28 C
Bogor
Thursday, September 11, 2025

Buy now

spot_img
Home Blog Page 31

Suasana Haru Warnai Peringatan Hari Kartini di MI Negeri 1 Bogor

Leuwisadeng l Jurnal Bogor
Peringatan Hari Kartini di Madrasah Ibtidaiyah Negeri ( MIN) 1 Bogor, Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Senin (21/4/2025) diwarnai suasana haru. Momen hari Kartini diawali upacara bendera.

Upacara yang dipimpin langsung oleh Kepala sekolah MIN 1 Bogor dan petugas upacara yang merupakan gabungan yakni, kelas 5 dan 6.

Kepada Sekolah MIN 1 Bogor Ating M.Pd.I menjelaskan acara peringatan sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan dan pengorbanan Kartini selama ini.

Raden Ajeng Kartini termasuk pelopor emansipasi wanita di Indonesia yang memperjuangkan hak- hak wanita sampai ia menulis buku dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang.

Diketahui, buku yang ditulis RA Kartini merupakan kumpulan surat-surat yang ditulis kepada kepada teman-temannya yang berada di Belanda.

Maksud dari judul “Habis Gelap Terbitlah Terang” adalah bahwa setelah melewati masa-masa kegelapan dan kesulitan, akhirnya akan datang masa-masa pencerahan dan kemajuan.

“Dalam konteks emansipasi wanita, Kartini berjuang untuk membawa perempuan Indonesia keluar dari kegelapan ketertindasan dan ketidaksetaraan. Hal ini keseteraan menuju terangnya pendidikan dan kemandirian,” ujar Ating.


Jadi, “Habis Gelap Terbitlah Terang” menjadi simbol harapan dan semangat untuk menciptakan perubahan positif dan kemajuan bagi perempuan Indonesia.

Dalam sambutannya Ating juga menyampaikan beberapa sikap yang patut diteladani dari seorang R.A. Kartini. Diantaranya sifat ulet dan rasa ingin tahu, semangat dan pantang menyerah. Untuk itu, berkat jasanya, kini tidak ada perbedaan antara kaum pria dan wanita, terutama dalam hal mendapatkan ilmu dan mendapatkan pekerjaan.

(Arip Ekon)

Puluhan Tahun tak Melihat, Seorang Ayah Rawat Tiga Anaknya yang Alami Gangguan Jiwa

Sukajaya l Jurnal Bogor
Acim (65), seorang warga Kampung Babakan Sipayung, Desa Sipayung, Sukajaya, Kabupaten Bogor, meski tak bisa melihat, namun ia tetap tegar menjalani hidup seperti manusia normal pada umumnya.

Acim kehilangan penglihatannya sejak 27 tahun lalu, bahkan ia tak pernah berhenti merawat ketiga anak lelakinya yang mengidap gangguan jiwa atau ODGJ.

Ssetiap harinya dengan keterbatasannya, Acim merawat Saman (24), Hayat (23), dan Idis (21) tiga anaknya yang sejak kecil yang telah menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaannya.

Kini, kondisi mereka makin parah, dan Acim pun harus mengambil langkah berat, memasung anak-anaknya demi menjaga ketertiban di lingkungan sekitar.

“Dari SD ketiga tiganya sudah terganggu mentalnya, tapi yang parah baru sekarang-sekarang ini,” kata Acim dengan mata berkaca-kaca, Senin (21/4/2025).

Sementara sang istri, Hati (60), bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Acim menjalankan peran sebagai ayah dan pengasuh penuh waktu.

Ia yang hidup dalam kegelapan tetap setia memberi makan, membersihkan, dan merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang.

Kehilangan penglihatan selama puluhan tahun tidak membuat semangat Acim surut. Ia tetap menjadi tulang punggung kasih sayang di rumah kecilnya yang penuh perjuangan.

“Sudah 27 tahun saya tidak bisa melihat, gelap semuanya. Tapi saya tetap rawat mereka, karena mereka anak-anak saya,” ucapnya pelan.

Dari lima anak yang dimiliki, satu telah meninggal dunia, satu anak perempuan telah berkeluarga, dan tiga lainnya kini hidup dalam kondisi mental yang terganggu. Meski begitu, Acim dan Hati tidak menyerah.

Acim berharap ada perhatian dari pemerintah agar ketiga anaknya bisa mendapatkan perawatan medis yang layak.

“Saya mohon pemerintah bisa bantu anak-anak saya agar mereka bisa sembuh dan kami bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat,” harapnya.

(Arip Ekon)

Sadar Lingkungan Bersih, Warga Desa Puraseda Gelar Gotong Royong

Leuwiliang l Jurnal Bogor
Warga Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor menggelar gotong royong dengan bersih- bersih yang ada di lingkungan desa.

Antusiasme warga bekerja bakti terlihat telah menunjukan kesadaran dalam meningkatkan menjaga kebersihan lingkungan.

Kegiatan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintahan desa ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kebersamaan bisa membawa dampak positif.

Ketua MUI Desa Puraseda, Hamdan Husaeni, menilai gotong royong ini mendorong perubahan pola hidup masyarakat, khususnya dalam pengelolaan sampah.

“Alhamdulillah memberi dampak ke masyarakat. Biasanya aliran air di lingkungan kotor, sekarang mulai bersih. Ini jadi contoh dari kepala desa untuk memberi teladan soal kebersihan,” ujar Hamdan, Senin (21/4/2025).

Ia menambahkan, kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, kini mulai ditinggalkan warga. Masyarakat perlahan mulai terbiasa membakar sampahnya sendiri di sekitar rumah.

Sementara itu, Kepala Desa Puraseda, Asep Ruhiat, menjelaskan bahwa kegiatan bersih-bersih lingkungan rutin dilakukan setiap hari Senin, diawali dengan apel bersama di kantor desa yang berada di tengah perkampungan.

“Kami selalu mengadakan apel, lalu mengajak seluruh aparatur pemerintah desa dan lembaga desa untuk bergotong royong membersihkan lingkungan,” ujarnya.

Bagi Asep, memberikan contoh langsung jauh lebih efektif daripada sekadar sosialisasi. Ia berharap kegiatan ini bisa menjadikan Desa Puraseda sebagai desa yang sehat, nyaman, dan asri.

“Tujuannya bukan hanya kebersihan, tapi juga menciptakan ketertiban dan kesehatan masyarakat,” tandasnya.

(Arip Ekon)

MKK Cisangku Kelola Curug Kembar Jadi Destinasi Wisata

Bangun Kampung Ramah Lingkungan Hingga Dikenal Luas

Nanggung l Jurnal Bogor
Di tengah rindangnya hutan dan gemuruh air terjun Curug Kembar, sekelompok warga di Desa Malasari, Nanggung, Kabupaten Bogor, tengah berjuang menjadikan kampung mereka ramah lingkungan.

Mereka tergabung dalam Kelompok Model Kampung Konservasi (MKK) Cisangku, yang mengusung semangat pelestarian alam berbasis masyarakat.

“Inisiatif kita ini seperti kampung iklim, kampung ramah lingkungan dan pengelolaan bank sampah, semua sudah jadi program resmi dan disahkan melalui SK kepada tim kami,” ujar Ketua Kelompok Tani Hutan Konservasi Model Cisangku, Hendrik saat ditemui wartawan, Jumat (18/04/2025) di kawasan wisata Curug Kembar.

Menurut Hendrik, gerakan ramah lingkungan ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap program yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat.

Salah satu aksi nyata yang mereka lakukan adalah mengelola sampah rumah tangga dan wisata, yang belakangan makin jadi persoalan serius di sekitar area wisata.

“Kami baru-baru ini mulai membuat bank sampah. Karena belum ada tempat penampungan, sementara ini sampah kami bawa ke desa tetangga yaitu Desa Batu tulis,” jelasnya.

Tak hanya mengumpulkan, mereka juga aktif membeli sampah dari warga baik organik maupun plastik untuk dikelola lebih lanjut.

Upaya ini kata dia, disosialisasikan langsung ke masyarakat melalui pengajian maupun secara langsung mendatangi rumah rumah warga agar kesadaran lingkungan bisa tumbuh.

“Sampah itu penyakit lingkungan. Banyak yang belum sadar, terutama di kawasan wisata seperti Curug Kembar ini. Pengunjung datang, tapi sering meninggalkan sampah. Ini harus ditanggulangi,” tegasnya.

Dia berharap dengan langkah kecil yang di ambil, MKK Cisangku membuktikan bahwa pelestarian lingkungan bisa dimulai dari Kampung, dari tangan-tangan masyarakat yang peduli.

“Kita adalah bukti nyata bahwa konservasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama,” tukasnya.

(Arip Ekon)

Fenomena Ijazah Palsu di Era Distrust Society

Bismillahir Rahmanir Rahiem
Menarik mengikuti dialog/diskursus sebagian kecil teman-teman yang tergabung dalam WAG Armada 17 IPB, Jumat 18/4-2025, mengasyikan komentarnya setelah saya AA memposting video yang sudah viral, saya beri caption “Ijazah Wapres RI pertama bpk.Muhammad Hatta dipampang dan diabadikan ke kampus tempat kuliahnya di negeri Belanda, begitu terhormat Founding Father/Pahlawan Bangsa kita ini, sedang ijazah Presiden RI ke 8 mas Mulyono, yang telah menghebohkan alam jagat raya perpolitikan nasional, ijazahnya Ir.Kehutanan dari “UGM” “disimpan” sehingga publik, seolah-olah tidak boleh tahu.

Komentar seperti itu juga dikemukakan oleh mantan Presiden RI Jokowi, ketika beliau memperlihatkan ijazah SMA dan Sarjana kepada para wartawan yang mendatangi rumahnya di Solo (baca HU Radar Bogor, Kamis 17/4-2025, berjudul “Jokowi Perlihatkan Ijazahnya ke Wartawan” pada halaman depan HU Radar Bogor).

Kemudian yang menggelitik saya AA untuk berkomentar dan menulis pagi Jumay ini (18/4-2025) ada 2 postingan “kepala suku” WAG Armada 17 IPB, masku IS yakni beliau seolah-olah “membela” si Mulyono yang kini dipersoalkan ijazahnya oleh para nitizen, dan bahkan mendemo ke kampus UGM Jogyakarta dan rumah Jokowi di Solo, dengan massa rakyat yang cukup besar disertai para pakar ITC dan tokoh politik nasional spt RS, RHS dan AR dll, mereka meminta ijazah asli alumni “UGM” Jokowi.

Selanjutnya yang menggelitik saya untuk menulis adalah postingan masku IS, “pembina” WAG Armada 17 alumni IPB University yang masuk kampus TPB IPB thn 1980. Beliau memposting bahwa ijazah Jokowi telah diputuskan Pengadilan Negeri (PN) “asli”, maksudnya mengapa lagi kita pertanyakan keaslian ijazah mantan Presiden RI tersebut?.

Izinkan saya bernarasi, beginilah nasib negara-bangsa (nation state) kita Indonesia, dimana masyarakatnya sudah saling tak percaya (distrust society) akibat berbagai banyak faktor penyebablkan, salah satu diantara kelakuan elite politik yang tak berakhalaqul karimah.

Salah satu diantaranya yang vital dan fatal, adalah kita sudah tahu sama tahu bahwa pola berperilaku “para oknum hakim” di negeri Kanoha, terutama satu dasa warsa kepemimpinan Mulyono, yang menghambakan uang dan mengakali pasal-pasal UU/KUHP based on wabil fulus and akal bulus, dengan mencampakan akal mulus dan tulus berbasis kejujuran dan integritas dalam berperkara di PN untuk mencari keadilan dan menegakan kebenaran di NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang kini telah bertransformasi menjadi “negeri Kanoha” di era regim “gentong babi” ala dan skenario regim Mulyono.

Jadi, keputusan PN yang sudah ada tidak dipercaya publik, selain proses persidangannya terkesan “unfair”, dimana faktanya dipersidangan persakitan Gus Nur dan Bambang Tri, tidak pernah sekalipun dibuka atau diperlihatkan ijazah asli Jokowi lulusan Fahutan UGM, sementara ijazah yg diposting para pendukung Jokowi termasuk postingan kader PSI, kata pakar ITC, setelah diteliti secara forensik oleh RS terbukti itu palsu 99.9 persen.

Begitu juga hasil riset forensik ITC oleh alumni UGM RHS baru-baru ini mempelajari hasil karya ilmiah berupa skripsi S1 Jokowi, hasil kunjungannya di Perpustakaan UGM Jogyakarta, juga disimpulkan palsu dipelajari dari beberapa aspek dan perspektif teknologi information and communication (ITC) bahkan RHS menyatakan kepalsuan skripsi Jokowi ribuan persen.

Ulah sering berbohong.si Mulyono, beginilah akibatnya, beliau menjadi olok-olokan, cibiran dan sasaran demo publik dan rakyat Indonesia yang cerdas, kritis, peduli dan pemberani,.mereka mempertanyakan ijazah asli Jokowi Presiden RI 2 periode. Kasihan hidup si Mulyono di masa pensiunan, selepas dari jabatan Presiden RI yang banyak gagalnya berdasarkan sejumlah indikator pembangunan nasional seperti indeks korupsi, kemiskinan, pengangguran, stunting, daya saing, piutang luar negeri, indek penegakan hukum dan pelanggaran HAM, dll, akibatnya.regim politik penerusnya Presiden PS mengalami beberapa kesulitan untuk keluar dari krisis multi dimensi.

Rasakan “azab dunyiawi” bagi orang yang gemar berbohong/munafik, yang kini menuai dampak buruk, dengan berbagai hujatan publik spt ijazah palsu “ugm”, sehingga melebar maknanya menjadi “universitas gegeran masjid=ugm”.

Pola tingkah Mulyono selama ini “sukses” mendirikan politik dinasti dan dinastik politik based on Wapres RI ke 8 putranya yang cacat konstitusi UUD 1945. Selain itu juga perbuatan amoral anaknya dengan intrumen ITC Bufufafa yang menyerang PS yang penuh misteri itu. Juga perbuatan haram yang dituduhkan para nitizen tentang korupsi “hilirisasi” Nikel dan tambang batubara illegal anak dan menantunya Walkot Medan terlibar, kini naik status jabatan Gubernur Sumut.

Dan.paling tragis nasib mas Mulyono, sebagai kader PDIP dan dibesarkan/dipromosikan karier politiknya ibarat meteor, berakhir dengan pemecatan dari keanggotaan partai PDIP oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto, konsekwensinya Sekjen PDIP Hasto yg dulu loyalis, pembela Presiden RI Jokowi, sekarang berubah menjadi oposisi dgn kritikan yang keras dan pedas, akibatnya berujung, Hasto menuai badai prahara hukum. Kita paham dari pemberitaan mass media bahwa Hasto diseret ke PN atas tuduhan perkara kasus suap Harun Masiku yang menghilang orangnya hingga kini, ngak tahu rimbanya.

WNI yang waras, akan menilai dan berani beropini bahwa begitulah wajah bopeng penegakan hukum negeri kita yang berjulukan baru bernama negeri “Kanoha”. Banyak orang pintar mengatakan bahwa praktek penegakan hukum di negeri Kanoha mengabdi sama kekuasaan alias partai yang berkuasa (the ruling party), bukan hukum mengabdi untuk menegakan keadilan dan kebenaran. Dengan kata lain, alias hukum negeri Kanoha membela yang bayar, bukan membela yang benar, astaghfirullahal aziem.

Kita tahu sama tahu bahwa kondisi carut marut hukum di negeri Kanoha based “Gentong Babi” meminjam istilah 3 orang pakar hukum pemberani, produk arsitek Timses Mulyono, dan banyak lagi kasus penyimpangan amoral spt kasus asusila Ketua KPU RI yang dibiarkan berlalu, tidak dipecat-pecat walaupun berkali-kali berbuat asusila di era Pemilu Pilpres RI 2024 demi “merawat” hasil Pilpres RI yang “sukses” memenangkan Paslon 02, Cawapres RI puteranya Jokowi yang semua orang paham terutama para pakar yang bermoral bahwa itu produk pemilu 2024 yang paling buruk berdemokrasi, pemilu Pilpres RI 2024 yang curang TSM, termasuk andil “claud Alibaba” yang mengerjakan sistem ITC, Si Rekap pemilu yang bermasalah, yang hasil kerjasama dan dikontrak KPU RI-Claud Alibaba asal RRC, yang membuat data rekap Hasil pemilu error (bias) dan konsekwensinya tak dipercaya publik, etc etc.

Jika ditulis fakta kecurangannya begitu banyak memang, sangat panjang, sehingga cukup membosankan para pembaca pesan WAG ini yg senangnya, mereka yang singkat-singkat saja. Untuk jelasnya bisa ditelusuri jejak digitalnya, ada beberapa artikel yang saya tulis mengenai Pemilu Pilpres thn 2024 yang sangat memprihatinkan tersebut.

Sekarang mantan Presiden RI 2 periode sempat berkuasa di negara ini, Si Mulyono masih saja dan atau terus juga ikut “bercawe-cawe” tak ada pensiunnya, terus ikut serta dalam dinamika politik nasional. Kita menilai pola tingkah lakunya sangat berbeda dengan mantan Presiden RI sebelumnya seperti bpk Ir.Soekarno, Jenderal Soeharto dan Prof.BJ Habibie. Dengan ikut aktif si Mulyono bercawe-cawe, bermanuper politik di negara ini, sehingga, maka kata “sahabat lamanya” politisi dan pemuka DPP PDIP dikatakan, Mulyono menciptakan “mata hari kembar” , begitu komentar mantan Capres RI 2024, mas Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Umum DPP PDIP (baca HU Radar Bogor, Kamis 17 April 2025).

Dengan menganalisa sejumlah fenomena sosial negatif tersebut, maka bagaimana mungkin hasil keputusan PN yang telah menyebutkan ijazah Jokowi tidak palsu (asli) diposting mas IS di WAG Armada 1780, sangat sulit bisa dipercaya publik/rakyat Indonesia yang cerdas. Begitu pendapat saya AA untuk sahabatku mas Imam Suseno (IS) yang baik… “i am sorry, forgive me”.

Demikian narasi singkat mengenai keprihatinan kita bersama melihat kondisi negeri NKRI yang kita cintai, semakin jauh dari perbuatan yang beretika, bermoral dan taat dan patuh terhadap hukum dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai negara-bangsa (nation-state) yang beradab dan berkeadaban maju dan modern berdasarkan 5 sila Pancasila dan berbagai pasal dalam UUD 1945.

Kita menilai bahwa selama satu dasawarsa berkuasa regim Mulyono yang sekarang dipertanyakan status keaslian ijazahnya lulusan sekolah dan UGMnya oleh publik, sangatlah memprihatinkan kita WNI yang waras dan eling, yang berotak waras dan berhati nurani bersih dan sehat.

Semoga Allah SWT suatu saat, insyaAllah akan memperlihatkan sebagaimana firmanNya bahwa “yang hak pasti datang, dan bathil itu pasti akan binasa”. Kita hanya bisa menunggu waktu, kapan itu terjadinya ? wallhua’klam bissawab.

Syukron, hatur nuhun dan terima kasih atas atensinya, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan menolong hamba-hambaNya.yang beriman, bertaqwa, gemar berbuat kebajikan dan mempercayai kehidupan akhirats/hari kiamat, agar kita selamat hidup di dunia dan akhirats, Aamiin-3 YRA.*

Gallery and Ecofunworkshop, Kp Wangun Atas Rt 06 Rw 01 Kel.Sindangsari, Botim City, West Java, Jumat, 18 April 2025.###

Wassalam
====✅✅✅
Dr.Ir.H.Apendi Arsyad.MSi (Pendiri dan Dosen Universitas Djuanda Bogor (1986-2024), Dosen LB SPS IPB University, Pendiri dan Ketua Wanhat MPW ICMI Orwilsus Bogor merangkap Wasek Wankar MPP ICMI, pegiat dan pemerhati serta Kritikus Sosial melalui Tulisan-tulisannya di beberapa Media Sosial)

Sekolah Ramah Anak Disandang SDN Ciriung 02 Cibinong

Cibinong | Jurnal Bogor
SDN Ciriung 02 Cibinong kembali meraih prestasi di tingkat Kabupaten Bogor dengan meraih predikat Sekolah Ramah anak (SRA). Sekolah ini pun terpilih mewakili satuan pendidikan tingkat SD.

“Alhamdulillah ya, kami memang berupaya agar ada pemenuhan hak anak di sekolah kami,” ujar Kepala Sekolah SDN Ciriung 02 Eni Minarni dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

Dengan predikat SRA, SDN Ciriung 02 akan menjadi salah satu lokus Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Bogor pada 29 April 2025 mendatang, dimana evaluasi KLA di satuan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Seperti diketahui, upaya pemenuhan dan perlindungan anak di daerah dilakukan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yaitu sistem pembangunan berbasis anak yang dilakukan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pengukuran KLA menggunakan 24 indikator yang mencerminkan pemenuhan hak dan perlindungan anakdari aspek kelembagaan dan 5 klaster sustansi Konvensi Hak Anak.

Salah satu dari klaster tersebut adalah mengenai “Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya” yang diukur melalui tiga indikator dan salah satu indikatornya adalah “Satuan Pendidikan Ramah Anak” SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.

Selain dapat mengurangi menekan persentase anak yang tidak bersekolah, SRA juga merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi di sekolah.

Ada 4 hal yang menjadi konsep SRA, yaitu mengubah pendekatan atau paradigma kepada peserta didik dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak, memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari hari di satuan pendidikan, memastikan orang dewasa di satuan pendidikan terlibat penuh dalam melindungi anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan; dan memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA.

(yev)

Megamendung Berantas Sampah di Desa-desa

Megamendung | Jurnal Bogor
Keberadaan sampah di setiap desa kini mendapat perhatian khusus Camat Megamendung Ridwan. Pada pekan ini pihak kecamatan bersama pemerintah desa melakukan penanganan terhadap sampah yang selama ini menjadi perhatian publik.

Camat Megamendung bahkan turun langsung dalam upaya pembersihan sampah-sampah. Adanya langkah yang dilakukan pihak kecamatan itu, disambut positif pemerintahan desa.

“Iya Megamendung harus bersih dari sampah. Desa-desa di kita harus melakukan penanganan terhadap sampah. Terlebih, wilayah kita merupakan kawasan wisata yang harus memperlihatkan kebersihan lingkungannya,” tegas Camat Ridwan.

Tidak hanya camat yang mengawasi dan mewajibkan desa-desa harus bersih dari sampah, juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menyoroti hal tersebut.

Bahkan, Gubernur menyatakan tidak main-main karena akan menyetop bantuan ke desa yang jorok atau tidak peduli terhadap penanganan sampah.

“Lingkungan desanya harus bersih dari sampah. Jika ada desa yang tidak peduli terhadap penanganan sampahnya, kita tidak akan segan-segan menyetop segala bentuk bantuan kepada desa tesebut,” tegas Gubernur.

(Dadang Supriatna)

KWP Akan Terus Perjuangkan Warga Naringgul

Cisarua | Jurnal Bogor
Kerukunan Warga Puncak (KWP) yang merupakan warga asli Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, bertekad akan terus memperjuangkan warga yang berada di Blok Naringgul, Desa Tugu Utara dari cengkraman pihak PTPN Regional 1 dan 2 yang terus berusaha untuk mengambil lahan yang sudah puluhan tahun didiami oleh masyarakat disana.

Langkahnya yang akan dilakukan KWP, dalam waktu dekat mereka akan melakukan pertemuan dengan pihak PTPN.

Hal ini dilakukannya untuk mencari solusi terbaik sebagai jalan keluar perseteruan antara warga Naringgul dan pihak PTPN yang mengklaim lahan pemukiman di Kampung Naringgul masuk ploting perkebunan.

Sekretaris KWP Dede Rahmat menyatakan, keberadaan warga di Naringgul sudah turun temurun mendiami tempat tersebut sejak zaman Belanda.

“Ada historis tentang keberadaan warga Kampung Naringgul yang lahannya diklaim oleh pihak perkebunan. Kita akan perjuangkan hak-hak mereka keberadaan mereka disana. Warga setempat atau warga yang lemah jangan dibinasakan begitu saja. Jangan rakyat kecil dijadikan tumbal kepada para pengusaha. Untuk ini kami KWP akan melakukan duduk bersama dengan pihak perkebunan untuk kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan didapatkan keputusan yang tidak merugikan bagi masyarakat Naringgul,” pungkas Dede Rakhmat.

(Dadang Supriatna)

Jalan Tol di Puncak Solusi Terakhir Atasi Kemacetan

Cisarua | Jurnal Bogor
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Mulyadi menyatakan komitmennya untuk mengusulkan pembangunan jalan tol sebagai solusi terakhir untuk mengatasi kemacetan di jalur Puncak.

Hal ini disampaikan saat kegiatan reses di Megamendung, Rabu (16/4/2025), yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat setempat.

“Saya selalu fokus menyuarakan apa yang menjadi persoalan-persoalan itu, terkait masalah kemacetan jalur Puncak. Solusi terakhir adalah pembangunan tol Puncak, itupun harus komprehensif terkait kajiannya, karena menyangkut alam,” ujar Mulyadi.

Camat Megamendung, Ridwan, mengungkapkan bahwa kemacetan di jalur Puncak telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Pasalnya, kemacetan yang berkepanjangan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga melemahkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor pariwisata dan perdagangan lokal.

“Seperti pada tahun baru 2025, perekonomian mati total, dan sangat berdampak pada kehidupan warga Megamendung,” jelas Ridwan.

Sementara tokoh pemuda sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Muhsin, menyoroti masalah lain yang turut memengaruhi kawasan Puncak, yaitu alih fungsi lahan dan konflik lahan pertanian.

“Itu adalah masalah klasik yang sejak dulu belum juga terselesaikan. Kami meminta agar bapak dewan bisa menyuarakan masalah tersebut agar pemerintah bisa mengambil langkah konkret atas penyelesaian persoalan tersebut,” tandas Muhsin.

Usulan pembangunan tol Puncak diharapkan tidak hanya menjadi solusi untuk mengurai kemacetan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Selain itu, penyelesaian masalah alih fungsi lahan dan konflik pertanian menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

(Dadang Supriatna)

Percepat Program Cetak Sawah, Kementan Siapkan Lahan 800 Ha di Kabupaten Rejang Lebong

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengakselerasi upaya swasembada pangan nasional melalui program cetak sawah rakyat tahun anggaran 2025. Dalam rapat koordinasi percepatan cetak sawah yang digelar Kamis (17/4/2025) di Jakarta, Kementan menetapkan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai salah satu daerah prioritas dengan alokasi lahan mencapai 800 hektar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa cetak sawah merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran untuk menjamin ketersediaan pangan, energi, dan air secara berdaulat.

“Kami menyiapkan program cetak sawah rakyat sebagai langkah strategis membuka lahan produktif baru di daerah-daerah yang memiliki potensi, baik dari aspek ketersediaan air maupun kesesuaian lahan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan Indonesia,” ujar Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Amran juga menginstruksikan percepatan penyusunan dokumen survei investigasi desain (SID) yang menjadi dasar pelaksanaan fisik di lapangan. Kementan pun menggandeng berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, hingga petani setempat untuk memastikan kesiapan data dan legalitas lahan.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa percepatan cetak sawah juga menjadi momentum penguatan kapasitas SDM pertanian di daerah.

“Cetak sawah bukan hanya soal membuka lahan, tapi juga penguatan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Penyuluh, petani, dan kelembagaan tani harus dilibatkan secara aktif. Di Bengkulu, kami juga akan memperkuat peran Brigade Pangan sebagai penggerak utama di lapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP), Sukim Supandi, yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan di Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa Rejang Lebong telah siap untuk memulai tahapan SID.

“Dari 800 hektar yang diusulkan, sekitar 793 hektar telah memenuhi syarat spasial dan teknis. Kami akan kawal proses SID bersama Universitas Bengkulu dan pemerintah daerah agar konstruksi bisa dimulai tepat waktu dan target tanam Agustus dapat tercapai,” ungkap Sukim.

Ia juga memastikan bahwa BBPMKP sebagai pelaksana penugasan akan mendampingi secara menyeluruh dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. “Kita tidak ingin program ini hanya jadi proyek sesaat. Maka penting adanya sinergi pusat-daerah, dukungan petani, dan pengawalan intensif agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” imbuhnya.

Program cetak sawah ini akan dilaksanakan di Desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, melibatkan 12 kelompok tani dan 310 petani. Selain Bengkulu, Kementan juga mengidentifikasi provinsi lain yang berpotensi dikembangkan melalui model serupa, sebagai bagian dari upaya menuju swasembada pangan nasional 2027.

(Restu/humas/