Waspadai Ijon Proyek Atas Nama Pendopo Bupati

jurnalinspirasi.co.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menjadi alarm tanda bahaya bagi para pejabat daerah, khususnya di Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok.

OTT Bupati Bekasi yang disebut-sebut sebagai salah satu kepala daerah kesayangan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi itu, menunjukan bahwa tidak ada satupun pejabat negara yang kebal hukum, termasuk orang yang dekat kekuasaan saat ini.

Demikian diungkapkan pengacara publik dari Majelis Hukum dan HAM Pengurus Daerah Muhammadiyah Bekasi, Arie Tuanggoro kepada Jurnal Bogor, Minggu (21/12/2025).

“OTT KPK di Bekasi adalah contoh nyata tidak ada satupun kepala daerah yang kebal hukum apalagi korupsi. OTT Bupati Bekasi adalah alarm buat kepala daerah manapun khususnya di sekitar halaman rumah Presiden Prabowo,” tegas Arie Tuanggoro melalui sambungan telepon.

Arie menjelaskan, praktik ijon proyek dengan penghubung atau pengepul uang dari ratusan paket proyek di pemerintah daerah sudah terendus setahun terakhir oleh KPK. Tidak hanya di Bekasi, pat gulipat proyek tak menutup kemungkinan  terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Bahkan, aroma ijon proyek APBD ini sudah mulai terendus.

“Hati-hati tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Bau busuk yang ditutupi akan tetap terendus seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor setahun terakhir, jangan dikira KPK tidak tahu dan tutup mata atau bahkan ada pihak yang merasa bisa menyumpal KPK atau oenegak hukum lain,” tegas pengacara yang kerap kali beracara di PN Cibinong.

Ia menceritakan, praktik yang terlalu kentara, vulgar dan terkesan menantang akan memperburuk situasi. Bau busuk akan semakin meluas bahkan hingga ke dalam mimpi di sela kebiasaan tidur sejenak kepala daerah.

“Kami ketahui kepala daerah letih dan lelah bekerja untuk menyukseskan program Presiden Prabowo di daerah tapi jangan sampai praktik busuk ijon proyek di Bekasi masuk ke Bogor dan Depok yang bisa membawa mimpi buruk di jam tidur yang cuma sebentar,” tandas pengacara publik yang berkantor di Bogor.

Adapun Tb Nasrul Ibnu HARI, Ketua BPD Gapensi Jawa Barat mengingatkan agar peristiwa OTT di Kabupaten Bekasi jangan sampai terjadi di Bogor baik di kota dan di kabupaten.

“Sebagai Ketua Gapensi Jawa Barat saya mengimbau kepada seluruh pengurus dan anggota, jangan sampai apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi terulang di kota dan kabupaten lain di Jawa Barat, khususnya di kabupaten Bogor,” ujar pengusaha senior di Jawa Barat ini.

Tb Nasrul mengakui bahwa proyek itu ada mekanisme yang berjalan secara aturan undang-undang dan peraturan teknis lainnya.

“Kan ada aturan-aturan teknis yang mengatur lelang proyek. Ada tawaran yang lebih baik, belum tentu harga terendah harus dimenangkan tapi kan bisa dilihat dari metode pengerjaan agar kualitas lebih baik. Jadi ada banyak hal yang diatur,” ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jawa Barat.

Nasrul mengaku lebih memilih persaingan kompetitif pada kualitas pekerjaan konstruksi daripada bantingan harga nilai proyek.

“Daripada banting-bantingan harga ya, sebaiknya kita mendorong agar tercipta kompetisi yang sehat terutama menjaga kualitas pekerjaan yang lebih bagus, kuat dan lama,” pungkas Tb. Nasrul.

(Arihta U.Surbakti)