30.5 C
Bogor
Monday, November 10, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 49

Teror Bom di Pesawat Saudia Airlines, Jemaah Asal Depok Turun Tinggalkan Barang Bawaan

0

Depok | Jurnal Bogor
Salah satu jemaah asal Depok, Busri Syahril tak diperkenankan membawa barang bawaannya ketika pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV 5276 rute Jeddah-Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta) mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (17/6/2025).

Mantan anggota dewan asal PAN itu menceritakan pesawat yang ditumpangi jemaah haji Kloter 12 JKS itu mendapat teror bom. “Keluar dari pesawat hanya bawa badan saja, gak boleh bawa barang bawaan dan semua diperiksa intensif,” ucap Busri via WhatsApp, Selasa (17/6/2025) malam.

Dia bersama jemaah lainnya dievakuasi ke hotel menggunakan mobil Bandara Kualanamu. Awalnya belum ada informasi mengenai ancaman bom di pesawat yang mereka tumpangi hingga tiba di bandara.  

Salah seorang di bandara memberi tahu bahwa mereka dievakuasi keluar karena adanya ancaman bom di pesawat. Salah seorang di Bandara Kualanamu itu menyebut pesawat akan diledakan saat mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

“Jadi makanya buru-buru turun di situ (Kualanamu) untuk menghindari itu,” ujarnya. 

Meski Busri kecewa karena harus turun bukan di tempat tujuan, dia akhirnya tak mempermasalahkan. Menurut dia, pihak maskapai telah menjalankan standar operasional yang baik untuk menjamin keselamatan penumpangnya.

Menurutnya, kehadiran polisi hingga gegana di bandara, merupakan bentuk antisipasi dari teror tersebut. “Awalnya pesawat mau mendarat di Kuala Lumpur (Malaysia), namun ditolak hingga akhirnya mendarat di Medan. Kami bersyukur teror ketahuan cepat,” jelasnya.

Begitu dipastikan aman, seluruh jemaah kemudian pada Selasa (17/6/2025) malam diinformasikan bisa berangkat dengan pesawat yang sama ke Jakarta. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, lewat keterangan tertulisnya, mengatakan ancaman bom tersebut  dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal melalui surat elektronik atau email pada pukul 07.30 WIB.

“Email tersebut berisikan ancaman orang yang tidak dikenal yang akan meledakkan pesawat milik Saudia Airlines SV 5276,” ucapnya.  

“Email tersebut berisikan ancaman orang yang tidak dikenal yang akan meledakkan pesawat milik Saudia Airlines SV 5276,” jelasnya.  

(yev)

Skybridge Stasiun Paledang Mulai Beroperasi

0

jurnalinspirasi.co.id – Skybridge yang menghubungkan antara Stasiun Bogor dan Paledang mulai beroperasi pada Rabu (18/6/2025).

Skybridge sepanjang 200 meter tersebut menjadi akses utama bagi mobilitas penumpang KA Pangrango. Sebab, seluruh aktivitas naik-turun penumpang KA Pangrango saat ini hanya terpusat di Stasiun Bogor Paledang.

Kepala BTP Kelas I Bandung, Endang Setiawan, menuturkan bahwa uji coba operasi skybridge ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kenyamanan dan keamanan pengguna kereta api, khususnya dalam mendukung perpindahan penumpang dari dan menuju layanan KA Pangrango dan KRL Commuter Line.

“Pembangunan skybridge ini merupakan wujud dari program Transit Oriented Development (TOD) yang bertujuan untuk mengoptimalkan akses transportasi publik, sehingga dapat menunjang daya angkut penumpang, terutama dalam mendukung proses transit penumpang KRL dari Stasiun Bogor ke Stasiun Bogor Paledang dan sebaliknya,” ujar dia.

Menurut dia, uji coba operasi skybridge ini, sambung dia, dilaksanakan dalam dua tahap, dengan tahap pertama dimulai pada 18 Juni 2025.

Penumpang KA Pangrango yang akan melanjutkan perjalanan menggunakan KRL dapat melakukan tap in melalui skybridge untuk masuk ke Stasiun Bogor.

Sebaliknya, penumpang KRL yang akan melanjutkan perjalanan dengan KA Pangrango dapat melakukan tap out melalui skybridge dan membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI.

“Kami mohon penumpang KA Pangrango dapat menyesuaikan perjalanannya ke depan,” katanya.

Kata dia, Skybridge ini tidak hanya menghubungkan dua stasiun kereta, tetapi juga langsung terintegrasi dengan Alun-alun Kota Bogor.

Dengan kapasitas harian mencapai lebih dari 530 ribu penumpang, hadirnya skybridge ini diharapkan menjadi penghubung vital bagi mobilitas masyarakat.

“Berdasarkan pantauan data internal, pada kondisi normal jumlah rata-rata penumpang KA Pangrango di Stasiun Bogor mencapai sekitar 800 hingga 1.600 penumpang per hari, baik yang naik maupun turun,” jelasnya.

Sementara itu, di Stasiun Bogor Paledang, rata-rata penumpang KA Pangrango berkisar 200 hingga 400 penumpang per hari.

“Tercatat, selama periode lima bulan terakhir (Januari hingga Mei 2025), Stasiun Bogor dan Stasiun Bogor Paledang telah melayani sebanyak 333.148 penumpang naik dan turun,” imbuh Endang.

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung pengoperasian skybridge ini.

“KAI Daop 1 berharap beberapa prasarana yang masih perlu diperbaiki atau disempurnakan dapat segera ditindaklanjuti, sebagaimana catatan hasil uji fasilitas yang dilakukan pada Senin, 16 Juni 2025. Hal ini penting agar pada saat pengoperasian nanti, seluruh fasilitas dapat berfungsi maksimal dan meminimalisir kendala sehingga layanan dapat berjalan sesuai harapan bersama,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Pelatihan Sawit Resmi Dimulai, Kolaborasi BPDP dan UPT Pelatihan Kementan

0

PALEMBANG — Pembukaan pelatihan bertajuk Pelatihan Penguatan Kelembagaan Angkatan I, Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Angkatan I dan II yang akan berlangsung selama 10 hari pada tanggal 16 – 26 Juni 2025 serta Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi Angkatan I dan II, selama lima hari dari tanggal 16 – 20 Juni 2025 dimeriahkan Tari Tepak.

Penyelenggaraan pelatihan tersebut merupakan program pengembangan sumberdaya manusia perkebunan kelapa sawit (SDMPKS) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Tahun 2025 berkolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP).

Kegiatan pelatihan ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kelapa sawit.

Acara pembukaan, Selasa (17/06/2025) di Kota Palembang berlangsung meriah dan khidmat, diawali dengan penampilan tarian tradisional sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan kepada para peserta dan tamu undangan.

Tari Tepak khas Palembang, menggambarkan nilai-nilai keramahan dan penghormatan dalam adat Melayu. Penari mengenakan busana adat Palembang lengkap sambil membawakan tepak sirih, simbol penyambutan yang sarat makna budaya.

Lima penari mengenakan kostum adat Palembang yang penuh warna dan makna membawakan tepak, yaitu tempat sirih khas Palembang, yang melambangkan keramahan, penghormatan, dan kebesaran budaya Melayu.

Diiringi musik tradisional seperti gendang, biola, dan gambus, dengan irama yang lembut namun sakral, tiga penari menghampiri Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Sukim Supandi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Agus Darwa untuk menyerahkan sirih. Gemulai penari menciptakan suasana yang khidmat.

Membuka acara Kepala BPPSDMP menyampaikan pelatihan ini untuk menguatkan pengelolaan kelapa sawit. Mulai dari manajemen, kelembagaan, kewirausahaan dan komunikasi.
Mengingat, penguatan ini perlu dilakukan sebagai tindak lanjut di era globalisasi serta menghadapi era pasar bebas.

“Sumsel jadi lokasi pelatihan karena lahan perkebunan sawit menjadi salah satu terluas di Indonesia,” katanya.

Didalam pelatihan ini, sambung Santi, pihaknya menekankan kepada hilirisasi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan makan bergizi gratis.

“Potensi kelapa sawit cukup besar, tidak hanya CPO tapi juga bisa memproduksi tambahan yang mengarah kepada ketahanan pangan dan energi, salah satu produk yang bisa dilakukan adalah biodiesel” ujarnya.

Produk tambahan dari kelapa sawit ini memiliki banyak sekali manfaat seperti bisa mengurangi ekspor CPO dan mengurangi import yang bisa menghemat devisa negara.
Dari sini juga bisa menumbuhkan industri baru yang berimbas pada pembukaan lapangan kerja.

“Jika mengurangi eksport CPO maka harga CPO di dunia akan naik namun pendapatan kita tidak akan turun, justru lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Seperti pada tahun 2022, Indonesia mengeluarkan kebijakan pengurangan ekspor CPO yang berimbas pada berkurangnya ketersediaan minyak di dunia.

“Jika CPO bekrurang, secara otomatis harga akan naik. Dan ini bisa mendataangkan pendapatan lebih tinggi lagi buat Indonesia,” paparnya.

Oleh sebab itulah, kebijakan hilirasasi ini akan memberikan multi efek bagi Indonesia.

“Secara umum petani kita masih fokus pada CPO, untuk itulah kita beri edukasi dengan memproduksi produk olahan tambahan,” jelasnya.

Sementara Agus Darwa menekankan pentingnya para peserta mengikuti kegiatan pelatihan dengan serius guna meningkatkan kemampuan dan mengembangkan usaha perkebunan sawit. Sehingga pengelolaan kebun sawit di Sumsel semakin modern.

Pelatihan diikuti 156 peserta dari Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir terbagi atas Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha Angkatan I 29 orang , angkatan II 27 orang, Pelatihan Penguatan Kelembagaan 49 orang, Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi Angkatan I 25 orang, angkatan II 26 orang.

(Regi/BBPMKP)

Forkopimda Tetapkan Status Konflik Berskala Kota di MIAH

0

jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menetapkan status “Keadaan Konflik Skala Kota” terkait pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara.

Penetapan ini diumumkan dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Ruang Sri Bima, Balaikota Bogor, pada Selasa (17/6/2025) malam.

Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk meredam eskalasi konflik di lapangan yang telah berlangsung selama hampir satu dekade.

” Persoalan bermula pada tahun 2016, ketika Pemkot Bogor menerbitkan izin pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, pembangunan ini mendapat penolakan dari sejumlah warga dan elemen masyarakat di sekitar lokasi, yang menilai proyek tersebut berpotensi menimbulkan gangguan sosial dan ketertiban umum,” kata Dedie.

Menurut dia, karena meningkatnya penolakan dan kekhawatiran akan gangguan keamanan, Pemkot Bogor pada akhirnya membekukan izin pembangunan. Pembekuan ini kemudian digugat oleh pihak yayasan pengelola masjid ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

” Pada 12 Agustus 2020, PTUN memutuskan bahwa pembangunan MIAH dapat dilanjutkan. Putusan serupa juga diperkuat pada 22 April 2021. Meski secara hukum pembangunan diperbolehkan, situasi di lapangan justru semakin tidak kondusif, dengan semakin maraknya aksi penolakan dari berbagai pihak masyarakat sipil,” bebernya.

Merespons hal tersebut, Pemkot kembali membekukan izin pembangunan dan mencari upaya damai melalui mediasi. Bahkan, Pemerintah Kota Bogor sempat menunjuk Pusat Mediasi Nasional untuk memfasilitasi dialog antara pihak yayasan dan warga.

” Beberapa solusi yang telah ditawarkan antara lain pemindahan lokasi masjid, pengelolaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) secara bersama, hingga rencana pembelian lahan dan aset oleh Pemkot Bogor. Sayangnya, upaya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, dan ketegangan di wilayah tersebut terus berlanjut,” tuturnya.

Maka dari itu, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Wali Kota Bogor melalui Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/Kep.192-Huk.HAM/2025, tertanggal 13 Juni 2025.

” Dalam keputusan tersebut, dinyatakan bahwa konflik yang terjadi telah memenuhi unsur situasi sosial yang membahayakan keamanan, ketertiban umum, dan stabilitas sosial, sehingga perlu intervensi pemerintah daerah secara lebih intensif,” paparnya Dedie.

Atas dasar itu, pertama pemerintah memerintahkan penutupan sementara kawasan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Jalan Ahmad Syam, Kelurahan Tanah Baru, ditutup sementara waktu.

Kedua, membatasi akses seluruh aktivitas masyarakat umum di kawasan tersebut dilarang, kecuali dengan izin resmi dari Wali Kota.

Ketiga, fokus pada upaya damai penyelesaian konflik akan diupayakan melalui jalur mediasi yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dengan hasil yang bersifat mengikat bagi seluruh pihak.

Dedie menambahkan, keputusan ini akan berlaku selama 90 hari sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang sesuai perkembangan situasi di lapangan. Penetapan ini merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan.

Yakni, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU 7/2012, Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta Peraturan Wali Kota Bogor terkait struktur organisasi dan penanganan konflik sosial.

Penetapan keputusan ini langsung di tembuskan kepada pihak Menteri Dalam Negeri RI, Komandan Korem 061/Surya Kencana, Ketua DPRD Kota Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Kota Bogor, Kajari Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kota, Dandim 0606/Kota Bogor, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor hingga Ketua Majelis Ulama Indonesia.

“Pemkot Bogor berharap dengan langkah ini, penyelesaian konflik dapat lebih terstruktur, mengedepankan pendekatan dialogis, serta menjamin ketenteraman masyarakat secara menyeluruh,” tandasnya.

** Fredy

Bupati Rudy Resmikan Jalan Jenderal Hoegeng

0

Ciawi | Jurnal Bogor
Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor meresmikan Jalan Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Gedung Pos Polisi (Pospol) Gadog, serta meresmikan Pos Soebianto pada Selasa (17/6/2025). Peresmian ini berlangsung di kawasan Simpang Gadog, Kecamatan Ciawi.

Momen bersejarah ini tak hanya menandai perubahan nama jalan, tetapi juga perkuatan layanan keamanan di jalur strategis wisata Puncak-Cianjur. Jalan Hoegeng kini menjadi simbol keteladanan, mengabadikan nama jenderal polisi legendaris yang dikenal luas karena integritas dan keberaniannya dalam menegakkan kejujuran di tubuh Polri.

Sejak pagi hari, kawasan Simpang Gadog telah dipadati aktivitas persiapan. Petugas dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Bogor sibuk menghias panggung kecil yang berdiri di trotoar jalan. Lalu lintas terpantau tetap lancar, meskipun area sekitar lokasi tampak lebih ramai dibanding hari biasa.

Tak hanya aparat, warga juga turut menyaksikan langsung momen ini. Di antara keramaian, seorang pedagang lokal dengan rompi bertuliskan “Haus? Beli Dulu” terlihat santai menjajakan minuman—menjadi potret harmoni antara pembangunan dan aktivitas ekonomi rakyat.

Acara peresmian dimulai pukul 15.00 WIB dengan serangkaian agenda yang dipimpin langsung oleh Polres Bogor. Hadir dalam acara ini Kapolda Jawa Barat, Bupati Bogor, Forkopimda Kabupaten Bogor,

Forkopimcam Ciawi, Anggota DPR RI Marlyn Maisarah dan Ilham Permana, dan Keluarga besar Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng.

Agenda acara mencakup pengalungan melati kepada Kapolda, sambutan dari Bupati Bogor, perwakilan keluarga Hoegeng, dan Kapolda Jabar, serta penandatanganan prasasti sebagai simbol peresmian.

Penamaan Jalan Hoegeng merupakan wujud penghormatan terhadap sosok legendaris yang namanya identik dengan kejujuran, disiplin, dan ketegasan dalam pelayanan publik. Lokasinya yang strategis di jalur utama menuju Puncak menjadikannya bukan sekadar nama jalan, tetapi pesan moral bagi semua pengguna jalan.

“Semoga semangat keteladanan beliau menjadi inspirasi bagi seluruh elemen masyarakat, bukan hanya di institusi kepolisian,” ujar Bupati Bogor dalam sambutannya.

Selain jalan, peresmian Gedung Pospol Gadog dan Pos Soebianto menjadi bagian dari strategi penguatan pelayanan kepolisian. Fasilitas baru ini diharapkan mampu meningkatkan respons terhadap kepadatan lalu lintas dan kebutuhan keamanan, terutama di akhir pekan dan musim liburan.

Dengan infrastruktur yang lebih modern dan strategis, kehadiran dua pos ini diharapkan menciptakan jalur Puncak yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi warga dan wisatawan.

Peresmian Jalan Hoegeng dan fasilitas kepolisian ini bukan sekadar seremoni, tapi juga momentum penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam membangun ruang publik yang lebih bermartabat, penuh integritas, dan berpihak pada pelayanan masyarakat.

Dadang Supriatna

Warga di Curugbitung Dihantui Longsor Susulan

0

Nanggung l Jurnal Bogor
Sebagian warga di Kampung Sibongkok RT 02 RW 01, Desa Curugbitung, Nanggung, Kabupaten Bogor ketakutan. Pasalnya, tebingan tanah sepanjang 12 meter longsor pada Senin (17/6/2025) malam. Mereka kini jika turun hujan dihantui longsor susulan.

Longsor itu terjadi tak jauh dari permukiman  warga dan satu keluarga  keselamatannya terancam karena berada persis di dekat longsor.

Camat Nanggung, Ae Saepulloh, mengatakan peristiwa itu terjadi akibat curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah tersebut.

“Longsor terjadi di TPT (Tembok Penahan Tebing) dengan panjang 12 meter dan tinggi 3,5 meter. Lokasinya berdekatan dengan rumah milik Yulisman yang dihuni enam jiwa,” ujar Ae Saepulloh.

Pemerintah Kecamatan Nanggung telah melaporkan kejadian ini kepada BPBD Kabupaten Bogor. Tim BPBD pun telah melakukan asesmen ke lokasi untuk menganalisis risiko lanjutan.

“Dikhawatirkan longsoran meluas karena intensitas hujan yang masih tinggi. Maka dari itu, perlu penanganan lebih lanjut dari dinas terkait,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat dan pemerintah desa untuk tetap waspada, terutama warga yang tinggal di sekitar tebing dan wilayah rawan bencana.

Arip Ekon

Akibat Status Lahan HGU, Puluhan Warga di Cimaraca Minta Relokasi

0

Jasinga l Jurnal Bogor
Puluhan warga Kampung Cimaraca, Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, mendesak pemerintah untuk segera memberikan solusi relokasi tempat tinggal.

Pasalnya, lahan yang mereka tempati secara turun-temurun sejak 1950-an kini diklaim sebagai Tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Wahana Sekar Agro.

Sebanyak 98 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di dua RT kini hidup dalam ketidakpastian hukum terkait status tanah yang mereka huni selama puluhan tahun.

Kepala Desa Curug, Aton, menyampaikan bahwa pihaknya sudah pernah melakukan komunikasi lisan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor terkait persoalan ini. Namun hingga kini belum ada solusi konkret.

“Pemkab melalui DPKPP pernah menyampaikan bahwa relokasi hanya dapat dilakukan jika ada bencana alam atau proyek strategis nasional. Padahal, warga hanya menginginkan kepastian tempat tinggal karena ini menyangkut masa depan anak cucu mereka,” ujar Aton, Selasa (17/6/2025).

Menurut Aton, pihak perusahaan pemegang HGU tidak mengizinkan warga membangun atau memperbaiki rumah mereka.

“Perbaikan rumah atau pembangunan baru selalu ditolak karena alasan kepemilikan HGU. Padahal kondisi rumah warga sudah banyak yang rusak dan rawan roboh,” katanya.

Ia menyebutkan, terdapat lahan milik Pemkab Bogor seluas 12 hektare di wilayah Desa Curug yang dapat digunakan untuk program relokasi.

Aton berharap pemerintah mempertimbangkan opsi tersebut demi keselamatan dan kesejahteraan warga.

“Kami sudah melaporkan kondisi ini sejak 2023. Respons awal dari pemerintah cukup baik, tetapi secara prosedural relokasi masih terhambat karena tidak ada status bencana,” jelasnya.

Warga Kampung Cimaraca RW 05 berharap Pemkab dan DPRD turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi mereka.

Mereka mendesak adanya kepastian hukum atas tanah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. “Kami hanya ingin hidup tenang dan memiliki tempat tinggal yang legal,” tukasnya.

Arip Ekon

Polisi Bongkar Sindikat Pedagang Susu Kedaluwarsa

0

jurnalinspirasi.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bogor Kota berhasil membongkar praktik kriminal berbahaya yang memalsukan tanggal kedaluwarsa produk susu kemasan.

Operasi yang dilakukan pada Senin (16/6/2025) ini mengungkap upaya sistematis memperdagangkan produk kedaluwarsa yang tampak masih layak konsumsi.

Penggerebekan dilakukan di sebuah toko grosir bernama Toko Farhan atau Grosir Permen Termurah yang berlokasi di Jalan Raya Pangkalan 1, Kedunghalang, Bogor Utara. Dari lokasi tersebut, polisi menyita 38 dus susu botol dan 66 dus susu kotak merek Indomilk yang diduga telah dimanipulasi tanggal kedaluwarsanya.

“Pengungkapan ini bermula dari temuan produk susu yang tampak seperti barang reject atau kedaluwarsa, namun diberi label baru. Setelah dikembangkan, kami menemukan gudang lain di Depok,” ujar Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho, pada Selasa (17/6/2025).

Tim penyidik melanjutkan investigasi ke gudang milik Toko Azkiah Shop di Jalan Jabon, Bedahan, Depok, yang dikelola oleh seorang perempuan berinisial Fitria (27).

Di sana, ditemukan 300 dus susu kotak yang juga telah diubah label tanggal kedaluwarsanya.

Pemilik toko mengaku memperoleh barang dari Fitriawati, yang pada gilirannya membeli dari seorang sales misterius yang tidak memiliki kontak atau alamat jelas.

Polisi mengamankan lima orang dalam kasus ini, yaitu Muhammad (53), Fitria (27), Ilham, Khairil Anwar, dan Fitriawati. Seluruh produk kedaluwarsa dijual dengan harga jauh di bawah pasaran, yakni Rp75.000 per karton—baik untuk kemasan botol maupun kotak.

“Modus mereka adalah menghapus dan mengganti label tanggal kedaluwarsa agar produk terlihat masih layak edar. Motif utamanya adalah keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan jalur distribusi ilegal,” jelas AKP Aji.

Para pelaku dijerat dengan Pasal 99 jo Pasal 143 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp4 miliar.

Kepala Balai POM Bogor, Jeffeta Pradeko Putra, menegaskan bahaya dari konsumsi produk pangan kedaluwarsa, khususnya susu, yang dapat mengandung bakteri seperti Salmonella Paratyphi. Kontaminasi ini dapat menyebabkan keracunan berat bahkan kematian.

“Produk seperti ini sangat berbahaya. Harus ada pengujian laboratorium karena risikonya bisa fatal. Masyarakat jangan pernah mengonsumsi produk yang kedaluwarsa,” tegas Jeffeta.

Polresta Bogor Kota mengimbau masyarakat agar selalu memeriksa label EXP secara cermat dan segera melapor jika menemukan produk mencurigakan. Saat ini, polisi tengah menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor, serta terus menelusuri jaringan distribusi ilegal yang diduga masih aktif di wilayah Jabodetabek.

** Fredy Kristianto

Wujudkan Kelembagaan Petani Yang  Mumpuni, BPDP dan Kementan Latih Pekebun Sawit Sumatera Selatan

0

PALEMBANG — Guna mewujudkan kelembagaan petani sawit yang mumpuni dibutuhkan sumberdaya manusia pekebun sawit yang terampil dan profesional dalam mengelola kelembagaan dan usaha perkebunan sawit.

Dalam menggapai upaya tersebut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) mendatangkan 156 pekebun sawit dari Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengikuti Pelatihan Penguatan Kelembagaan, Pelatihan Pengembangan Kelembagaan dan Usaha dari tanggal 16 – 26 Juni 2025 serta Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi yang berlangsung selama 5 (lima) hari, pada 16 – 20 Juni 2025, Di Kota Palembang.

Pelatihan ini merupakan bagian dari  program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekebun Kelapa Sawit untuk mendorong pengelolaan perkebunan sawit rakyat yang lebih profesional, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, seluruh jajarannya dikerahkan untuk mendorong kualitas produksi maupun produktivitas hingga penguatan SDM pertanian termasuk perkebunan yang unggul.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menuturkan, pelatihan ini diberikan sebagai langkah untuk memberikan ilmu kepada pekebun sawit sebab tantangan ke depan  mungkin lebih berat karena pekebun akan menghadapi  era  globalisasi dan digitalisasi.

” Pekebun harus diberi ilmu penguatan manajemen kelembagaan, komunikasi dan wirausaha, “katanya, saat membuka pelatihan, Selasa (17/06/2025).

Dia menjelaskan, total luas lahan di Sumsel 9,4 juta hektar dari jumlah itu 2,8 juta hektar  dikelola dari sektor perkebunan.

“Dari luas lahan tersebut, 1,2 juta hektar merupakan komoditi untuk diolah sawit dan menjadi urutan ke lima di Indonesia. Dengan luas lahan tersebut, sektor perkebunan sawit menjadi nilai strategis untuk meningkatkan perekonomian secara nasional. Oleh sebab itulah, edukasi pelatihan pengembangan SDM ini harus diikuti secara serius agar pengelolaan kebun sawit kita lebih modern,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Agus Darwa menyampaikan pelatihan yang dilaksanakan di provinsi Sumatera Selatan ini menjadi kesempatan bagi Sumatera Selatan untuk mengembangkan pengelolaan kelapa sawit.

“Kuota untuk Sumsel selalu lebih dari 2.000 orang. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengembangkan pengelolaan kelapa sawit,” kata Agus Darwa.

Materi pelatihan mencakup berbagai topik penting, antara lain mengenai kelembagaan petani dan penguatannya, pengetahuan tentang perkoperasian serta keterampilan memimpin dan memecahkan masalah bagi petani. Pelatihan juga melibatkan para narasumber widyaiswara BBPMKP, pemerintah daerah dan profesional.

(REGI/BBPMKP)

Dedie Rachim Pilih Denny Mulyadi Jadi Sekda Kota Bogor

0

jurnalinspirasi.co.id – Kota Bogor, Dedie A. Rachim menyampaikan hasil seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor dari hasil proses asesmen terhadap tiga kandidat calon.

Ketiganya yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Denny Mulyadi; Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Sri Nowo Retno; dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Eko Prabowo.

Hasil ini diumumkan setelah melalui tahapan-tahapan dan pertimbangan terkait latar belakang, kemudian juga pengalaman dan hasil penilaian.

Dari proses itu, Dedie Rachim menyampaikan bahwa pada akhirnya, dirinya harus mengambil satu keputusan terkait dengan hal tersebut.

“Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengumumkan hasil seleksi menunjuk saudara Denny Mulyadi, yang akan mengisi jabatan Sektetaris Daerah Kota Bogor,” ujarnya dalam jumpa pers di Plaza Balai Kota Bogor didampingi Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, Selasa (17/6/2025).

Untuk itu secara khussus, Dedie Rachim meminta kepada Denny Mulyadi untuk mempersiapkan diri.

Selanjutnya, secara simultan juga pihaknya akan menyelesaikan proses administrasi ke tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Demikian pengumuman ini, informasi ini. Mudah-mudahan dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua sebagai warga Bogor untuk bisa bersama-sama membangun Bogor lebih baik lagi ke depan,” tutupnya.

Sebelumnya, pada Jumat (13/6/2025), tiga calon Sekda Kota Bogor melakukan tahap akhir, yakni wawancara dengan Dedie Rachim, di Balai Kota Bogor, Jumat (13/6/2025).

Setelah tahapan wawancara, Dedie Rachim mengaku kesulitan memilih Sekda di antara ketiganya. Sebab, menurutnya, mereka memiliki pengalaman yang tidak bisa diragukan lagi.

Selain itu, Dedie Rachim menuturkan bahwa ketiganya memiliki semangat dan keinginan yang sama untuk membangun Kota Bogor.

Dedie Rachim juga mengungkapkan bahwa dalam proses asesmen itu sudah dipertimbangkan berbagai aspek hingga ketiga nama tersebut mencuat.

“Saya, yang pasti, agak kesulitan untuk menentukan salah satu dari tiga kandidat yang saat ini sudah sampai pada tahapan interview. Saya melihat semuanya punya semangat, punya keinginan untuk membangun dan memajukan Kota Bogor,” ungkap Dedie Rachim.

** Fredy Kristianto