jurnalinspirasi.co.id – Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim belum lama ini telah melakukan telah melakukan rotasi besar-besaran terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Langkah tersebut pun mendapat perhatian dari Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yusfitriadi. Ia menilai bahwa wali kota mempunyai penilaian komprehensif terkait mutasi maupun pengangkatan jabatan.
“Baik penilaian yang bersifat obyektif, administratif maupun politis. Penilaian yang bersifat administratif, dimana dengan fortopolio administratif sehingga secara kepangkatan sudah memenuhi kelayakan administratif,” kata Yusfitriadi, belum lama ini.
Sementara dalam konteks obyektif penilaian secara empiris yang selama ini dipantau dan diamati oleh wali kota selama menjadi wakil wali kota.
Namun, kata dia, bukan menjadi rahasi lagi, mutasi dan pengangkatan jabatan di pemerintah juga syarat orientasi politis. Seperti bagi-bagi “jatah” dengan titipan aktor-aktor politik termasuk para anggota legislatif maupun yang menjadi “tim sukses” ketika pencalonan wali kota dan wakil wali kota.
“Namun apapun orientasi penilaiannya, mutasi, rotasi maupun pengangkatan jabatan di lingkungan pemerintah kota bogor harus berbasis pada empat hal.
Pertama, kata dia, adalah kelayakan administratif atau mesti sesuai dengan kelayakan kepangkatan, karier dan tidak meloncati tahapan sesuai ketentuan.
Kedua, harus berbasis evaluasi kinerja, dan hal itulah yang sering dikenal dengan sebutan assesment.
“Namun basis evaluasi kinerja tersebut harus secara detail dan konprehensif tidak hanya sekadar evaluasi kinerja yang berbasis administratif. Kemudian, yang ketiga, yakni kontrak target. Ini yang akan mampu meningkatkan kinerha pemerintah Kota Bogor. Sekaligus juga menjadi tanggunghawab jabatan bagi seorang pejabat negara,” ucapnya.
Sehingga, sambung Yus, dengan kontrak target kinerja tersebut wali kota dan wakil wali kota akan sangat terbantu dalam menjalan program kerjanya sesuai dengan visi dsn misi serta program prioritas yang dicanangkan.
“Sedangkan yang keempat adalah rekam jejak pada tatakelola anggaran yang efektif, komunikasi yang baik dengan masyarakat dan humanis,” ungkapnya.
Secara kasat mata, kata dia, apabila melihat list baik rotasi, mutasi maupun pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkot Bogor ini masih banyak yang tidak linier dengan jabatan karier dalam pemerintahan. Sehingga terlihat tidak right man and right place.
Misalnya, kata dia, pada Dinas Perhubungan ke Dinas Pengendalian Penduduk, staf ahli ekonomi ke Dinas Pemadam Kebakaran pendidikan.
“Masih terlihat banyak yang ambigu dan anomali,” tandasnya.
** Fredy Kristianto
