Waduh, 451 Titik TPS Rawan Bencana

By

-

January 17, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebut bahwa sebanyak 451 titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan bencana alam.

“Ada 451 titik yang memiliki potensi bencana itu berdasarkan hasil mitigasi BPBD terhadap bencana alam yang terjadi di Kota Bogor dalam kurun waktu dua tahun kebelakang,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatulloh.

Hal itu, kata dia, berdasarkan hasil mitigasi terhadap 2.193 TPS yang mengacu kepada kebencanaan di 6 kecamatan dan 68 kelurahan di Kota Bogor.

Menurutnya, 451 titik itu tersebar di Kota Bogor, diantaranya 115 titik di wilayah Bogor Selatan, 98 di Kecamatan Bogor Barat, 79 di Bogor Utara, 68 di Tanah Sareal, 61 di Bogor Tengah dan 30 titik di Bogor Timur.

“Titik-titik tersebut merupakan wilayah yang berpotensi bencana, misalnya pernah terjadi puting beliung, banjir lintasan dan longsor. Ini menjadi rujukan kami berdasarkan hasil mitigasi yang mengacu pada kejadian bencana dalam kurun waktu dua tahun kebelakang,” jelasnya.

Kata dia, data yang dimiliki BPBD ini pun, akan disebar ke aparatur wilayah mulai camat, lurah, PPK hingga petugas KPPS.

“Sebagai antisipasi pihaknya menyarankan untuk digeser ke tempat yang lebih aman, misalnya ke madrasah maupun sekolah-sekolah,” ucapnya.

Kendati demikian, ia menyebut bahwa hal itu dapat dilakukan jika kondisi cuaca pada saat mendekati hari pencoblosan sedang tidak baik-baik saja.

“Bogor ini salah satu daerah yang memiliki rawan bencana cukup tinggi, dalam setahun saja ada 1.011 kejadian dan ini menjadi rujukan kita. Kemudian prediksi BMKG terkait curah hujan yang cukup tinggi akan terjadi hingga Maret 2024,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Mirip ‘Kolam Ikan’, PUPR Diminta Benahi Terminal Bubulak

By

Redaksi

-

January 17, 2024

jurnalinspirasi.co.id -; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diminta oleh Wali Kota Bima Arya untuk mencari solusi sementara dalam menata kesemrawutan Terminal Bubulak, yang lebih mirip ‘kolam ikan’.

Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Rena Da Frina pun mengaku, telah diinstruksikan Bima untuk meninjau langsung Terminal Bubulak sekaligus merumuskan sejumlah langkah untuk menangani hal itu.

“Terminal Bubulak sebenarnya tupoksi dari Dishub Kota Bogor. Hanya Pak Wali mengarahkan untuk cek ke sana. Apa yang bisa diintervensi oleh PUPR,” ujar Rena, Rabu (17/1).

Menurut dia, berdasarkan pengecekan lapangan, awalnya perbaikan bisa dilakukan seperti pemeliharaan jalan raya. Tetapi, tak memungkinkan lantaran wilayah yang luas dan lintasannya pun parah.

“Terminal Bubulak luas sekali. Kedua, rusaknya itu sudah ke fondasi jalannya, kalau pake hotmix atau aspal, aspalnya itu nggak bisa 5 cm, ya paling 15 cm atau dicor,” katanya.

Rena menegaskan bahwa area terminal dilintasi oleh kendaraan dengan tonase berat. Namun perbaikan dengan metode tersebut setelah dihitung bisa menelan anggaran sekitar Rp10 miliar.

“Iya balik lagi ke penganggaran. Saya juga sudah konfirmasi ke Dishub. Bilang tahun ini tidak ada intervensi di Terminal Bubulak,” katanya.

Kata Rena, Dishub pun sudah melakukan penanganan dengan menambal kasar lubang-lubang menggunakan bebatuan dan material lainnya.

“Kalau kita nunggu anggaran, bertahun-tahun ini tidak diintervensi. Jadi, mungkin salah satu solusi yang bisa PUPR bantu, kami akan cari bongkaran aspal nanti dihancurkan lagi dan padatkan,” bebernya.

Lebih lanjut, sambung dia, upaya penanganan yang dilakukan setidaknya bisa menghilangkan dahulu kondisi lintasan berkubangan yang bertahun-tahun belum ada intervensi tersebut.

“Minimal kubangannya nggak ada. Kasih saya waktu, sebulan dua bulan ini, jelang Maret lah untuk ngumpulin sisa bongkaran aspalnya dulu. Itu solusi sementara dari PUPR,” pungkasnya.* Fredy Kristianto

Buset, Revitalisasi Terminal Bubulak Butuh Rp180 M

By

Redaksi

-

January 17, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Revitalisasi Terminal Bubulak rupanya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor butuh sebesar Rp180 miliar untuk perbaikan tempat itu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Marse Hendra Saputra mengatakan bahwa sejak 2019 pihaknya telah merencanakan perbaikan secara menyeluruh. Bahkan, Dishub telah membuat feasibility study (FS) hingga Detail Engineering Design (DED).

Namun, kata dia, pada 2021 dilakukan peninjauan kembali terhadap rencana penataan atau perbaikan Terminal Bubulak.

“Usulan tersebut kemudian diusulkan pada tahun 2023, dan telah muncul dalam Rencana Kegiatan Perangkat Daerah (RKPD) sebagai tahapan awal. Total anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan mencapai Rp180 miliar,” ujar Marse kepada wartawan, Rabu (17/1).

Menurut dia, walau usulan emplasemen dasar atau pengecoran lintasan dasar senilai Rp23 miliar telah diajukan pada 2023, namun anggarannya belum dapat ditetapkan.

Hal itu, sambungnya, memicu upaya kerjasama dengan pihak ketiga sebagai solusi, mengingat keterbatasan anggaran.

“Jadi tidak ada kegiatan fisik pada tahun 2024, pelayanan tetap diupayakan dengan mencari investor dan pola kerjasama. Dalam upayanya untuk tetap memberikan pelayanan, kami sedang menyusun aturan untuk memungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya rencana menggandeng pihak ketiga, upaya membangun dan mengelola Terminal Bubulak kedepannya dapat berjalan baik sesuai regulasi yang ditentukan.

“Saat ini kami sedang menyusun aturan untuk bisa memuluskan kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi nanti pihak ketiga yang akan coba untuk membangun dan mengelola Terminal Bubulak kedepan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Marse, Dishub telah mengupayakan pengajuan dukungan dari pusat dan DKI Jakarta. Hal itu lantaran, ada segmen penumpang yang menuju DKI Jakarta, meskipun hal ini masih dalam tahap pembahasan.

“Kami sempat mengundang beberapa investor, membahas aturan dan pelaksanaan kerjasama. Kami juga tidak mau disalahkan, jadi kita benarkan dulu aturannya, ada nggak aturan dasar hukumnya. Kemudian pelaksanaannya seperti apa, karena ini menggunakan anggaran pihak ketiga yang harus saling menguntungkan,” ungkapnya.

Kata dia, Dishub kini berfokus pada pelayanan agar masyarakat lebih nyaman menggunakan Terminal Bubulak.* Fredy Kristianto

Oknum ASN Tersandung Kasus Dugaan Aborsi, Begini Respon DPRD

By

Redaksi

-

January 17, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Kasus dugaan aborsi yang menjerat salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) berinisial W, terus bergulir, meski yang bersangkutan sudah dijadikan tersangka dan diberhentikan sementara.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil Inspektorat perihal kasus yang menggemparkan ‘Kota Hujan’.

“Kami sudah panggil Inspektorat, dan jawaban mereka W sudah diberhentikan sementara,” ujar Endah kepada wartawan, Rabu (17/1).

Menurut Endah, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tak hanya melatih kemampuan ASN. Tetapi juga mengenai peningkatan masalah moral serta keimanan.

Selain itu, sambung Endah, mesti ada ketegasan dari Inspektorat ketika ada ASN yang melanggar aturan maupun etika. Kemudian, kata dia, saat promosi jabatan dilakukan, harus ada pertimbangan dari sisi moral maupun etika sebagai tambahan penilaian.

Endah mengaku prihatin dengan mencuatnya kasus tersebut, apalagi Kota Bogor belum lama ini meraih predikat Kota Layak Anak. Namun terlepas dari itu, sambungnya, perkara dugaan aborsi yang kini tengah ditangani polisi juga mencederai visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga.

“Kalau begini, Kota Bogor belum ramah keluarga. Kami prihatin, artinya Pemkot Bogor tak bisa mengawasi dan mengedukasi pegawainya. Kami menyarankan setiap dinas membuat kegiatan kerohanian,” katanya.

Seharusnya, kata Endah, apabila Pemkot Bogor benar-benar ingin mengimplementasikan Perda Ketahanan Keluarga, mestinya segera dibuat Perwali untuk mengatur teknisnya.

“Kalau serius harusnya segera dibuat perwalinya, toh perda sudah disahkan,” tandasnya.* Fredy Kristianto

Pajak Hiburan Naik 40-75 Persen, Pengusaha Menjerit

By

Redaksi

-

January 17, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Pemerintah pusat telah memutuskan untuk menaikan pajak hiburan sebesar 40 hingga 75 persen, seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 58 ayat 2, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen.

Kebijakan itupun membuat sejumlah pengusaha di Kota Bogor menjerit dan menolak penerapan pajak hiburan tersebut.

Ketua Paguyuban Pengusaha Bar, Cafe dan Restoran (Paus Bakar) Kota Bogor, Erik JW mengatakan bahwa kebijakan itu sangat memberatkan pengusaha hiburan.

“Sangat berat. Dua tahun lalu kita terpuruk akibat Pandemi. Kami masih berhutang, itupun belum selesai,” ujarnya kepada wartawan, belum lama ini.

Ia pun meminta kepada pemerintah agar pajak hiburan tidak naik sebesar 40-75 persen.

“Ya, pokoknya jangan naik, 40 persen itu kita berat. Kita berharap usaha di seluruh Indonesia stabil lah, dan kalau menurut saya sekarang itu belum stabil,” ungkapnya.

Erik menilai bahwa kenaikan ini tentu akan berdampak kepada omzet. “Kalau kenaikan seperti itu dibebankan ke konsumen. Keberatan tidak. Bila mereka nggak mau ya omzet turun,” tegasnya.

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah agar memilih alternatif lain dengan menaikan pajak dari sektor lainnya.* Fredy Kristianto

Dana Kampanye PKS di Kota Bogor Terbesar

By

Redaksi

-

January 17, 2024

jurnalinspirasi.co.id – Sebanyak 24 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 disebut telah memberikan laporan awal dana kampanye (LADK) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor.

Dari jumlah tersebut, PKS merupakan partai dengan dana kampanye terbesar di Kota Bogor, yakni Rp1,5 miliar. Sedangkan partai yang tidak memiliki penerimaan dana kampanye adalah Partai Hanura dan Perindo, yang masing-masing nol rupiah.

Anggota Bawaslu Kota Bogor, Supriantona Siburian mengatakan bahwa laporan dana kampanye parpol sudah sesuai dalam surat pengumuman Nomor: 82/PL.01.4-Pu/3271/2024 yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor.

“Jadi ini merupakan data laporan yang disampaikan masing-masing Parpol pertanggal 7 Januari 2024,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (17/1).

Sementara dana penerimaan parpol lainnya sangat bervariasi. Yakni, PKB Rp10.150.000,00, GERINDRA Rp198.250.000,00, PDI PERJUANGAN Rp535.858.363,00, GOLKAR Rp307.000.000,00, NASDEM Rp480.529.654,00, BURUH Rp18.125.000,00, GELORA Rp41.477.500,00, PKS Rp1.502.068.405,71, PKN Rp6.850.000,00, HANURA Rp0,00, GARUDA Rp3.600.000,00, PAN Rp53.000.000,00, PBB Rp34.545.000,00, dan Demokrat Rp293.161.000,00.

Kemudian, PSI Rp57.638.000,00, PERINDO Rp0,00,PPP Rp1.000.000,00, serta UMMAT Rp127.500.000,00.* Fredy Kristianto

PB SEMMI Deklarasi Pemilu Damai di Kabupaten Bogor

By

Redaksi

-

January 17, 2024

Cibinong | Jurnal Bogor
Dalam semangat memperkuat kontribusinya terhadap proses demokrasi, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) secara meriah mendeklarasikan komitmennya untuk Pemilu Damai dengan tema “Pemilu Damai Riang Gembira” pada hari Rabu (17/01/2024) di Bento Coffee Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dalam acara deklarasi yang penuh semangat dihadiri oleh, BEM Se-Bogor Raya, Cipayung Plus Bogor Raya, DPD KNPI Kabupaten Bogor, Polres Bogor dan KPU, Bawaslu Kab. Bogor sebagai narasumber serta perwakilan Mabes Polri sebagai Keynote Speaker, PB SEMMI menegaskan tekadnya untuk turut serta menciptakan suasana Pemilu yang tenang, adil, dan penuh kegembiraan.

Muhammad Senanatha selaku Ketua Bidang Kepemudaan dan Mahasiswa PB SEMMI menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk bisa menjadi agen perubahan dan bisa membawa aura positif bagi demokrasi di Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk menjadi agen perubahan positif dalam proses Pemilu. Tema ‘Pemilu Damai Riang Gembira’ mencerminkan harapan kami untuk melibatkan masyarakat dengan sukacita dalam menyambut pesta demokrasi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, melalui deklarasi ini, PB SEMMI berharap dapat menjadi contoh bagi organisasi dan individu lainnya untuk aktif berpartisipasi dalam menciptakan Pemilu yang damai dan berdampak positif bagi bangsa dan negara.

“Sukses untuk upaya Pemilu Damai yang dirangkai dengan kegembiraan ini semoga menjadi inspirasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga semangat demokrasi dan persatuan,” tambahnya.

Sena panggilan akrabnya juga menyatakan, PB SEMMI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menghormati perbedaan pendapat.

Ketua KPU Kabupaten Bogor M Adi Kurnia yang menjadi narasumber pada deklarasi tersebut, meminta agar unsur kepemudaan dan juga mahasiswa bisa ikut serta dalam mensukseskan Pemilu 2024.

“Ini adalah Pesta Demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, kami dari KPU meminta agar rekan-rekan aktivis pemuda maupun mahasiswa untuk ikut serta dalam Pemilu tahun ini,” pinta Adi Kurnia.

Ditempat yang sama, Irvan Firmansyah anggota Bawaslu Kabupaten Bogor menyampaikan, mahasiswa sebagai ujung tombak demokrasi untuk bersama mengawasi proses pemilu 2024 demi terciptanya pemilu yang damai, nyaman dan aman.

“Teman-teman mahasiswa harus bisa juga menjaga kondusifitas Pemilu 2024 ini, sehingga bisa berjalan damai dan aman,” pesan Irvan Firmansyah.

Sementara itu, Perwakilan Mabes Polri yang juga hadir dalam deklarasi serta menjadi keynote speaker menegaskan, Polri akan tetap menjaga netralitas jalannya Pemilu 2024.

“Instansi kami akan tetap netral dan siap bersinergitas dengan elemen masyarakat manapun terkhusus mahasiswa untuk mensosialisasikan pemilu damai 2024 di seluruh Indonesia,” tandasnya.

(yev/rls)

Tebing Jalan Cikampak Longsor

By

Admin

-

January 17, 2024

Warga Minta Segera Diperbaiki, Camat: Sudah Dilaporkan

Ciampea l Jurnal Bogor
Hampir dua pekan, Jalan Raya Cikampak, Desa Bojongrangkas, Ciampea, Kabupaten Bogor hanya bisa dilalui satu kendaraan. Musababnya, tebingan jalan milik Kabupaten Bogor itu mengalami longsor sepanjang 50 meter dan tinggi tiga meter.

Lambatnya penanganan longsor itu dinilai bisa berdampak fatal yakni tebingan jalan yang longsor tersebut bisa melebar dan memutus akses jalan penghubung dua Kecamatan Ciampea dengan Pamijahan. Untuk sementara setengah jalan itu dipasang garis pembatas dan arus lalulintas diatur oleh warga sekitar.

Warga Cikampak RT 05 RW 06, Iwong menjelaskan, longsornya tebing Jalan Cikampak terjadi pada Sabtu (30/12/2023) sekitar pukul 15.30 WIB. Pihak desa bersama kecamatan kata dia, sudah meninjau ke lokasi longsor. Namun hingga kini belum ada perbaikan.

“Kita berharap jalan yang longsor sudah dua minggu bisa cepat diperbaiki. Jika tidak cepat diberbaiki jalan tersebut bisa terputus. Karena hanya bisa dilalui satu kendaraan setiap jam sibuk terjadi kemacetan dan warga sekitar ikut membantu pengaturan lalin,” ujarnya, Rabu (17/1/2024)

Sementara Camat Ciampea Pardi mengaku tidak berdiam diri dan sudah menijau lokasi longsor. Terkait penanganan jalan, pihak kecamatan sudah berkoordinasi dengan UPT Jalan dan Jembatan wilayah Ciampea, termasuk melaporkan ke Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

“Berdasarkan program, rencananya perbaiki Jalan Cikampak oleh PUPR bisa dianggarkan lewat Belanja Tidak Terduga (BTT). Sedangkan penanganan sementara, jalan dipasang policeline agar tidak membahayakan pengendara,” ujarnya.

Pardi juga menghimbau kepada masyarakat Ciampea agar tetap waspada akan peralihan musim hujan. Terlebih, wilayah yang rawan longsor dan terjadinya banjir.

“Desa juga diwajibkan membentuk Destana dan tetap waspada di musim penghujan ini,” tukasnya.

(arip ekon)

Bukan Hanya Pedagang, Pemdes Nanggung: Kalau tak Beri Dampak Positif, Setuju Minimarket Ditutup

By

Redaksi

-

January 17, 2024

Minimarket di Nanggung — Pedagang kelontong keberatan adanya minimarket.

Nanggung l Jurnal Bogor
Para pemilik warung kecil di Desa Nanggung, Kabupaten Bogor akhirnya menyatakan sikap mereka terhadap keberadaan minimarket yang baru beroperasi itu untuk segera ditutup.

Keberadaan minimarket di Desa Nanggung selain dikeluhkan pemilik warung kecil, juga muncul dari pedagang kelontongan yang jaraknya hanya hitungan meter dari minimarket itu.

Pedagang kelontong, Didih Suryadih mengakui setelah beroperasinya minimarket itu pendapatannya menurun drastis.

“Kami sangat setuju kalau minimarket itu ditutup,” kata Didih kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/1/2024).

Sebelum minimarket buka, diakui Didih biasanya dari pagi hingga siang hari hasil jualannya itu, seminimnya kisaran 800 atau 500 ribu. Lain lagi kalau banyak pembeli, itu bisa mencapai omzet 2 hingga 3 juta. “Sekarang ini jarang sekali ada yang belanja. Dari pagi hingga jam 12 siang ini uang yang memperoleh 50 ribu saja tidak sampai,” kata Didih sembari membeberkan lembaran uang hasil dagangannya.

Didih juga menyebut tidak tahu dibukanya minimarket itu. “Jangankan selembaran izin lingkungan di kasih pemberitahuan pun tidak,” tandasnya.

Lebih jauh Didih yang sudah 13 tahun sebagai pedagang menerangkan, izin lingkungan bangunan minimarket itu hanya di wilayah RT 02 saja yang dinilai tidak berdampak secara ekonomi. Sedangkan para pemilik warung yang terdampak di lingkungan RT 01 tidak beritahukan sebelumnya bakal berdirinya minimarket itu.

“Sudah jelas terdampak, sebab jarak minimarket dengan warung itu bersebrangan jalan,” paparnya lagi.

Sementara pegawai di Pemerintahan Desa Nanggung H Deden Mulyawidanta mengungkapkan bahwa setelah satu bulan beroperasinya minimarket pihaknya mengakui banyaknya menampung aspirasi, baik pedagang maupun masyarakat.

“Banyak aspirasi masyarakat, termasuk perekrutan tenaga kerja di minimarket itu sebagian besar bukan warga lokal. Sangat disayangkan, para pekerja di minimarket itu sebagian besar dari luar,” ujarnya

“Apabila hadirnya minimarket di Desa Nanggung tidak memberikan dampak positif, kami setuju minimarket itu ditutup saja,” tandasnya.

(arip ekon)

Cek Gudang Logistik, Forkopimcam Sukamakmur Pastikan Logistik Aman

By

Redaksi

-

January 17, 2024

Sukamakmur | Jurnal Bogor
Forkopimcam Sukamakmur meninjau gudang logistik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Desa Sukamulya, Sukamakmur, Kabupaten Bogor untuk kesiapan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilu 2024, 14 Februari 2024 mendatang.

Hadir dalam peninjauan di gudang logistik PPK Kecamatan Sukamakmur, Camat Sukamakmur Bakri Hasan, Kapolsek Sukamakmur Iptu. Supratman, Danramil Sukamakmur Letda. Jhony Prasetyo, dan Ketua PPK Sukamakmur Huda Prasetia.

Camat Sukamakmur Bakri Hasan mengatakan, Forkopimcam melaksanakan peninjauan di gudang logistik PPK Sukamakmur untuk memastikan pendistribusian logistik dari KPU.

“Kita mengecek persiapan logistik untuk Pemilu 14 Februari 2024 di gudang PPK Kecamatan Sukamakmur ini untuk memastikan logistik aman . Alhamdulillah untuk bilik suara dan ATK-nya semua sudah lengkap, tinggal nanti kita menunggu kotak suara dan kertas suara,” ucap Bakri Hasan kepada Jurnal Bogor, Rabu (17/1).

Dengan adanya pendistribusian yang akan dipercepat oleh KPU, Bakri Hasan menegaskan, Kecamatan Sukamakmur sudah siap untuk menjaga dan mengamankan semua logistik yang diberikan oleh KPU.

“Kalau memang logistik akan dipercepat, kita sudah siap untuk menjaganya, kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek, Koramil dan Satpol PP, untuk mengawal Pemilu ini dengan lebih ketat lagi dalam segi pengamanan,” ungkapnya.

Selanjutnya Bakri Hasan menyampaikan, dengan adanya lokasi pendistribusian logistik ke setiap pelosok kampung, tidak ada kendala dan semua bisa dilalui dengan kendaraan.

“Disini kalau wilayah yang tidak dijangkau oleh kendaraan tidak ada, tapi kalau letak jauhnya memang iya, tapi alhamdulillah semua bisa dijangkau oleh kendaraan, cuma saya rasa jalannya ada yang sudah di cor dan yang belum dicor,” paparnya.

Ia juga menjelaskan, TPS di Kecamatan Sukamakmur ini sebanyak 329 TPS yang tersebar di setiap desa.

“Jadi hampir rata-rata TPS setiap desa itu ada 30 TPS. Yang paling jauh pendistribusian ini ke desa Mulyasari, walupun jauh bisa dilalui oleh kendaraan,” jelasnya.

Sementara Kapolsek Sukamakmur Supratman menyampaikan, tingkat kerawanan menjelang pemilu 2024 di Kecamatan Sukamakmur hampir dibilang tidak ada.

“Untuk hasil mapping kita di lapangan tidak ada tingkat kerawanan, begitu juga mapping dari Polres Bogor, tapi hanya pergerakan tanah saja yang harus diwaspadai,” ungkap Supratman.

“Sedangkan pengamanan sudah dilaksanakan dari jauh-jauh hari, kita melibatkan Polres Koramil dan Satpol PP,” pungkasnya.

(nay nur’ain)

Buy now

Warga Minta Segera Diperbaiki, Camat: Sudah Dilaporkan