. Yakni, restoran, hotel, hiburan, dan parkir.

** Fredy Kristianto