26.1 C
Bogor
Sunday, February 8, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 49

Cetak PBJP Kompeten, UPT Pelatihan Kementan Gelar Pelatihan

0

jurnalinspirasi.co.id – Dalam upaya memperkuat kapasitas aparatur di bidang pengadaan barang/jasa, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 Batch III bagi ASN lingkup Kementan.

Pelatihan ini berlangsung sejak 27 Oktober–13 November 2025 secara blended di BBPMKP dan diikuti peserta dari berbagai unit kerja Kementan.

Penyelenggaraan pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen Kementan dalam menghadirkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan proses pengadaan secara akuntabel sesuai regulasi yang berlaku.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa peningkatan kompetensi SDM aparatur merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

“ASN Kementan harus memahami tata kelola pengadaan dengan baik. Profesionalisme dalam PBJ adalah kunci efisiensi anggaran dan keberhasilan program pertanian di lapangan,” tegas Amran.

Senada dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya peningkatan kapasitas ASN dalam mendukung modernisasi birokrasi di bidang pertanian.

“Pelatihan PBJP merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap aparatur mampu bekerja sesuai prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Kompetensi ini harus terus diperkuat agar program Kementan berjalan tepat sasaran,” ujar Santi.

Pelatihan ditutup secara resmi, Kamis (13/11/2025) di BBPMKP Ciawi oleh Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kementan Risman Mangidi, yang menekankan bahwa pengadaan barang/jasa adalah ruang strategis yang menuntut kemampuan teknis sekaligus integritas tinggi.

“ASN yang kompeten di bidang PBJ adalah ujung tombak tata kelola anggaran yang kredibel. Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat menerapkan pengetahuan dan standar profesional dalam setiap proses pengadaan,” ungkap Risman.

Sementara itu, Kepala BBPMKP Sukim Supandi, selaku penyelenggara, menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan kompetensi ASN secara nyata.

“BBPMKP memastikan seluruh proses pelatihan berjalan komprehensif, mulai dari pembelajaran hingga sertifikasi. Harapannya, setiap peserta dapat mengimplementasikan praktik PBJ yang efektif dan sesuai ketentuan,” jelas Sukim.

Pelatihan PBJP Level 1 ini mengombinasikan materi peningkatan pengetahuan, keterampilan teknis, serta pemahaman etika pengadaan sehingga ASN mampu melaksanakan proses PBJ secara profesional, efisien, dan sesuai regulasi.

Dengan berakhirnya kegiatan ini, ASN Kementan diharapkan memiliki kompetensi yang semakin solid dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan berintegritas, sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat pelayanan publik dan mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.

(Restu/BBPMKP)

SALAK ECO TRAIL RUN 2025: Merangkul Para Penggiat Olahraga Alam Bebas untuk Peduli Pelestarian Alam dalam Semangat “Ego to Eco”

0

Bogor I Jurnalbogor ., Salak Eco Trail Run 5 sukses diselenggarakan pada akhir pekan lalu, 16 November 2025, di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dengan Kabut Pinus – Sukamantri sebagai lokasi venue utama. Event tahun ini menghadirkan tiga kategori lomba: 6K, 12K, dan 21K, serta berhasil menarik 469 pelari trail, penggemar lintas alam, dan pecinta ekowisata dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara.

Peserta internasional tercatat berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Prancis, Jerman, Belanda, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Vietnam, menambah energi global dalam perayaan olahraga alam bebas ini.
Acara ini tidak sekadar kompetisi lari. Dengan tema “Ego to Eco”, Salak Eco Trail Run 5 menjadi upaya kolaboratif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi alam, keberlanjutan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia—khususnya habitat Elang Jawa yang tersisa.

Rute tahun ini dirancang untuk menampilkan keindahan lanskap Gunung Salak. Para pelari melewati berbagai medan menantang, mulai dari jalur hutan hujan tropis yang lebat, air terjun dan sungai, hingga punggungan gunung yang merupakan habitat Elang Jawa. Setiap peserta merasakan pengalaman berlari yang unik di tengah keasrian hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan perkebunan masyarakat lokal, sekaligus memahami pentingnya menjaga ekosistem.


Kami mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada para sponsor, mitra, dan relawan yang telah berperan penting dalam menyukseskan acara ini. Terima kasih kepada:
Superindo, Amidis, Savoria Hydroplus, PT. Laris Manis, Frame Sport, Kuntum Farmfield, Tribun, PT. GAIA, Sintas, PT. Rimba Makmur Utama, Trijee, Greenforest, Leuweung Geledegan Ecolodge, Padjajaran Suite, Panorama Pinus, Ibest Physiotherapy, Sensodyne, Tenwas, Sunpride, Cadbury, Cimory, Arei, Yavabar, Monsky, Bear Brand, Buavita, Bango, Mulya Raya, Comnet, 5 Days, FotoYu, Samdhana, IBA Pro Timing System, Tahura Trail Run, dan JHET Store, atas dukungan luar biasa yang diberikan.
Kami juga menyampaikan terima kasih kepada mitra lembaga: Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, PT. HRL – Kabut Pinus, Kelompok Tani Ketan Mas, Pemerintah Desa Sukaharja, Desa Tajur Halang, Desa Tanjung Sari, Desa Cipelang, Desa Sukamantri, serta Pemerintah Kecamatan Cijeruk dan Kecamatan Tamansari, atas dukungan penuh dalam kelancaran penyelenggaraan acara.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap konservasi, Salak Eco Trail Run menerapkan berbagai langkah ramah lingkungan, termasuk pengurangan sampah, pedoman minim-dampak bagi peserta, hingga kegiatan pembersihan jalur setelah acara. Kami bertekad menjadikan Salak Eco Trail Run sebagai model acara berkelanjutan di Indonesia, yang tidak hanya memperkenalkan pesona alam, tetapi juga menginspirasi kesadaran konservasi.
Asep Mulyana, selaku Event Director SETR 2025, menyampaikan:
“Menjaga kelestarian alam, termasuk habitat satwa seperti Elang Jawa, adalah tanggung jawab bersama. Kami berharap keindahan dan kesegaran alam ini tetap dapat dinikmati hingga generasi mendatang.”
Para peserta juga memberikan berbagai kesan positif terhadap penyelenggaraan acara, mulai dari proses lomba yang tertib, suasana alam yang asri, keramahan panitia, hingga respons cepat dari tim medis. Mereka mengapresiasi pengalaman berlari di kawasan konservasi yang menawarkan lintasan menantang khas trail run namun tetap terjaga kondisi alaminya.
Antusiasme masyarakat sekitar pun sangat baik. Selain turut terlibat sebagai marshal di beberapa titik, warga setempat menyambut para pelari dengan penuh kegembiraan, menambah kehangatan dan energi positif selama acara berlangsung.

Salah satu peserta, Arief Wismoyono, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan jumlah peserta : “Panitia sudah sangat baik dengan membatasi peserta hanya 500 orang untuk menghindari gangguan langsung terhadap alam dan menjaga kondisi lintasan tetap lestari.”
Kami bangga menyaksikan antusiasme luar biasa dari para pelari dan komunitas, baik di lokasi maupun melalui media sosial. Untuk cerita, foto, dan momen menarik lainnya, silakan ikuti perjalanan kami di Instagram @salakecotrailrun.(wawanhermawanto)

Komisi III Desak Proyek Bermasalah Diaudit

0

jurnalinspirasi.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Benninu Argoebie menegaskan bahwa pihaknya mendesak agar dilakukannya audit terhadap sejumlah proyek yang tidak menerapkan K3. Seperti revitalisasi Mila Kencana, GOR Indoor B, Indoor A, dan trotoar di Jalan Ahmad Yani serta Jalan Tirto Adhi.

“Kami sangat kecewa. DPRD membahas anggaran sampai pagi, dan ninggalin keluarga agar masyarakat Kota Bogor dapat menikmati infrastruktur yang baik. Tapi justru kontraktor seperti main-main, nggak mengedepankan safety,” ujar Benninu kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Atas dasar itu, kata dia, selain mendorong dilakukannya audit terhadap seluruh proyek. Komisi III mendorong agar Polresta Bogor Kota dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor turun gunung karena proyek itu berkaitan dengan masyarakat.

“Tenaga ahli K3 nggak ada di lapangan. Pekerja tak pakai perlengkapan K3. Padahal, belum lama ini ada kejadian pekerja meninggal akibat tertimpa longsoran di proyek SDN Gang Aut,” kata dia.

Menurut pria yang akrab disapa Benn itu, dinas terkait juga harus bertanggungjawab dengan adanya temuan sidak Komisi III. Iapun mendorong agar Wali Kota Dedie A Rachim segera melakukan evaluasi.

Kedepan, kata Benn, sebelum proyek dikerjakan harus ada pengecekan HSE induksi. Yakni, pengecekan dan pemberitahuan dari aparat berwenang mengenai K3.

“Jadi dari HSE induksi akan terlihat mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak,” tegas politisi NasDem itu.

Benn juga menegaskan, agar Pemkot Bogor memasukan sanksi denda per hari di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) terhadap sebuah proyek apabila para pekerja tak menggunakan K3.

“Kalau mengerjakan proyek di BUMN tidak pakai K3 didenda 50 USD ler hari. Kalau BUMN menerapkan artinya ada aturan yang kuat, mestinya itu diadopsi Pemkot Bogor,” tegas dia.

Sementara itu, PPK proyek revitalisasi Mila Kencana, Sultodi Mahbub mengaku sudah menginstruksikan kontraktor untuk menerapkan K3.

“Kita sudah ingatkan sekarang kembali ke kontraktor dan pekerja. Kadang pas ada kami dipakai perlengkapan K3. Kalau kami nggak ada dilepas. Nanti kami akan ingatkan lagi,” ucapnya.

Saat ditanya soal apakah akan diterapkan sanksi kepada kontraktor. Sultodi hanya mengatakan bahwa pihaknya bakal lakukan evaluasi.

“Ya, kita akan evaluasi. Sanksi paling kami beri kepada pekerja,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Yuyud, Eks DPRD Usul RPATA Solusi Kurangi Silpa Negatif

0

jurnalinspirasi.co.id – Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019 Yuyud Wahyudin mengusulkan agar Pemkab Bogor menerapkan mekanisme pembayaran yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga yang dibiayai APBN. Hal itu dapat mengurangi potensi silpa negatif di akhir tahun anggaran.

“Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) adalah solusi konstruktif yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk dapat mengurangi potensi silpa negatif pengelolaan anggaran di pemda,” ujar Yuyud yang kini mengampu sebagai direktur lembaga kajian Institut Studi Ekonomi Pembangunan (INSTEP) kepada Jurnal Bogor, Senin (17/11/2025).

Yuyud menjelaskan RPATA telah digunakan oleh kementerian dan lembaga yang dibiayai APBN dan telah menjadi solusi konkrit dalam mengatasi pembiayaan pelaksanan pekerjaan baik infrastruktur maupun pengadaan barang dan jasa. RPATA sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 109 tahun 2023.

“Saat ini K/L yang didanai APBN sudah mengadopsi mekanisme pembayaran dengan RPATA. Sebelumnya mekanisme ini dikenal dengan Bank Garansi, nah sekarang sudah ada RPATA,” ujar Direktur INSTEP.

Oleh karena itu, Yuyud memberi saran agar Pemkab Bogor dapat menggunakan mekanisme RPATA jika berhadapan dengan keterlambatan pelaksanaan proyek karena administrasi atau kendala seperti kelangkaan bahan material alam yang berpotensi mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak pekerjaan.

“Fenomena kelangkaan bahan material alam sebagai dampak penutupan sementara tambang di 3 kecamatan di Bogor memang berpotensi mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal dalam kontrak. Namun pembiayaannya bisa diatasi jika Pemkab Bogor mau menggunakan mekanisme RPATA atau jika memakai nomenklatur daerah memakai nama RPATADA,” tegas Yuyud.

Kini tinggal kemauan politik dan keinginan baik dari Pemkab Bogor yang dipimpin Bupati Bogor Rudy Susmanto untuk bisa mengadopsi solusi administratif anggaran yang dapat berdampak pada penilaian kinerja keuangan daerah.

“Solusi sudah ada, ya tinggal political will dan good will dari bupati Bogor serta jajarannya, mau diadopsi atau tidak. Atau mau begini terus kondisi serapan anggaran pemkab yang sudah kita ketahui bersama,” tandas Yuyud.

(Herry Setiawan)

HIMA FKS UMB Raya Gelar Pengembangan Dasar Kepemimpinan Bagi Mahasiswa Baru

0

jurnalinspirasi.co.id – Himpunan Mahasiswa Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Muhammadiyah Bogor Raya kembali menggelar kegiatan Pengembangan Dasar Kepemimpinan (PENDAKI) 2025, sebuah agenda tahunan yang melibatkan seluruh Himpunan Mahasiswa Program Studi di lingkungan fakultas, yakni Giznity (Gizi), Cosinbara (Ilmu Komputer), Himabi (Kebidanan), dan Himasatria (Aktuaria) pada 13-15 November 2025 yang berlokasi di SMK Muhammadiyah 09 Nanggung.

Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai kepemimpinan dan keorganisasian kepada para mahasiswa baru. Selain itu, pengembangan Dasar kepemimpinan (PENDAKI ) menjadi syarat wajib bagi mahasiswa yang ingin bergabung dalam organisasi mahasiswa, khususnya Himpunan Mahasiswa (HIMA) tiap program studi.

Acara dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains, Rudi Haryono S.S., M.Pd. serta turut dihadiri oleh Ketua Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) dan perwakilan berbagai organisasi mahasiswa serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

“Harapan kami, para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang mereka peroleh baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan organisasi. Melalui kegiatan ini, kami ingin mencetak pemimpin muda yang berkarakter, kolaboratif, dan visioner, khususnya di bidang kesehatan dan sains, sesuai dengan tema tahun ini,” ujar Lia, salah satu panitia.

(teti/mg)

Poktan Tunas Mandiri Diwisuda Jadi Pelaku Usaha Kolektif Berbasis Iptek

0

jurnalinspirasi.co.id – Setelah berhasil sebagai petani katuk, kelompok tani (poktan) asal Kecamatan Nanggung yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petani Terkonsolidasi (FKPT) Tunas Mandiri kini di wisuda.

Momen bersejarah ini, mereka   di wisuda  di Fakultas Peternakan IPB University Bogor setelah mengikuti pembelajaran program korporasi usaha rakyat (proKUR) ke-9. Petani tersebut kini resmi menyandang status pelaku usaha kolektif berbasis iptek.

Poktan Tunas Mandiri

Pembina FKPT Prof.Dr. Ir Muladno MSA mengatakan, wisuda bagi kelompok tani karena telah mengikuti tahapan metode pembelajaran sebagai petani profesional.

Sayuran hijauan  katuk komoditas pertama yang dikembangkan dan dipilih sebagai objek pembelajaran dalam Akademi Korporasi Usaha Rakyat (AKKUR) Kecamatan Nanggung.

“Karena hijauan katuk memiliki jalur hilirisasi yang jelas serta kepastian pangsa pasar,” tandasnya.

Memahami skema kemitraan hingga manajemen usaha yang berbasis kolektif dalam rangkaian proKUR. Transformasi ini menandakan bahwa mereka tidak hanya sebagai petani penggarap tetapi sebagai pengusaha rakyat yang mengelola sistem produksi bersama secara profesional.

Ketua FKPT Didih Rudiatna mengaku bangga dengan keyakinan masa depan sebagai petani. “Tentu kami mendukung penuh gerakan ini, karena untuk memperkuat petani melalui skema kolektif. Dulu kami bekerja dan bergerak masing-masing. Namun, hadirnya forum tani ini kini kami bergerak bersama menjadi satu,” ujarnya.

“Karena AKKUR dan FKPT cara bekerja secara terstruktur mulai bidang pengelolaan tanah hingga pascapanen,” paparnya.

Selain akademisi yang hadir, FKPT  mendapat  apresiasi dari Prof Dr. Ir. Idat Galih Permana M.Sc. Agr IPU. “Kami harap model ini dapat sukses dan terus berkembang diwilayah lain,” harapnya.

(Arip Ekon)

Pertamina Blokir 394 Ribu Nopol Kendaraan, Tak Bisa Lagi Isi BBM Subsidi

0

jurnalinspirasi.co.id – PT Pertamina Patra Niaga telah memblokir sebanyak 394 ribu nomor polisi (nopol) kendaraan yang terindikasi melakukan penyelewengan (fraud) untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, mengatakan perusahaan terus mendorong penjualan produk-produk nonsubsidi serta menerapkan digitalisasi untuk melakukan monitoring dan pengawasan transaksi produk-produk subsidi.

“Program-program strategis yang terus kita dorong selama tahun 2025 antara lain program subsidi tepat baik untuk sektor BBM maupun sektor LPG,” katanya, dikutip Senin (17/11/2025).

Mars Ega melanjutkan, berkat pengawasan program Subsidi Tepat, Pertamina telah mengidentifikasi nopol kendaraan yang melakukan fraud dan telah diblokir untuk memitigasi penyaluran BBM subsidi ke depannya.

Selain itu, lanjut dia, perusahaan juga telah melakukan 544 SPBU yang dilakukan pembinaan sepanjang tahun 2025 ini.

“Selain itu dari sisi pengawasan sistem subsidi tepat ini telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394 ribu nomor kendaraan yang telah kita blokir untuk antisipasi maupun mitigasi adanya penyalahgunaan BBM di SPBU,” ungkap Mars Ega.

Adapun Pertamina Patra Niaga mencatat volume penjualan terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Oktober 2025, volume penjualan mencapai 87 juta kiloliter (KL), 41 persen dari penjualan tersebut dikontribusi oleh produk-produk non-subsidi.

Berkat penyaluran BBM bersubsidi menggunakan QR Code, Pertamina mencatatkan penurunan penjualan BBM bersubsidi, baik itu BBM Solar maupun Pertalite.

“Kuota Solar sampai dengan Oktober 2025 diperkirakan bisa terkendali di bawah 1,5 persen dari kuota yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga, sementara untuk sektor Pertalite diperkirakan di bawah 10 persen dari kuota 2025,” jelas Mars Ega.

Bimtek Ortrad Angkatan XV Tahun 2025 Yang Diselenggarakan Dispora Kabupaten Bogor Berlangsung Sukses

0

jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga kembali menunjukan komitmennya sebagai ujung tombak dalam pelestarian olahraga tradisional .

Hal itu ditunjukan dengan adanya pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Olahraga Tradisional (Ortrad) jenjang SD Angkatan XV tahun 2025 yang kembali dilakukan Dispora Kabupaten Bogor.

Kegiatan yang diikuti sebanyak 80 peserta dari kalangan guru PJOK SD ini berlangsung di Hotel Grand Pesona, Caringin, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor  17–20 November 2025.

Bimtek ini menghadirkan sejumlah pemateri kompeten, mulai dari tim Portina Jawa Barat (2 orang), unsur akademisi, hingga KKGO Kabupaten Bogor.

Selama pelatihan, para peserta tidak hanya menerima materi teori, tetapi juga mengikuti praktik langsung lima jenis olahraga tradisional, yaitu hadang, dagongan, egrang, tarompah panjang, dan sumpitan.

Hingga pelaksanaan angkatan XV ini, tercatat baru 31,78 persen sekolah dari total 1.903 SD sederajat di Kabupaten Bogor yang sudah mengikuti Bimtek Ortrad, berdasarkan data Dapodik tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan jumlah tersebut terus meningkat agar seluruh sekolah dapat mengintegrasikan olahraga tradisional dalam kegiatan pembelajaran.

“Bimtek Ortrad ini kami dorong menjadi sarana penguatan kembali olahraga tradisional di lingkungan sekolah. Guru PJOK perlu dibekali keterampilan agar mampu mengenalkan permainan tradisional sebagai bagian dari pembentukan karakter, kesehatan, dan budaya lokal kepada peserta didik,” kata Katim Ortrad, Dedi Supriadi.

Dedi menegaskan, alur yang dilakukannya sudah sangat tepat karena selain Bimtek pihaknya juga memberikan bantuan alat alat ortrad kepada sekolah yang sudah ikut Bimtek.

Selaiin itu, ada Festival Ortrad jenjang SD tingkat Kabupaten Bogor dan yang jadi juara dikirimkan ke jenjang invitasi ortrad tingkat Provinsi.

Kadispora Asnan AP mengatakan hal yang sama. Dia berharap cakupan Bimtek harus terus menyebar ke semua sekolah di Kabupaten Bogor.

“Kami berkomitmen memperluas cakupan Bimtek hingga seluruh SD di Kabupaten Bogor. Olahraga tradisional bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga warisan budaya yang harus dijaga dan diwariskan. Dinas akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar program ini semakin masif dan berdampak,” kata Asnan.

Asnan menegaskan, Dispora Kabupaten Bogor akan tetap berkomitmen sebagai ujung tombak dalam pelestarian olahraga tradisional di tanah air. (***)

Tim Para Taekwondo Kabupaten Bogor Sabet Dua Emas dan Satu Perak

0

Atlet para taekwondo Kabupaten Bogor kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang PBTI-Solo Series Taekwondo Championship Kyorugi-Poomsae 2025 yang digelar di Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jawa Tengah, pada 14–16 November 2025.

Dalam kejuaraan bergengsi yang diikuti para atlet dari berbagai daerah tersebut, kontingen Kabupaten Bogor berhasil membawa pulang dua medali emas dan satu medali perak.

Para peraih medali tersebut adalah, Riyan Hidayat, nomor K44 Over 80 Kg – Medali Emas, Oriyana Putri, nomor K44 Under 47 Kg – Medali Emas, Muhamad Rojak, nomor K44 Under 58 Kg – Medali Perak

Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bogor, Muhammad Misbah, mengapresiasi capaian ini dan menyebutnya sebagai modal penting menjelang Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) Jawa Barat 2026.

“Kejuaraan ini menjadi ajang pemanasan yang sangat baik menuju Peparda Jabar 2026. Selain meningkatkan jam terbang, hasil ini juga menambah motivasi bagi atlet lain untuk terus berlatih dan menunjukkan kemampuan terbaik,” ujar Misbah.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan atlet di bawah NPCI Kabupaten Bogor terus menunjukkan progres positif.

Ia berharap capaian ini dapat menjadi pemacu semangat seluruh atlet untuk meraih hasil lebih baik pada kompetisi mendatang.

Kejuaraan PBTI-Solo Series sendiri merupakan salah satu agenda resmi taekwondo nasional yang mempertemukan atlet-atlet berprestasi dari berbagai wilayah, baik kategori kyorugi maupun poomsae.

Dengan raihan dua emas dan satu perak, Kabupaten Bogor pulang dengan kepala tegak, mengibarkan semangat juang menuju persiapan Peparda Jawa Barat 2026. (***)

Gapensi-Komisi 3 DPRD-PUPR Sinergis Antisipasi Dampak Penutupan Tambang

0

jurnalinspirasi.co.id – Mohammad Supriyadi Wakil Ketua 4 BPC Gapensi Kabupaten Bogor mengapresiasi audiensi Gapensi, Komisi 3 DPRD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berlangsung produktif dan solutif. Audiensi itu digelar Jumat (14/11/2025) lalu di ruang rapat Komisi 3 DPRD.

“Kami sangat mengapresiasi itikad baik dari DPRD khususnya Komisi 3 yang telah mempertemukan kami sebagai pelaksana jasa konstruksi dengan Dinas PUPR Kabupaten Bogor dalam merespon kelangkaan bahan material alam dalam pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBD Kabupaten Bogor,” ujar Supri kepada Jurnal Bogor, Senin (17/11/2025).

Audiensi itu dihadiri anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Jaro Peloy, Patoni, Ahmad Maulana dan Fuad Al Anshory. Dinas PUPR dihadiri oleh PPK yang juga Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Fadli. Sementara BPC Gapensi dihadiri Ketua, Hilal Firmansyah, Sekum Hendro Sektiawan, Wakil Ketua 1 Irsan, Wakil Ketua 4 Mohammad Supriyadi dan pengurus Gapensi lainnya. Inspektorat Pembantu wilayah 4 bidang pembangunan infrastruktur Raya juga hadir dalam rapat.

Audiensi berlangsung interaktif dan produktif dan menghasilkan sejumlah kesepahaman masing-masing masalah dan usulan solusi baik dari pihak kontraktor maupun masalah dan solusi dari pihak PPK.

“Pada intinya audiensi itu cukup melegakan kami dari pihak kontraktor dan paham kesulitan dari pihak PPK. Komisi 3 juga cukup proporsional dalam menilai kondisi kelangkaan bahan material alam saat ini,” ujar Supri.

Sementara itu, Anggota Komisi 3 yang memimpin rapat audiensi, Nurodin Jaro Peloy mengatakan bahwa kondisi saat ini sudah terpantau oleh DPRD dan sudah dapat dipahami langkah yang harus diambil oleh semua pihak.

“Kami sudah memantau ke lapangan progres sejumlah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor. Memang kelangkaan bahan material alam saat ini penting segera disikapi administratif oleh Dinas PUPR dan kontraktor,” ujar Nurodin Jaro Peloy.

Nurodin Jaro Peloy

Nurodin Jaro Peloy menambahkan bahwa dengan sinergitas antara kontraktor, dinas bersama DPRD akan menghasilkan solusi konstruktif yang dapat menghasilkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

“Sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan DPRD berupaya menjalankan tugas itu sebaik mungkin agar hasil pembangunan berkualitas dan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kami di DPRD juga akan memantau langsung apapun kebijakan yang dihasilkan oleh Dinas PUPR,” imbuhnya.

Nurodin Jaro Peloy juga menambahkan intinya dengan kelangkaan material dampak penutupan sementara pertambangan oleh Gubernur Jawa barat, Komisi 3 DPRD sangat berhrap tidak berdampak pada mangkraknya pengerjaan infrastruktur yang telah bertahun tahun dinanti oleh masyarakat.

“Harus ada stategi dan penyesuaian teknis di lapangan yang flexible dengan tidak mengabaikan kualitas serta hasil pekerjaan dan jika penting serta sesuai aturan untuk memberikan kompensasi atas kelangkaan bahan material dampak dari penutupan tambang sementara tersebut,” tandas politikus PKB.

(Herry Setiawan)