Banjarbaru | Jurnal Bogor
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Namun, pembangunan tersebut, menurut Presiden, harus disertai dengan keberanian untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat.
“Pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengusahakan, mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa,” ucap Presiden saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat, Senin (12/01/2026) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan negara harus berpihak pada seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok.
“Tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu,” ujar Kepala Negara.
Presiden menyampaikan apresiasi atas peran dan dukungan seluruh pihak termasuk kepala daerah yang turut menjadi faktor penting keberhasilan program Sekolah Rakyat. Melalui peresmian Sekolah Rakyat ini, pemerintah telah membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan.
“Ini bukti kita berbuat, sehingga anak-anak kita hari ini yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan. Dan saya terkesima hari ini, terus terang saja, terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa, luar biasa,” lanjutnya.
Kepala Negara pun berharap Sekolah Rakyat menjadi fondasi lahirnya generasi unggul Indonesia yang berdaya saing global. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.nHerry Setiawan
Presiden Kejar Target Pemerataan Pertumbuhan
Dewan PKS Rela Potong Gaji Demi Korban Bencana Sumatera
Bogor | Jurnal Bogor
PKS Kota Bogor menunjukan kepeduliannya terhadap bencana yang terjadi di Sumatera. Salah satunya dengan memotong gaji 11 anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor untuk disumbangkan ke para korban bencana.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengatakan bahwa DPD PKS juga menyumbangkan anggaran sebesar Rp100 juta yang berasal dari kas hasil rereongan kader PKS ‘Kota Hujan’.
“Jadi gaji anggota DPRD dipotong selama sebulan dan disumbangkan untuk korban bencana Sumatera,” ujar Endah kepada wartawan, Senin (12/1/2026).
Selain itu, sambung Endah, DPD PKS Kota Bogor bersama DPW PKS Jawa Barat juga mengirimkan puluhan relawan untuk penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor.
“Para relawan juga bertugas untuk memperbaiki kendaraan-kendaraan yang rusak akibat bencana,” ungkap Endah.
Endah yang kini menjanat sebagai MPW Komisi Kajian dan Kebijakan Strategis DPW PKS Jabar itu menjelaskan bahwa langkah yang dilakukan PKS Kota Bogor sudah sesuai dengan instruksi DPP.
“Kehadiran PKS harus dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terutama mereka yang membutuhkan. Kami buktikan bahwa PKS itu selalu hadir di tengah masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Endah, anggota Fraksi PKS juga secara swadaya menggalang bantuan bagi korban bencana melalui jejaring masing-masing.
** Fredy Kristianto
Dari Bansos Hingga Jalan Tambang, Ini Janji Bupati Bogor pada Aksi Massa di Cigudeg
Cigudeg | Jurnal Bogor
Menanggapi aksi unjuk rasa, Bupati Bogor Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati Jaro Ade turun langsung berdialog dengan massa di Cigudeg, Senin (12/1/2026) sore. Pertemuan yang digelar pukul 16.00 WIB itu menghasilkan sejumlah penjelasan dan komitmen pemerintah daerah terkait dua isu utama: bantuan sosial (bansos) dan jalan khusus angkutan tambang.
Di hadapan massa, Bupati Rudy menegaskan pemerintah tidak diam. Mengenai bansos, ia menyatakan komunikasi intensif telah dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pencairan bansos untuk wilayah tersebut, yang penerimanya bertambah dari data awal 6.000 menjadi sekitar 15.000 orang, dipastikan akan dilakukan pada pekan depan.
“Paling cepat dibayarkan hari Rabu minggu depan, paling lambat Kamis. Selisihnya cuma sehari,” jelas Rudy.
Terkait wacana pembuatan jalan khusus angkutan tambang, Rudy menepis bahwa kebijakan itu muncul akibat aksi demo. Ia mengklaim proses perencanaan telah berjalan sejak 2025, dengan anggaran pembebasan lahan telah masuk dalam APBD 2026. Wakil Bupati Jaro Ade ditunjuk sebagai ketua tim pembebasan lahan pada tahun lalu, dan prosesnya ditargetkan berjalan pada tahun ini.
“Bukan karena bapak ibu demo baru kita tentukan kebijakannya. Saksinya jelas, Pak Jaro Ade,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy mengungkapkan telah menjadwalkan pertemuan dengan para pengusaha tambang di Bogor Barat pada Selasa (13/1/2026) sore di Pendopo Kabupaten. Tujuannya, untuk membahas kelanjutan isu pertambangan. Ia juga berharap, setelah bansos cair, perwakilan masyarakat dapat mengaudiensikan persoalan “dua sumbu” dan pembukaan tambang langsung kepada Gubernur Jawa Barat.
“Saya minta ke depan, masyarakat bisa langsung bertanya ke Wakil Bupati yang tinggal di Cigudeg. Pasti gamblang,” ujarnya
Koordinator Aksi, Asep Fadlan, mengaku cukup puas dengan hasil dialog. Ia menegaskan bahwa tambahan kuota bansos adalah janji gubernur, bukan permintaan massa. Namun, ia menyatakan tuntutan belum sepenuhnya selesai.
“Kita tidak meminta, itu janji gubernur,” kata Asep.
Asep juga menyoroti persoalan lapangan kerja dan beban cicilan leasing truk warga. Ia meminta Bupati Bogor mengeluarkan surat edaran untuk mendorong restrukturisasi dan keringanan dari pihak leasing.
Meski puas, Asep memberikan ancaman aksi lanjutan. Jika pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat atau pihak terkait (KDM) tidak membuahkan hasil dan tambang tetap ditutup, massa siap melakukan aksi dengan skala lebih besar.
“Kita khawatir kalau ini berlarut, tingkat kriminalitas meningkat. Ini sudah soal perut, kebutuhan hidup,” ujarnya.
Asep menggambarkan kondisi warga yang terdesak, bahkan ada yang nekat mengambil material sisa tambang di area berbahaya. “Ada warga kami yang sampai digigit ular. Batu di hutan, di sawit, diambil, dipantek, dibelah. Risikonya besar,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor kini berada dalam tekanan waktu untuk merealisasikan janji-janjinya, sementara massa aksi bersiap mengawal dan memberi tenggat waktu penyelesaian.
** Rahman Efendi
Demo Tuntut Kompensasi Tambang Ricuh, Jalan Nasional di Cigudeg Lumpuh
Cigudeg | Jurnal Bogor
Ribuan warga dari tiga kecamatan, yaitu Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, mendatangi Kantor Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (12/1/2026). Aksi demonstrasi ini bertujuan menyuarakan aspirasi terkait dampak ekonomi yang mereka rasakan pasca penutupan tambang di wilayah tersebut.
Meski diguyur hujan, massa tetap bertahan menuntut kejelasan serta menagih kompensasi yang dijanjikan pemerintah daerah. Mereka mendesak kepastian mengenai nasib ekonomi dan keberlanjutan hidup warga yang terdampak kebijakan tersebut.
Dalam orasinya, perwakilan warga yang akrab disapa Bule (Ahmmad Gojali) dan Asep Fadlan menegaskan, “Aksi ini mendesak Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi atau KDM agar hadir. Kami juga menuntut Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor segera mendengarkan aspirasi masyarakat.”
Aksi sempat memberi kesempatan kepada Camat Cigudeg, Ade Zulfahmi, untuk memberikan tanggapan. Namun, pernyataannya yang menyatakan, “Saya bukan orang pergerakan,” justru memicu kekecewaan massa dan memantik keributan. Warga yang kecewa kemudian melempari kantor kecamatan.
Situasi semakin tidak kondusif ketika massa membakar ban bekas di jalan nasional depan kantor kecamatan, menyebabkan jalan lumpuh total. Mereka juga memasang portal berupa mobil tronton untuk memblokir akses jalan raya.
Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan atau jawaban resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor maupun Provinsi Jawa Barat terkait tuntutan dan kericuhan yang terjadi.
(Rahman Efendi/ Ekon)
Pisah Sambut Kapolsek Tamansari Digelar di Aula Kantor Kecamatan
Tamansari | Jurnal Bogor
Kegiatan pisah sambut Kapolsek Tamansari dari AKP Jajang kepada IPTU Azis Hidayat berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, bersama unsur Forkopimcam Tamansari, Selasa (12/01/26)
Acara tersebut dihadiri Kapolsek Tamansari IPTU Azis Hidayat, Kapolsek Caringin AKP Jajang, Camat Tamansari Yudi Hartono, Danramil Ciomas Mayor (K) Zurnalita, Ketua MUI Kecamatan Tamansari Ustadz Tata Badrudin, Kepala Puskesmas Sirnagalih Tamansari, TKSK Kecamatan Tamansari, staf Kecamatan Tamansari, Ketua Ranting Bhayangkari Tamansari beserta anggota, serta para kepala desa se-Kecamatan Tamansari.
Dalam sambutannya, Kapolsek Tamansari AKP Jajang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimcam dan masyarakat Kecamatan Tamansari atas dukungan dan kerja sama selama dirinya menjabat sebagai Kapolsek Tamansari.
“Selama bertugas di Tamansari, saya banyak mendapat dukungan dari Forkopimcam, para kepala desa, tokoh agama, dan masyarakat. Saya berharap sinergi yang sudah terjalin dapat terus dijaga dan ditingkatkan,” ujar AKP Jajang.
Sementara itu, Kapolsek Tamansari yang baru, IPTU Azis Hidayat, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta memperkuat sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat dan Forkopimcam.
“Kami siap melanjutkan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kamtibmas di wilayah Tamansari. Dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak sangat kami harapkan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata IPTU Azis Hidayat.
Camat Tamansari Yudi Hartono dalam kesempatan tersebut mengucapkan selamat bertugas kepada IPTU Azis Hidayat dan terima kasih kepada AKP Jajang atas dedikasi selama menjalankan tugas di Kecamatan Tamansari.
Kegiatan pisah sambut berlangsung dengan khidmat dan penuh keakraban, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian pejabat lama sekaligus penyambutan pejabat baru Kapolsek Tamansari.
** Yudi
Program Penebusan Ijazah Dihapus
Bogor | Jurnal Bogor
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memastikan tidak akan memberikan anggaran penebusan ijazah bagi siswa SMA, SMK, dan MA pada tahun ini.
Sebagai gantinya, Pemkot Bogor mengalihkannya untuk bantuan siswa miskin (BSM) bagi pelajar di SMA, SMK, dan MA.
Diketahui, pada program penebusan ijazah Pemkot Bogor menganggarkan Rp2 juta untuk satu orang siswa SMA, Rp2,5 juta untuk MA, dan Rp3 juta bagi murid SMK.
Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Bogor, Abdul Wahid mengatakan bahwa penghapusan program penebusan ijazah tersebut sudah berdasarkan kesepakatan dengan DPRD.
“Walau dihapus, tapi program itu dialihkan ke bantuan siswa miskin (BSM) di SMA, SMK, dan MA,” ujar Wahid kepada wartawan, Senin (12/1/2026).
Untuk BSM sendiri, sambung Wahid, Pemkot Bogor menganggarkan Rp3.969.800.000 pada tahun 2026. Dengan rincian, 91 siswa dari tujuh MA, 309 pelajar asal SMA, dan 2.967 murid asal 73 SMK.
“Untuk MA anggarannya Ro105.600.000, SMA Rp370.800.000, dan SMK Rp3.493.400.000,” jelas Wahid.
Sedangkan untuk program penebusan ijazah pada 2026, kata dia, Pemkot menganggarkan Ro2.750.378.500. Dengan rincian untuk SMK Rp2.705.278.500 bagi 972 siswa dari 53 sekolah. Sementara untuk SMA Rp128.550.000 untuk 62 siswa dari 6 sekolah.
“Kemudian untuk MA dianggarkan Rp15.550.000 bagi delapan siswa dari 1 sekolah. Jadi total yang akan ditebus ada 1.042 siswa yang akan ditebus ijazah pada 2026,” jelas Wahid.
Menurut Wahid, pada tahun 2025 terjadi Silpa sebesar Rp1,2 miliar yang berasal dari program tersebut. Hal itu disebabkan oleh banyaknya ajuan penebusan ijazah dari siswa yang berdomisili di Kabupaten Bogor.
“Selain itu, ada juga sekolah yang sebelumnya mengajukan hibah untuk pembangunan fisik. Sehingga dana penebusan ijazah tidak bisa diserap, ada juga diajukan okeh kelas 12 yang notabenenya lulus tengah tahun,” katanya.
** Fredy Kristianto
Bangunan Didata, Pelebaran Jalan Raya Puncak Segera Dilakukan
Cisarua | Jurnal Bogor
Langkah Pemkab Bogor untuk menata kawasan jalur Puncak, khususnya untuk pelebaran badan jalan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Direncanakan pelebaran tambahan untuk kiri dan kanan masing-masing dua meteran.
Dengan demikian, kondisi badan jalan akan terlihat lebar hingga mampu dipergunakan tiga jalur untuk satu arahnya.
Sementara itu, perkembangan menjelang pelaksanaannya, tim dari Pemkab Bogor yang terdiri dari instansi terkait kini terus terjun ke lokasi untuk pendataan lebih lanjut. Sesuai kondisi yang cukup penting untuk dilebarkan, yaitu wilayah Kecamatan Cisarua.
Di lokasi pintu masuk ke arah pasar, terdapat puluhan bangunan yang dinilai melanggar garis sempadan jalan dan menutupi ruang terbuka hijau.
“Pendataan bangunan terus dilaksanakan. Kita mengumpulkan data kepemilikan bangunan yang akan terkena pelebaran jalan. Wilayah Megamendung, adalah Desa Cipayung Girang yang bangunannya akan banyak terkena pelebaran. Seperti, di simpangan yang mau ke Pusdiklat Polri. Di lokasi tersebut merupakan salah satu titik penyebab terjadinya kemacetan akibat badan jalan yang sempit, ” tutur salah satu petugas dari Tata Bangunan Ciawi, Asep.
Di tempat terpisah, Lurah Cisarua Heru Hendrawan menyebutkan, wilayahnya merupakan wilayah yang paling banyak bangunan yang akan terkena pelebaran. Hal ini dikarenakan, wilayah Kelurahan Cisarua merupakan titik kegiatan aktivitas masyarakatnya.
“Daerah kelurahan merupakan wilayah yang paling banyak bangunannya yang akan terkena oleh pelebaran. Seperti hasil pendataan tim petugas beberapa waktu lalu, terdapat puluhan bangunan milik warga yang akan kena. Bukan hanya bangunan bentuk rumah saja, melainkan sedikitnya 50 kios tempat usaha yang berdiri tanpa perijinan, itu sudah didata,” pungkasnya.
** Dadang Supriatna
DAS Sungai di Puncak Perlu Penanganan Serius
Cisarua | Jurnal Bogor
Aktivitas pembangunan sarana tempat pariwisata di hulu yang terus dilakukan oleh para pengusaha, secara langsung akan berdampak terhadap keseimbangan alam. Begitu juga, jumlah penduduk yang terus mengalami penambahan menjadikan tempat hunian atau rumah menjadi penting untuk diperhatikan.
Di wilayah Cisarua, warga pribumi kini tidak lagi memiliki lahan yang luas. Sebagian besar sawah atau ladang yang tadinya milik warga setempat kini sudah dijual ke orang orang asal Jakarta.
Penelusuran di beberapa lokasi, khususnya di bantaran sungai-sungai yang ada di Kecamatan Cisarua, sebagian warga untuk memperluas rumahnya terpaksa menggunakan lahan garis sempadan sungai. Mereka tidak memiliki pilihan untuk membuat tempat berlindung bagi keluarganya.
“Sebetulnya takut kita memperluas atau mendirikan rumah di tepi sungai. Tetapi karena tidak ada pilihan lain akhirnya kami lakukan, ” ujar Heri, warga Cisarua.
Sementara itu, bagi warga yang rumahnya berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, untuk memperluas bangunannya mereka memanfaatkan areal udara dengan meninggikan rumahnya.
“Anak saya sudah menikah, dan untuk rumahnya kami membuat lantai baru di atas dengan cara di dak, ” timpal Uci.
Menindaklanjuti hal itu, Pemerintah Desa Citeko, beberapa waktu lalu sudah mengusulkan sejumlah rumah yang rusak akibat arus air sungai Cisarua untuk direlokasi.
“Ada sejumlah rumah milik warga yang berada di tepi Sungai Cisarua harus direlokasi. Ajuan itu sudah tercatat di DPKPP, tinggal nunggu waktunya saja. Kondisi rumah tersebut kini tidak bisa ditempati, karena sebagian badannya sudah hancur akibat diterjang arus sungai, ” pungkas Kepala Desa Citeko, H. Sahrudin.
** Dadang Supriatna
Siswa SD Sukagalih 01 Rawan Terserempet Kendaraan
Megamendung | Jurnal Bogor
Di hari pertama masuk sekolah, aktivitas di sekolah-sekolah terlihat kembali sibuk. Pada pagi hari, para orang tua menjalankan tugas pertamanya mengantar anaknya ke sekolah.
Pantauan di beberapa sekolah dasar di Cisarua dan di Megamendung terdapat sekolah sekolah dasar yang berada di tepi badan jalan yang tidak memiliki lahan untuk parkir. Hal ini rawan bagi keselamatan anak-anak saat jam pulang atau waktu istirahat.
Di Cisarua adalah SDN Tugu Selatan 01. Sekolah itu berdiri di tepi jalan raya Puncak yang kondisi lalulintasnya sangat membahayakan bagi murid murid saat menyeberang jalan.
“Jika jam masuk, istirahat dan di saat pulang, itu merupakan waktu waktu yang cukup rawan. Kami warga disini terkadang turun untuk memberi perlindungan kepada anak yang mau menyeberang. Ini dilakukan, kondisi lalu lintas disini kendaraannya kencang-kencang, ” tutur Engkos, warga setempat.
Sementara itu, di wilayah Megamendung terdapat beberapa sekolah SD yang juga cukup rawan dari kecelakaan lalu-lintas. Yaitu, SDN Cipayung dan SDN Sukagalih 01.
Pantauan di SDN Sukagalih 01, sekolah yang berdiri di tepi jalan alternatif Cikopo Selatan ini benar-benar tidak memiliki tempat parkir. Sepeda motor para guru diparkir setengah meter dari badan jalan berjubel dengan para pedagang. Hal ini mengakibatkan, jika waktu istirahat anak-anak yang mencari jajanan di luar sekolah memiliki resiko terserempet oleh kendaraan yang lewat.
“Anak saya baru kelas 3, saya selalu mengawasinya. Anak-anak susah untuk berhenti jajan, di saat istirahat mereka pasti ke luar dari halaman sekolah yang berada di pinggir jalan. Disaat itulah kita harus mengawasinya, karena tempat mereka jajan berada tepat di tepi jalan. Beberapa waktu lalu, sempat ada anak yang terserempet oleh sepeda motor. Meskipun tidak mengalami hal yang buruk, kondisi seperti ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Sekolah itu perlu adanya lahan tambahan, ” pungkas Ubaedillah.
** Dadang Supriatna
Mentan Amran: Produksi Naik, Target Serap Gabah 2026 Capai 4 Juta Ton
Jakarta | Jurnal Bogor
Pemerintah optimistis target serapan gabah setara beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton dapat tercapai seiring meningkatnya produksi padi nasional. Target ini naik dibandingkan tahun lalu sebesar 3 juta ton.
Optimisme tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai Rapat Koordinasi Serap Gabah dan Beras 2026 serta Penandatanganan Komitmen Bersama Antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog, Senin (12/1/2026).
“Kita target serap beras di tahun 2026 itu 4 juta ton. Itu target BULOG dan kita kolaborasi, kita kerja sama. Insyaallah mudah-mudahan ini tercapai. Kalau ini tercapai ada sejarah baru bagi Indonesia nanti,” kata Mentan Amran.
Ia menyampaikan bahwa peningkatan produksi menjadi modal utama pencapaian target serapan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Januari 2026, luas tanam periode Januari-Februari 2026 diperkirakan mencapai 1,55 juta hektare dengan potensi produksi beras Januari-Februari 2026 sebesar 4,78 juta ton.
“Artinya insyaallah produksi tahun ini mudah-mudahan tidak ada bencana, tidak ada halangan, itu produksinya lebih besar daripada tahun lalu,” ungkap Mentan Amran dengan optimis.
Mentan Amran menegaskan bahwa target tersebut dapat dicapai melalui sinergi dan kerja satu komando antara Kementerian Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan pangan nasional.
“Kita harus kompak dari hulu sampai hilir. Produksi di hulu kuat, pengelolaan di tengah berjalan, dan penyerapan di hilir maksimal. Ini kunci menjaga swasembada dan melangkah ke tahap berikutnya,” tegasnya.
Mentan Amran mengungkapkan bahwa hal ini merupakan upaya mempertahankan swasembada pangan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga kesejahteraan petani.
“Bapak Presiden Prabowo umumkan Indonesia swasembada pangan berkat kerja keras kita semua. Dan ini kita lakukan semua demi Merah Putih atas arahan bapak presiden diminta rencana 2026 kita kembali swasembada pangan,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program pangan berjalan on track dan berkelanjutan.
“Apa yang sudah berhasil di tahun 2025 itu kemudian bagaimana itu menjadi autopilot, kemudian kita capai hal-hal yang baru di tahun 2026. Salah satu capaian yang sudah kita raih kemarin sudah diumumkan adalah swasembada pangan di 2025 dan itu kita pertahankan, “ ujar Wamentan Sudaryono
Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga swasembada pangan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani dan penguatan ketahanan pangan nasional.
“Artinya produksi nasional kita naik, petani kita sejahtera, kita tidak impor, dan ini menjadi tonggak sejarah baru di era kemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Di sisi hilir, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan kesiapan Bulog dalam menjalankan penugasan pemerintah, mulai dari penyerapan, pengolahan, hingga penyaluran beras secara optimal.
“Kami akan semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita untuk kembali swasembada di tahun 2026 dan seterusnya. Sesuai dengan tugas BULOG untuk melakukan penyerapan, pengolahan, sampai dengan penyaluran semaksimal mungkin,” jelasnya.
Pemerintah meyakini, dengan produksi yang meningkat dan sinergi lintas sektor yang kuat, target serapan beras 2026 sebesar 4 juta ton dapat tercapai, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.
(Restu /BBPMKP)