34.1 C
Bogor
Thursday, July 23, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 484

Kementan Latih Jutaan Petani dan Penyuluh, Tingkatkan Produktivitas Padi Musim Rendeng

Redaksi
-
0
Kementan Latih Jutaan Petani dan Penyuluh, Tingkatkan Produktivitas Padi Musim Rendeng

Bogor | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (PSPP) Vol 9. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi pada musim rendeng 2023/2024.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengatakan, PSPP ini sejalan dengan arahan Plt Menteri Pertanian (Mentan), Arief Prasetyo Adi, untuk men-skill up (meningkatkan) kemampuan para petani dan penyuluh.

“Kementan saat ini seperti yang berkali-kali disampaikan oleh Bapak Mentan bahwa musim tanah pertama ini kudu sukses meningkatkan produktivitas dan produktif padi,” kata Dedi pada konferensi pers persiapan PSPP Vol. 9 Tahun 2023, dengan tema “Peningkatan Produktivitas Padi Musim Rendeng Tahun 2023/2024”, Kamis (19/10).

Pria yang akrab disapa Prof Dedi itu berharap melalui PSPP para petani para penyuluh lebih siap melaksanakan program Kementan dengan baik, sehingga  produktivitas dan produksi padi di bulan Februari di bulan Maret meningkat.

Terlebih kata dia, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) akan ada kemunduran musim hujan antara satu hingga tiga dasarian. ” Artinya bakal ada kemunduran jadwal tanam sepuluh hingga 30 hari di beberapa wilayah Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, ketersediaan pangan dalam jumlah cukup dan harga terjangkau di Indonesia, bahkan di dunia, merupakan isu yang penting.

“Berbagai pihak mengemukakan apabila usaha-usaha dalam rangka pencegahan adanya kekurangan pangan tidak dilakukan, maka suatu negara seperti Indonesia bahkan dunia akan mengalami krisis pangan,” tuturnya.

Dedi menambahkan, beberapa indikasi penyebab kekurangan pangan sudah terlihat dari faktor makro dan mikro. Seperti laju pertumbuhan penduduk, iklim ekstrim, krisis politik, krisis ekonomi dan keamanan, serta akses pangan. Selain itu, pangan yang tersedia dan laju pertumbuhan lahan pangan semakin mengecil.

“Hal lain adalah harga pangan dari waktu ke waktu akan mengalami kecenderungan naik dan krisis pangan di Indonesia bukan karena stok terbatas akan tetapi lebih karena keterbatasan akses ke pangan,” katanya.

Dia menjelaskan, strategi ketahanan pangan nasional hendaknya tidak hanya diarahkan untuk mencapai kecukupan akan pangan.

“Tetapi juga lebih diarahkan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan (swasembada pangan) serta peningkatan daya saing produk-produk pangan nasional,” jelasnya.

Dedi juga menambahkan, kinerja subsektor budidaya sangat penting untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan bahkan meningkatkan ekspor.

“Upaya ini dapat diwujudkan dengan peningkatan efisiensi melalui penerapan smart farming dan integrated farming ataupun ekstensifikasi, melalui program food estate dan urban farming serta program lain dari Kementerian Pertanian,” katanya.

Dedi Nursyamsi

Dia mengatakan,  upaya peningkatan produksi dan produktivitas padi diarahkan pada pemenuhan sarana produksi yang lengkap untuk mendukung pelaksanaan Good Agricultural Practices (GAP) mulai dari pengolahan lahan, pemilihan benih berkualitas, pemupukan, pengelolaan OPT Terpadu sampai pada panen dan pasca panen, memerlukan kualitas dan kuantitas SDM pertanian yang memadai sebagai pelaku utama dan pelaku pendukung.

“Hal ini menuntut peningkatan kinerja penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertanian sebagai fungsi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pertanian melalui pendampingan efektif kepada pelaku usaha tani di lapangan” urainya.

Sebagai informasi, PSPP Volume 9 Tahun 2023 dilaksanakan selama tiga  hari, tanggal 24 – 26 Oktober 2023, baik secara tatap muka di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi dan secara online serentak di UPT Pelatihan Pertanian dan lokasi lainnya.

Hadir sebagai narasumber antara lain Badan Pangan Nasional; Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian; Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; BBPSIP Sukamandi; PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO); Praktisi; dan Widyaiswara.

Peserta pelatihan ditargetkan sebanyak 1.000.000 orang yang terdiri dari petani, penyuluh, dan insan pertanian lainnya di seluruh Indonesia. Di antaranya sebanyak 60 orang akan mengikuti secara tatap muka di BBPMKP Ciawi.

** bbpmkp

Viral Video Dugaan Perundungan, Kepsek SMPN 14: Itu Hanya Bercanda

Redaksi
-
0
Viral Video Dugaan Perundungan, Kepsek SMPN 14: Itu Hanya Bercanda

jurnalinspirasi.co.id – Kasus dugaan bullying yang viral di media sosial (medsos) lantaran diduga melibatkan siswa SMPN 14 Kota Bogor, membuat sang kepala sekolah Gunarti Sukriyatun angkat bicara.

Menurut dia, video tersebut tidak dibuat di dalam sekolah, melainkan di rumah salah seorang siswa yang berada dalam video tersebut.

“Tidak dibuat (video) di sekolah koq mas, tetapi di rumah salah seorang siswa tersebut,” ujar Gunarti kepada wartawan saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Kamis (19/10).

Menurut dia, pihaknya sudah memanggil seluruh siswa yang ada dalam video tersebut, dan tidak ada unsur bullying di dalamnya.

“Kami juga panggil orangtuanya, siswa mengakui bahwa mereka bercanda, dan semua orangtua sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan,” tandasnya.

Sebelumnya, viral video dugaan perundungan siswa yang diduga terjadi SMPN 14 Kota Bogor.

Dalam video yang diunggah terdapat tulisan, “heboh aksi perundungan dan bullying siswa SMPN 14 Bogor, perlu disikapi. Mohon bantuan pihak-pihak terkait” itu, tampak seorang pelajar tengah dipegangi oleh kedua temannya sambil digesek kemaluannya menggunakan kaki. Peristiwa itu diduga terjadi masih di dalam lingkungan sekolah.* Fredy Kristianto

Pemkot Bogor Launching Aplikasi BSW dan PASTI

Redaksi
-
0
Pemkot Bogor Launching Aplikasi BSW dan PASTI

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melaunching aplikasi Bogor Single Window (BSW) yang terdiri dari BSW ASN, BSW Publik (Masyarakat), BSW Mobile (android) dan BSW Talas Bogor (WA Talas Bogor) serta aplikasi PASTI (Partisipasi Aktif Masyarakat Terhadap Inflasi) di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu (18/10/2023).

BSW merupakan aplikasi super yang menyatukan seluruh aplikasi yang ada di Kota Bogor, baik untuk layanan publik maupun aparatur sipil negara, dengan didukung oleh database terpusat dan kerangka kerja Smart City.

Dengan BSW, warga dan pejabat pemerintahan di Kota Bogor dapat mengakses semua layanan publik dan fungsi administratif dengan satu login, sehingga interaksi menjadi lebih praktis dan efisien.

Aplikasi ini memungkinkan warga untuk melakukan berbagai tugas, seperti memeriksa tagihan PBB, mengajukan permohonan Jamkesda, melacak aplikasi BPJS, mengakses informasi lainnya yang lengkap dan akurat.

Sementara aplikasi PASTI adalah aplikasi yang melibatkan masyarakat terhadap pengendalian inflasi dengan terlibat aktif memantau harga-harga di pasar. Aplikasi yang dilaunching ini merupakan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XX Tahun 2023 LAN (Lembaga Administrasi Negara).

Wali Kota Bogor, Bima Arya secara langsung melaunching didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah, para asisten, kepala perangkat daerah terkait, jajaran BUMD Kota Bogor dan tamu undangan lainnya.

Acara launching di rangkai talkshow dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya selaku keynote speaker dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bogor, Rahmat Hidayat bersama Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (KUKM Dagin) Kota Bogor, Atep Budiman sebagai speaker.

Apresiasi diungkapkan Bima Arya atas aplikasi yang dilahirkan sebagai inovasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga Kota Bogor khususnya.

“Yang pasti aplikasi hanyalah sekedar aplikasi sebagai buatan manusia, bisa berjalan atau tidak sama seperti aplikasi lain, tapi di tangan pimpinanlah bagaimana sistem ini terus berjalan,” kata Bima Arya.

Selama hampir 10 tahun menjadi Wali Kota Bogor, Bima Arya mengaku belajar banyak hal dalam menjalani tanggung jawab membuat warga menjadi lebih baik dan bukan sesuatu yang mudah untuk membangun kultur tersebut. Secara teori kata dia, perubahan sosial ditentukan oleh tiga hal, yaitu aktor, struktur dan kultur.

“Dulu saya percaya ketiga-tiganya. Hari ini saya menyimpulkan bahwa tidak bisa kita jika tidak memiliki target dan fokus, jadi bagi saya aktor adalah yang terpenting, mencetak aktor-aktor yang kemudian membuat struktur dan membangun kultur, itu adalah kuncinya,” jelasnya.

Aplikasi yang dibuat secara luar biasa ungkap Bima Arya tidak bisa dinafikan, namun aplikasi tidak ada artinya jika tidak dihargai atau kemudian tidak direspon masyarakat, tidak dirawat sehingga menjadi tidak jelas.

Menurutnya, sistem yang dibangun tergantung panglimanya dan tergantung yang menjalaninya. Ke depan Kota Bogor memiliki banyak hal yang harus dijaga dan dipertahankan, apa yang baik harus tetap baik dan yang belum baik harus disempurnakan.

“Dalam 10 tahun terakhir saya melihat ada satu hal positif di Kota Bogor yaitu percaya bahwa prestasi menentukan posisi dan percaya keringat serta kerja keras ada hikmahnya. Keduanya menjadi modal utama sehingga semua memiliki kesempatan yang rata dan sama tanpa harus membangun kedekatan dengan berakrobat. Kreasi, inovasi dan kompetisi, fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan) akan membuka jalan dengan lapang serta kesempatan untuk melayani warga Kota Bogor dengan lebih baik. Ini yang saya kira harus dijaga,” tegas Bima Arya.

Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari dalam testimoninya menyampaikan apresiasinya. Ia berharap aplikasi yang dibangun agar sustainable atau berkelanjutan dan didukung regulasi.

Kuncinya menurut Hery adalah setiap sistem aplikasi yang dibuat harus menggunakan satu kebijakan, platform, sistem yang sama dan sebagainya yang sejak awal sudah dikawal sehingga akan menjadi contoh bagi daerah lain.

“Alhamdulillah Kota Bogor sudah memiliki apa yang saya sebutkan tadi. Saat ini komposisi dan karakter yang dihadapi sudah berubah, baik ASN maupun masyarakat yang dilayani. Jangan anggap masyarakat tidak tahu apa-apa, kadang masyarakat lebih tahu dibanding kita. Itulah paradigma baru kompetensi saat ini yang saya terapkan bersama teman-teman widyaiswara dalam membimbing para siswa diklat,” kata Hery. adv

Hayo Loh! DPRD Dapati Kejanggalan di Proyek Trotoar Ahmad Yani

Redaksi
-
0
Hayo Loh! DPRD Dapati Kejanggalan di Proyek Trotoar Ahmad Yani

jurnalinspirasi.co.id – Komisi III DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pembangunan trotoar di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu (18/10), yang mana pengerjaannya sudah mencapai 95 persen.

Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, beserta anggota Komisi III DPRD Kota Bogor yang terdiri dari Zaenul Muttaqin, Safrudin Bima, R. Laniasari, Bambang Dwi Wahyono, Said Muhamad Mohan, Edi Darmawansyah, Murtadlo, Angga Alan Surawijaya dan Karnain Asyhar, menyusuri proyek trotoar sepanjang satu kilometer.

Berdasarkan hasil penyusuran, Zenal menemukan adanya kejanggalan pada pemasang tiang besi pembatas trotoar. Dimana tiang-tiang tersebut tidak ditanam sesuai dengan ketentuan, sehingga menyebabkan tiang tersebut mudah copot.

“Tadi kita temukan tiang-tiang besi yang ditanam di tengah trotoar tidak sesuai spek. Yang seharusnya kedalamannya 15 cm, tapi kenyataannya hanya 8 cm, sehingga itu mudah copot dan rawan dicuri,” ujar Zenal.

Tak hanya itu, Zenal juga meminta kepada pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan kompensasi yang diberikan kepada seluruh area yang terdampak. Karena dengan adanya pembangunan trotoar baru ini, ada beberapa akses jalan dari bangunan yang berada di sepanjang Jalan Ahmad Yani terputus, yang disebabkan oleh peningkatan tinggi tanah.

“Semua kompensasi harus segera diselesaikan agar tidak ada persoalan atau keluhan dari warga atau pemilik bangunan yang terdampak,” ujar Zenal.

Dilokasi yang sama, Zaenul Muttaqin memberikan catatan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Bogor dan jajarannya, atas perencanaan pengerjaan trotoar yang tidak dilanjutkan tahun depan.

Pria yang akrab disapa Kang ZM ini menyayangkan, pembangunan trotoar yang memakan biaya Rp8,6 miliar ini tidak bisa dilanjutkan tahun depan. Padahal masih ada sisa pengerjaan sepanjang dua kilometer lagi untuk bisa disambungkan ke trotoar di Jalan Jenderal Sudirman.

“Ini kan sangat disayankan, harusnya perencanaan dan eksekusi bisa berjalan sesuai rancangan. Tapi kenyataannya tahun depan tidak bisa dilanjutkan. Nanti di 2025 saat dikerjakan yang baru, yang lama ini sudah rusak lagi,” ujar Kang ZM.

Namun terlepas dari itu semua, Kang ZM mengapresiasi atas pengerjaan yang bisa selesai tepat waktu. Selain itu juga dari proyek ini, pihak PUPR turut memperbaiki dan melebarkan gorong-gorong, yang mana nantinya kabel-kabel yang ada di sepanjang Jalan Ahmad Yani bisa masuk kedalam tanah guna mengurai kesemrawutan kabel yang selama ini menjadi persoalan.

“Ya overall ini kerja sudah baik, gorong-gorong diperbaiki, nanti juga kabel-kabel masuk kedalam tanah sesuai dengan apa yanh kita inginkan agar tidak ada lagi tuh kabel yang semrawut,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Viral Aksi Bullying Siswa SMPN 14, Gus M Pertanyakan Fungsi Pengawasan

Redaksi
-
0
Viral Aksi Bullying Siswa SMPN 14, Gus M Pertanyakan Fungsi Pengawasan

jurnalinspirasi.co.id – Dunia pendidikan kembali tercoreng. Hal itu lantaran viralnya video perundungan siswa yang diduga terjadi SMPN 14 Kota Bogor.

Dalam video yang diunggah terdapat tulisan, “heboh aksi perundungan dan bullying siswa SMPN 14 Bogor, perlu disikapi. Mohon bantuan pihak-pihak terkait” itu, tampak seorang pelajar tengah dipegangi oleh kedua temannya sambil digesek kemaluannya menggunakan kaki. Peristiwa itu diduga terjadi masih di dalam lingkungan sekolah.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Adhitya Karana mengaku akan segera melakukan pengecekan ke lokasi. “Nuhun informasinya. Kota belum dapat infonya sedang dicek ke sekolah,” katanya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Kamis (19/10).

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyayangkan aksi tersebut. Menurutnya, Disdik harus segera mengecek kebenaran video tersebut, dan melakukan klarifikasi terhadap guru atas kejadian itu. Sebab, dalam video yang beredar wajah siswa yang sedang dirundung sama sekali tak terlihat lantaran diblur.

“Disdik PR nya banyak sekali. Belum selesai satu masalah, muncul masalah lain. Saya kira ini harus menjadi evaluasi bersama,” kata pria yang akrab disapa Gus M itu.

Menurut Gus M, apabila kejadian dalam video tersebut memang benar terjadi, maka Disdik harus melakukan langkah-langkah pembinaan. “Bagaimana fungsi pengawasan guru terhadap siswa? Kok sampai bisa terjadi di lingkungan sekolah. Disdik pun harus ikut tanggung jawab. Bagaimana menjalankan fungsi pengawasannya,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Teraktif di Indonesia, GMPI Kota Bogor Diganjar Penghargaan

Redaksi
-
0
Teraktif di Indonesia, GMPI Kota Bogor Diganjar Penghargaan

jurnalinspirasi.co.id – Pimpinan Cabang (PC) Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Kota Bogor diganjar penghargaan oleh Pimpinan Pusat GMPI pada puncak milad ke-30 tahun di Hotel The Acacia, Jakarta, Rabu (18/10) malam.

GMPI Kota Bogor yang dinahkodai Abdul Rojak berhasil masuk dalam nominasi pimpinan cabang teraktif di seluruh Indonesia.

“Penghargaan ini merupakan hasil dari soliditas dan kreatifitas teman-teman pengurus, semoga GMPI Kota Bogor terus berkarya dan menebar kebermanfaatan bagi ummat,” ujar Rojak, Kamis (19/10).

Rojak juga berterimakasih kepada kader GMPI yang telah banyak berkontribusi dalam memajukan organisasi sayap PPP ini.

“Terima kasih kepada PP GMPI, pengurus dan kader GMPI yang sudah membantu menjadikan GMPI asyik serta menarik bagi masyarakat. Khususnya kepada anak muda di Kota Bogor,” katanya.

Rojak menyebut bahwa momentum tersebut menjadi bukti konkret bila GMPI solid dari atas sampai ke bawah dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

“Kami siap memenangkan PPP khusunya di Kota Bogor dan umunya di Indonesia serta memenangkan calon presiden (capres) yang diusung partai sesuai dengan instruksi pusat,” tegas Rojak.

Sebagai informasi, giat milad GMPI ke-30 juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Romahurmuzy, Ketua Bappilu Nasional Sandiaga Solahudin Uno, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Dubes Kuwait, Dubes Maroko dan sejumlah tokoh nasional lainnya.* Fredy Kristianto

DK PWI Ingatkan Wartawan Jaga Independensi Liputan Pemilu 2024

Redaksi
-
0
DK PWI Ingatkan Wartawan Jaga Independensi Liputan Pemilu 2024

Jakarta | Jurnal Bogor
Dewan Kehormatan PWI Pusat mengingatkan agar wartawan, khususnya anggota PWI, benar-benar menjaga netralitas sebagai salah satu wujud independensi dalam menjalankan profesinya.

Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat Sasongko Tedjo menyampaikan hal itu berkaitan dengan makin dekatnya jadwal Pemilihan Umum 2024, termasuk pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pemilihan anggota legislatif (pileg). Makin dekatnya Pilpres 2024 itu ditandai dengan dimulainya pendaftaran bakal calon pasangan presiden-wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), hari ini (Kamis, 19/10/2023).

Dua hari sebelumnya Selasa (17/10/2023), DK PWI menggelar rapat perdana di Sekretariat PWI Pusat di Gedung Dewan Pers lantai 4, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Hadir dalam rapat Wakil Ketua DK Uni Z Lubis, Sekretaris Nurcholis MA Basyari serta anggota DK Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Diapari Sibatangkayu, Fathurrahman, dan Helmi Burman.

Sasongko mengingatkan independensi wartawan adalah bagian penting yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI. Dia mengatakan fungsi dan peran Pers pada masa-masa kontestasi politik sangat krusial dan diperlukan dalam mendorong proses pemilu yang transparan, jujur, dan adil.

Dengan begitu, demokrasi tidak hanya efisien dari sisi prosedural tetapi juga efektif secara substansial sehingga melahirkan pemimpin berkualitas, baik pada pilpres, pilkada maupun pileg. Pemimpin berkualitas yang dimaksud ialah yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas.

Dalam konteks itulah, kata Sasongko, netralitas wartawan dan Pers tak bisa tidak harus dijaga. Dengan menjaga netralitasnya, wartawan dan pers dapat tetap menjalankan salah satu fungsi utamanya, yakni mencerahkan dan meningkatkan literasi politik sekaligus mampu meredam berbagai potensi polarisasi dan perpecahan di masyarakat.

Sasongko menguraikan KEJ PWI yang terdiri dari 15 pasal itu menegaskan panduan etik wartawan anggota PWI dalam menjalankan profesinya. Tiga pasal awal secara jelas menyebutkan wartawan bersikap independen, kredibel, mempertimbangkan dampak berita terhadap keutuhan bangsa dan isu SARA (suku, agama, rasa, golongan), gender, dan kelompok difabel.

“Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers,” jelas Sasongko.

Selain itu, Wartawan tidak beriktikad buruk, tidak menyiarkan karya jurnalistik yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, melakukan plagiat, berita bohong/hoaks, fitnah, cabul, dan sadis.

Caleg dan Tim Pemenangan

Khusus untuk para pengurus PWI di semua tingkatan, Sasongko mengingatkan agar prinsip independensi dan netralitas harus benar-benar dipatuhi. Dalam Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, secara tegas disebutkan bahwa bagi pengurus PWI yang mencalonkan sebagai anggota legislatif atau terlibat tim sukses apalagi maju sebagai calon kepala daerah harus mengundurkan diri.

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pengurus PWI yang ikut dalam kontestasi kepala desa atau terlibat sebagai tim pemenangannya.

“Dulu hanya diwajibkan cuti atau nonaktif, namun sekarang harus mundur dari kepengurusan,” kata Sasongko Tedjo.

Dia mengatakan PWI menghormati hak-hak politik wartawan sebagai warga negara. Namun, ketika menjalankan profesinya, wartawan harus benar benar independen dan netral dengan berpihak pada politik kebangsaan, yakni mengawal agar proses pemilu secara jujur dan adil. Salah satu yang terpenting justru menulis secara lengkap tentang profil kandidat beserta rekam jejaknya.

“Itu juga sejalan dengan fungsi pers sebagai lembaga kontrol sosial. Wartawan tetap harus bersikap kritis, ikut mengawasi Pemilu 2024 sehingga berjalan lancar tanpa terjadi kecurangan.”

** yev/cc-rls

Anggota PWI Harus Mundur Jika Rangkap sebagai PNS/ASN

Redaksi
-
0
Anggota PWI Harus Mundur Jika Rangkap sebagai PNS/ASN

Jakarta | Jurnal Bogor
Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mundur dari salah satu posisinya itu.

Demikian salah satu butir hasil Rapat Perdana Dewan Kehormatan (DK) PWI 2023-2028 di Sekretariat PWI Pusat, Gedung Dewan Pers lantai 4, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Rapat dipimpin oleh Ketua DK PWI Sasongko Tedjo, didampingi Sekretaris DK PWI Nurcholis MA Basyari. Rapat perdana itu juga dihadiri Wakil Ketua DK PWI Uni Z Lubis dan lima anggota lain DK PWI, yakni Asro Kamal Rokan, Akhmad Munir, Fathurrahman, Diapari Sibatangkayu Harahap, dan Helmi Burman. Satu anggota DK PWI, yakni Iskandar Zulkarnaen tidak hadir. Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun sempat hadir di awal rapat.

Bersama Pengurus Harian dan Dewan Penasihat, Pengurus DK 2023-2028 tersebut merupakan hasil Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat, 25-26 September 2023.

“Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, Anggota PWI dilarang merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri. Karena itu, anggota yang merangkap itu harus mundur dari PWI,” kata Sasongko, yang juga mantan Sekretaris DK PWI (2018-2023).

Sasongko menegaskan DK PWI di bawah kepemimpinannya akan terus menjalankan tugas, peran, dan fungsinya dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) oleh anggota PWI di seluruh Indonesia.

Sasongko menjelaskan keharusan mundur itu tidak berlaku bagi anggota PWI berstatus PNS atau ASN di lembaga yang terkait dengan kegiatan jurnalistik, seperti Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, dan LPP RRI, dapat tetap menjadi pengurus.

Sasongko meminta anggota PWI yang merangkap sebagai PNS atau ASN itu segera menentukan pilihannya. Jika ingin tetap menjadi anggota PWI, yang bersangkutan harus mundur sebagai PNS/ASN. Sebaliknya, jika yang bersangkutan memilih tetap sebagai PNS/ASN, dia/mereka harus mundur dari posisinya sebagai anggota PWI.

“Jika anggota yang merangkap PNS/ASN itu tidak mengundurkan diri, DK PWI Pusat akan menjatuhkan sanksi pencabutan keanggotan yang bersangkutan,” kata Sasongko. 

Dalam rapat perdana itu, Sasongko juga mengingatkan agar pengurus DK PWI yang rangkap jabatan harus segera melepaskan jabatan lain di kepengurusan PWI. Secara khusus, dia mengingatkan empat anggota DK PWI yang berasal dari PWI provinsi. Mereka ialah Sibatangkayu (Ketua DK PWI DKI Jakarta), Fathurrahman (Ketua DK PWI Kalsel), Helmi Burman (Ketua DK PWI Riau), dan Iskandar Zulkarnaen (Ketua DK PWI Lampung). 

“Mereka sudah mengajukan pengunduran diri dari DK provinsi dan pengganti mereka sudah terpilih. Tinggal proses administratif sebagai pengukuhannya.”

Rapat DK juga meminta Pengurus Harian PWI mengambil tindakan terhadap anggota dan Pengurus PWI di semua tingkatan, yang masih merangkap sebagai PNS/ASN.

Berdayakan DK Provinsi

Sasongko memaparkan pihaknya akan memberdayakan DK provinsi yang berada di 39 daerah di seluruh Indonesia. Menurut dia, kasus-kasus pelanggaran etik dan kode perilaku yang dapat ditangani oleh provinsi cukup ditangani oleh oleh DK provinsi yang bersangkutan.

“DK Pusat hanya menangani kasus-kasus yang besar yang mendapat perhatian luas. Selain itu, juga kasus-kasus yang oleh DK Pusat dipandang berpotensi ada konflik kepentingan antarpengurus harian PWI provinsi dengan DK provinsi,” ujar Sasongko.

Terkait dengan hal itu, DK PWI akan roadshow ke daerah-daerah untuk sosialisasi PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI. Selan itu, kegiatan tersebut akan dimanfaatkan untuk literasi dan menyamakan persepsi tentang pentingnya ketaatan terhadap “konstitusi” PWI tersebut guna menjaga marwah organisasi wartawan terbesar dan tertua beserta anggotanya.

Terkait dengan hal itu, Sasongko mengapresiasi sikap dan komitmen Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. Di awal rapat, mantan Sekjen PWI Pusat dan Wakil Ketua Dewan Pers itu menegaskan komitmennya untuk mendukung dan bersinergi dengan DK.

** yev/cc-rls

Mahfud MD Dipilih untuk Gaet Suara Islam Kultural

Redaksi
-
0
Mahfud MD Dipilih untuk Gaet Suara Islam Kultural

Bogor | Jurnal Bogor
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi menilai bahwa diumumkannya cawapres Mahfud MD oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mendampingi capres Ganjar Pranowo untuk menjawab berbagai spekulasi calon wakil presiden yang diusung PDIP. Dipilihnya Mahfud MD untuk menggaet suara Islam kultural.

“Nampaknya dua pasangan calon Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin semakin jelas baik koalisi perubahan maupun koalisi besutan PDIP menjadi calon wakil presiden untuk meraih suara dari kelompok Islam kultural yang seringkali diatribusikan kepada NU,” katanya kepada wartawan, Rabu (18/10).

Khususnya, kata dia, berebut suara di propinsi Jawa Timur yang mempunyai basis NU yang kuat. Namun tentu saja basis masa Islam dan NU yang dimiliki oleh Cak Imin dan Ganjar sangat berbeda.

Selain Cak Imin merupakan ketua partai yang lahir dari NU. Muhaimin juga lahir dari organisasi gerakan di bawah naungan NU, sehingga secara basis akan sangat kuat di akar rumput NU.

Berbeda halnya dengan Mahfud MD, yang lebih dekat dengan NU struktural, karena  Mahfud merupakan NU dan alumni HMI.

“Adapun struktur NU yang ada saat ini lebih didominasi oleh NU yang aktif digerakan HMI. Oleh karena itu Mahfud, lebih kuat di kelompok Islam dan NU pada kelompok menengah,” katanya.

“Sekarang bagaimana dengan Prabowo? Masih ada 3 nama yang cawapres yang sering digadang-gadang akan mendampingi, yaitu Erik Thohir, Khofifah dan Gibran. Pilihan yang paling rasional adalah Gibran, jika orientasinya elektabilitas. Lantaran mempunyai Jokowi yang sangat berpengaruh baik di masyarakat, kalangan politisi, maupun di mata internasional,” tambahnya.

Sehingga koalisi Indonesia Maju (KIM), sambungnya, bisa mendapatkan suara dari konstituen PDIP yang menjadi loyalis Jokowi.

“Karena tinggal disitu faktor untuk menambah ceruk suara selain dari konstituen partai pengusung. Jika Prabowo mengambil Erik Thohir, secara elektabilitas survei sangat tinggi,” katanya.

Namun dari sisi karakteristik masyarakat tidak memiliki representasi yang berbeda antara Prabowo dan Erik Thohir. Karena sama-sama memiliki karasteristik nasionalis.

Sedangkan Khofifah terlihat hanya kuat di Jawa Timur lantaran menjabat sebagai gubernur, dan basis suara NU dan muslimat ada di Jawa Timur.

“Hal ini akan menambah fokus rebutan suara di propinsi jawa timur. Namun demikian, siapa yang akan menjadi pasangannya prabowo tentu hanya Prabowo dan partai koalisi yang mempunyai berbagai pertimbangan. Siapapun yang akan dipilih Prabowo dan KIM, harapannya tidak menimbulkan guncangan politik, baik diantara faksi politik maupun di tengah masyarakat,” tandasnya.

** Fredy Kristianto

Lepas Sambut Camat Gunung Putri, Ini Pesan Didin Wahidin dan Etty Hayati

Redaksi
-
0
Lepas Sambut Camat Gunung Putri, Ini Pesan Didin Wahidin dan Etty Hayati

Gunung Putri | Jurnal Bogor
Pemerintah Kecamatan Gunung Putri mengadakan lepas sambut Camat Didin Wahidin yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) pada Sekretariat Daerah Pemkab Bogor. Didin Wahidin kini digantikan oleh Kurnia Indra yang dahulunya sebagai Plt Camat Ciseeng. Acara lepas sambut tersebut diadakan di Katoomba, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Rabu (18/10/23).

Kabag Tapem Sekda Didin Wahidin mengatakan selama 4 tahun dirinya menjabat sebagai Camat Gunung Putri, hanya ada satu pekerjaan rumah yang belum bisa diselesaikan dirinya yakni renovasi pembangunan Kantor Kecamatan Gunung Putri. Yang mana, selama dirinya menjabat sebagai camat sudah mengajukan berkali-kali namun belum terealisasi.

“ Saya berharap dibawah kepemimpinan Pak Kurnia Indra bisa mewujudkan keinginan warga untuk melihat Kecamatan Gunung Putri menjadi lantai 2 seperti standar kantor kecamatan saat ini,” ungkapnya kepada Jurnal Bogor.

Selain itu Didin berpesan kepada seluruh kepala desa untuk amanah dalam menggunakan dan mengelola anggaran dengan baik. Lakukan semua sesuai dengan yang ditetapkan, jangan terlena yang pada akhirnya akan menyusahkan diri sendiri.

Sementara Ketua TP PKK Kecamatan Gunung Putri Etty Hayati Wahidin merasa puas dengan apa yang sudah dikerjakan olehnya selama menjabat sebagai Ketua TP PKK Kecamatan Gunung Putri. Etty menyebut, keberhasilan TP PKK Desa Wanaherang yang menjadi Juara 1 itu hadiah untuk Kecamatan Gunung Putri sebelum dia dan suami meninggalkan tugas disana.

“ Pesan saya kepada para Ketua TP PKK desa untuk menyelenggarakan dan menuntaskan 10 pokok tugas dan fungsi PKK. Alhamduliah, untuk stunting di Kecamatan Gunung Putri dari yang berjumlah 1000 lebih kini tinggal 60, dan itu sebuah prestasi yang sangat dibanggakan. Semoga kedepannya stunting di Kecamatan Gunung Putri menjadi zero,” tuturnya.

“ Satu lagi untuk para ibu kades yang juga menjabat sebagai Ketua TP PKK di desa, jangan sombong dan kurangi gaya hedon, jangan berlebihan sehingga membuat masyarakat enggan dekat dengan kita karena segan,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Kurnia Indra mengatakan akan berupaya menuntaskan dan mewujudkan apa yang belum bisa direalisasikan oleh camat sebelumnya, bukan untuk niat bersaing melainkan untuk meneruskan program yang memang harus dituntaskan.

“ Saya akan berupaya mewujudkan agar Kantor Kecamatan Gunung Putri mendapat sentuhan pembangunan,” jelasnya.

Hadir dalam acara lepas sambut tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin, kepala desa se-Kecamatan Gunung Putri, Ketua PKK se Kecamatan Gunung Putri, Ketua Organisasi Kepemudaan, BPD se-Kecamatan Gunung Putri, kepala sekolah se-Kecamatan Gunung Putri, Kepala Puskesmas se-Kecamatan Gunung Putri dan segenap tokoh masyarakat sekitar.

** Nay Nuráin

1...483484485...1,766Page 484 of 1,766

Jl. Pangeran Sogiri Jl. Hollywood Residence No.16 Blok A3, RT.07/RW.02, Tanah Baru, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16154

Contact us: jurnalbogorinspirasi@gmail.com

© Copyright - PT Jurnal Bogor Inspirasi