31.5 C
Bogor
Sunday, March 29, 2026

Buy now

spot_img
Home Blog Page 27

Presiden Prabowo Tetapkan Swasembada Pangan Sebagai Agenda Strategis Tiga Tahun Kedepan

0

Malang | Jurnal Bogor
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan optimisme pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional secara menyeluruh dalam waktu tiga tahun ke depan. Keyakinan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Mujahadah Kubro 1 Abad Nahdlatul Ulama di Malang, Jawa Timur, Minggu (8/2/2026).

Presiden menyampaikan bahwa kedaulatan pangan menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Pemerintah, kata Presiden, tidak hanya menargetkan peningkatan produksi, tetapi juga memastikan seluruh ekosistem pertanian berjalan adil dan berpihak kepada petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Dalam konteks tersebut, Presiden menekankan langkah strategis pemerintah dalam membenahi tata kelola pupuk nasional. Pengambilalihan kendali distribusi pupuk dilakukan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan harga bagi petani di seluruh Indonesia.

“Pemeritah sudah buktikan, begitu kita ambil alih pemerintahan, kita bisa menjamin pupuk sampai ke semua petani, dengan adil, dan dengan cukup, dan dengan harga yang kita turunkan” kata Presiden.

Kebijakan tersebut turut menopang peningkatan kinerja produksi pangan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun 2024. Capaian ini sejalan dengan proyeksi FAO dan USDA yang memperkirakan produksi beras Indonesia berada di kisaran 34,6 juta ton, sekaligus menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN.

Peningkatan produksi tersebut berdampak langsung pada penguatan cadangan pangan nasional. Presiden Prabowo menyampaikan rasa syukur atas capaian stok beras nasional yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

“Alhamdulillah pertama kali dalam sejarah republik kita cadangan beras kita di gudang-gudang kita yang tertinggi selama sejarah republik Indonesia” pungkasnya

Sepanjang 2025, stok beras Bulog tercatat mencapai 3,25 juta ton dan bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton pada Juni 2025, tertinggi sepanjang sejarah. Memasuki awal 2026, stok beras yang dikuasai pemerintah dan masyarakat tercatat mencapai 12,53 juta ton, meningkat 49,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan semakin kuatnya fondasi ketahanan pangan nasional.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase penting dalam perjalanan swasembada pangan. Keberhasilan swasembada beras menjadi pijakan untuk melangkah menuju kemandirian komoditas pangan strategis lainnya.

“Sejak 31 desember 2025 Indonesia sekarang swasembada beras dan Insya Allah sebentar lagi swasembada jagung dan Insya Allah dalam tiga tahun lagi kita akan swasembada pangan semuanya.” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja produksi jagung nasional juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan angka tetap Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, produksi jagung pipilan kering kadar air 14 persen sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai 16,16 juta ton, meningkat 6,74 persen dibandingkan tahun 2024. BPS juga memproyeksikan potensi produksi jagung pada periode Januari–Maret 2026 mencapai 4,94 juta ton, naik 4,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain meningkatkan produksi, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan sektor pangan adalah memastikan keterjangkauan harga bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah bertekad menjaga stabilitas harga pangan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kita bertekad menurunkan harga pangan untuk seluruh rakyat Indonesia” imbuh Presiden.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen Kementerian Pertanian untuk terus memperkuat fondasi produksi pangan nasional.

Menurutnya, capaian swasembada yang telah diraih dan target swasembada pangan menyeluruh dalam tiga tahun ke depan merupakan hasil dari kerja kolektif yang berbasis pada kebijakan pro-petani dan penguatan produksi dari hulu hingga hilir.

“Bapak Presiden Prabowo memberikan arahan yang sangat jelas dan tegas bahwa pangan adalah prioritas nasional. Kami memastikan seluruh kebijakan produksi, distribusi, hingga pendampingan petani berjalan sejalan dengan arahan tersebut, agar swasembada pangan dapat kita jaga secara berkelanjutan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” ujar Mentan Amran.

(restu/bbpmkp)

Langgar Kode Etik, Ketua KPU Kota Bogor Dipecat

0

Bogor | Jurnal Bogor

Ketua KPU Kota Bogor, Muhammad Habibi diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Putusan ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

​Majelis DKPP menyatakan bahwa Muhammad Habibi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Majelis juga menegaskan, pihak pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah dalam mengajukan aduan ini, serta DKPP berwenang penuh untuk mengadili perkara tersebut.

​”Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Muhammad Habibi selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota Bogor terhitung sejak putusan ini dibacakan,” demikian bunyi petikan putusan yang dibacakan majelis hakim.

​Selain sanksi pemecatan, DKPP dalam amar putusannya juga memerintahkan dua poin utama kepada instansi terkait. Pertama, KPU RI diinstruksikan untuk melaksanakan putusan ini paling lambat tujuh hari setelah dibacakan.

Kedua, Bawaslu diinstruksikan untuk mengawasi pelaksanaan proses pemberhentian tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

** Fredy Kristianto

Polsek Ciomas Cek Dugaan Toko Obat Jual Obat Keras di Ciapus, Hasilnya Nihil

0

Ciomas | Jurnal Bogor – Menindaklanjuti informasi dari media daring terkait dugaan penjualan obat-obatan keras di wilayah Kecamatan Ciomas, jajaran Polsek Ciomas melakukan pengecekan ke sebuah toko obat yang berlokasi di Jalan Babakan Ciomas–Cibinong No. 92, RT 02/RW 02, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Ciomas AKP Hendra Kurnia mengatakan, pengecekan dilakukan pada Minggu, 8 Februari 2026, sekitar pukul 17.00 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 19.53 WIB. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Panit Reskrim Polsek Ciomas, Ipda Reza Anugrah, bersama sejumlah personel.

Menurut AKP Hendra Kurnia, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi yang beredar di media online mengenai dugaan adanya penjualan obat keras, khususnya jenis pregabalin, di lokasi tersebut.

“Hasil pengecekan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya aktivitas jual beli obat-obatan keras jenis pregabalin. Pengecekan dilakukan sebanyak dua kali,” ujar AKP Hendra Kurnia, Senin (9/2/2026).

Ia menegaskan, Polsek Ciomas tetap berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan dan informasi dari masyarakat maupun media terkait dugaan peredaran obat-obatan keras tanpa izin di wilayah hukumnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Dokumentasi kegiatan pengecekan turut dilampirkan sebagai bagian dari laporan petugas di lapangan. Yudi

Lapangan SDN Sukaluyu 2 Masih Tanah, Kegiatan Upacara Kerap Terganggu

0

Tamansari | Jurnal Bogor – Kondisi sarana prasarana di SDN Sukaluyu 2, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, masih membutuhkan perhatian. Lapangan sekolah yang digunakan untuk kegiatan upacara dan olahraga hingga kini masih berupa tanah dan belum diplester.

Pantauan di lokasi menunjukkan, lapangan menjadi licin dan becek saat hujan turun. Kondisi tersebut kerap mengganggu pelaksanaan upacara bendera serta aktivitas siswa di luar kelas.

Kepala SDN Sukaluyu 2, Adang Rohendi, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan, hingga saat ini lapangan sekolah masih berupa tanah sehingga pada musim hujan sulit digunakan.

“Lapangan memang belum diplester dan masih tanah. Apalagi sekarang musim hujan, jadi terlihat becek,” ujar Adang, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, lapangan juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga siswa. Meski anak-anak tetap antusias mengikuti kegiatan, kondisi lapangan yang berlumpur dinilai kurang mendukung kenyamanan dan keselamatan.

“Kadang-kadang lapangan dipakai untuk olahraga. Anak-anak tetap senang bermain, meskipun harus kotor saat main bola,” katanya.

Pihak sekolah berharap adanya perhatian dan bantuan dari instansi terkait agar lapangan SDN Sukaluyu 2 dapat segera diperbaiki, sehingga kegiatan upacara dan olahraga dapat berlangsung lebih nyaman dan aman bagi para siswa. Yudi

Tangis Haru Warnai Pengumuman Pemenang Bangun Rumah Gratis untuk Tukang Bangunan di Indonesia

0

Jakarta | Jurnal Bogor
Kabar baik bagi para pekerja sektor informal, khususnya bidang konstruksi. Bantuan renovasi rumah gratis untuk tukang bangunan, “Bangun Rumah Tukangku” memasuki tahap pembangunan mulai bulan ini.

Inisiatif sosial ini hadir sebagai jawaban atas ironi yang sering terjadi di lapangan: banyak tukang bangunan yang puluhan tahun mendirikan rumah kokoh untuk orang lain, namun justru tinggal di hunian yang kurang layak bersama keluarganya.

Kepedulian terhadap realitas inilah yang kemudian digagas oleh Semen Tiga Roda. Setelah melalui proses seleksi ketat terhadap 625 rekomendasi masyarakat dan survei langsung ke berbagai pelosok daerah Indonesia, 32 pemenang pun telah ditentukan.

Proses pembangunan ini dijadwalkan berlangsung bertahap di berbagai wilayah Indonesia, mulai akhir Februari hingga awal Juli 2026 dari Medan sampai Makassar.

“Rumah saya kondisinya bocor semua. Alhamdulillah, saya bersyukur dan merasa beruntung sekali terpilih sebagai pemenang. Terima kasih Semen Tiga Roda, semoga rumah ini bisa saya tempati dengan layak bersama anak-anak,” ungkap Ibu Susi (51) dengan mata berkaca-kaca, sembari menceritakan anak lelakinya, Arjuna (23), yang kini meneruskan jejak almarhum ayahnya sebagai tukang bangunan di Sidoarjo.

Realisasi inisiatif sosial berskala nasional ini juga dapat terlaksana berkat kolaborasi kokoh antara Semen Tiga Roda dengan para mitra bisnis Indocement. Sinergi ini memastikan proses renovasi bagi para pemenang di seluruh lokasi dapat berjalan lancar dengan standar kualitas terbaik.

Menanggapi dimulainya proses pembangunan ini, Direktur Semen Tiga Roda, Troy D. Saputro, menegaskan komitmen perusahaan.

“Ini adalah bentuk rasa terima kasih dari kami untuk pahlawan konstruksi Indonesia, para tukang bangunan. Kami ingin mewujudkan harapan mereka yang sudah membangun rumah banyak orang, bisa merasakan kenyamanan rumah milik sendiri.”

Langkah nyata ini dapat menjadi angin segar bagi pemberdayaan pekerja sektor informal di tanah air. Upaya memanusiakan profesi tukang bangunan dengan
memberikan rumah layak tak hanya berdampak pada fisik bangunan semata, namun juga mengangkat martabat dan kesejahteraan keluarga sang ujung tombak pembangunan bangsa.

Publik dapat mengikuti perjalanan transformasi rumah para tukang bangunan dan progres pembangunan rumah gratis ini melalui kanal media sosial resmi @SemenTigaRoda.

(Dedi/rls)

Bisnis Tanah Kavling Merajalela di Puncak, Banjir Terus Mengancam

0

Cisarua | Jurnal Bogor
Dalam kurun waktu satu tahun ini, bisnis tanah kavling di Cisarua dan Megamendung, Kabupaten Bogor terus berkembang pesat. Para pengusaha tanah berani membeli atau membebaskan tanah masyarakat setempat. Mulai pembebasan pesawahan hingga ke tanah kering yang berada di perbukitan. Yang terpantau, di Megamendung adalah Desa Kuta yang cukup mendominasi. Beberapa kawasan perbukitan kini tengah ditata untuk dijadikan tanah kavling.

Begitu juga di Kecamatan Cisarua, hampir di setiap desa terdapat kavling-kavling tanah yang tengah dipasarkan. Dengan dikavling itu, harga tanahnya mengalami kenaikan hingga 200 persen dari harga pasaran sebelumnya.

“Sebelum dibuat kavling, harga tanahnya 500 sampai 700 ribu per meter. Tetapi, jika sudah kavling seperti ini bisa mencapai dua jutaan satu meternya. Pembelinya didominasi oleh orang orang Jakarta. Kalau warga lokal mikir dulu untuk membeli kavling, ” ujar Surahman, salah seorang warga Cisarua.

Tren bisnis kavling di wilayah Puncak secara nyata menyiasati model perumahan. Karena untuk perumahan di wilayah Puncak dilarang oleh Pemkab Bogor.

“Di Puncak tidak boleh ada perubahan, tetapi kini marak model kavling. Dan kita dari Tata Bangunan Ciawi terus melakukan pengawasan. Untuk tindakannya, selama tanahnya masih kosong, kami belum berani negur. Tetapi jika sudah ada aktivitas pembangunan baru kita lakukan tindakan, ” tandas Asep, petugas pengawas TTB Ciawi.

Sementara itu, dampak dari maraknya bisnis kavling ini, lingkungan di kawasan Puncak dimana ruang terbuka hijaunya semakin sempit. Hal ini menyebabkan, jika turun hujan volume air di kali-kali dan sungai cepat sekali meluap.

“Setelah berdirinya vila-vila di tanah kavling, jika hujan selalu besar airnya. Di saat seperti itu, kita harus siaga mengawasi saluran air takut tersumbat. Karena, jika tersumbat bisa-bisa banjir ke pemukiman warga, ” pungkas Abah, warga Kuta.

** Dadang Supriatna

Indonesia – Australia Perkuat Kemitraan Strategis Sektor Pertanian

0

Jakarta | Jurnal Bogor
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara khusus mengundang Pemerintah Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Undangan tersebut disampaikan Presiden saat menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/2/2026), dalam rangka memperdalam kemitraan strategis kedua negara.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama kerja sama Indonesia–Australia, mengingat kedua negara memiliki posisi geografis yang berdekatan serta potensi yang saling melengkapi, baik dari sisi sumber daya, teknologi, maupun sistem produksi dan distribusi pangan.

“Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita membangun hubungan tersebut saling percaya,” ujar Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya bersama Perdana Menteri Albanese membahas berbagai agenda prioritas bersama, dengan fokus pada penguatan kolaborasi ekonomi yang berdampak langsung bagi kepentingan rakyat kedua negara, khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

“Saya dan Perdana Menteri Albanese saling membahas berbagai agenda prioritas bersama. Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa penguatan kerja sama pertanian tersebut sejalan dengan kebijakan strategis nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Pada Januari 2026 lalu, Presiden telah mengumumkan capaian swasembada pangan Indonesia sebagai tonggak penting dalam memperkuat kemandirian bangsa serta memastikan keberlanjutan ketahanan pangan nasional di tengah tantangan global.

Selain itu Presiden Prabowo juga membuka peluang kerja sama investasi yang lebih luas di sektor hilirisasi dan mineral kritis sebagai bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional. Indonesia mengundang Australia untuk berinvestasi dalam pengolahan sumber daya mineral strategis di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Danantara sebagai entitas investasi strategis nasional untuk berperan aktif dalam memperkuat kerja sama tersebut.

“Danantara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan berbagai bentuk kemitraan lainnya,” tegas Presiden.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dan Australia untuk terus memperkuat kemitraan strategis yang dilandasi kepercayaan dan kepentingan bersama, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, penguatan industri hulu-hilir, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan bagi kedua negara.

(restu/bbpmkp)

BPS Catat Lonjakan Potensi Produksi Beras Awal 2026, Naik 15,79 Persen

0

Jakarta | Jurnal Bogor
Badan Pusat Statistik (BPS) menggarisbawahi potensi peningkatan signifikan produksi beras nasional pada awal tahun 2026. Berdasarkan rilis resmi BPS pada 2 Februari 2026, potensi produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 15,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan kondisi pertanaman padi yang relatif kondusif serta proyeksi panen yang cukup kuat di berbagai sentra produksi.

“Potensi produksi beras khusus untuk potensi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026 diperkirakan ya mencapai 10,16 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,39 juta ton atau 15,79% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.” kata Ateng

Ateng juga menyampaikan bahwa secara kumulatif, kinerja produksi beras sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif.

“Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Desember tahun 2025 itu mencapai 34,69 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 4,07 juta ton atau 13,29% meningkatnya jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024.”

Seiring dengan meningkatnya potensi produksi beras, BPS juga mencatat adanya kenaikan pada potensi produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada awal tahun 2026.

“Potensi produksi padi gabah kering giling (GKG). Potensi produksi padi pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2026 diperkirakan mencapai 17,65 juta ton GKG atau mengalami peningkatan 2,41 juta ton GKG atau meningkat sebesar 15,80% jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya.” imbuh Ateng.

Kinerja produksi padi GKG sepanjang tahun 2025 pun menunjukkan pertumbuhan yang sejalan dengan peningkatan produksi beras.

“Produksi padi sepanjang Januari sampai dengan Desember tahun 2025 tercatat 60,21 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 7,06 juta ton GKG setara dengan peningkatan 13,29% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024.”

Selain produksi, BPS turut mencatat proyeksi kenaikan luas panen padi pada periode Januari hingga Maret 2026.

“Potensi luas panen padi Januari sampai dengan Maret 2026, Diperkirakan mencapai 3,28 juta hektar atau mengalami peningkatan sebesar 0,44 juta hektar atau 15,32% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.” paparnya.

Secara tahunan, luas panen padi sepanjang 2025 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Luas panen padi sepanjang Januari sampai dengan Desember tahun 2025 yaitu totalnya mencapai 11,32 juta hektar atau meningkat 1,27 juta hektar atau 12,69% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.”

BPS juga mencatat peningkatan produktivitas padi nasional sepanjang 2025 dalam kualitas gabah kering panen (GKP).

“Angka produktivitas padi pada tahun 2025 dalam kualitas gabah kering panen atau GKP rata-rata produktivitas padi nasional tahun 2025 mencapai 63,55 kuintal per hektar atau mengalami peningkatan sebesar 0,34 kuintal per hektar atau 0,53% dibandingkan dengan tahun 2024.” sebut Ateng.

Demikian juga untuk peningkatan produktivitas gabah kering giling (GKG), Ateng menyebut terdapat kenaikan angka capaian tersebut dibanding dengan tahun sebelumnya.

“Gabah kering giling GKG-nya rata-rata produktivitas di tahun 2025 diperkirakan mencapai 53,18 kuintal per hektarnya atau mengalami peningkatan sebesar 0,28 kuintal per hektar atau 0,54% jika dibandingkan tahun 2024 yang lalu.” jelasnya.

Hasil amatan Survei Kerangka Sampel Area (KSA) pada Desember 2025 menunjukkan mayoritas lahan pertanian berada pada fase ditanami padi. Mayoritas lahan berada pada fase standing crop sebesar 47,33%, dengan proyeksi tanaman padi pada fase generatif diperkirakan akan dipanen dengan akumulasi perhitungan dalam satu bulan ke depannya, fase vegetatif akhir dengan akumulasi perhitungan dalam dua bulan, dan fase vegetatif awal dengan akumulasi perhitungan dalam tiga bulan ke depan.

Secara spasial, potensi panen Januari hingga Maret 2026 terkonsentrasi di sejumlah provinsi utama. Di Pulau Jawa, potensi besar berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Di luar Jawa, potensi panen terdapat di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, serta Nusa Tenggara Barat.

Pada tingkat kabupaten/kota, potensi panen relatif besar di antaranya Cianjur, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, dan Subang di Jawa Barat; Grobogan, Demak, Cilacap, dan Blora di Jawa Tengah; Bojonegoro dan Lamongan di Jawa Timur; Lebak, Pandeglang, dan Serang di Banten; Banyuasin, Ogan Komering Ilir, OKU Timur, dan Lampung Tengah di Sumatera; serta Sambas di Kalimantan Barat.

(restu/bbpmkp)

Percepat Pengendalian PMK, Kementan Gelontorkan 151 Ribu Dosis Vaksin untuk Jawa Barat

0

Subang | Jurnal Bogor
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melalui akselerasi vaksinasi ternak secara masif dan terukur. Sebanyak 151 ribu dosis vaksin digelontorkan untuk Provinsi Jawa Barat di tahun 2026 sebagai upaya melindungi ternak, menekan risiko penularan, serta menjaga keberlanjutan sektor peternakan.

Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian menargetkan distribusi 4 juta dosis vaksin PMK secara nasional sepanjang tahun 2026. Dari total tersebut, sebanyak 80 persen dialokasikan untuk zona pemberantasan, 15 persen untuk zona pengendalian, dan 5 persen disiapkan sebagai stok cadangan guna merespons cepat apabila muncul kasus baru di daerah.

Untuk Jawa Barat, Kementan mengalokasikan 151 ribu dosis vaksin PMK di tahun 2026. Alokasi ini dibagi ke dalam dua periode, yakni Januari-Maret dan Juli-Agustus dengan masing-masing sebanyak 75.500 dosis. Pada pengiriman Januari, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis vaksin, sementara sisa alokasi akan didistribusikan secara bertahap.

“Pada Januari, Jawa Barat telah menerima 60.000 dosis vaksin PMK, sedangkan keseluruhan sisanya akan didistribusikan pada pengiriman berikutnya. Selanjutnya, alokasi vaksin untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat akan dikoordinasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,” kata Hendra dalam kegiatan Kolaborasi dan Akselerasi Vaksinasi PMK di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026) lalu.

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika kasus PMK yang ditemukan di sejumlah wilayah. Berdasarkan data pemantauan hingga 1 Februari 2026, tercatat 16 kejadian PMK dengan total 177 kasus di Jawa Barat. Kondisi tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai salah satu wilayah prioritas pengendalian, mengingat tingginya populasi ternak serta intensitas lalu lintas ternak antarwilayah.

Hendra juga mengingatkan pelaksanaan vaksinasi harus selalu disertai dengan penerapan biosekuriti secara konsisten. Biosekuriti berperan penting dalam mencegah masuk dan menyebarnya virus melalui manusia, peralatan, kendaraan, maupun lalu lintas ternak.

“Vaksinasi dan biosekuriti merupakan satu kesatuan dalam memutus rantai penularan PMK. Oleh karena itu, upaya vaksinasi harus dibarengi dengan penerapan biosekuriti yang disiplin dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Subang yang diwakili oleh Sekda Kab. Subang, Asep Nuroni, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian serta para peternak yang aktif berpartisipasi dalam program vaksinasi PMK. Ia menegaskan pentingnya sikap kooperatif dari seluruh pihak dalam menghadapi PMK, mengingat pengendalian penyakit ini memerlukan keterlibatan bersama.

“Pengendalian PMK harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, para peternak melibatkan peran swasta, asosiasi peternakan dan kedokteran hewan, serta perguruan tinggi. Jika kita kompak, saya yakin Jawa Barat mampu menekan kasus PMK dan melindungi ternak kita. Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus mendukung percepatan vaksinasi serta penguatan biosekuriti di lapangan,” pungkas Asep.

Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) sebagai langkah konkret pengendalian wabah di berbagai daerah.

“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia. Alhamdulillah tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Mentan.

Ia menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian diminta tetap bergerak cepat dan siaga menghadapi potensi penyebaran PMK. Kewaspadaan, katanya, harus terus dijaga agar upaya pengendalian yang telah dilakukan tetap konsisten dan tidak melemah.

Melalui program vaksinasi ini, pemerintah berharap penyebaran PMK dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, petugas lapangan, dan peternak menjadi kunci agar pengendalian PMK berjalan efektif dan berkelanjutan.

(restu/bbpmkp)

Perkuat Swasembada Protein Nasional, Pemerintah Mulai Hilirisasi Ayam Terintegrasi di 6 Daerah

0

Malang | Jurnal Bogor
Pemerintah memperkuat fondasi swasembada protein nasional melalui pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di berbagai wilayah Indonesia. Langkah strategis ini ditandai dengan Groundbreaking Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I di enam titik oleh Danantara pada Jumat (6/2/2026).

Program hilirisasi ini diinisiasi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai langkah antisipatif negara untuk memastikan ketersediaan pasokan daging ayam dan telur yang aman, berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat, seiring meningkatnya kebutuhan nasional, khususnya untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski Indonesia secara teknis telah mencapai swasembada daging dan telur ayam, pemerintah menilai penguatan struktur pasokan perlu diperkuat seiring lonjakan permintaan MBG. Kebutuhan tambahan untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa hilirisasi ayam merupakan pembangunan ekosistem perunggasan nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia menekankan bahwa Kementerian Pertanian mendukung penuh program hilirisasi sebagai instrumen pemerataan produksi antarwilayah, stabilisasi harga, serta kepastian pasokan daging ayam dan telur, khususnya untuk menopang pelaksanaan MBG secara berkelanjutan.

“Hilirisasi ayam terintegrasi ini merupakan inisiatif langsung Bapak Menteri Pertanian sebagai langkah strategis negara untuk memastikan swasembada protein berjalan berkelanjutan, merata, dan berpihak pada peternak rakyat,” kata Agung pada Groundbreaking Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I Danantara yang diselenggarakan secara hybrid di Malang, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, ekosistem yang dibangun mencakup penguatan pembibitan ayam dari hulu (GPS, PS, FS), pengembangan pakan berbasis bahan baku dalam negeri, peningkatan kesehatan hewan, pembangunan rumah potong hewan unggas (RPHU) dan cold chain, pengolahan daging dan telur, hingga logistik dan pemasaran.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menyiapkan dukungan investasi sekitar Rp20 triliun melalui Danantara. Selain itu, akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp50 triliun disiapkan bagi peternak dan koperasi, termasuk melalui skema Koperasi Desa Merah Putih.

Direktur Utama ID Food, Gimoyo, menyampaikan bahwa BUMN pangan akan berperan menyerap hasil produksi peternak rakyat sekaligus menjaga keseimbangan pasar. Pada tahap awal, pengembangan dilakukan di enam lokasi, yaitu Jawa Timur (Malang), Sulawesi Selatan (Bone), Gorontalo (Gorontalo Utara), Kalimantan Timur (Paser), Nusa Tenggara Barat (Sumbawa), dan Lampung (Lampung Selatan), sebagai bagian dari rencana pengembangan nasional di 30 titik.

Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa Danantara saat ini mendukung enam proyek hilirisasi strategis dengan nilai investasi sekitar 7 miliar USD yang seluruhnya menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Proyek hilirisasi selalu menjadi prioritas Bapak Presiden. Karena itu percepatan terus dilakukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh ekonomi masyarakat,” kata Rosan saat meresmikan Groundbreaking Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi Fase I bersama jajaran.

Melalui proyek hilirisasi ayam terintegrasi ini, pemerintah memproyeksikan tambahan produksi sebesar 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur per tahun. Program ini diperkirakan menciptakan sekitar 1,46 juta lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan bruto peternak hingga Rp81,5 triliun per tahun. Dari sisi sosial, pasokan protein tersebut diharapkan menopang kebutuhan sekitar 82,9 juta penerima manfaat MBG sekaligus berkontribusi menurunkan angka stunting dan kemiskinan.

Dengan percepatan hilirisasi ayam terintegrasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya membangun swasembada protein nasional yang kokoh dan berkeadilan. Sinergi lintas kementerian, BUMN, pemerintah daerah, serta pelibatan aktif peternak rakyat menjadi kunci agar produksi, distribusi, dan keterjangkauan pangan bergizi semakin merata. Langkah ini tidak hanya memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga menjadi fondasi penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan peternak, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan unggul.

(restu/bbpmkp)