27.4 C
Bogor
Friday, September 25, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 35

Kacang Edamami jadi Andalan Petani Puncak

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Kacang Edamami atau warga menyebutnya Kacang Damami, kini menjadi salah satu andalan para petani di wilayah Cisarua dan Megamendung. Jenis kacang yang sekeluarga dengan kacang Kedelai ini cukup cocok ditanam di dataran tinggi. Suhu yang dingin membuat tumbuhan tersebut kenal terhadap serangan hama. Para petani tidak perlu mengeluarkan biaya berlebihan untuk merawat tanaman selama 3 bulan.

“Musim kemarau merupakan waktunya musim panen Edamami dan kedelai. Harganya cukup stabil 8 sampai 10 ribu kita jual ke konsumen. Untuk Edamami ini biasanya warga menyantapnya secara direbus dan dimakan secara rame rame. Bahkan pada acara hajatan atau acara di perkantoran, rebus kacang ini selalu dihidangkan. Untuk itu, kita tidak pernah berhenti menanam Edamami, ” ujar Yadi, salah seorang petani.

Sementara itu, di wilayah Kecamatan Megamendung, khususnya di Desa Sukamanah, Edamami merupakan komoditi yang dijual ke luar negeri. Negeri Malaysia merupakan negara tujuan yang konsisten membeli jenis kacang ini. Terjadinya penjualan Edamami ke negeri Jiran ini, adanya hubungan baik pemerintah desa dengan orang Malaysia yang pernah berkunjung ke desa tersebut.

“Sudah terjalin hubungan  ekonomi antara petani Desa Sukamanah dengan orang Malaysia. Yakni para petani Edamami disini selalu konsisten menyuplai komoditi yang dibutuhkan disana. Dengan demikian para petani di desa kita, selain mereka menanam sayur sayuran, Edamami juga tidak dilupakan untuk ditanam,” ujar Ade, Sekretaris Desa Sukamanah beberapa waktu lalu.

** Dadang Supriatna

Tanur Muthmainnah Tour Buka Program “Urban Umrah New Season 1448 H” Keberangkatan Agustus 2026

0

Depok | Jurnal Bogor
PT Tanur Muthmainnah Tour resmi membuka pendaftaran paket “Urban Umrah New Season 1448 H” untuk keberangkatan dari Jakarta.

Program ini mengusung misi “Now Everyone Can Umrah & Hajj” agar ibadah ke Tanah Suci lebih mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Keberangkatan perdana dijadwalkan pada 2, 7, 9, 14, 20, dan 28 Agustus 2026 dengan durasi 9 hari.

Paket Urban Package ditawarkan mulai Rp33,8 juta untuk kamar quad. Jamaah akan diterbangkan menggunakan Oman Air  menuju Jeddah. Selama di Tanah Suci, jamaah menginap di Madinah hotel setaraf Triple One dan di Makkah hotel setaraf Maysan Al Maqom/Elap Al Rayyan.

Fasilitas sudah termasuk tiket PP, visa umrah, asuransi, tour leader dan mutawwif, hotel, makan 3x sehari, bus AC, handling internasional, serta bagasi 23kg plus koper kabin 7kg.

“Kami ingin jamaah berangkat dengan tenang sejak awal musim. Karena itu data manifest kami minta 45 hari sebelum berangkat dan pelunasan 30 hari sebelum keberangkatan. Semua pembayaran wajib melalui sistem resmi PT Tanur Muthmainnah Tour untuk melindungi jamaah dari penipuan. Harga sewaktu-waktu dapat menyesuaikan kurs dolar dan riyal sesuai regulasi,” ujar Rina Octaviani biasa disapa Teh Inong, Bisnis Manager Team Bengkel Umroh Travel Tanur Muthmainnah Tour yang Beralamat di Jalan Raya Pengasinan No.35, RT 7/RW 4, Pengasinan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat dengan telepon di nomor 087874800049.

(Wawan Hermawanto)

Material Bekas Jadi Pilihan Masyarakat Untuk Pembangunan

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Mahalnya harga material untuk pembangunan, mulai dari besi, baja ringan, dan berbagai jenis bahan material lainnya, menjadikan warga mencari alternatif lain untuk tetap mendapatkan kebutuhan material untuk aktivitas pembangunannya. Toko material bekas kini menjadi satu satunya jalan untuk membeli berbagai kebutuhan tersebut.

Tete (60) warga Cisarua, sejak terjadinya kenaikan berbagai keperluan pembangunan, mulai dari besi hingga kayu, ia lebih memilih belanja di toko material bekas. Menurut dia, barang-barang yang tersedia di toko material bekas pada umumnya masih layak untuk dipergunakan kembali. Bahkan yang lebih penting baginya, harga di toko material bekas jauh lebih murah.

“Pembuatan rumah kami nyaris terhenti karena terkendala biaya. Tetapi, setelah mendapatkan pengalaman dari beberapa teman, solusinya adalah belanja ke toko material bekas. Dan setelah kami lakukan benar adanya. Harga kebutuhan pembangunan jauh lebih murah. Yang penting kita harus pandai-pandai memilih kualitas dan kondisi barangnya, ” jelasnya.

Sementara itu, dikatakan Ruswan pemilik toko material bekas, sejak terjadinya kenaikan harga, tokonya selalu ramai oleh konsumen. Tetapi, meskipun banyak konsumen yang datang ke tokonya, ia cukup kesulitan untuk mendapatkan barang dagangannya.

“Barang barang material bekas tidak bisa ditentukan. Karena kita juga mencari dari para penjual lainnya. Dan belakangan ini warga selalu mencari barang bekas yang masih layak pakai. Seperti, asbes bekas, genting, keramik dan berbagai kebutuhan lainnya, ” pungkas Ruswan.

** Dadang Supriatna

Satpol PP Kabupaten Bogor Tertibkan 17 Bangunan Tanpa Izin di Jalan Sabililah Citeureup

0

Citeureup | Jurnal Bogor
Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Satpol PP Unit Kecamatan Citeureup dan Dishub Kabupaten Bogor menggelar penertiban bangunan tanpa izin dan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Sabililah, Citeureup, Kamis (25/06/2026.)

Penertiban ini merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat.

Sebelum aksi dilakukan, para pemilik bangunan sudah lebih dulu menerima Surat Pemberitahuan Penertiban. Mereka juga diimbau untuk membongkar bangunannya secara mandiri.

Kabid Tibum, Rama saat ditemui di lokasi menjelaskan, dari total 17 bangunan yang ditertibkan, 6 bangunan sudah dibongkar sendiri oleh pemilik. Sementara 11 bangunan lainnya dibongkar secara manual oleh petugas gabungan Satpol PP.

“Alhamdulillah semua kegiatan hari ini berjalan aman, lancar, dan kondusif,” ujar Rama.

Pemkab Bogor menegaskan penertiban Rumija akan terus dilakukan agar fungsi jalan kembali optimal dan tidak mengganggu ketertiban umum.

(Ar/Wan)

Pembangunan 2 Jembatan Jadi Prioritas

0

Bogor | Jurnal Bogor

Pemerintah Kota Bogor melalui Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, mulai merealisasikan proyek infrastruktur strategis pada tahun anggaran 2026. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan revitalisasi kantor kelurahan jadi prioritas. Pembangunan itu guna mendongkrak mobilitas serta menjamin keselamatan warga di wilayah terluas se-Kecamatan Bogor Tengah tersebut.

Seperti diungkapkan Lurah Paledang, Ali Firdaus Abdul Kadir, dalam pertemuan bersama warga dan awak media di Posyandu Lebak Sari, RT 004 RW 003, Kelurahan Paledang, Kamis (25/6/2026). Ia memaparkan bahwa pembangunan ini merupakan buah dari perjuangan panjang warga yang didukung oleh berbagai elemen, termasuk media massa.

Proyek prioritas pertama adalah pembangunan JPO di wilayah Lebak Sari yang telah resmi mengantongi kontrak kerja sejak 25 Mei 2026. Proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 2,7 miliar ini ditargetkan rampung dalam 180 hari kalender.

“Alhamdulillah, perjuangan warga Lebak Sari selama ini membuahkan hasil. Proses pengerjaan sudah berjalan (on the way), diawali dengan pembongkaran dan pemasangan besi untuk pondasi penahan tanah menggunakan karung-karung di titik rawan longsor,” ujar Ali Firdaus.

Jembatan penyeberangan ini dirancang dengan spesifikasi panjang Jembatan 45,6 meter, lebar jembatan 1,8 meter. Namun demikian, kendala dalam pembagunan tentu ada, mengingat kontur tanah wilayah Paledang yang berbukit dan padat, Ali mengakui adanya tantangan logistik yang cukup tinggi di lapangan.

“Medan di Paledang ini cukup sulit, material tidak bisa langsung masuk ke lokasi pengerjaan karena kondisi lingkungan yang padat. Namun, kami memaksimalkan pemberdayaan tenaga kerja lokal, di mana saat ini ada sekitar 14 warga setempat yang ikut dilibatkan dalam proyek,” tambahnya.

Ali juga menjelaskan, guna memfasilitasi pembangunan ini, sebagian lahan di bawah dan di belakang bangunan Posyandu Lebak Sari telah dibeli oleh pemerintah agar penataan infrastruktur tersebut menjadi lebih rapi dan aman bagi pengguna jalan.

Selain JPO Lebak Sari, proyek prioritas  adalah pembangunan jembatan penghubung yang menghubungkan wilayah Paledang dengan Pasir Jaya senilai 2,7 Miliar, serta pembangunan kantor kelurahan senilai Rp 1,7 miliar ini telah berjalan selama lima minggu dan menunjukkan progres yang positif.

Sama seperti JPO Lebak Sari, jembatan penghubung ini ditargetkan selesai dalam 180 hari kalender, atau sekitar akhir November 2026. “Progresnya saat ini bahkan berjalan lebih cepat. Kami berharap pada akhir November nanti jembatan ini sudah bisa dimanfaatkan penuh dengan keberkahan oleh warga Paledang maupun warga Pasir Jaya pada khususnya,” jelas Ali.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bogor juga melakukan penataan di titik strategis perkotaan dengan membongkar JPO Paledang lama (dekat Stasiun Bogor) yang sudah lama ditutup karena dinilai membahayakan. Pembongkaran elemen struktural ini menggunakan alokasi anggaran APBD 2026 sebesar Rp 2,6 miliar dan dijadwalkan dimulai dalam waktu sepekan ke depan.

Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan fasilitas pelican crossing (lampu penyeberangan pejalan kaki) demi menjamin keselamatan masyarakat yang menyeberang. “Kami mengimbau kepada seluruh warga, khususnya di wilayah RW 01 dan sekitarnya, agar lebih berhati-hati saat melintas selama proses pembongkaran JPO lama ini berlangsung,” imbau Lurah.

Kelurahan Paledang memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Dengan luas wilayah mencapai 176 hektare, kelurahan ini menjadi yang terluas di Kecamatan Bogor Tengah dengan populasi sekitar 11.000 hingga 12.500 jiwa yang tersebar di 13 RW dan 58 RT.

Sekitar 30 hingga 40 persen wilayahnya merupakan pusat ekonomi, perbankan, wisata belanja, hingga kawasan Istana Bogor dan Balai Kirti. Namun, area pemukiman warga seperti di Jalan Paledang, Bojong Neros, Lebak Sari, dan Pohon Manggis memiliki kontur perbukitan dan sempadan sungai yang rawan longsor.

Selain masalah jembatan, Ali Firdaus tidak menampik adanya keluhan klasik warga mengenai akses jalan lingkungan yang sempit. Kondisi ini sering kali menyulitkan ruang gerak masyarakat, terutama saat terjadi keadaan darurat.

“Akses jalan lingkungan yang sempit memang menjadi PR besar bagi kami. Ketika ada warga yang sakit atau meninggal dunia, proses evakuasi atau mobilisasi ambulan menjadi sangat sulit. Ini aspirasi yang sudah tertahan bahkan lebih dari 20 tahun,” ungkap Ali.

Sebagai langkah konkret pasca-penuntasan dua proyek jembatan di tahun 2026 ini, pihak kelurahan telah menyusun proyeksi lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya.

“Insya Allah, di tahun 2027 fokus kami akan diarahkan pada perbaikan akses jalan gedoran berikut dengan pembenahan sistem drainase lingkungan. Kami ingin memastikan kenyamanan dan keselamatan warga benar-benar terfasilitasi,” pungkasnya.

Ali menegaskan, sinergi antara pihak eksekutif, legislatif, kelurahan, lembaga masyarakat seperti LPM, hingga peran media sangat krusial untuk mengawal pembangunan dan meredam polemik di wilayah demi kemajuan bersama di Kelurahan Paledang.

** Fredy Kristianto

Ikasi Bidik 3 Emas di Negeri Sembilan

0

Bogor | Jurnal Bogor

Sebanyak 18 atlet anggar Kota Bogor akan mengikuti NS Matrix Fencing Festival 2026 di Malaysia sebagai bagian dari pemusatan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026.

Keberangkatan kontingen dilepas usai jajaran pengurus dan pelatih Pengurus Cabang Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Kota Bogor bersilaturahmi dengan Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, di Balai Kota Bogor, Rabu (24/6/2026).

Jenal Mutaqin mengatakan keikutsertaan atlet dalam kejuaraan internasional tersebut bukan sekadar mengejar prestasi, melainkan untuk mengasah mental, meningkatkan pengalaman bertanding, serta mengukur kemampuan atlet sebelum berlaga di Porprov.

“Hari ini pengurus dan pelatih Pengcab Anggar bersilaturahmi sekaligus mempersiapkan keberangkatan ke NS Matrix Fencing Festival 2026 di Malaysia. Kurang lebih ada 18 atlet yang akan diberangkatkan,” ujarnya.

Menurut Jenal, kompetisi internasional menjadi momentum penting agar para atlet memiliki kepercayaan diri dan kesiapan yang lebih matang menghadapi persaingan di Porprov Jawa Barat.

“Ini bagian dari persiapan menuju Porprov agar mental mereka lebih kuat, lebih siap, dan kondisi fisiknya semakin teruji. Dengan target empat medali emas, kami optimistis anggar bisa memberikan kontribusi bagi Kota Bogor,” katanya.

Selain fokus pada prestasi olahraga, Jenal menegaskan Pemerintah Kota Bogor juga berupaya memberikan perhatian terhadap masa depan atlet. Salah satunya melalui rekomendasi jalur prestasi untuk masuk sekolah negeri bagi atlet berprestasi.

Ia juga mengungkapkan pemerintah telah mengusulkan sejumlah atlet senior untuk mendapatkan kesempatan bekerja di badan usaha milik daerah (BUMD).

“Prosesnya tentu mengikuti mekanisme rekrutmen yang berlaku, tetapi atlet-atlet senior Kota Bogor sudah kami usulkan sebagai bentuk perhatian terhadap masa depan mereka,” jelas Jenal.

Sementara itu, Ketua IKASI Kota Bogor, Subhan, mengatakan pertemuan dengan para orang tua atlet menjadi momentum untuk membangun semangat sekaligus memohon doa restu sebelum para atlet bertanding di level internasional.

“Hari ini kami bersilaturahmi dengan orang tua atlet untuk memberikan motivasi, semangat, sekaligus meminta izin dan doa restu. Doa orang tua menjadi modal utama bagi atlet untuk meraih prestasi,” ujar Subhan.

Kontingen anggar Kota Bogor dijadwalkan bertolak ke Malaysia pada 25 Juni 2026 dengan kekuatan 18 atlet yang didampingi tiga pelatih. Mereka akan bersaing pada berbagai nomor pertandingan bersama atlet dari sejumlah negara di Asia Tenggara.

Subhan menargetkan tim anggar Kota Bogor mampu membawa pulang tiga medali emas dari kejuaraan tersebut sebagai bekal menambah kepercayaan diri menghadapi Porprov.

“Target kami bisa meraih tiga medali emas. Mudah-mudahan atlet-atlet Kota Bogor mampu memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah,” katanya.

Ia menambahkan, kejuaraan di Malaysia bukan menjadi satu-satunya agenda uji tanding. Setelah itu, para atlet akan mengikuti sejumlah kompetisi di Mojokerto, Bandung, hingga Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) yang direncanakan berlangsung di Karawang dan Bekasi.

Menurutnya, intensitas mengikuti kejuaraan menjadi strategi untuk meningkatkan pengalaman bertanding sekaligus memperkuat mental atlet.

“Dalam persiapan menuju Porprov, hampir setiap bulan kami mengikuti kejuaraan agar jam terbang atlet semakin tinggi dan mental bertanding semakin kuat,” ungkapnya.

Menghadapi Porprov Jawa Barat 2026, Subhan optimistis target empat medali emas yang dibebankan KONI Kota Bogor dapat dilampaui. Bahkan, IKASI memasang target meraih tujuh medali emas.

Sebagai bentuk apresiasi, ia menyiapkan hadiah khusus bagi atlet dan pelatih apabila target tersebut tercapai.

“Kalau bisa meraih tujuh medali emas di Porprov nanti, saya siap memberikan hadiah dari dana pribadi berupa perjalanan ke Singapura selama tiga hari dua malam untuk atlet dan pelatih yang berprestasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Bogor, Dedy Sumarna, menilai keikutsertaan atlet dalam kejuaraan internasional merupakan bagian penting dari program try out untuk meningkatkan daya saing atlet menjelang Porprov.

“Ini merupakan rangkaian persiapan agar prestasi IKASI Kota Bogor di Porprov semakin maksimal. Target resmi memang empat medali emas, tetapi saya yakin dengan potensi atlet dan pembinaan yang dilakukan, target itu bisa terlampaui,” ujar Dedy.

Ia juga mengingatkan seluruh atlet untuk menjaga kondisi fisik, kesehatan, dan mental selama mengikuti pertandingan di Malaysia. Menurutnya, persiapan kontingen Kota Bogor menuju Porprov secara keseluruhan sudah mencapai lebih dari 90 persen.

“Kesiapan atlet, pelatih, hingga sarana dan prasarana sudah sangat matang. Venue Porprov juga sebagian besar sudah siap digunakan,” katanya.

Dedy menambahkan, cabang olahraga anggar pada Porprov 2026 akan dipertandingkan di kawasan Green Forest, Kota Bogor.

Dukungan terhadap para atlet juga datang dari para orang tua. Hendra Saputra, orang tua salah seorang atlet nomor epee, mengatakan keluarga terus memberikan motivasi agar anaknya mampu menjaga keseimbangan antara prestasi olahraga dan pendidikan.

“Kami selalu mengingatkan agar tetap semangat berlatih tanpa melupakan pelajaran di sekolah. Dukungan dan motivasi dari orang tua sangat penting agar mereka bisa tampil maksimal di setiap kejuaraan,” ujarnya.

Hendra mengungkapkan putrinya telah menekuni olahraga anggar selama dua tahun dan belum lama ini berhasil meraih juara pertama nomor epee putri U-17 pada ajang West Java.

“Alhamdulillah bisa menjadi juara. Itu merupakan hasil kerja keras atlet bersama para pelatih yang terus membimbing mereka,” pungkasnya.

Edukasi Kesehatan di SMPN 2 Caringin, RSUD R. Moh. Noh Nur Gelar Program Kami Mendengar

0

Caringin | Jurnal Bogor
RSUD R. Moh. Noh Nur Leuwiliang, Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan pembina upacara di SMP Negeri 2 Caringin yang diisi langsung oleh Direktur RSUD R. Moh. Noh Nur dr. Vitrie Winastri, S.H, M.A.R.S sebagai bagian dari program “Kami Mendengar” sekaligus penguatan edukasi kesehatan dan pembinaan generasi muda. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 22 Juni 2026.

Dalam amanatnya, Direktur RSUD R. Moh. Noh Nur menegaskan bahwa kehadiran rumah sakit di lingkungan sekolah bukan hanya sebatas layanan kesehatan, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial untuk membentuk karakter dan kesadaran hidup sehat sejak dini. Melalui kegiatan yang dirancang untuk memperkuat karakter peserta didik, menciptakan budaya sekolah yang aman, serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), RSUD turut mendorong pelaksanaan SPMB yang ramah, transparan, objektif, akuntabel, berkeadilan, inklusif, dan tanpa diskriminasi.

“Sekolah adalah ruang tumbuh yang harus kita jaga bersama. Kami ingin memastikan anak-anak tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga kuat secara karakter, paham bahaya narkoba, dan terbiasa dengan pola hidup sehat. Selain itu, literasi adalah jendela dunia yang harus dikuasai setiap siswa agar mampu menyaring informasi secara bijak,” ujar dr. Vitrie Winastri, S.H, M.A.R.S. 

Kepala SMP Negeri 2 Caringin, Hj. Arin Christianti, S.Si., M.M., menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung RSUD dalam kegiatan pembinaan di sekolah. Ia menilai kehadiran Direktur RSUD sebagai pembina upacara memberikan dampak positif bagi siswa, terutama dalam membangun kedisiplinan, karakter, dan kesadaran kesehatan.

“Kami sangat berterima kasih. Kegiatan ini memberikan energi positif bagi siswa dan memperkuat kolaborasi pendidikan dan kesehatan di sekolah,” ungkapnya.

Selain kegiatan upacara, RSUD R. Moh. Noh Nur juga melaksanakan edukasi eksternal kesehatan gigi dan mulut dengan tema “Senyum Sehat, Prestasi Hebat: Yuk Rawat Gigi dan Mulutmu”. Dalam sesi tersebut, drg. Try Septian Mustika Saragih menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak usia sekolah. Ia menekankan bahwa kesehatan gigi memiliki pengaruh langsung terhadap konsentrasi belajar, kepercayaan diri, serta kualitas hidup anak.

Kegiatan juga diisi dengan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disambut antusias para siswa. Beberapa siswa menyampaikan testimoni positif terkait program tersebut, termasuk Shafira Dwi Putri yang mengatakan bahwa kegiatan ini menambah wawasan tentang pentingnya gizi seimbang, serta Naufal Ali Hafidzi yang mengucapkan terima kasih atas manfaat program MBG bagi pelajar.

RSUD R. Moh. Noh Nur menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program edukasi, promotif, dan preventif di lingkungan sekolah sebagai upaya mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter, sekaligus memperkuat sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan.

(yev/cc)

Presiden Prabowo: Petani dan Nelayan Tulang Punggung Republik, Swasembada Pangan Harus Dijaga Seterusnya

0

Gorontalo | Jurnal Bogor
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan merupakan capaian bersejarah yang lahir dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh Tanah Air. Menurutnya, petani dan nelayan bukan hanya penopang ketahanan pangan nasional, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam sejarah Republik Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan.

“Saya bangga karena sudah cukup lama berjuang bersama para petani dan nelayan. Sebagai mantan prajurit, saya memahami betul bahwa sejak lahirnya TNI, para pejuang kita didukung oleh rakyat, oleh petani dan nelayan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, tentara belum memiliki anggaran, tetapi mereka bertahan karena dukungan petani dan nelayan,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Presiden menegaskan bahwa pangan merupakan sektor yang menentukan keberlangsungan sebuah bangsa. Tidak ada negara maupun peradaban yang mampu bertahan tanpa pangan. Karena itu, keberpihakan kepada petani dan nelayan menjadi bagian penting dari perjuangannya dalam membangun Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Menurut Presiden, keberhasilan swasembada pangan saat ini membuktikan bahwa Indonesia mampu mengandalkan kekuatan produksi dalam negeri. Hampir seluruh kebutuhan pangan strategis nasional kini dapat dipenuhi dari hasil kerja anak bangsa.

“Ini adalah prestasi kita bersama. Ini akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Saya menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada para petani, nelayan, serta seluruh jajaran pemerintah yang bekerja keras mewujudkan cita-cita besar ini,” kata Presiden.

Adapun standar definisi swasembada pangan yang digunakan adalah berasal dari The Food and Agriculture Organization (FAO). FAO menetapkan standar suatu negara dapat memperoleh predikat swasembada adalah apabila impor pangan tidak sampai melebihi 10 persen.

Untuk Indonesia sendiri, impor masih terpaksa dilakukan untuk 3 pangan pokok strategis dari 11 pangan pokok strategis. Namun jumlahnya tidak sampai 5 persen, sehingga predikat swasembada pangan masih dapat disematkan kepada Indonesia.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan harus dijaga secara berkelanjutan melalui penguatan produksi dan pengamanan hasil pangan nasional.

“Kita pernah mencapai swasembada pangan pada 1984. Kini kita yakin swasembada pangan tidak hanya bertahan satu tahun, tetapi untuk seterusnya. Seluruh produksi pangan harus kita amankan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan hilirisasi,” tegasnya.

Presiden optimistis produktivitas pertanian Indonesia akan terus meningkat. Dengan penerapan teknologi, perbaikan sarana produksi, dan dukungan kebijakan pemerintah, produktivitas gabah yang sebelumnya sekitar 5 ton per hektare berpotensi meningkat hingga 10 ton per hektare.

“Tidak lama lagi Indonesia bisa menjadi salah satu lumbung pangan dunia. Petani dan nelayan adalah tulang punggung republik ini,” ujar Presiden.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa berbagai kebijakan Presiden Prabowo telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani dan percepatan produksi pangan nasional.

“Kami mewakili jutaan petani Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden. Kebijakan penyederhanaan distribusi pupuk dan deregulasi sarana produksi pertanian telah memberikan kemudahan yang sangat dirasakan petani di lapangan,” kata Amran.

Amran mengungkapkan bahwa capaian sektor pangan dan pertanian Indonesia saat ini mendapat pengakuan internasional. Berdasarkan data terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), produksi beras Indonesia mencapai sekitar 38 juta ton dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen beras utama di dunia.

FAO menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara dan juga menjadi tertinggi keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Akan tetapi dari 4 besar dunia tersebut, hanya Tiongkok dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif.

Sementara jika dibandingkan angka perkiraan produksi beras periode 2025/2026 terhadap 2024/2025, Indonesia menjadi negara dengan peningkatan produksi yang paling gemilang. Deviasinya mencapai lebih dari 4 juta ton. Ini sangat jauh dibandingkan peningkatan produksi beras India yang 1,7 juta ton, Brasil 1,5 juta ton, dan Bangladesh 1,1 juta ton.

Proyeksi positif dari FAO lainnya adalah Indonesia diprediksi menjadi negara dengan stok akhir periode 2026/2027 yang dapat mencapai 7,8 juta ton. Dalam ramalan FAO terbaru Juni ini, Indonesia memperoleh urutan terbesar keempat sejagat dalam hal stok beras untuk 2026/2027.

Angka proyeksi stok beras Indonesia tersebut yang di angka 7,8 juta ton bahkan lebih besar dibandingkan Bangladesh dengan 7,6 juta ton. Padahal Bangladesh merupakan produsen beras ketiga besar dunia.

Sementara negara pertama dengan stok berasnya yang terbesar adalah Tiongkok dengan 105,1 juta ton. Di urutan kedua adalah India dengan 53,2 juta ton dan disusul oleh Thailand dengan 9,3 juta ton. Akan tetapi dari 4 besar tersebut hanya Tiongkok dan Indonesia yang diproyeksikan mengalami tren peningkatan stok dalam rentang 2025/2026 ke 2026/2026.

Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian juga mencapai 5,7 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras petani dan nelayan seluruh Indonesia yang didukung penuh oleh kebijakan pemerintah. Ke depan, kami akan terus memperkuat produksi, distribusi, dan cadangan pangan agar swasembada pangan dapat terjaga secara berkelanjutan,” pungkas Kepala Bapanas Amran.

(Restu /BBPMKP)

Di Hadapan 100 Ribu Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia di PENAS XVll, Presiden Prabowo Pastikan Swasembada Pangan Berkelanjutan

0

Gorontalo | Jurnal Bogor
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan di hadapan lebih dari 100 ribu petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha pertanian yang menghadiri puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Presiden Prabowo menyatakan Indonesia kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan dunia tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global.

Presiden Prabowo mengatakan persoalan pangan merupakan isu paling mendasar bagi setiap negara. Menurutnya, berbagai lembaga internasional telah memperingatkan potensi meningkatnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akibat krisis global yang terus berkembang.

“Alhamdulillah sekarang kita sudah mulai ekspor, kita membantu negara-negara lain. Banyak negara meminta pupuk dari kita, meminta beras dari kita, meminta jagung dari kita,” kata Presiden Prabowo.

Menurut Prabowo, capaian yang dilaporkan Mentan Amran menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan yang kokoh. Bahkan, Indonesia kini mulai mampu membantu negara lain melalui surplus produksi dan pasokan sarana produksi pertanian.
Presiden bahkan mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia secara langsung menghubunginya terkait surplus pupuk Indonesia.

“Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau berterima kasih karena Indonesia punya surplus pupuk dan bertanya apakah bisa membeli pupuk dari Indonesia. Saya bilang silakan, kirim ke mereka,” ujarnya.

Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ia meminta agar setiap kebijakan pertanian tetap berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.

“Asal harganya benar. Petani jangan rugi,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pengembangan hilirisasi kelapa sawit melalui program B50 yang akan diluncurkan pada Juli mendatang. Program tersebut diyakini akan memperkuat nilai tambah sektor pertanian sekaligus mendukung kemandirian energi nasional.

Mentan Amran dalam kesempatan yang sama melaporkan capaian keberhasilan kebijakan di sektor pertanian selama Pemerintahan Presiden Prabowo. Kesejahteraan petani Indonesia mencatat capaian tertinggi dalam 34 tahun terakhir, ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 127.

“Izin Bapak Presiden, NTP atau Nilai Tukar Petani sebagai indikator kesejahteraan petani mencapai 127, tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Kemudian pertumbuhan ekonomi sektor pertanian mencapai 5,74 persen, tertinggi dalam 25 tahun terakhir,” ujar Mentan Amran.

Selain itu, ekspor sektor pertanian meningkat hingga Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun. Dengan berbagai capaian tersebut, total manfaat ekonomi yang dinikmati petani diperkirakan mencapai Rp200 triliun.

Mewakili petani Indonesia, Mentan Amran juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Salah satunya adalah penurunan harga pupuk sebesar 20 persen yang untuk pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka.

“Kami mengucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia. Harga pupuk yang selama ini sejak Indonesia merdeka selalu naik, pada masa kepemimpinan Bapak Presiden justru turun 20 persen. Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Pemerintah juga melakukan deregulasi dan penyederhanaan distribusi pupuk sehingga akses petani terhadap sarana produksi menjadi lebih mudah dan cepat. Tak hanya itu, pemerintah terus mempercepat program hilirisasi komoditas strategis seperti kakao, mete, dan tebu seluas 870 ribu hektare yang diproyeksikan mampu menciptakan sedikitnya 3 juta lapangan kerja hingga tahun 2029.

“Bibit gratis, pengolahan lahan gratis, penanaman gratis. Ini merupakan arahan langsung dari Bapak Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Mentan Amran.

Sementara itu, di sektor perkebunan, Mentan Amran melaporkan harga tandan buah segar (TBS) sawit yang sempat turun kini kembali normal bahkan berpotensi naik hingga 10 persen seiring meningkatnya harga CPO dunia. Untuk melindungi petani sawit, Kementerian Pertanian bersama Polri melakukan pengawasan terhadap 274 perusahaan sawit yang sebelumnya tidak menyesuaikan harga TBS.

“Kita harus menjaga kesejahteraan 15 juta petani sawit Indonesia. Karena itu, jika ada pihak yang tidak menaikkan harga TBS sesuai ketentuan, akan dilakukan pemeriksaan,” tegas Mentan Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua KTNA Nasional Mohammad Yadi Sofyan Noor menyampaikan apresiasi atas perhatian dan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap petani dan nelayan Indonesia.

Menurut Yadi, PENAS merupakan forum kolaborasi petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan swasta untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

“Kami dari KTNA menyampaikan penghargaan kepada Bapak Presiden atas perhatian, kepedulian, dukungan, dan keberpihakan beliau kepada petani dan nelayan Indonesia,” ujar Yadi.

Sebagai bentuk penghargaan, KTNA menganugerahkan Lencana Emas Adibakti Tani Nelayan Maha Utama kepada Presiden Prabowo Subianto atas kontribusi dan komitmennya dalam memajukan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.

(Restu/BBPMKP)

Akhiri Polemik, SE DTSEN Direvisi

0

Bogor | Jurnal Bogor

Polemik Surat Edaran (SE) Nomor 100.3.4/4216-Dinsos tentang pembatasan penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan pemeringkatan desil mulai menemui titik terang. DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor sepakat merevisi surat edaran tersebut setelah menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah dan Dinas Sosial.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, mengatakan DPRD semula mengusulkan agar surat edaran tersebut dicabut karena data desil yang dijadikan dasar penyaluran bantuan sosial dinilai belum sepenuhnya akurat.

Menurutnya, masih ditemukan warga miskin yang masuk dalam kelompok desil tinggi, sementara masyarakat yang tergolong mampu justru berada pada desil rendah.

“Masih banyak warga miskin yang masuk desil tinggi, sementara yang mampu justru berada di desil rendah. Data ini belum clear dan belum faktual untuk dijadikan dasar penyaluran bansos daerah,” ujar Mohan kepada wartawan, Rabu (26/6/2026).

Ia menilai penggunaan data yang belum valid berpotensi menghilangkan hak masyarakat miskin untuk menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota Bogor.

Dalam rapat tersebut, DPRD mengusulkan pencabutan surat edaran. Namun, Pemerintah Kota Bogor melalui Sekretaris Daerah memilih langkah revisi. Bagi DPRD, yang terpenting adalah adanya perubahan substansi serta instruksi yang lebih jelas kepada aparatur wilayah agar tidak terjadi salah tafsir dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

Mohan menegaskan DPRD tidak mempermasalahkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN karena telah diatur oleh Kementerian Sosial. Namun, untuk bantuan sosial yang bersumber dari APBD, pemerintah daerah dinilai memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil masyarakat.

Ia menambahkan DPRD tetap mendukung penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem pemeringkatan desil sesuai kebijakan pemerintah pusat, selama data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyatakan revisi surat edaran diperlukan agar tidak menimbulkan multitafsir sekaligus memastikan penyaluran bantuan sosial yang telah dijadwalkan tetap berjalan.

“DPRD sepakat merevisi surat edaran Sekda supaya tidak salah tafsir dan tidak menghambat bantuan-bantuan sosial yang memang sudah terjadwal dan berbasis BNBA (By Name By Address),” katanya.

Fajar juga menyoroti pentingnya mekanisme sanggah bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyediakan portal pengaduan yang mudah diakses disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas.

“Kita sama-sama tahu bahwa desil ini belum clear. Banyak masyarakat yang belum puas dengan hasil pemeringkatan tersebut. Karena itu pemerintah daerah perlu menyediakan portal sanggah dan tindak lanjutnya harus jelas serta terukur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), proses verifikasi dan pemutakhiran data dilakukan setiap triwulan. Meski demikian, masyarakat tetap harus memiliki saluran pengaduan apabila data mereka belum mengalami perubahan.

“Harus ada juklak dan juknis yang jelas terkait data sanggah atau portal pengaduan masyarakat,” tegasnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mengatakan hasil rapat mengerucut pada perlunya pencabutan atau revisi surat edaran demi melindungi hak masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.

Ia juga mendorong Dinas Sosial Kota Bogor untuk terus menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial agar semakin akurat dan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran pada masa mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Atep Budiman mengatakan, aturan itu awalnya dipicu oleh penonaktifan massal kepesertaan BPJS PBI-JK oleh Kementerian Sosial pada Juni 2025 yang berdampak pada sekitar 11 juta jiwa secara nasional.

​Pemkot Bogor kemudian berinisiatif mengakomodasi warga yang terdampak, khususnya yang mengidap penyakit kronis, melalui program reaktivasi PBI-APBD. Namun, dalam penyusunannya, terjadi kekeliruan redaksi pada SE Sekda.

​”SE tersebut sejatinya diterbitkan khusus untuk mengatur program reaktivasi PBI-APBD. Namun, terdapat kekeliruan redaksi yang memicu multitafsir di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. SE tersebut dianggap sebagai payung hukum universal untuk seluruh jenis bantuan sosial,” ungkap Atep.

​Akibat tafsir yang keliru ini, penyaluran bansos di dinas-dinas lain, seperti Bagian Kesra, sempat tertahan karena para kepala dinas gamang dan ragu mengeksekusi anggaran APBD.

​Atep memastikan bahwa polemik ini telah selesai setelah dilakukan rapat kerja bersama DPRD Kota Bogor. Pemkot Bogor bersama Sekda berkomitmen untuk segera merevisi redaksi Surat Edaran tersebut.

​Ada tiga poin utama yang akan diubah dalam revisi SE Sekda, yaitu pertama ​mengubah dan mempertegas redaksi surat agar menyatakan secara eksplisit bahwa aturan hanya berlaku untuk PBI-APBD (Jaminan Kesehatan), bukan untuk bansos jenis lain.

​Kedua menghapus celah hukum atau kalimat yang membuat OPD lain ragu mencairkan anggaran program kemiskinan.

​Ketiga menjadikan SE baru sebagai perintah resmi bagi seluruh OPD agar segera mengintegrasikan dan menyalurkan program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD 2026 tanpa keraguan.

​Di samping itu, Pemkot Bogor juga sedang menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai payung hukum penanganan kemiskinan jangka panjang agar penyaluran bantuan ke depan berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan berkeadilan.

** Fredy Kristianto