JURNAL Inspirasi – Intensitas curah hujan disertai angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang menimpa satu mobil truk yang melintas di Jalan Raya Puncak, tepatnya di depan POM Bensin Patung Ayam, Desa Pandansari, Ciawi, Kabupaten Bogor.
Menurut Kapolsek Ciawi Kompol Agus Hidayat, kejadian terjadi sekitar pukul 14.00 WIB saat curah hujan yang intensitasnya tinggi. Pohon tumbang akibat cuaca buruk itu menimpa satu mobil truk dengan nomor polisi F 8574 KN, yang sedang melintas di jalur tersebut.
“Truk mengalami kerusakan pada bagian depan akibat tertimpa pohon tumbang,” kata Kapolsek, Minggu (5/5/2024).
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun korban ditaksir mengalami kerugian materil Rp 5 juta.
“Kepolisian, Damkar, Dinas PUPRÂ melakukan evakuasi kendaraan dan pohon tumbang,” jelas Kompol Agus Hidayat.
JURNAL Inspirasi – KPI Bergerak merupakan sebuah inisiatif yang mempunyai cita-cita untuk mewadahi mahasiswa KPI seluruh Indonesia yang dilahirkan pada 2 Desember 2023 di Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Sebelumnya, terdapat wadah silaturahmi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam yang dikenal sebagai Forkomnas KPI, namun sayangnya, wadah tersebut vakum sejak tahun 2019.
“Tujuan KPI Bergerak untuk menjadikan wadah silaturahmi bagi seluruh mahasiswa KPI se-Indonesia,” kata Koordinator KPI Bergerak Muhammad Ali, Minggu (5/5/2024).
Menurutnya, inisiatif ini untuk mempererat hubungan antar mahasiswa KPI di seluruh Indonesia, memfasilitasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta meningkatkan kualitas serta kapasitas SDM di bidang tersebut.
Sejak berdirinya, KPI Bergerak telah aktif mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, lomba, diskusi, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa KPI di berbagai bidang.
Sayap burung dalam logo KPI Bergerak melambangkan aspirasi tinggi dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang tinggi. Simbol ini dapat mencerminkan semangat keberanian, inovasi, dan kreativitas dalam mencapai visi bersama. Selain itu, sayap burung juga dapat menggambarkan dukungan, dan kekuatan yang dimiliki oleh anggota organisasi untuk bersama-sama mencapai puncak keberhasilan
Jaringan dalam logo KPI Bergerak dapat melambangkan keterkaitan, kolaborasi, dan saling ketergantungan antar anggota. Jaringan sering dianggap sebagai simbol solidaritas dan integrasi, mencerminkan kerja tim serta hubungan yang erat antara individu yang ada KPI Bergerak. Dengan menggunakan filosofi jaringan dalam logo KPI Bergerak menyampaikan pesan tentang kekuatan bersama dan kemampuan untuk mencapai hasil yang lebih besar melalui kerjasama.
Warna biru dalam logo KPI Bergerak dengan makna seperti stabilitas, dan profesionalisme. Biru juga dapat mencerminkan kesederhanaan dan kejernihan. Penggunaan warna ini dalam logo KPI Bergerak memberikan kesan yang tenang dan dapat dipercaya, yang penting untuk membangun citra positif KPI Bergerak. Selain itu, biru juga dapat merangkul nilai-nilai seperti loyalitas dan efisiensi.
Berjabat tangan dalam logo KPI Bergerak menggambarkan nilai-nilai kerjasama yang artinya kerja secara bersama sama. Simbol berjabat tangan mencerminkan hubungan yang kuat antara individu KPI Bergerak, serta komitmen untuk bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Dengan menonjolkan gambar ini dalam logo, KPI Bergerak ingin menyampaikan pesan tentang solidaritas, saling percaya, dan semangat kolaboratif yang mendukung keberhasilan bersama.
warna hitam dapat melambangkan kekuatan, keanggunan, dan ketegasan, dan warna merah didalam jaringan melambangkan bahwa sanya kita harus saling menjaga api semangat dalam KPI Bergerak.
Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi, KPI Bergerak diharapkan dapat menjadi wadah yang produktif dan bermanfaat bagi perkembangan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam se-Indonesia.
“KPI Bergerak mempunyai motto bergerak bersama dan bersinergi, KPI bergerak juga selalu membuka pintu selebar lebarnya bagi Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang belum bergabung, agar bersama sama berkolaborasi dan bersinergi,” pungkas Ali.
Sementara ada 6 Himpunan Mahasiswa KPI yang ikut menginisiasi berdirinya KPI Bergerak yakni KPI UIKA Bogor, KPI STID Natsir Bekasi, KPI IAIN Laa Roiba Bogor, KPI IUQI Bogor, KPI INAIS Bogor, dan KPI UIA Bekasi.
Tak Hanya BLT, Begitu Juga Insfratruktur Jaling dan Pembukaan Akses Jalan di Area Pematang Sawah
JURNAL Inspirasi – Pemerintah Desa Pamagersari, Jasinga, Kabupaten Bogor melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di aula kantor desa, Jumat (3/5/2024).
Dilaksanakannya Musdesus tersebut untuk penetapan penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT-DD) tahun anggaran 2024.
“Agar berkeadilan, penerima bantuan itu sesuai kategori terutama bagi keluarga warga miskin,” ujar Kepala Desa Pamagersari Nurochman.
Musdesus dipimpin langsung Kades, didampingi perangkat desa dan turut hadir dalam kegiatan ini pendamping desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD dan masyarakat.
“Melalui Musdesus, untuk menyisisir kriteria keluarga penerima manfaat BLT tersebut. Kali ini, dari 24 RT sebanyak 25 KPM menerima bantuan tersebut,” imbuhnya.
Selama ini, menurut kades, bantuan sosial yang diterima penerima manfaat itu tak hanya dari anggaran dana desa saja. Namun, tak sedikit masyarakat telah menerima bantuan pemerintah seperti yang digelontorkan melalui Kantor Pos.
Jadi, kata Kades, Musdesus ini untuk menyisir warga yang belum tersentuh bantuan, tetapi masuk dalam kriteria penerima BLT.
Tak hanya BLT, menurut Kades, ketika menentukan kebijakan acuannya adalah untuk pemerataan. Jangan sampai tidak ada yang tidak tersentuh, baik infrastruktur seperti pembangunan jalan lingkungan maupun jalan desa.
Salah satu menjadi fokus pembangunan dengan dibukanya akses jalan. Seperti pembukaan jalan area pematang sawah yang berubah menjadi jalan desa dengan lebar 3 meter.
“Kebutuhan masyarakat sesuai usulan di Musrenbang harus ter-cover, itupun disesuaikan dengan anggaran yang ada,” tukasnya.
JURNAL Inspirasi – Sekarang marak berita tentang beberapa daerah akan dimekarkan menjadi wilayah atau daerah pemerintahan baru. Termasuk Jawa akan ditambah 10 Provinsi, sekian puluh atau bahkan mungkin ratusan daerah kota dan kabupaten yang akan dimekarkan, yang UU-nya akan diusulkan Presiden RI ke DPR RI, dan kemudian besar kemungkinan disetujui DPR RI.
Para sahabat Armada, muncul celetukan, banyolan, bahkan kritikan, diantaranya mas Imam, bilang bahwa program pemekaran daerah untuk pengadaan jabatan baru.
Betul itu mas Imam. Pemekaran sebagai alat atau jembatan baru utk menciptakan lowongan pekerjaan dan jabatan bagi ASN/PNS senior yang sudah mentok kariernya karena persaiangan tak sehat untuk mendapatkan esselon yang lebih tinggi.
Sekaligus juga lowongan karier politik untuk para politisi lokal yang aktif di PC Parpol dan kalah bersaing dalam pileg dan pilkadal di daerah kota dan kabupaten induk, untuk mendapatkan jabatan publik spt posisi Walkot/Wawalkot, Bupati/Wabup, Ketua DPRD dan pimpinan Fraksi, dll.
Dan terakhir manfaat pemekaran pemerintahan daerah merupakan sumber penghasilan uang untuk menambah kekayaan karena bermunculan berbagai macam proyek insprastruktur dan pengadaan barang, dan ini merupakan peluang usaha-bisnis yang menggiurkan bagi para kontraktor sapras dan pengadaan barang dengan elite politik Provinsi dan pusat karena pembangunan proyeknya dananya bersumber dari APBN dan APBD.
Ya..lumayan juga utk membuka lapangan kerja baru bidang konstruksi di daerah, tetapi para pekerja tukangnya didatangkan dari daerah lain. Jadi dengan program pemekaran daerah akan dibangun gedung pemerintahan, jalan, jembatan dll, barang tentu akan mengungkit kehidupan kaum kelas menengah (midle class) di daerah berlangsung untuk selama lk 10 tahun.
Dan baru kemudian, setelah kira-kira 10 thn membangun sapras dan fasos/fasum, maka untuk usaha-usaha peningkatan kesejateraan rakyat pun baru dimulai setelah bangunan sapras selesai. Hal itu, kalau mereka para elite birokrat dan politik lokal masih ingat dengan nasib rakyatnya. Kemudian dana APBN dan APBD jika masih ada, serta tersedia alokasi anggarannya untuk program perbaikan Kesra.
Jika tidak ada dana APBN, ya pemekaran bubar, kembalikan mandat ke Pemerintah Pusat, yang penting para elite politik lokal sudah kenyang bersama para pengusaha kontraktor dan suplayer barang bangunan. Femonena sosial seperti itu banyak kita temukan di daerah Kabupaten/Kota pemekaran di luar pulau Jawa, akibat rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan ketiadaan income generating berupa pendapatan asli daerah sendiri (Pads) karena tidak adanya atau miskin sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (jasling) yang akan dikelola secara ekonomi (bisnis dan investasi).
Tambah lagi biasanya pola laku para elite politik kita, berkomitmen untuk usaha mensejahterakan rakyat terkadang mereka lupa, karena keenakan KKN, sibuk mengurus dirinya sendiri dan kroni-kroninya dengan gaya hidup hedonis dan arogan yang lupa diri, ibarat pribahasa “kacang sudah lupa akan kulitnya”, padahal mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat perdesaan yang hidup miskin dan terbelakang.
Demikian itulah manfaat pemekaran Kota dan Kabupaten di negeri Anoha…pejabatnya brahmana-Drakula, rakyatnya Syudra yang akhirnya susah dan berkehidupan tetap sengsara.
Astaghfirullahalaziem, selamat pagi Indonesia, dan berakhir pekan para sahabat Armada. Assaalamualaikum Sahahat Armada 1780, tetap sehat, bersemangat dan Always happy. Semoga Allah SWT memberkahi, Aamiin
Syukron barakallah
Wassalam
=====✅✅✅
Dr.Ir H.Apendi Arsyad, M.Si (Dosen dan Pendiri Universitas Djuanda Bogor, Pendiri dan Wasek Wankar ICMI Pusat merangkap Ketua Wanhat MPW ICMI Orwilsus Bogor, Konsultan, Pegiat dan Pengamat serta Kritikus Sosial)
Cibinong | Jurnal Bogor Kesejahteraan para atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah adalah salah satu terobosan KONI Kabupaten Bogor saat ini adalah menggulirkan program Insentive Khusus (INSUS).
Pemberian kesejahteraan atlet yang akan dilakukan KONI Kabupaten Bogor ini melalui skema penetapan para atlet yang akan menerima Insentive Khusus (INSUS) Atlet berprestasi.
Namun, saat ini program INSUS yang akan diluncurkan KONI Kabupaten Bogor masih dalam tahap pendataan atlet serta penyusunan regulasi atau parameter yang akan ditetapkan atau menjadi dasar pemberian INSUS.
Ketua Umum KONI Kabupaten Bogor, Dedi Ade Bachtiar mengatakan INSUS Atlet berprestasi adalah produk dari KONI Kabupaten Bogor saat ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para atlet berprestasi dan mengharumkan Kabupaten Bogor.
“Pemberian INSUS ini setidaknya akan menjadi motivasi bagi para atlet Kabupaten Bogor yang akan berlaga pada ajang Porprov Jabar 2026 mendatang” tegas Dedi Ade Bachtiar, Minggu, 5 Mei 2024.
Disamping itu, kata Dedi, dengan adanya INSUS Atlet berprestasi ini akan menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat pada semua atlet dari semua cabor untuk memberikan prestasi terbaik bagi Kabupaten Bogor.
Akan tetapi, Dedi Ade Bachtiar belum bisa menguraikan secara detail soal program INSUS atlet berprestasi ini.
“Kami masih mendata dan menyusun skema INSUS Atler berprestasi bagi Kabupaten Bogor. Insya allah kalau udah beres kami akan sampaikan ke teman teman media melalui Binpres dan Bidang Humas,” tuturnya
Kedepannya, sambung Dedi, INSUS Atlet berprestasi ini harus menjadi Perbup ataupun masuk dalam poin poin Perda Keolahragaan. Aga
Cibinong | Jurnal Bogor Intensitas silaturahmi politik yang dilakukan sejumlah Parpol di Kabupaten Bogor semakin meningkat dilakukan jelang pelaksanaan Pilkada ( Pilbup) Bogor 2024.
Pada awal pekan lalu, Partai Demokrat Kabupaten Bogor menjadi salah satu partai yang sangat menggoda sejumlah parpol lain yang datang dan melakukan silatutahmi ke markas Partai Berlambang Bintang Mercy.
Silaturahami sejumlah Parpol ke markas Bintang Mercy terus berlanjut dengan adanya pertemuan para pengurus PAN dengan Partai Demokrat disalah satu lokasi yang ada di Bogor.
Tampak hadir dalam pertemuan kali ini Ketua DPD PAN Kabupaten Bogor, Arif Abdi dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bogor, Permadi Dalung.
Sementara dari Partai Demokrat Kabupaten Bogor langsung dihadiri Ketua DPC Partai Demokrat, Dede Chandra Sasmita dan Ketua Penjaringan Cabup dan Cawabup Partai Demokrat, Haryanto Surbakti.
“Pertemuan kali ini sama seperti halnya kami kedatangan Partai Golkar dan PKS Kabupaten Bogor awal pekan lalu,” ujar Haryanto Surbakti, Sabtu, 4 Mei 2024.
Menurutnya, hal yang lumrah situasi saat ini harus dibangun silaturahmi antar Parpol yang sama sama akan menuju persiapan Pilkada Kabupaten Bogor 2024.
Selama ini, kata Haryanto, PAN dan Partai Demokrat Kabupaten Bogor sangat harmonis dan mesra.
“Kami sama sama punya visi memajukan Kabupaten Bogor lebih maju, lebih sejahtera dan lebih berkeadaban,” papar Haryanto.
Pasca Pemilu dan Pileg 2024, Partai Demokrat benar benar jadi primadona dan memikat partai lain untuk menjalin silaturahmi.
Semua itu, tak lepas dari raihan 6 kursi DPRD Kabupaten Bogor, 1 Kursi DPRD Jabar dan 1 Kursi DPR RI yang dilakukan Partai Demokrat racikan Dede Chandra Sasmita selaku Nahkoda utama Bintang Mercy Kabupaten Bogor. Aga
Cibinong | Jurnal Bogor Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Dede Chandra Sasmita, S. Ag, M.Pd, MH merupakan politisi yang sangat imajinatif bagi kemajuan Kabupaten Bogor.
Salah satu bukti imajinatif Dede Chandra adalah dengan mulai menggaungkan tagline Menuju Kabupaten Bogor yang Maju Sejahtera dan Beradab.
Lewat Rumah Aspirasi DCS (Dede Chandra Sasmita) anggota DPRD Jawa Barat ini mulai menggaungkan spiirit dari tagline Menuju Kabupaten Bogor yang Maju Sejahtera dan Beradab.
Apakah tagline tersebut akan menjadi salah satu acuan bagi Dede Chandra Sasmita yang telah banyak mendapat dukungan dari pengurus dan kader internal Partai Demokrat ataupun elemen masyarakat luas untuk maju dalam kontestasi Cabup dan Cawabup pada hajatan Pilkada Kabupaten Bogor 2024.
Dalam tagline yang digaungkan Rumah Aspirasi DCS kali ini juga terdapat Visi dan Misi yang akan dilakukan Dede Chandra Sasmita untuk Kabupaten Bogor kedepan.
Dechan sapaan akrabnya punya visi mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju, mandiri, sejahtera dan berkeadaban.
Sementara lima misi yang akan dilakukan Dechan bagi Kabupaten Bogor diantaranya pertama meningkatkan kualitas dan kuantitaa infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Misi kedua yang akan dilakukannya adalah Peningkatan tata kelola yang baik, pelayanan birokrasi dan publik yang responsif, efesien dan efektif.
Sementara misi ketiganya adalah meningkatkan daya saing masyarakat sebagai bagian menciptakan peluang ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pariwisata, umkm dan potensi sumber daya lokal lainnya.
Yang menjadi misi keempat Dechan adalah mempercepat DOB Bogor Barat dan Bogor Timur sebagai upaya efesiensi birokrasi dan percepatan kualitas hidup masyarakat Bogor.
Dechan juga menoyoroti soal percepatan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dan supratruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan yang prima dan manusiawi.
Kiprah Dechan semakin harum namanya ketika mampu membawa Partai Demokrat mendulang 6 Kursi DPRD Kabupaten Bogor, 1 Kursi DPRD Jawa Barat dirinya sendiri dan 1 Kursi DPR RI atas nama Anton Sukartono Suratto pada Pileg 2024.
Raihan suara Partai Demokrat Kabupaten Bogor pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan suara yang sangat signifikan dan lebih banyak dari suara pada Pileg 2019 yang hanya mendapatkan 196.565 suara.
Sedangkan, pada saat Pileg 2024 lalu, Partai Demokrat Kabupaten Bogor mampu mendulang raihan 254.360 suara. Aga
Bandung | Jurnal Bogor Kepengurusan KONI Kabupaten Bogor dibawah nahkoda Dedi Ade Bachtiar akan melakukan terobosan positif dalam membangun dan mengembangkan informasi dan pemberitaan seputar olahraga di Bumi Tegar Beriman.
Salah satu terobosan positif yang akan dilakukan KONI Kabupaten Bogor adalah menjalin sinergitas bidang kehumasan KONI dengan kehumasan cabor serta media pemberitaan yang akan jadi mitra KONI dalam memberikan semua hal terkait pembinaan dan prestasi para atlet yang ada di KONI Kabupaten Bogor.
Kabid Humas KONI Kabupaten Bogor, Boy Herman mengatakan bidang humas dan media KONI akan menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi kegiatan dan prestasi para atlet dan cabor yang ada di KONI.
Makanya, kata Boy Herman, ia sudah melalukan sinergitas dengan Humas KONI Jabar terlebih dahulu sebelum memulai agenda Workshop Kehumasan keolahragaan yang akan melibatkan humas humas cabang olahraga
” Kami sudah sounding dengan Kabid Humas KONI Jabar dan ini bagian dari sinergitas Humas KONI Jabar dan Humas KONI Kabupaten Bogor,” tegas Boy Herman, Sabtu, 4 Mei 2024 disela sela kunjungan Pelatda Jabar di Bandung
Boy berharap dengan adanya sinergitas Humas KONI dan Humas Cabor bisa mengangkat berita berkaitan dengan pembinaan, latihan dan prestasi para alet dan pelatih dari semua cabor anggota KONI Kabupaten Bogor.
” Intinya tahun ini kami akan menggelar Worskhop Kehumasan olahraga dan akan melibatkan Humas KONI Jabar,” ucap Boy. Aga
Cibinong | Jurnal Bogor Totalitas dan support moril diberikan secara langsung pengurus KONI Kabupaten Bogor kepada para atletnya yang tergabung dalam Pelatda Jabar menuju PON Sumut- Aceh 2024.
Boy Herman selaku Kabid Humas KONI Kabupaten Bogor memantau langsung dan memberikan support kepada para atlet dua atlet Anggar Kabupaten Bogor dan cabor lainnya yang tengah berada di Bandung mengikuti Pelatda Jabar menuju PON 2024.
Dua atlet anggar Kabupaten Bogor yang tengah mengikuti Pelatda Jabar diantaranya Agna Firahsya ( Individual Senjata Epee) dan Tivra Mikael Simanjuntak ( Team Sabre )
” Saya optimis dua atlet anggar Kabupaten Bogor yang akan membela Jabar di PON 2024 bisa memberikan Konstribusi medali emas bagi Kontingen Jawa Barat,” tegas Boy Herman, Sabtu, 4 Mei 2024.
Tak hanya itu, selama melakukan kunjungan ke Pelatda Jabar , Boy Herman juga memberikan spiirit kepada para atlet lainnya seperti mengunjungi latihan tim Boling Jabar.
” Kebetulan dalam Pelatda Jabar ada 4 atlet Kabupaten Bogor yang membela Kontingen Jawa Barat di PON 2024 mendatang” bebernya
Harapannya, semua atlet Kabupaten Bogor yang membela Jabar di PON 2024 bisa mendulang emas dan mengharumkan dunia olahraga Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor pada kancah nasional.
Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Bogor, Dedi Ade Bachtiar mengatakan pihaknya terus memantau dan memberikan spirit kepada semua atlet asal Kabupaten Bogor yang tengah ikut Pelatda Jabar .
” Saya optimis support dan dukungan yang kami berikan ini akan menambah motivasi dan mental bertanding para atlet binaan KONI Kabupaten Bogor hingga bisa memberikan prestasi emas bagi Jabar di PON 2024,” tegas Dedi Ade Bachtiar. Aga
JURNAL Inspirasi – Wah ini topik yang sangat menarik dibicarakan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), jarang-jarang ada pembahasan tentang ideologi Koperasi melawan (versus/vs) Kapitalisme yang para aktornya dikenal sebutan Oligark dan Konglomerat, para taifan.
Saran atau rekomendasi saya untuk para aktivis Gerakan Koperasi/Dekopin, kita sudah seharusnya dan wajib paham tentang ideologi-cita-cita berkoperasi itu sesungguhnya sepertI apa? Cara kerja dan dampak positifnya apa dan bagaimana, sehingga terjadi social benefite-walfare for the Indonesian peoples?.
Dan demikian pula sebaliknya pahami apa dan bagaimana pula cara kerja sistem kapitalisme yang eksploitatif, berdampak terjadinya lose-walfare bagi rakyat Indonesia. Ketimpangan sosial-ekonomi ditinjau dari angka indeks gini ratio berkisar 0.4 telah menunjukan penguasaan dan kepemilikan asset produktif (lahan agraria dan finansial perbankan dll) begitu tajam dan sangat senjang.
Salah satu cara atau strategi belajarnya melalui perbandingan sistem ideologi besar yang digandrungi umat manusia yakni bentuknya ada beberapa macam seperti Kapitalisme-liberalisme, Sosialisme, Komunisme etc yang barang tentu harus dikaitkan dgn studi-studi ideologi Perkoperasian.
Sejarah gerakan perkoperasian harus juga dipahami secara benar, dan dihayati dengan sebaik-baiknya, itu sangat membantu dalam proses pencerahan dan penyadaran ideologi Berkoperasi, sehingga pola berperilaku dan budaya berkoperasi masyarakat perkoperasian Indonesia, sesuai dengan 7 prinsip-prinsip perkoperasian Indonesia yang ada pada UU Nomor 25 thn 1992 tentang Perkoperasian, harus dipelajari mendalam.
Jujur saya dan kita berkata dan menilai bahwa selama ini di dalam organisasi gerakan Koperasi Indonesia seperti Dekopin/Dekopinda sangat miskin atau minim dalam pemahaman sistem ideologi koperasi, cita-cita luhur berkoperasi kurang dihayati akibat minimnya pengetahuan seluk-beluk perkoperasian, sehingga semangat perjuangan atau ruhul jihad membela warga masyarakat kaum miskin, bodoh, terbelakang dan tertindas (fuqoro masakin, dhuafah dan musta’afin) sangat kurang vitalitasnya, dimana fakta, realitanya dan praktiknya di lapangan sangatlah lemah.
Hal ini dampak dari kegagalan pendidikan perkoperasian yang misleading, terdistorsi, yang sering hanya fokus dan konsen pada praktik-praktik manajemen koperasi semata, seperti materi diklat akutansi keuangan, permodalan dan pemasaran, tapi melupakan atau mengabaikan jiwa dan semangat, jati diri atau identitas koperasi, sistem nilai dan norma-norma serta kaidah hukum berkoperasi.
Untuk memahami ideologi perkoperasian kita harus dan wajib paham secara mendalam mengenai narasu prinsip-prinsip koperasi Rochdale InggrIs thn 1834, ICA principles hingga prinsip-prinsip Koperasi Indonesia sesuai budaya bangsa Indonesia seperti yang digagas persis oleh founding father Koperasi Indonesia bpk.Dr.Muhammad Hatta, sang Proklamator dan Wapres RI pertama Indonesia, yang hidup sederhana dan bersih hingga berakhir hayatnya.
AA (kanan) ketika bersama Prima Gandi di Tokyo City, Jepang. April 2024
Kita harus dan wajib paham watak atau karakter yang baik atau akhlaqulkarimah dari sosok dan figur Muhammad Hatta, terutama dalam hal budaya belajar, Hatta seorang pembelajar, wawasan ipteknya luas, leadership kerakyatannya sangat kuat, seorang ideolog, hidup hemat-sederhana dan jujur serta bersahaja, tidak korup dan tidak mau dan mampu melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan (abuse of power and authority) ketika beliau menjabat dan berkuasa.
Bapak Muhammad Hatta adalah sosok figur negarawan muslim yang beriman, bertaqwa dan gemar berbuat baik dan kebajikan, seorang altruisme sejati, pembela kaum dhuafa dan mustaafin. Muh Hatta adalah sosok dan figur pemimpin nasionalis sejati yg konsisten berbuat dalam membela keadilan dan kebenaran.
Muhammad Hatta adalah sosok yang cerdas, pembelajar, perumus dan perancang pasal 33 UUD 1945, bab kesejahteraan rakyat, yang memahami bahwa kekayaan alam, SDA Indonesia yang kaya raya dikuasai (dikelola) untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (maximum well social well being). Sumberdaya alam yang terkandung didalamnya baik di daratan perairan dan maupun beredar di udara, atmosfer dimanfaatkan dalam manajemen usaha bersama, dimana rakyat merupakan komponen dominan dalam struktur dan sistem perekonomian nasional dalam perspektif ilmu ekonomi dalam konteks produksi, distribusi dan konsumsi serta regulasi-public policy pro rakyat.
Bentuk usaha bersama tersebut, yang sesuai budaya bangsa, kerjasama, gotong royong, guyup antar sesama (gemenschaft society) adalah Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial.
Koperasi adalah badan usaha bersama milik masyarakat komunal (common coorporate) yang bekerja atas landasan (sendi dasar) 7 prinsip-prinsip koperasi.
Tetapi faktanya, realitanya saat ini Badan Usaha Koperasi praktis tidak diberi ruang gerak oleh regim yang berkuasa (the ruling party), karena mereka dalam posisi atau status “tawanan” cengkraman kekuatan pemilik modal besar (oligarky).
Gejala sosial ekonomi politik, kian tampak, dimana selama ini pada 3 regim penguasa (orla, orba dan orref) dalam kehidupan bernegara, warna regulasi dan kebijakan publik di bidang ekonomi, investasi sangat kentara pro-oligarky spt usaha pertambangan, industri energi, perdagangan ekspor-impor, industri sandang-pangan, perkebunan, dan industri otomotif, usaha property etc, dikuasai segelintir oligarki, agaknya sulit bidang usaha bisnis dan investasi yang dikelola Badan Usaha Koperasi Indonesia untuk bisa berkembang.
Dengan kata lain, peluang berusaha berbisnis dan berinvestasi yang menguntung, bisa memperoleh laba yang besar (maximum profite) pada umumnya tidak diberikan kepada pelaku Badan Usaha Koperasi Indonesia, melainkan banyak diberikan kepada pihak Badan Usaha Pribadi (Private Coorporate) seperti PT, CV dan Fa yang nota benenya dimiliki para aktor bisnis asing based aseng, yakni para Taifan, Konglomerats etnis China, 9 naga yang ikut menopang dan pensuplay dana pemenangan pemilu pileg dan pilpres RI the ruling party.
Proses konglomerasi penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) seperti hutan, perairan, lahan agraria areak perkebunan, dan jasa-jasa lingkungan spt resort, ecowisata, transpirtasi, telekomunikasi dll, diantara dilakukan melalui proyek strategis nasional (PSN) spt Eco Rempang yg melanggar HAM.
Begitu juga proyek hilirasi tambang Nikel di Sulbar, proyek IKN di Kaltim yang menggusur masyarakat lokal dayak dll, demikian itu merupakan fakta kekuatan ekonomi kapitalist yg bekerja secara berjaya, menunjukan hegemoninya sangat kuat dgn dukungan regim penguasa yang zholim. Maaf sebagaimana yang terjadi di era Presiden RI mas Joko yang memang gemar ber-KKN, bahkan semakin menjadi-jadi di negeri ini, tak terkendali dan melampaui batas.
Problem struktural ini harus dipahami dengan baik dan benar oleh para aktivis penggerak dan pencinta Koperasi Indonesia di tanah air, yang berhimpun di Dekopin Pusat dan Dekopinda di daerah-daerah.
Dalam menghadapi problem struktural, yang memarginalkan gerakan Koperasi, haruslah dilakukan konsolidasi, dan dilakukan gerakan perlawanan dengan penguatan penerapan ideologi ber Koperasi di lingkungan sosial masyarakat Indonesia melalui pendidikan, pelatihan, dan penegakan hukum Koperasi yang dijamin keberadaannya oleh negara, NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, teristimewa pasal 33 UUD 1945 asli yang ditetapkan tgl 18 Agustus 1945 (bukan hasil amandemen UUD 1945 thn 2002 yg telah terkontaminasi pola budaya kapitalisme-barat).
Dekopin sebagai institusi juru bicara, media jembatan dan pembawa aspirasi gerakan Koperasi Indonesia, dan memfasilitasi serta agent utama pengemban pendidikan koperasi, sudah waktunya berani bersuara, berwacana di arena publik bahwa regim penguasa dan elite politik saat ini telah berjalan tidak sesuai dengan Sila-sila Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945. Dekopin harus beropini, berwacana di publik bahwa mereka yang berkuasa telah gagal melaksanakan demokrasi ekonomi Pancasila berdasarkan pasal 33 UUD 1945.
Dekopin harus berani bersuara lantang, untuk mengembalikan marwah sistem perekonomian Indonesia dalam bentuk usaha Koperasi, dimana Badan Usaha Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, bukan segintir oligarki dan konglomerat yang berhegemoni, dan telah mencengkram elite politik penghianat negara-bangsa yang konon gemar berbuat KKN dan hidup bermewah-mewahan (hedonistik) di tengah rakyat hidup susah dan sengsara dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (human basic need) spt pangan sembako, apalagi kebutuhan perumahan yg layak dll semakin sulit terjangkau, dampak kompleksitas masalah perekonomian nasional akibat korupsi, dan juga di daerah-daerah, spt daerah Papua, rakyatnya sedang ditimpa kelaparan. Padahal SDA dan jaslingnya kaya raya dan melimpah.
Demikian narasi singkat tentang kapitalisme adalah musuh utama Badan Usaha Koperasi Indonesia, yang memang bertentang dengan ideologi Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945. Padahal ideologi dan konstitusi negara tsb menempatkan Badan Usaha Koperasi sebagai institusi ekonomi yang berwatak sosial yang dihalalkan dan seharusnya dijamin sebagai soko guru perekonomian nasional berbasis kekuatan ekonomi rakyat, bukan yang lainnya.
Penguatan sistem kelembagaan dan organisasi dibackup oleh hukum perkoperasian sudah saatnya dimantap legislasinya di parlemen RI, diperjuangkan, sehingga produk-produk regulasi dan public policy tidak lagi berorientasi pada kepentingan penguasa swasta besar (prooligarky), akan tetapi mulai digeser ke posisi Badan Usaha Koperasi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi rakyat dan pribumi.
Kita wajib berkeyakinan bahwa terwujudnya Sila ke-5 Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, kemakmuran bersama melalui usaha bersama, bukan kemakmuran orang perseorangan, hanya bisa dicapai dan terwujud dengan Koperasi Indonesia harus menjadi soko guru perekonomian nasional.
Inilah cita-cita, ideologi Koperasi Indonesia yang dirumuskan dan diputuskan dalam sidang BPUPKI dan PPKI, saat-saat menjelang awal kemerdekaan RI, yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta bersama para pendiri negara lainnya. Di dalam wadah NKRI harus dan wajib kita perjuangkan di arena politik, ekonomi dan sosial budaya secara holistik dan sistemik, karena itu amanah sejarah, yakni amanat penderitaan rakyat, yang dikenalkan Presiden RI pertama bapak bangsa Ir Soekarno, dengan istilah Ampera.
Walaupun ini sesungguhnya merupakan issu strategis dan tantangannya yang amalah berat. Hal ini memerlukan energi yang besar (big effort) dalam melawan kaum kapitalist yg telah mapan dan kuat, tetapi jumlah mereka hanya sedikit, sedangkan jumlah populasi rakyat (the peoples) sangatlah banyak, tetapi untuk membangkitkan kesadaran, kepedulian sikap perlawanan harus dibekali kesadaran ideologi Koperasi, sehingga bisa memunculkan dan membangun ‘mindset-revolution”.
Hal demikian itu bisa ditempuh, melalui pendidikan perkoperasian profesional, untuk para pejuang, anggota dan simpatisan Koperasi, yang diselenggarakan Dekopin sebagai lembaga gerakan Koperasi adalah pilihan yang sangat tepat untuk dikerjakan.
Demikian narasinya tentang pentingnya memperkuat pemahaman ideologi Koperasi, semoga bermanfaat buat penyadaran perjuangan kesejahteraan rakyat. Syukron barakallah
Bogor, 2 Mei 2024 Hari Buruh Nasional Wassalam
====✅✅✅
Dr.Ir H.Apendi Arsyad, MSi (Ketua Majelis Pakar Dekopinda Kabupaten Bogor, Dosen, Konsultan, Pegiat dan Pengamat serta Kritikus Sosial melalui tulisan di media sosial)
